Braien Waworuntu Pimpin RDP Komisi I Bersama Mitra Kerja
Sulut,GN- Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Braien Waworuntu memimpin jalannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Mitra Kerja, Rabu (28/10/2026).
Selain Ketua Komisi I juga hadir Anggota Komisi I Rasky Mokodompit dan Feramitha Mokodompit. Sementara dari SKPD hadir Kepala Badan Perbatasan Provinsi Sulut dan Biro Pemerintahan Provinsi Sulut.
Pada kesempatan itu, kedua SKPD tersebut memaparkan program, target dan pencapaian.
Sementara, Anggota komisi I DPRD Sulut Rasky Mokodompit menyarankan terkait pagu anggaran dari Biro Pemerintahan. Dia berharap pada saat rapat bersama Banggar dan TAPD dapat disampaikan.
Diakhir pembahasan, Ketua komisi I Braien Waworuntu memberikan semangat kepada SKPD mitra kerja komisi I dalam menjalankan tugas. (sisco)
Liputo Sarankan ke Dinas PUPR Berkoordinasi
Sulut,GN- Anggota Komisi III DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Amir Liputo,SH di sela – sela Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (27/10/2026) menyarankan Dinas PUPR Provinsi Sulut untuk melakukan koordinasi terkait Zero Point di Minahasa Utara (Minut).
Amir Liputo,SH (foto: Gemparnews)
Liputo menegaskan koordinasi bersama instansi terkait agar supaya ke depan lebih bagus.
“Jadi saya sarankan disini Dina PUPR agar berkoordinasi supaya kedepan lebih bagus lagi,” ujar Liputo.
Selain itu, Liputo mengatakan ruas jalan lebih diperbesar lagi agar supaya tidak ada kendaraan yang melewati zero point memakan badan jalan. ” Jalan di situ lebih di perbesar lagi,” ucapnya.
Liputo mengatakan pihaknya hari ini juga akan meminta kepada Dinas PUPR untuk melihat SK jalan Provinsi yang belum dianggarkan. “Makanya hari ini kami minta SK jalan supaya dimana yang belum kita akan anggarkan,” tandasnya. (sisco)
RDP Komisi II Bersama Mitra Kerja, Inggried : Pada Prinsipnya Kami Ingin Mengetahui Program, Target dan Capaian
Sulut,GN- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja selama dua hari Senin-Selasa (26-27/10/2026).
Ketua Komisi II DPRD Sulut Inggried Sondakh (foto: Gemparnews)
RDP tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II Inggried Sondakh dan didampingi anggota komisi II DPRD Sulut.
Usai kegiatan RDP, Ketua Komisi II menjelaskan terkait agenda pembahasan bersama mitra kerjanya.
“Dari kemarin dan hari ini kami melaksanakan RDP. Pada prinsipnya kami ingin mengetahui berbagai program, target dan capaian yang kami harapkan untuk APBD Tahun 2027.,” kata Inggried.
Lanjut, Inggried mengatakan dari pemaparan masing – masing SKPD, pihaknya telah mendapatkan gambaran. Namun kata Inggried, terkait gambaran pagu anggaran masing – masing SKPD belum dapat di pastikan apakah bertambah atau tidak.
“Jadi dalam pemaparan masing – masing SKPD tadi, kami telah mendapatkan gambaran tentunya. Nah,apakah ini nantinya pagunya bisa bertambah atau tidak,” jelas Inggried.
Politisi partai Golkar Sulut ini menerangkan pagu anggaran masing – masing SKPD nanti dapat di dengar pada saat rapat dengan Banggar. ” Itu nantinya kita akan dengar di pembahasan badan anggaran,” pungkasnya. (sisco)
Henry Walukow Tegaskan Diskominfo Sulut Menyusun Pola Baku Pengaturan Kerja Sama Media
Sulut,GN – Legislator DPRD Sulawesi Utara (Sulut) selaku anggota Komisi I Henry Walukow, menegaskan agar Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) Sulut menyusun pola baku dalam pengaturan kerja sama media di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.
Henry Walukow (foto: ist)
Hal itu, disampaikan oleh Henry saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Sulut bersama jajaran Diskominfo Sulut, Senin (26/10/2026) diruangan rapat komisi I DPRD Sulut.
Pola baku ini kata Henry, diperlukan agar pelaksanaan kerja sama media memiliki landasan dan standar yang jelas. Dengan demikian,pengelolaannya dapat berjalan lebih tertib sekaligus menjadi langkah pencegahan terhadap potensi persoalan di kemudian hari.
“Landasan baku untuk kerja sama media ini menjadi pegangan dasar agar ke depannya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan,” tegas Henry.
