Silangen : Rencana Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Sulut Agustus Mendatang
Sulut,GN- Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen, S.Sos,M.Si mengatakan Agenda masa reses II bagi anggota DPRD Sulut di tahun 2025 ini akan segera dijadwalkan dan akan dimulai pada bulan Agustus mendatang.
Namun rencana ini akan menunggu hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus).
“Direncanakan Agustus, menunggu hasil keputusan rapat Badan Musyawarah,” ujar Silangen, Selasa (21/07/2025).
Menurut Silangen Rapat Banmus akan dilaksanakan Jumat 18 Juli 2025 pada akhir pekan ini.
Diketahui, ada tiga kali kegiatan reses atau serap aspirasi anggota DPRD Sulut ke daerah Pemilihan setiap tahunnya.
Agenda reses dianggarkan dana Rp 1,3 M. Dimana pengunaannya dipakai untuk biaya perjalanan, sewa tempat, makan-minum, alat tulis menulis (ATK) dan percetakan.(sisco).
Legislator Michaela Paruntu Minta Instansi Terkait Seriusi Anjloknya Harga Nilam
Sulut,GN- Anjloknya harga Nilam di pasaran dan maraknya alih fungsi lahan pertanian mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Sulut, Senin (14/7/2025).
Usai RDP Komisi II dan SKPD serta Perum Bulog SulutGo Foto Bersama (foto: Gemparnews)
RDP ini di laksanakan bersama SKPD Sulut terkait dan Bulog, di ruang rapat Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
Wakil Ketua DPRD Sulut, Michaela E Paruntu, yang juga Koordinator Komisi II, menyoroti permasalahan ini yang semakin membebani masyarakat petani.
“Kita harus terbuka soal data dan fakta di lapangan. Harga Nilam yang turun drastis memukul petani, sementara mereka sudah banyak yang mengalihfungsikan lahan sawah demi Nilam. Ini tidak boleh dibiarkan tanpa solusi,” kata Michaela.
Menurutnya, OPD terkait harus hadir dengan langkah konkret, bukan sekadar imbauan. Ia mengingatkan bahwa kebijakan harus berpihak kepada kepentingan jangka panjang masyarakat dan menjaga keberlanjutan ketahanan pangan di daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulut menuturkan total lahan pertanian saat ini tercatat 43.542 hektar, meskipun idealnya dalam RTRW mencapai 53.426 hektar. Ia juga menegaskan bahwa menanam Nilam di area persawahan tidak diperbolehkan karena mengancam ketahanan pangan.
“Kami tidak melarang petani Nilam. Tapi untuk lahan sawah, apalagi yang masuk kawasan pangan, tidak boleh ditanami Nilam. Sosialisasi sudah kami lakukan, namun tetap perlu pengawasan dan pendampingan,” ujarnya.
Michaela meminta instansi terkait bersama Bulog untuk segera merespons keluhan petani, agar mereka tidak terus menjadi korban fluktuasi harga pasar tanpa perlindungan.
“Petani kita butuh kepastian. Jangan biarkan mereka terus dirugikan. Kita minta pemerintah hadir dengan solusi jangka pendek dan panjang, baik itu soal pemasaran, bibit unggul, hingga subsidi,” tandasnya. (sisco)
RDP Komisi II Bersama Mitra Kerja, Laluyan Pertanyakan Lahan Sawah di Sulut Kepada Dinas Pertanian Sulut
Sulut,GN- Jeane Laluyan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut),kembali menyoroti masalah pangan (beras red) yang belum terselesaikan. Sorotan ini disampaikan Laluyan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pertanian, Dinas Pangan, dan Bulog, Senin (14/7/2025).
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulut yang cepat merespon keluhan masyarakat melalui Dinas Pangan dan Bulog,” ujar Laluyan.
Namun, Dia menegaskan bahwa semua yang disampaikan masih sebatas rencana di atas kertas. Menurutnya, PR besar justru ada di Dinas Pertanian.
