Komisi III DPRD Sulut Fasilitasi BWS Bersama Perwakilan Warga Kelurahan Malendeng Bahas Penyelesaian Ganti Rugi Tanah

Sulut,GN– Komisi III DPRD Sulut, BWS Wilayah Satu bersama Perwakilan warga Kelurahan Malendeng, Kota Manado, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Senin, (12/10/2026).

Masyarakat mendatangi Kantor DPRD Sulawesi Utara (Sulut) untuk meminta kepastian penyelesaian administrasi pertanahan serta realisasi pembayaran ganti rugi bagi masyarakat terdampak.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi III, Kantor DPRD Sulut, Kairagi, Manado, dipimpin langsung Ketua Komisi III, Berti Kapojos.

Dalam kesempatan itu, warga menyampaikan tuntutan agar persoalan pertanahan yang mereka hadapi mendapatkan kejelasan. Mereka juga mendesak adanya kepastian dan percepatan realisasi pembayaran ganti rugi bagi masyarakat yang terdampak.

Kejelasan proses administrasi dan kepastian pembayaran menjadi hal penting untuk warga, agar persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut tanpa penyelesaian yang konkret.

Komisi III DPRD Sulut memfasilitasi pertemuan antara warga dan pihak terkait untuk membahas persoalan yang disampaikan sekaligus mendorong adanya tindak lanjut.

Rapat tersebut diharapkan menjadi momentum bagi instansi terkait, khususnya pihak yang berwenang dalam proses penyelesaian, untuk memberikan penjelasan secara terbuka serta memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan. (*/sisco)




Toni Supit Pimpin Rapat Pembahasan Lanjutan Ranperda Penyelengaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Sulut,GN- DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui Panitia Khusus (Pansus) Selasa (13/10/2026) yang dipimpin oleh Ketua Toni Supit melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Ir Hermina Korompis beserta jajaran terkait turut hadir dalam rapat pansus tersebut.

Pembahasan ini bertujuan untuk mematangkan draf sebelum dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM serta DPRD untuk evaluasi akhir.

Dalam rapat pansus, terjadi sejumlah perubahan signifikan dalam draf Raperda. Perubahan tersebut mengacu pada masukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), hasil studi banding ke sejumlah provinsi, serta regulasi nasional, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.

Adapun salah satu poin penting yaitu penambahan definisi “perizinan non-berusaha”. Draf juga mengatur kewajiban pemerintah daerah menyediakan layanan berbantuan dan layanan mobile bagi wilayah kepulauan atau terpencil yang menghadapi kendala akses internet.

Dalam Raperda ini juga mengatur layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Ketentuan ini diharapkan memastikan proses perizinan lebih inklusif dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

Selain itu ada perubahan mencakup penggantian istilah “investor” menjadi “pelaku usaha” untuk memperluas cakupan penerima manfaat. Draf juga mengatur mekanisme pemberian insentif dan kemudahan investasi yang akan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Pada saat itu dalam rapat pansus juga menyepakati pemindahan sejumlah pasal teknis terkait pembatasan tenaga kerja asing ke bagian penjelasan. Langkah ini dilakukan agar ketentuan dalam Raperda tidak bertentangan dengan regulasi pusat.

Berbagai penyempurnaan Raperda dalam rapat tersebut, tentu diharapkan segera dibawa ke rapat paripurna dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Tujuannya adalah memperkuat iklim investasi, mempermudah pelayanan perizinan, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di bumi nyiur melambai ini. (sisco)




Lintas Komisi di DPRD Sulut Turun Lapangan Tinjau Lokasi Talud

Sulut,GN- Tinjauan lapangan lintas komisi di DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Dinas Kebudayaan, termasuk UPTD Museum, Dinas Aset Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta pemerintah kecamatan hingga kelurahan, turun langsung meninjau lokasi talud Museum Sulut, Senin (12/10/2026).

Kunjungan lapangan ini merupakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat (RDP) yang sebelumnya telah dilaksanakan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Peninjauan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Sulut, Berty Kapojos, bersama Ketua Komisi IV, Vonny Paat.

Dalam kunjungan ini, terpantau pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak hadir bersama dilapangan.

Ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos, menjelaskan ketidakhadiran pihak BPN disebabkan adanya agenda rapat bersama kementerian yang turut dihadiri Komisi II DPR RI.

“Dalam rapat BPN bersama kementerian, ada juga Komisi II DPR RI yang hadir. Jadi, ketidakhadiran BPN karena mereka ada pertemuan,”ucap Berty. (sisco)

 




Silangen Pimpin Rapat Paripurna DPRD Sulut, Tetapkan RKT 2027

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2027. Penetapan ini dilakukan saat rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin (12/10/2026).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiskus Andi Silangen,SpB-KBD didampingi Wakil Ketua dr Michaela Paruntu, MARS dan Royke Anter, SE,MAP serta dihadiri anggota DPRD.

Ketua DPRD Sulut menjelaskan, penyusunan RKT ini dilakukan berdasarkan usulan masing-masing alat kelengkapan DPRD yang kemudian diselaraskan oleh Sekretariat DPRD sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna.

“Rencana kerja DPRD merupakan bentuk program dan daftar kegiatan. Pimpinan DPRD menyampaikannya kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan,” kata Ketua DPRD Sulut.

Setelah melalui proses penyelarasan, DPRD Sulut menetapkan 11 kegiatan dan 40 sub kegiatan sebagai RKT Tahun 2027. Ketua DPRD berharap program dan kegiatan tersebut mampu mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kinerja lembaga, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di bumi nyiur melambai.

Ketua DPRD menekankan Sekretariat DPRD memperkuat kinerja administrasi dalam mendukung seluruh proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Ia menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antara Sekretariat DPRD dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

“Kami menekankan pentingnya peningkatan koordinasi dan sinergi antara Sekretariat DPRD dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD, serta memastikan kelancaran dan optimalisasi kinerja lembaga. Kami juga berharap kinerja administrasi dan pengelolaan keuangan semakin ditingkatkan di bawah koordinasi Sekretaris DPRD,” ucapnya.

Dia mengingatkan kepada seluruh jajaran, sekretariat DPRD maupun pimpinan dan anggota dewan, untuk menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara optimal, disiplin, serta taat terhadap ketentuan dan kewenangan yang berlaku.

Dengan penetapan RKT 2027 tersebut, DPRD Sulut berharap pelaksanaan program tahun depan berjalan efektif dan terarah, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat yang ada diSulawesi Utara. (sisco)

 




Sekwan Niklas Silangen Hadiri Ibadah Pembukaan HUT Ke- 64 P/KB GMIM

Sulut,GN- Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, Weliam Niklas Silangen S.Sos M.Si turut menghadiri Perayaan Ibadah Agung dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-64 Pria/Kaum Bapa (P/KB) Sinode GMIM yang diselenggarakan di Lapangan Samratulangi, Kelurahan Tounkuramber , Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, Jumat (9/10/2026).

Pembukaan ibadah Agung dan rangkaian HUT ke-64 P/KB Sinode GMIM, dipimpin oleh Pendeta Janny Rende. Ratusan jemaat dan Pria Kaum Bapa GMIM memadati ibadah pembukaan tersebut.

Bupati Minahasa Robby Dondokambey yang juga selaku Ketua Panitia HUT Ke-64 PKB Sinode GMIM, dan beberapa Kepala daerah diantaranya Bupati Minsel Franky Wongkar, dan Walikota Tomohon Caroll Senduk hadir dalam ibadah tersebut. (sisco)

 

 




MEP Terima Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Sumsel

Sulut,GN- Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut, dr Michaela E Paruntu (MEP) menerima kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Rabu (7/10/2026) di kantor DPRD.

Kunjungan Komisi yang membidangi Pembangunan tersebut dilakukan dalam rangka studi komparasi terkait perencanaan program kerja strategis, khusus dibidang infrastruktur.

Pertemuan ini menjadi wadah untuk bertukar informasi dan pengalaman mengenai strategi perencanaan pembangunan infrastruktur agar tetap dapat berjalan saat penyesuaian anggaran daerah. Ditengah kondisi pemberlakuan pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD).

Momentum pertemuan ini untuk saling bertukar informasi dan pengalaman mengenai strategi  Pemerintah Daerah dalam menyusun serta menentukan prioritas pembangunan, khususnya ketika kemampuan fiskal daerah menghadapi keterbatasan akibat penyesuaian dana transfer dari Pemerintah Pusat.