Lanjut kata Henry, pengaturan kerja sama media di lingkungan Diskominfo Sulut saat ini masih perlu dibenahi. Bahkan Henry menyoroti belum tertatanya mekanisme kerja sama secara optimal serta perlunya dasar yang jelas sebagai acuan dalam pelaksanaan kerjasama media.
Oleh karena itu, Henry terus mendorong Diskominfo Sulut agar segera merumuskan ketentuan yang dapat menjadi pedoman bersama, sehingga proses kerja sama media memiliki standar yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Sulut, Zainudin Saleh Hilimi, saat menanggapinya, mengatakan bahwa persetujuannya terhadap solusi yang disampaikan oleh anggota komisi I tersebut.
Ke depannya kata Hilmi, kerja sama media akan diarahkan berdasarkan standar baku yang ditetapkan oleh Diskominfo Sulut.
“Ke depannya, yang memenuhi standar baku, itu yang akan diakomodir. Nanti pengaturannya akan kita atur,” ucapnya.
RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulut Braien Waworuntu dan dihadiri Wakil Ketua Rhesa Waworuntu, Sekretaris Julitje Maringka, Anggota Henry Walukow, Hillary Tuwo, Eugenia Mantiri dan feramitha Mokodompit serta jajaran Diskominfo Sulut. (sisco)
Komisi I DPRD Gelar RDP Bersama Kominfo Sulut
Sulut,GN – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Braien Waworuntu, meminta Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfo) Sulut meningkatkan langkah antisipatif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Penyampaian Braien ini dalam rangka mencegah terulangnya persoalan serupa di hari depan.
Ketua Komisi I DPRD Sulut Braien Waworuntu (foto : ist)
RDP yang menghadirkan Dinas Kominfo Sulut, dilaksanakan diruang rapat Komisi I DPRD Sulut, Senin (26/10/2026).
Komisi I DPRD Sulut kata Braien, akan terus mengawal fungsi pengawasan terhadap kinerja Dinas Kominfo sebagai salah satu perangkat daerah yang menjadi mitra kerja.
Evaluasi dan langkah pencegahan ini lanjut Braien mengatakan, perlu menjadi perhatian agar setiap pelaksanaan program maupun kegiatan di lingkungan Dinas Kominfo berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Ke depan, kami berharap Dinas Kominfo Sulut lebih antisipatif agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Sebagai mitra kerja, Komisi I DPRD Sulut akan selalu melakukan pengawasan,” tegasnya.
Pada kesempatan itu,Braien juga mengingatkan agar pentingnya kehati-hatian dalam pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran. Dengan evaluasi yang berkelanjutan. Potensi persoalan diharapkan dapat diidentifikasi lebih dini sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan pelayanan pemerintahan yang ada.
Dia menambahkan, pengawasan yang konsisten merupakan bagian penting dalam mendorong kinerja perangkat daerah agar lebih efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Komitmen komisi I DPRD Sulut untuk terus menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya. Bahkan juga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Turut hadir, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut Rhesa Waworuntu, Sekretaris Julitje Maringka, Anggota Henry Walukow, feramitha Mokodompit, Hillary Tuwo dan Eugenia Mantiri Sementara dari Kominfo Sulut hadir Kepala Dinas Kominfo Zainudin Saleh Hilimi, Kabid Cliff Wangke bersama jajarannya. (sisco)
Sulut,GN – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut yang dihadiri oleh Sekretaris Provinsi Tahlis Galang serta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Ruang Serbaguna DPRD Sulut, Selasa (20/10/2026).
Ketua Bapemperda DPRD Sulut, Vionita Kuera, memimpin jalannya rapat tersebut. Rapat BApemperda membahas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) untuk tahun 2027, khususnya kesiapan perangkat daerah dalam mengusulkan rancangan peraturan daerah (Ranperda).
Ketua Bapemperda Sulut mengatakan rapat ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan setiap perangkat daerah pengusul Propemperda tahun 2027.
“Pada rapat ini, Bapemperda ingin mengetahui kesiapan dari masing-masing perangkat daerah pengusul Propemperda tahun 2027, baik kelengkapan dokumen maupun ketersediaan anggaran,” kata Kuera.
Lanjut Kuera mengatakan penentuan skala prioritas juga menjadi hal penting dalam penyusunan Propemperda. Selain itu, diperlukan kejelasan jadwal penyusunan hingga penyelesaian setiap Ranperda yang diusulkan.
Proses serupa kata Kuera, telah dilakukan dalam penyusunan Propemperda tahun 2026.
Rapat tersebut, Bapemperda akan membahas hasil kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkait upaya memperoleh saran dan masukan dari kementerian.
“Ini sudah kita kerjakan seperti Propemperda di tahun 2026. Kita juga akan membahas hasil kunjungan kerja ke Kemendagri berkaitan dengan proses untuk memperoleh saran dari kementerian,” ucapnya.