“Saya minta tolong, kalau bisa dijelaskan berapa total luas sawah yang ditanami padi di Sulut? Ini penting, agar tidak menunggu terlalu lama dan supaya pembahasan lebih fokus,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, perwakilan Dinas Pertanian Provinsi Sulut, Patris Saroinsong, Carol E. Sumilat, dan Nova Hisamraini menyampaikan bahwa berdasarkan LBS (Lahan Baku Sawah) nasional tahun 2024, luas lahan sawah yang ditanami di Sulut mencapai 39.768 hektar.
Setelah mendengar penjelasan dari Dinas Pertanian, Laluyan kembali menanggapi data tersebut. Dirinya mempertanyakan apakah Dinas Pertanian juga memiliki angka panen terbaru. “Karena menurut informasi, panen berikutnya baru akan berlangsung pada November 2025,” ujarnya. (sisco)
Harga Beras Melonjak, Michaela Paruntu: Komisi II Agendakan RDP Pekan Depan
Sulut,GN- Permasalahan yang kini menjadi sorotan masyarakat Sulawesi Utara dimana harga bahan pokok khususnya beras yang terus merangkak naik hingga hampir menyentuh angka Rp 20 ribu per kilogram.
Michaela E Paruntu (foto: Gemparnews)
Para ibu rumah tangga yang pendapatan keluarga hanya pas – pasan semakin dibuat resah dengan kondisi harga beras. Padahal, harga normal beras biasanya berada di kisaran Rp 12 ribu hingga Rp 15 ribu per kilogram.
Terkait permasalahan itu, menjadi perhatian serius dari DPRD Provinsi Sulut merupakan perpanjangan masyarakat menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi.
Wakil Ketua DPRD Sulut, dr Michaela Elsiana Paruntu Mars, menyatakan Komisi II DPRD akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) Senin (15/7/2025) pekan depan bersama pihak terkait, termasuk instansi pemerintah yang menangani urusan pangan dan perdagangan.
“RDP ini kami harapkan bisa menjadi wadah untuk mencari solusi konkret agar harga beras sebagai bahan pokok masyarakat bisa kembali stabil,” kata Michaela.
Koordinator Komisi II DPRD Sulut mengatakan kenaikan harga beras ini paling banyak dikeluhkan oleh kalangan emak-emak karena langsung berdampak pada kebutuhan dapur sehari-hari. (sisco/*)
Legislator DPRD Sulut Amir Liputo Minta Pemerintah Ambil Langkah Serius Kenaikan Harga Beras
Legislator DPRD Sulut Amir Liputo (foto: Gemparnews)
“Kami mohon pak gubernur dan jajaran serta pihak terkait seperti Disperindag, Bulog untuk melakukan stabilisasi hargaberas dengan operasi pasar,” kata Liputo, Kamis (10/7/2025).
Beberapa hari terakhir Liputo mengatakan Dia menerima banyak keluhan dari warga Manado terkait lonjakan hargaberas. Sulitnya mendapatkan Beras SPHP yang biasa disalurkan Bulog.
“Ini persoalan serius jika tidak ditangani bisa menimbulkan masalah baru,” ujarnya.
“Saya dapat info dari Inobonto (Bolmong) bahwa susah juga di sana. Ini artinya sudah gawat,” tambahnya.
Liputo berharap agar pemerintah segera mengambil langkah tegas. Bulog perlu melakukan stabilisasi harga dengan melakukan operasi pasar di pasar-pasar sentral yang menjadi tempat belanja masyarakat.
Kedua, harus melakukan sidak ke lokasi atau tempat – tempat penjualan beras, terutama beras Bulog.
“Agar supaya masyarakat yang ekonominya kurang mampu bisa mendapatkan beras sebagaimana hargaberas disubsidi Bulog atau pemerintah,” ungkapnya.
Selain itu, Liputo minta aparat turun tangan jika ada indikasi permainan spekulan yang memanfaatkan kondisi kurangnya stok beras. (sisco/*)
Delapan Desa Tak Berlistrik, Cindy Wurangian Pacu Ranperda Untuk Menjawab Kesenjangan Pembangunan
Sulut,GN- Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut sementara melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2025-2044.
