DPRD Sulut Sahkan Perda Kepemudaan

Sulut,GN – DPRD Sulawesi Utara (Sulut) mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Kepemudaan,Senin (29/12/2025). Acara pengesahan Ranperda dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Sulut yang dipimpin Ketua DPRD dr Fransiskus Silangen.

Turut mendampingi wakil ketua, dr Michaela Elsiana Paruntu, Royke Anter dan Stella Runtuwene.

Turut hadir Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wagub J Victor Mailangkay dalam rapat paripurna tersebut.

Sementara. Itu, Ketua Pansus Ranperda Kepemudaan, Eldo Wongkar SH saat menyampaikan laporannya, mengataka. Perda Kepemudaan terdiri dari 83 pasar.

“Ada empat pasal yang dihapus sebagaimana rekomendasi konsultasi dengan Kemendagri,”kata Eldo.

Perda ini lanjut Eldo mengatakan membawa semangat mengawal generasi muda Sulawesi Utara untuk turut andil dalam pembangunan daerah di bumi nyiur melambai..

“Semangat kepemudaan berdasarkan Ketuhanan, kebangsaan, persatuan Indonesia,” ujar Eldo.

Untuk diketahui Perda Kepemudaan ditetapkan setelah dalam pembahasan sebelumnya, lima fraksi di DPRD Sulawesi Utara menyatakan menerima ranperda untuk ditetapkan sebagai Perda Kepemudaan.

“Kelima fraksi telah menerima ketentuan dan Perda. Untuk itu, kami tanyakan kembali apakah ranperda sudah dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda?,” tanya Ketua DPRD Sulut

Secara serentak legislator DPRD Sulut menjawab, setuju dan Silangen pun selanjutnya mengetuk palu sidang. “Setelah ditetapkan, kiranya Perda Kepemudaan itu dapat diimplementasikan. Jangan hanya jadi aturan di atas kertas,” ujarnya.

Gubernur Sulut Yulius Selvanus menyampaikan apresiasi atas penetapan Perda Kepemudaan. Pemuda aset bangsa dan daerah. Perda ini memfasilitasi generasi muda agar bisa terencana dan terpadu dalam menopang pembangunan Sulawesi Utara.

“Peraturan ini mengatur peran dan fungsi pemuda dalam pembangunan. Pemuda sebagai kontrol sosial, sekaligus menjaga Pancasila dan NKRI serta menjadi agen pelestari adat budaya daerah,” terangnya. (sisco)

 




Louis Schramm Sampaikan Duka Mendalam Korban Tragedi Kebakaran Panti Werdha Damai Manado

Sulut,GN– Pada Minggu (28/11/2025) malam terjadi tragedi kebakaran di Panti Werdha Damai di Kelurahan Ranomuut, Kota Manado, meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat. Tragedi kemanusiaan tersebut merenggut nyawa belasan penghuni panti lanjut usia (lansia) dan menuai perhatian serius dari berbagai pihak. Duka mendalam juga disampaikan oleh Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Louis Carl Schramm.

Louis menyampaikan bela sungkawa dan duka cita yang mendalam atas musibah tragis tersebut. Dia mengaku sangat terpukul ketika mendengar kabar kebakaran yang menewaskan para lansia, kelompok rentan yang seharusnya mendapatkan perlindungan maksimal.

“Saya sangat prihatin dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Ini musibah yang sangat menyedihkan karena memakan korban orang tua atau lanjut usia. Sedih sekali ketika saya dengar musibah ini,” ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulut, Senin (29/12/2025).

Menurutnya, peristiwa kebakaran Panti Werdha Damai harus menjadi perhatian serius semua pihak, baik pemerintah daerah maupun pengelola fasilitas sosial.

Legislator Dapil Kota Manado itu menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap standar keselamatan di panti werdha dan fasilitas sosial lainnya, agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.

Diketahui sebelumnya, kobaran api hebat meluluhlantakkan Panti Werdha Damai pada Minggu malam. Api yang dengan cepat membesar membuat para penghuni panti, yang mayoritas lanjut usia, tidak sempat menyelamatkan diri. Kondisi tersebut membuat proses evakuasi berlangsung sulit dan penuh kepanikan, sementara warga sekitar berupaya memberikan pertolongan seadanya sebelum petugas tiba.

