Bahas Ranperda RTRW, Ketua Pansus : di Sulut 8 Desa Belum Berlistrik

Sulut,GN- Setelah mengikuti jalannya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW oleh Panitia Khusus bersama SKPD Provinsi Sulut dan Instansi Vertikal, Senin (7/7/2025) di ruangan rapat paripurna, maka terungkap ada delapan (8) desa di Sulawesi Utara (Sulut) yang belum teraliri listrik.

Ketua Pansus RTRW Henry Walukow,SE (foto: Gemparnews)

Hal itu, di katakan oleh Ketua Pansus Ranperda RTRW Henry Walukow,SE kepada sejumlah media, usai pembahasan ranperda RTRW. Menurut Walukow delapan desa ini belum menikmati aliran listrik. Sehingga kata Walukow lewat pembahasan seperti ini, dapat menjawab kesenjangan dan menjawab kebutuhan dasar warga masyarakat.

” Nah, yang kami maksudkan bahwa lewat pembahasan Ranperda ini bisa menjawab apa yang menjadi kesenjangan dan bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat,” tandasnya. (sisco)




Kuda Pacu SunZone Nagari Milik Ketua Komisi I DPRD Sulut Jawara di Kelas 800 Meter

Sulut,GN- Kuda pacu SunZone Nagari milik Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara,Braien Waworuntu, SE tampil gemilang saat kejuaraan Pacuan Kuda dalam rangka HUT ke- 402 Kota Manado.

Kuda Pacu SunZone Nagari Milik Ketua Komisi 1 DPRD Sulut Braien Waworuntu,SE Berhasil Meraih Juara I di Kelas Terbuka 800 Meter (foto: ist)

Pelaksanaan ‎kejuaraan tersebut di gelar di Gelanggang Pacuan Kuda Balitka, Paniki Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (05/07/2025).

Pada kelas bergengsi jarak terbuka 800 meter, kuda SunZone Nagari sejak dilepas dari garis start, langsung melejit jauh ke depan meninggalkan pesaingnya.

‎Kuda pacu dengan joki memakai topi kuning berhasil memimpin dan meninggalkan pesaingnya hingga garis finish.

Para pendukung kuda pacu SunZone Nagari menyambut antusias ‎kemenangan tersebut. Sebagai joki F Sangian dan pelatih Mario Bahar terlihat gembira saat di arak menuju ke dekat panggung tribun.

Sementara itu, ‎Braien Waworuntu,sang pemilik Kuda yang meraih juara 1 di kelasnya, mengaku sangat senang dengan hasil yang dicapai dalam kejuaraan tersebut.

‎”Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkot Manado yang sudah menggelar kegiatan olahraga pacuan kuda,” kata Braien.

Dengan hasil ini, kata Ketua komisi I DPRD Sulut, dirinya mersa bangga pada ajang berkuda yang di selenggarakan oleh Pemerintah Kota Manado.

‎”Ini pengalaman pertama saya, dimana kuda milik saya boleh menang,” ungkap Braien.

‎Dia berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan, sebab Gubernur YSK dan Wagub Victor Mailangkay sangat mendukung olahraga berkuda.

‎”Ya, kita bersyukur kegiatan seperti ini, sangat di support Gubernur bersama Wakil Gubernur Sulawesi Utara,” sebutnya.

Ketika ditanya soal persiapan Kejurnas, Braien dengan nada merendah mengatakan bahwa itu tergantung arahan dari pelatih.

‎”Karna saya baru pemula dalam hal pertandingan kuda, maka saya harus mendapat petunjuk dari pelatih kuda saya. Yang pasti akan menyesuaikan,” tutup putra asli Minahasa itu. (sisco)




Louis Scramm: Polemik Pencopotan Plang RSUD ODSK Provinsi Sulut Hanya Kesalahan Pahaman

Sulut,GN- Terkait polemik pencopotan plang nama Rumah Sakit Daerah ODSK Provinsi Sulaweai Utara, Ketua Fraksi Gerindra DPRD, Louis Schramm, angkat bicara.

Louis Scramm (foto : Gemparnews)

Pencopotan plang nama Rumah Sakit Daerah ODSK yang sempat memicu reaksi di masyarakat. Menurut Louis hal tersebut hanyalah kesalahpahaman.