Cindy Wurangian (foto: Gemparnews)
Wakil Ketua Pansus RTRW Cindy Wurangian menegaskan akan menjadikan solusi bagi warga di desa-desa yang belum teraliri listrik.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulut ini memberikan apresiasi atas terobosan pemerintah sulut untuk melakukan revisi Ranperda RTRW.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Minahasa Utara dan Kota Bitung ini,mengatakan draft Ranperda RTRW Pemprov Sulut mencantumkan delapan desa tersebut yamg semuanya berada di daerah kabupaten kepulauanSangihe.
Adapun Desa tersebut berada di pulau atau Kecamatan Tatoareng :
Desa Kahakitang, Desa Para,Desa Dalako Bembanehe dan Desa Taleko Batusaiki serta Desa Para I. Selanjutnya ada satu Desa di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah yakni Desa Beeng
Sementara ada dua di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Kecamatan Tagulandang, Desa Pumpente dan Desa Laingpatehi. Namun untuk dua Desa ini masyarakat disana sudah di relokasi ke tempat lain.
“Untuk desa Pumpente dan Laingpatehi itu lokasinya di gunung ruang dan masyarakat sudah di relokasi,” jelas Cindy.
Guna mempercepat adanya sentuhan PLN ke warga di desa tersebut maka kata Cindy, pembahasan Ranperda RTRW terus dipacu.
Menurut Cindy, melalui pembahasan Ranperda ini pemerintah daerah ingin menjawab ketimpangan dan kesenjangan pembangunan yang masih terjadi di beberapa wilayah yang belum tersentuh oleh aliran listrik.
“Ranperda ini ketika ditetapkan, mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat terkait usaha, pekerjaan termasuk sarana prasarana,” pungkas Cindy. (sisco)
Staf Khusus Gubernur Recky H Langie Usulkan Adanya Pengendalian dan Pengawasan RTRW
Sulut,GN- Pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Sulut tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2025 – 2044 yang dilaksanakan di ruang paripurna kantor DPRD Sulut Senin (07/07/2025) mendapat banyak masukan.
Staf Khusus Gubernur Bidang Investasi Recky H Langie (foto: Gemparnews)
Staf Khusus (Stafsus) Gubernur Sulawesi Utara Bidang Investasi Recky Harry Langie mengusulkan perlu adanya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan RTRW sehingga dalam setiap program pemerintah nantinya sangat terarah dan secara terukur.
“Karena ada contoh di Likupang itu Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas PLTMG itu adalah program Proyek Strategis Nasional sebesar 150 MW ini sangat besar, walaupun nantinya tercipta special zona Kawasan Ekonomi Khusus itu sangat kecil, namun dengan ketambahan 150 MW atau nanti mungkin 300 MW hal ini perlu adanya pengawasan dan pengendalian RTRW ini sehingga dalam program pemerintah sangat terarah dan terukur, ” kata Langie.
Langie mengingatkan terkait pengawasan pengelolaan pelabuhan laut internasional yang perlu keterlibatan instansi Bea Cukai.
“Bicara pelabuhan apalagi sekarang skala Internasional Hubport, karena pastinya ada pembangunan namanya kawasan berikat uang berhubungan dengan pengumpul, pengelolaan maupun penimbunan pemanfaatan lahan maupun special economy itu harus ada, maka pentingnya kehadiran bea cukai karena berbicara pajak disitu yang berorientasi ke export, ” tutupnya. (sisco)
Cindy Wurangian dan Anggota Dewan Dapil Minut – Bitung Temui BPJN Sulut
Sulut,GN– Menindak lanjuti aspirasi warga kota Bitung yang menyoroti buruknya infrastruktur jalan di kota cakalang, anggota DPRD Sulut Daerah Pemilihan (Dapil) Minahasa Utara dan Bitung temui Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulut.