DPRD Sumsel juga menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas sambutan dari pimpinan DPRD Sulawesi Utara. (sisco)

 




DPRD Sulut Gelar RDP, Bakal Telusuri Keberadaan Talud di Museum

Sulut,GN– Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi III dan IV DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dilaksanakan di lantai dua ruang rapat komisi tiga, Senin (5/10/2026).

RDP ini membahas Persoalan batas lahan dan keberadaan talud di sekitar Museum Daerah Sulawesi Utara. Hal ini menindaklanjuti aspirasi Meity Panani, SH, warga yang tinggal di sekitar Museum Daerah Sulut, Jalan W.R. Supratman Nomor 72, Kelurahan Lawangirung, Kecamatan Wenang, Kota Manado.

Museum yang berada tepat di depan SMP Negeri 1 Manado itu merupakan salah satu tempat penyimpanan sejarah dan kebudayaan Sulawesi Utara. Namun, di balik fungsi tersebut, muncul persoalan terkait penggunaan lahan dan kondisi talud yang berbatasan langsung dengan rumah warga.

Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen, juga selaku koordinator turut hadir dalam dalam RDP tersebut.

Hadir juga Ketua Komisi III Berty Kapojos, Ketua Komisi IV Vonny Paat, Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Sulut Yorry Rommy Lesawengan, serta perwakilan Dinas PUPR Daerah Sulut.

Pada kesempatan itu, Meity dibrikan waktunoleh pimpinan rapat untuk memaparkan persoalan yang dialaminya.
Dia mengklaim sebagian halaman rumahnya telah digunakan untuk pembangunan talud Museum Daerah sejak puluhan tahun lalu.

“Kalau mau dilihat, rumah saya ini memiliki halaman satu meter empat puluh senti, kemudian diambil oleh museum sejak dahulu,” ujar Meity sambil menunjukan kondisi rumah dan talud melalui layar presentasi.

Ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos kemudian menanyakan apakah talud tersebut berdiri di atas tanah milik ibu Meity.

Secara spontan Meity menjawab pertanyaan Ketua Komisi II bahwa talud tersebut berdiri diatas lahan miliknya. “Iya, talud yang dibuat oleh museum itu di tanah saya,” ucapnya.

Menurut Meity, talud tersebut telah berada di lokasi selama kurang lebih 40 tahun. Ia mengaku khawatir kondisi talud yang mulai mengalami kerusakan dapat membahayakan rumahnya.

Meity bahkan menyampaikan bahwa dirinya berupaya mencari pinjaman dana dari bank untuk melakukan pengecoran terhadap tiang-tiang penyangga talud.

“Mengingat talud ini sudah 40 tahun, saya mencoba meminjam uang di bank untuk melakukan pengecoran 30/40 tiangnya, guna menopang talud yang ada agar tidak roboh di rumah saya,” sebutnya.

“Kenapa sejak dahulu museum membuat talud menempel di dinding rumah saya? Melihat kondisi ini, mungkin ada unsur sengaja mau mengambil rumah kami. Mungkin dananya tidak cukup, makanya diambil hanya per sentimeter,” sambungnya.

Pernyataan tersebut masih berupa klaim dari pihak Meity dan perlu diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen kepemilikan, data aset pemerintah daerah, serta peninjauan langsung di lokasi.

Menanggapi laporan tersebut, Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen mengatakan status kepemilikan dan batas lahan perlu dikonfirmasi kepada pihak yang menangani aset daerah.

Menurut Fransiskus, RDP tersebut baru mendengarkan keterangan dari satu pihak sehingga diperlukan verifikasi lebih lanjut.

“Kami akan bertanya ke aset terkait status tanah ini. Hari ini kita hanya mendengar keterangan dari ibu secara sepihak. Mungkin ada catatan kita di aset. Kami akan melakukan konfirmasi,” pungkas Silangen. (sisco)




Sekwan Niklas Silangen Hadiri Rapat Banmus DPRD Sulut

Sulut,GN- Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Weliam Niklas Silangen S.Sos, M.Si Senin (5/10/2026) mengikuti Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD yang digelar di Ruang Kerja Ketua DPRD Sulut.