Sebanyak lima unit mobil pemadam kebakaran dengan sekitar 25 personel dikerahkan untuk mengendalikan si jago merah. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 21.20 WITA, meski petugas sempat menghadapi kendala akibat beberapa titik api yang kembali menyala serta kondisi bangunan panti yang sudah rapuh.

Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan aparat berwenang. Keterangan awal dari sejumlah saksi menyebutkan api diduga berasal dari area dapur, namun hal tersebut belum dapat dipastikan dan masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut.

Dari hasil evakuasi sementara, petugas menemukan 16 jenazah korban di dalam bangunan panti. Sementara itu, tiga korban lainnya mengalami luka bakar serius, dengan dua orang dirawat di RSUD Kota Manado dan satu korban dirujuk ke RS Awaloei.

Tragedi kebakaran Panti Werdha Damai ini menjadi duka bersama bagi masyarakat Sulawesi Utara. Peristiwa tersebut sekaligus menjadi pengingat pentingnya perhatian serius terhadap keselamatan fasilitas sosial, khususnya yang menampung kelompok rentan seperti lanjut usia, agar hak atas rasa aman dan perlindungan dapat benar-benar terjamin. (*/sisco)




Ketua DPRD Sulut Sampaikan Bela Sungkawa Atas Tragedi Kebakaran Panti Werdha Damai Ranomuut

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut Dr Fransiscus Andi Silangen menyampaikan duka. Mendalam atas peristiwa kebakaran yang  menghanguskan bangunan panti Werdha Damai Ranomuut Kota Manado, Minggu (28/12/25) malam yang menyebabkan 16 penghuni meninggal dunia.

Menurutnya kejadian tersebut adalah duka bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara.

” Atas nama Pimpinan dan anggota DPRD Sulut menyampaikan Belasungkawa dan dukacita mendalam atas peristiwa yang terjadi yang memakan korban jiwa. Semoga Tuhan Yesus sumber penghiburan menguatkan keluarga yang ditinggalkan ,” ucap Silangen saat membuka rapat paripurna DPRD Sulut Senin, (29/12/25)

Diketahui kobaran api hebat meluluhlantakkan Panti Werdha Damai pada Minggu malam. Tragedi tersebut menewaskan sedikitnya 16 orang penghuni panti, sementara tiga korban lainnya mengalami luka bakar serius dan hingga kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Api yang membesar dengan cepat membuat para penghuni panti, yang mayoritas lanjut usia, tidak sempat menyelamatkan diri. Peristiwa ini sontak menggemparkan warga sekitar yang berupaya memberikan pertolongan seadanya sebelum petugas tiba di lokasi.

Sekretaris Daerah Kota Manado, Steaven Dandel, mengungkapkan bahwa laporan kebakaran diterima pada pukul 20.31 WITA. Berdasarkan estimasi awal, api diduga sudah berkobar sekitar lima hingga sepuluh menit sebelum laporan masuk ke Dinas Pemadam Kebakaran.

“Begitu menerima panggilan darurat, tim pemadam kebakaran langsung diterjunkan ke lokasi,” ujar Dandel.

Sebanyak lima unit mobil pemadam kebakaran dengan sekitar 25 personel dikerahkan untuk mengendalikan api. Kobaran api berhasil dipadamkan sekitar pukul 21.20 WITA, meski proses evakuasi sempat terkendala akibat beberapa titik api yang kembali menyala serta kondisi bangunan yang telah rapuh.

Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan aparat berwenang. Keterangan awal dari sejumlah saksi menyebutkan api diduga berasal dari area dapur, namun hal tersebut belum dapat dipastikan.

“Semua masih dalam tahap pendalaman. Kami belum bisa menyimpulkan penyebab kebakaran,” tegas Dandel.