“Tidak ada penggantian nama rumah sakit, tetap memakai nama ODSK yang artinya Optimalisasi Daerah Sehatkan Keluarga,” tegas Louis Schramm, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Manado, Jumat (04/07/2025).

Louis menjelaskan pencopotan plang beberapa waktu lalu bukan berarti ada perubahan nama. Melainkan, plang tersebut memang akan diganti dengan yang baru sesuai desain yang sudah disiapkan pihak rumah sakit sejak bulan Juni.

“Desain plang baru sudah ada sejak Juni. Ini murni pergantian papan nama saja, bukan penghapusan nama ODSK,” jelasnya.

“Saya tentu berharap masyarakat tidak terpancing oleh isu yang belum tentu benar, dan berharap informasi seperti ini bisa diluruskan agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan,” tandasnya. (sisco)




Pansus Penanggulangan Bencana DPRD Sulut Bahas Kesiapsiagaan Hadapi Potensi Bencana

Sulut,GN- Dr Ir Royke Roring selaku Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penanggulangan Bencana DPRD Sulawesi Utara di dampingi Sekretaris Prof. Paula Runtuwene, bersama Wakil Ketua Normans Luntungan, memimpin langsung jalannya pembahasan rancangan kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah, yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Lantai 3 Kantor DPRD Sulut, pada Jumat, (04/07/ 2025).

Rapat Pansus Penanggulangan Bencana (foto: ist)

Dalam rapat tersebut, dibahas pentingnya peran kebijakan penanggulangan bencana dalam mendukung perencanaan dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi bencana.

Roring mempertanyakan sistem pengawasan pemanfaatan tata ruang di daerah, terutama terkait peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulut, Dr Flora Krisen, SH, MH, menjelaskan bahwa pengawasan memang telah dilakukan, dan PPNS Penataan Ruang memiliki wewenang untuk menyidik pelanggaran pemanfaatan ruang yang mengandung unsur pidana.

“Tentu kami akan terus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana agar pengawasan ini lebih efektif,” kata Krisen.

Sementara itu, anggota DPRD Sulut, Nichk Lomban, turut menanyakan mengenai standar teknis bangunan tahan gempa serta bentuk pengaturannya dalam kebijakan yang sedang dirumuskan.

Rapat ini juga dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, terutama dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Utara.

Sebagaimana diketahui, Pansus Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk untuk membahas dan merumuskan kebijakan strategis penanggulangan bencana di daerah, mencakup aspek pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana.(sisco/*)




Gubernur Sulut Komitmen Tidak Akan Mengganti Nama Rumah Sakit ODSK

Sulut,GN – Setelah mendengarkan sikap fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulut terkait polemik penamaan Rumah Sakit Umum Daerah ODSK (Optimalisasi Daerah Sehatkan Keluarga) Provinsi Sulawesi Utara, yang di sampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi Berty Kapojos pada saat rapat paripurna, Kamis (03/07/2025) langsung di tanggapi oleh Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus.

Pimpinan Sidang bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut (foto: ist)

Dihadapan sidang paripurna DPRD Sulut, Gubernur menegaskan dirinya selaku Gubernur bersama Wakil Gubernur tidak pernah terlintas ide menggantikan nama Rumah Sakit Umum Daerah  ODSK Provinsi Sulawesi Utara.

“Kami berdua Gubernur dan Wakil Gubernur selama lima (5) tahun ke depan tidak pernah ada ide mengganti nama rumah sakit. Rumah sakit yang ada sekarang ini masih Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara, posisi masih seperti itu,” kata Gubernur.

Gubernur menjelaskan ODSK bukanlah sebuah nama, maka dirinya akan tetap menjaga dan berkomitmen tidak akan merubah nama.

“ODSK itu, bukanlah sebuah nama, Simbol itu tetap kita jaga. Kami berkomitmen tidak akan merubah,” tegas Gubernur.

“Jadi kalau ada issue dan lain sebagainya pergantian nama kami sepakat tidak akan merubah apa yang ada. Karena nama rumah sakit daerah itu garis besarnya ODSK. Nama ODSK itu bukan nama seseorang,” jelas Gubernur.

Gubernur sangat memahami ide dan gagasan cemerlang dari pemimpin sebelumnya, sehingga menurut Gubernur pergantian nama rumah sakit tidak akan terjadi dalam kepemimpinannya ke depan.