Rapat Banmus tersebut dilaksanakan untuk memutuskan agenda kerja Pimpinan dan Anggota DPRD selama bulan Oktober 2026.

Ketua Dewan dr. Fransiscus Andi Silangen, memimpin jalannya rapat Banmus. Turut hadir Anggota Komisi dan Anggota Badan Musyawarah, serta para pejabat di Sekretariat DPRD Sulut.

Rapat ini fokus pada agenda utama bulan oktober 2026. Adapun Banmus menetapkan prioritas kerja dewan yang mencakup pematangan linimasa rapat dengar pendapat (RDP) Komisi, Kunjungan Kerja, hingga persiapan mekanisme sidang dan singkronisasi jadwal agar program kerja kedewanan berjalan maksimal sesuai jadwal agenda. (sisco)

 

 




Ketua Pansus Louis Schramm Pimpin Rapat Lanjutan Pembahasan Ranperda TJSL Badan Usaha

Sulut,GN- Ketua Panitia Khusus (Pansus), Louis Carl Schramm, memimpin jalannya rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha.

Turut hadir Jeane Laluyan dan Cindy Wurangian, serta anggota Pansus lainnya, yakni Eungenia Mantiri, Eldo Wongkar,  Rheza Waworuntu dan Angel Wenas.

Rapat pembahasan lanjutan di laksanakan di gedung serba guna lantai tiga kantor DPRD Sulawesi Utara, Selasa (5/10/2026).

Sementara dari pihak eksekutif, dihadiri Kepala Biro Ekonomi Provinsi Sulut, Reza AW Dotulung, bersama jajaran sekaligus  mempresentasikan draf Ranperda tersebut.

Sejumlah pasal kembali dikaji dalam pembahasan tersebut. Beberapa bagian pun direvisi dan disesuaikan bersama agar substansi Ranperda dapat lebih sinkron dengan kebutuhan serta program yang akan dijalankan nantinya.
Louis menyampaikan bahwa Pansus DPRD Sulut bersama pihak eksekutif berencana melakukan kunjungan lapangan ke wilayah Bolaang Mongondow (Bolmong).  Kunjungan ini penting untuk melakukan sinkronisasi antara pembahasan Ranperda dengan program yang sedang dijalankan di daerah.
“Sesuai dengan kesepakatan awal, kita hanya membahas sampai pada Pasal 12. Pak Karo sampaikan ke staf-staf yang ada, kiranya bisa menyampaikan kepada teman-teman yang ada di Bolmong, bahwa ada Pansus yang sudah membahas, supaya bisa sinkronisasi programnya dengan apa yang ada di Pansus,” kata Louis

Pansus ini kata Louis,  kemungkinan juga melakukan kunjungan kerja dalam daerah sebagai bagian dari proses pembahasan Ranperda.

“Kita akan melakukan kunjungan dalam daerah di daerah Bolaang Mongondow. Kiranya, Bapak Reza bisa mengikuti,” ucapnya. (sisco)



DPRD Sulut Terima Aspirasi FSPMI

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menerima aspirasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sulut saat melakukan aksi damai di Gedung DPRD Sulut, Kamis (1/10/2026).

Diketahui, Para Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia menggelar Aksi unjuk rasa serentak diberbagai daerah di Indonesia (38 Provinsi) untuk menyampaikan tuntutan.

Sekretaris DPRD Sulut, Weliam Niklas Silangen S.Sos, M.Si didampingi Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulut, yang juga sebagai Plt Kepala Dinas Drs Noldy Salindeho menerima masa aksi damai.

Pertemuan dilakukan secara Hybrid (Tatap muka dan Daring) bersama dengan sejumlah Anggota Dewan diantaranya H Amir Liputo, Henry Walukow, Hillary Tuwo, dan Vionita Kuera.

Adapun tuntutan para masa aksi damai yaitu diantaranya mendesak pengesahan undang-undang perlindungan ketenaga kerjaan yang baru, yang pro-Buruh sebagai pengganti aturan turunan Omnibus Law. Menghentikan Eksploitasi sistem Outsourching, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), serta penyalahgunaan pemagangan. Dan menjamin pembayaran upah layak, juga memperkuat perlindungan jaminan sosial.

Usai melakukan pertemuan, masa aksi damai membubarkan diri secara teratur dan aman terkendali. (sisco)