Anggota DPRD Sulut Cindy Wurangian cs Bersama BPJN Sulut (foto: Gemparnews)
Anggota DPRD Sulut Dapil Minut-Bitung dari lintas fraksi dibawah pimpinan Cindy Wurangian meminta perhatian dan keseriusan BPJN Sulut untuk memperbaiki akses status jalan nasional yang ada di Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara.
Cindy Wurangian juga ketua fraksi Golkar, mengatakan BPJN memaparkan untuk ruas jalan yang menjadi kewenangan mereka yang ada di Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara 168,28 Kilo Meter.
“BPJN akan melakukan survey untuk memperbaiki akses jalan nasional yang ada di Minut dan Biting,” ungkapnya.
Dengan keterbukaan BPJN Sulut, Cindy mengapresiasi atas informasi yang diberikan terkait status jalan nasional.
Cindy berharap BPJN Sulut akan seriusi aspirasi warga kabupaten Minut dan Kota Bitung yang sudah disampaikan oleh anggota DPRD. (sisco)
Pembahasan Pansus RTRW Trase Jalur Kereta Api Mencuat, Cindy Wurangian Minta Setiap Masukan Harus di Catat
Sulut,GN- Wakil Ketua Pansus RT/RW sekaligus Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut, Cindy Wurangian, meminta agar setiap masukan yang disampaikan dicatat secara serius.
Pembahasan Pansus RTRW (foto : Gemparnews)
“Masukan dari tim ahli tadi sangat masuk akal. Tolong dicatat, karena bisa jadi bahan pertimbangan dalam penetapan final trase kereta api nanti,” ujar Wurangian dalam pembahasan lanjutan Ranperda RTRW di ruangan Paripurna, Senin (7/7/2025).
James Tuuk, anggota tim ahli, memberikan masukan. Ia menyoroti arah trase yang dirasa kurang strategis.
“Jalur kereta ini mutar-mutar di Manado, dari Bitung ke Manado lalu langsung ke Boltim. Kenapa tidak lewat Tondano dan Langowan, kampung halaman Presiden? Rel kereta harus lewat Langowan. Itu jadi nilai jual kita ke pemerintah pusat, karena Langowan salah satu wilayah berpenduduk padat,” ucap Tuuk.
Ia pun menyarankan trase dilanjutkan dari Langowan ke Ratahan dan kemudian ke Belang.
“Kedengarannya lucu, tapi seharusnya begitu. Ini strategi kita untuk menarik perhatian pusat,” tambahnya.
Cindy Wurangian mengapresiasi usulan tersebut dan mendorong agar segera dibahas lebih lanjut bersama kementerian terkait.
“Ini usulan yang sangat baik. Apa yang disampaikan Pak James bisa mempercepat mimpi kita jadi kenyataan. Mohon trase-nya diperjelas, agar saat Perda disahkan nanti, jalurnya sudah jelas,” pungkasnya. (sisco)
Henry Walukow : Target Pembahasan Berjalan On The Track Sesuai Kita Harapkan
Sulut, GN- Ketua Pansus RTRW Henry Walukow mengatakan khusus pembahasan Ranperda hari ini, pansus bersama – sama dengan beberapa mitra kerja eksekutif dan instansi vertikal mendapat wawasan.
Rapat Pembahasan Ranperda RTRW (foto: Sisco)
Lanjut kata Henry, pada pembahasan berikut, pembahasan masuk pada pola ruang dengan menghadirkan beberapa kabupaten/kota yang ada.
“Ini untuk menjawab persoalan -persoalan zona dan perbatasan yang ada di beberapa kabupaten dan kota,” kata Henry Senin (7/7/2025) usai melakukan pembahasan.
Henry menegaskan target pembahasan ranperda RTRW di perkirakan selesai satu bulan ke depan.
“Jadi target pembahasan berjalan on the track sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mudah – mudahan dalam satu bulan ke depan kita bisa menyelesaikan agenda ini,” pungkasnya. (sisco)