Ditempat yang sama, Sekprov Sulut menilai pertemuan tersebut sangat penting karena berlangsung bersamaan dengan proses finalisasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2027 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Terkait penyusunan Perda yang nantinya akan dibahas pada tahun 2027, itu bisa disesuaikan dengan proses penyusunan APBD 2027. Nanti akan dijelaskan secara detail oleh Ibu Karo Hukum untuk menyampaikan secara rinci. Namun, pada hakikatnya, ada tujuh Perda yang kami usulkan secara tertulis kepada Bapemperda,” jelasnya.
“Kita masih memberikan kesempatan kepada SKPD lainnya jika dianggap sangat prioritas untuk disampaikan dan dibahas. Sampai saat ini, masih ada tujuh yang masuk,” pungkas sekprov. (sisco)
Ziarah ke Makam Pendahulu Partai Golkar Sulut, Cindy Wurangian : Semangat Para Pendahulu Harus Tetap Hidup
Sulut,GN- Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sulawesi Utara(Sulut), Cindy Wurangian, SE., MBA, menyempatkan diri mengikuti kegiatan ziarah. Kegiatan ziarah ini digelar oleh DPD I Partai Golkar Sulut ke makam para pendahulu dan tokoh-tokoh penting Partai Golkar, Selasa (20/10/2026).
Kegiatan berlangsung dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar ke-62 tahun. Momen yang sangat penting ini menjadi istimewa bagi Cindy Wurangian, karena di sana juga terbaring ayah tercintanya, sosok yang pernah mengabdikan diri sebagai anggota DPRD Sulut sekaligus tokoh yang telah mewariskan semangat pengabdian dan kejujuran dalam berpolitik.
Cindy menyampaikan perasaan haru sekaligus bangga, dapat kembali berziarah ke makam ayahnya dan para pendahulu partai.
“Bagi saya pribadi, kehadiran di sini bukan sekadar kewajiban organisasi. Ini adalah momen berterima kasih kepada ayah dan para pendahulu yang telah membangun dan menjaga partai ini dengan penuh ketulusan. Mereka mewariskan semangat bahwa politik adalah sarana pengabdian, bukan kekuasaan semata,” ujar Cindy.
Dia menambahkan, peringatan HUT ke-62 Partai Golkar harus dimaknai sebagai titik balik untuk semakin mendekatkan diri kepada rakyat. Sikap rendah hati, dan konsisten menjaga kepercayaan yang telah diberikan masyarakat selama puluhan tahun.
“Harapan saya di usia ke-62 ini, Partai Golkar tetap menjadi rumah besar yang menaungi semua elemen bangsa. Semangat para pendahulu harus terus hidup di setiap langkah kita. Kami di Fraksi Golkar DPRD Sulut berkomitmen penuh untuk terus menjaga amanah, bekerja keras, dan membawa kebermanfaatan nyata bagi masyarakat Sulawesi Utara,” ucapnya.
Legislator Partai Golkar Dapil Minut- Bitung ini berpesan kepada seluruh kader dan elemen partai untuk menjaga persatuan dan kesolidan, karena kekuatan terbesar Golkar selalu lahir dari kebersamaan dan gotong royong.
Kegiatan ziarah ini ditutup dengan doa bersama dan penaburan bunga di makam para pendahulu partai Golkar Sulut menjadi simbol bahwa perjuangan belum selesai. Sehingga semangat para pendahulu akan terus diwarisi dan diteruskan oleh generasi penerus Partai berlambang pohon beringin ini. (sisco)
Rapat Lanjutan Pembahasan Ranperda Provinsi Sulut Tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha
Sulut, GN – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulawesi Utara kembali melaksanakan rapat lanjutan pembahasan Ranperda provinsi Sulawesi Utara tentang penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan badan usaha, Selasa (20/10/2026).
Rapat pansus yang digelar di ruangan serbaguna lantai tiga DPRD Sulut, di pimpin oleh Ketua Pansus Louis Schramm di hadiri anggota pansus Pricilia Rondo, Eugenia Mantiri dan instansi terkait.
Pantauan media ini, rapat tersebut membahas pasal per pasal. Adapun beberapa pasal yang direvisi kembali dan ada sebagian kata dan kalimat di tambahkan.
Ranperda ini juga memuat beberapa pasal terkait sanksi administrasi jika melakukan pelanggaran.
Ketua pansus menegaskan rapat akan dilanjutkan kembali pada Minggu depan, untuk membahas rapat lanjutan. (sisco)
Cindy Wurangian Soroti Sejumlah Persoalan dan Kondisi Pendidikan
Sulut,GN– Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sulut, Senin (19/10/2026).