“Ini sudah membuming nama ODSK, kalau kita ganti namanya lagi, orang pasti jadi bingung. Nama rumah sakit ini sudah ngetop, sudah banyak yang kenal bukan hanya di Sulawesi Utara saja,” terang orang nomor satu di bumi nyiur melambai ini.

Gubernur konsisten dan sudah merencanakan bagaimana membangun rumah sakit ini lebih baik lagi ke depan bahkan Gubernur akan terus berupaya rumah sakit dapat membiayai secara mandiri.

” Tentunya kami sudah merencanakan bagaimana rumah sakit ODSK ini mampu untuk membiayai dan membayar utangnya sendiri. Itu yang kami terus berupaya untuk melakukannya,” tutupnya. (sisco)




Pansus Kepemudaan Terima Masukan dari Lintas Organisasi

Sulut,GN- Sebagai salah satu persyaratan untuk membuat ranperda kepemudaan yaitu menggali masukan dari berbagai unsur atau pihak yang terkait seperti organisasi kepemudaan.

Kegiatan FGD Pansus Kepemudaan bersama Organisasi Kepemudaan serta SKPD Sulut (foto: Gemparnews)

Maka dari itu, Panitia Khusus (Pansus) Kepemudaan bersama tim ahli menggelar Focus Group Discusion (FGD) dengan mengundang berbagai lintas organisasi kepemudaan di Sulawesi Utara.

Kegiatan FGD di laksanakan di ruangan rapat paripurna DPRD Sulut, Selasa (02/06/2025). Ketua Pansus Kepemudaan Eldo Wongkar memimpin jalannya kegiatan FGD dengan di pandu oleh tim ahli Dani Pinasang,SH,MH di hadiri juga Kepala SKPD Provinsi Sulut.

Pansus Kepemudaan dan tim ahli menerima berbagai masukan dari lintas organisasi kepemudaan untuk penyempurnaan draf yang sebelumnya telah di susun.

Ketua Pansus Eldo Wongkar menyampaikan bahwa masukan maupun saran dari teman – teman organisasi kepemudaan akan di tampung kemudian akan bahas dalam diskusi anggota pansus bersama tim ahli.

” Masukan dari teman – teman sangat baik, dan akan kami tampung untuk kita diskusikan kembali poin – poin mana yang akan kita tambahkan,” kata Eldo.

Adapun organisasi kepemudaan yang di undang antara lain GMNI Sulut, GAMKI Sulut, HIPMI Sulut, IMMI Sulut dan organisasi kepemudaan lainnya.(sisco)




Ketua Komisi I Braien Waworuntu Sampaikan Selamat HUT Bhayangkara

Sulut,GN- Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Braien Waworuntu, Selasa (01/07/2025) tadi siang, memberikan ucapan selamat untuk semua anggota kepolisian di wilayah NKRI secara khusus POLDA Sulut.

Ketua Komisi I Braien Waworuntu (foto: Gemparnews)

Ucapan selamat yang disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Sulut terkait dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara.

Braien berharap kiranya Kepolisian Republik Indonesia menjadi pengingat bagi bangsa Indonesia dimana peran dan tugas POLRI menjadi Mitra kerja bagi Pemerintah daerah dan masyarakat Sulut, guna menciptakan daerah yang aman dan terkendali.

“HUT Bayangkara tak sekedar simbolisme semata namun secara luas POLRI melalui Polda Sulut menjadi harapan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, bahkan pelindung dan pengayom masyarakat, selain itu terciptanya sinergitas yang indah antara POLRI, Pemerintah dan Masyarakat dalam mewujudkan Sulawesi Utara Maju, sejaterah dan berkelanjutan.” tandasnya. (sisco)




Rapat Banmus Agendakan Paripurna DPRD Sulut

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus A. Silangen, SpB-KBD memimpin rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD, Selasa, (01/07/2025) tadi siang.

Turut hadir mendampingi Ketua DPRD Sulut, yakni Wakil ketua DPRD dr Michaela Elsiana Paruntu dan Wakil ketua Stella Runtuwene AMD.Sek.

Dalam rapat tersebut Banmus DPRD mengagendakan rapat paripurna pada Kamis 03 Juli 2025. Selain itu, Banmus juga membahas rencana pelaksanaan paripurna terkait Ranperda Perubahan, termasuk pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Namun, agenda ini masih menunggu surat resmi dari pihak eksekutif.

Sementara itu, anggota Banmus Toni Supit dalam rapat tersebut menyampaikan laporan kegiatan serta mengatakan bahwa masa reses akan dilaksanakan pada akhir bulan Juli  sesuai dengan agenda yang telah direncanakan.

pantauan media Gemparnews.com,  Rapat berjalan dengan lancar dan untuk memastikan seluruh agenda legislatif berjalan sesuai mekanisme dan tepat waktu. (*/sisco)




Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut Cindy Wurangian Kritik Penerimaan Calon Siswa Melalui SPMB

Sulut,GN- Cindy Wurangian selaku Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), mengkritik sejumlah persoalan dalam penerapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)  di lingkungan pendidikan Provinsi Sulut.

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPRD Sulut Bersama Mitra Kerja Dinas Pendidikan Sulut (foto: ist)

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut, Senin (23/6/2025) Cindy menilai, sistem SPMB ini masih menyisakan ruang-ruang yang perlu diperbaiki.

“Contohnya, ada staf di DPRD Sulut yang anaknya mendaftar ke SMA Negeri 1 Manado karena lokasinya dekat dengan tempat tinggal. Namun, pendaftarannya ditolak secara manual. Katanya, berdasarkan data tempat tinggal, wilayahnya termasuk dalam zona SMA Negeri 9 Manado,” ujar Wurangian.

Cindy mengungkapkan permasalahan tidak berhenti di situ, Setelah mencoba mendaftar ke SMA Negeri 9 Manado, siswa tersebut kembali ditolak dan justru diarahkan ke SMA Negeri 2 Manado.

“Padahal, lokasi SMA Negeri 2 sangat jauh dari rumah, ini jadi pertanyaan, apa solusinya? Kalau secara zonasi kecamatan memang masuk SMA Negeri 9, tapi secara jarak dan akses transportasi lebih dekat ke SMA Negeri 1. Cukup naik satu kali kendaraan umum. Hal-hal seperti ini yang harus menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, khususnya Dinas Pendidikan Daerah,” ungkap Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulut.

Cindy menegaskan, meskipun sekolah bersifat gratis, namun jika siswa harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk transportasi, tentu akan membebani keluarga. “Ini yang harus jadi perhatian dan semoga ada solusi ke depannya,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut, Dr Femmy J Suluh, Msi menjelaskan pihaknya akan segera melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen para pendaftar, baik di SMA Negeri 1 maupun SMA Negeri 9 Manado.

“Besok mulai dilakukan verifikasi data. Di Manado sendiri masih ada beberapa sekolah yang kuotanya belum penuh. Misalnya, di SMA Negeri 3 Manado masih tersedia 60 kursi, SMA Negeri 6 Manado 60 kursi, SMA Negeri 2 Manado 64 kursi, dan SMA Negeri 10 Manado juga masih ada 60 kursi,” jelasnya.

Suluh mengatakan persoalan akses transportasi, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Manado untuk membuka jalur khusus transportasi sekolah, meski saat ini baru berlaku pada jam pergi dan pulang sekolah.

“Mudah-mudahan jalur khusus ini bisa juga menjangkau SMA Negeri 7 dan SMA Negeri 2 Manado,” tandasnya. (sisco)

 




Anter Apresiasi Langkah Cepat Menkes RI Lantik Direksi RSUP Kandou Manado

Sulut,GN – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Royke Anter memberikan apresiasi atas langkah cepat Menteri Kesehatan (Menkes) RI melantik Direksi Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Dr RD Kandou Manado.

Royke Anter (foto: Gemparnews)

Anter menilai, ini merupakan langkah cepat yang sudah diambil oleh kementerian Kesehatan RI untuk memajukan pelayanan kesehatan di rumah sakit bumi nyiur melambai.

“Tentu saya mengapresiasi langkah cepat Menkes untuk memajukan pelayanan kesehatan di Sulawesi Utara,” kata Anter, Senin (23/06/2025) diruangan kerjanya.

“Saya berharap untuk Direksi yang sudah dilantik, kedepannya dapat menjalankan tugas dengan baik,” ungkap Koordinator Komisi I DPRD Sulut itu. (sisco/*)