Cindy Wurangian (foto: Gemparnews)
Rapat tersebut untuk membahas berbagai persoalan pendidikan, termasuk koordinasi penyampaian informasi kepada sekolah terkait kebijakan belajar dari rumah.
Ketua Komisi IV Vonny Paat memimpin jalannya RDP yang berlangsung di Ruang Komisi IV DPRD Provinsi Sulut. Sementara dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulut hadir dalam pertemuan itu, Kepala Dinas Pendidikan, Drs Jahja Paulus Rondonuwu, M.Si bersama jajarannya.
Anggota DPRD Sulut, Cindy Wurangian, pada kesempatan itu menyoroti sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kondisi pendidikan saat ini. Dia menegaskan anggaran yang dialokasikan harus mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan, meskipun penyelesaiannya belum dapat dilakukan secara menyeluruh.
“Terkait anggaran yang dianggarkan, harus mampu menyelesaikan persoalan. Meskipun belum tuntas, paling tidak ada langkah untuk memperbaiki atau menjawab kebutuhan riil yang terjadi di lapangan saat ini,” kata Cindy.
Optimismenya terhadap kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Jahja Rondonuwu memimpin sudah dia ketahui termasuk kinerja kepala dinas tersebut sejak masih berada di DPRD Provinsi Sulut. Dia berharap sektor pendidikan di daerah ini dapat semakin baik lagi kedepannya.
Cindy juga mempertanyakan persoalan penyampaian informasi mengenai kebijakan belajar dari rumah menyusul kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi belakangan ini.
Kata Cindy, Pemerintah Provinsi Sulut telah mengeluarkan pemberitahuan atau imbauan agar siswa belajar dari rumah. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut justru menimbulkan kebingungan karena informasi yang diterima masyarakat dan pihak sekolah tidak seragam.
“Saya juga ingin mengomentari kejadian terkini yang baru kita lewati, yaitu kelangkaan BBM. Salah satu cara untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sulut mengeluarkan pemberitahuan atau imbauan agar anak-anak sekolah belajar dari rumah,” ungkapnya.
Cindy menyebutkan pihaknya mendapat telephone dari masyarakat untuk mempertanyakan informasi tersebut.
“Berkaitan dengan hal ini, saya mendapat telepon dari masyarakat yang mempertanyakan apakah informasi tersebut benar atau tidak. Namun, dari masing-masing sekolah, informasi yang beredar masih simpang siur terkait surat edaran yang ada,” terangnya.
Ketidakjelasan informasi tersebut kata Cindy, berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan sekolah, orang tua, dan siswa. Bahkan, menurutnya, terdapat sekolah yang telah terlanjur meliburkan kegiatan belajar mengajar, padahal situasi sudah berubah.
“Ada yang mendapatkan informasi dari sekolah dasar, sebagian menyampaikan bahwa mereka sudah menerima informasi secara langsung. Ini terlihat sangat kacau. Saya melihat ada sekolah-sekolah yang terlanjur diliburkan, padahal situasi sudah berubah,” tukas Cindy.
Dia mengatakan persoalan koordinasi dan penyampaian informasi seperti ini bukan pertama kali terjadi. Hal ini juga pernah muncul ketika terjadi gempa bumi maupun bencana lainnya, saat pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait aktivitas sekolah. Cindy mengusulkan Dinas Pendidikan Provinsi Sulut membangun jalur komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif dengan seluruh sekolah, sehingga setiap kebijakan dapat diterima dan dilaksanakan secara menyeluruh.
“Kejadian seperti ini bukan hanya terjadi sekarang. Hal serupa juga pernah terjadi ketika ada gempa, kemudian pemerintah menyampaikan bahwa sekolah diliburkan, atau saat terjadi bencana. Informasi mengenai hal-hal seperti ini sering kali simpang siur di lapangan,” pungkasnya. (sisco)
RDP Komisi IV DPRD Bersama Dinas Dikda Sulut
Sulut,GN- Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulawesi Utara, Drs. Jahja Paulus Rondonuwu, M.Si., dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Sulut yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV, Kantor DPRD Sulut, Senin (19/10/2026) menjelaskan realisasi anggaran Dikda Sulut hingga Triwulan III tahun 2026 mencapai 65,75 persen (Rp. 696 Miliar dari Pagu 1,058 Triliun ).
Realisasi tersebut mencakup program-program strategis di Dinas Pendidikan Sulut, diantaranya program beasiswa, pelatihan magang, bimbingan kedinasan, pelarihan guru, hingga rehabilitasi perbaikan toilet di sekolah.
“Realisasi Anggaran Dikda Sulut hibgga triwulan III tahun 2026 mencapai 65,75%, atau Rp. 696 Miliar dari Pagu Rp. 1,058 Triliun”, sebut Rondonuwu. (sisco)