Dari hasil evakuasi sementara, petugas menemukan 16 jenazah korban di dalam bangunan panti. Sementara itu, tiga korban luka bakar masing-masing dua orang dirawat di RSUD Kota Manado dan satu korban lainnya dirujuk ke RS Awaloei. Tragedi ini menjadi duka bersama sekaligus pengingat pentingnya perhatian serius terhadap keselamatan fasilitas sosial, khususnya yang menampung kelompok rentan seperti lanjut usia. (sisco/*)

 




DPRD Sulut Jadwalkan Besok, Rapat Paripurna Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sulut,GN- DPRD Provinsi Sulawesi Utara dijadwalkan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis, yakni Ranperda tentang Kepemudaan serta Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rapat Paripurna tersebut akan dilaksanakan pada Senin, 29 Desember 2025, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Selain pengambilan keputusan terhadap kedua Ranperda, agenda rapat juga akan dirangkaikan dengan penyampaian Pendapat Akhir Gubernur Sulawesi Utara terhadap dua produk legislasi daerah tersebut. Agenda ini menjadi tahapan penting dalam proses pembentukan peraturan daerah sebelum ditetapkan dan diimplementasikan.

Ranperda tentang Kepemudaan diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam pengembangan potensi, peran, serta partisipasi generasi muda di Sulawesi Utara. Sementara itu, perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan dinamika regulasi nasional serta kebutuhan pembangunan daerah.

Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Wiliam Niklas Silangen, S.Sos., M.Si., menyampaikan undangan kepada seluruh pihak terkait, termasuk insan pers, untuk menghadiri dan meliput jalannya Rapat Paripurna tersebut.

Rapat Paripurna ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat regulasi daerah demi mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Utara.(*/sisco)

 




Ranperda PT Membangun Sulut Maju di Setujui Fraksi – Fraksi DPRD Sulut

Sulut,GN- Pembahasan Ranperda tentang PT Membangun Sulut Maju Perseroan Daerah resmi memasuki babak akhir. Seluruh fraksi di DPRD Sulawesi Utara menyatakan persetujuan agar ranperda tersebut dilanjutkan ke tahapan berikutnya, setelah agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi rampung dilaksanakan.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat pembahasan akhir yang digelar Senin (22/12/2024) di ruang rapat Komisi I DPRD Sulut. Dalam forum itu, semua fraksi menyampaikan pendapat akhir yang pada prinsipnya menyetujui Ranperda PT Membangun Sulut Maju untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut, Raski Mokodompit, menyampaikan bahwa pendapat akhir fraksi-fraksi telah diserahkan secara simbolis kepada pimpinan DPRD sebagai bagian dari prosedur formal.

“Terkait dokumen pendapat akhir, semua fraksi menyetujui untuk dibahas ke tahap selanjutnya. Tadi secara simbolis telah diserahkan kepada pimpinan DPRD. Dari lima pendapat akhir fraksi, seluruhnya sudah disampaikan,” ujar Raski.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara, Flora Krisen, menjelaskan bahwa setelah tahapan ini, pihak pemerintah provinsi akan menyiapkan dokumen untuk difasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kita akan bersama-sama mengawal proses ini. Karena ranperda ini merupakan prakarsa dari pemerintah daerah atau gubernur, kami mengapresiasi kerja pansus DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan secara komprehensif,” ungkap Flora.

Di sisi lain, anggota Pansus DPRD Sulut Paula Runtuwene mengingatkan pentingnya koordinasi aktif saat proses fasilitasi di Kemendagri agar berjalan cepat dan lancar. Ia menekankan agar pihak pengusul tidak bersikap pasif apabila terdapat catatan atau revisi dari pemerintah pusat.

“Kalau ditemukan ada revisi, tidak perlu menunggu dokumen dipulangkan. Pihak terkait bisa langsung melakukan koordinasi dan perbaikan agar prosesnya lebih efisien,” tegas Paula.

Dengan rampungnya pendapat akhir fraksi dan dukungan penuh DPRD Sulut, Ranperda tentang PT Membangun Sulut Maju Perseroan Daerah diharapkan segera mendapat fasilitasi dari Kemendagri, sehingga dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah dan menjadi landasan hukum penguatan peran BUMD dalam mendorong pembangunan dan perekonomian Sulawesi Utara. (*/sisco)




Fraksi – Fraksi DPRD Sulut Menyetujui Ranperda PT Membangun Sulut Maju diproses Lebih Lanjut

Sulut,GN- Pembahasan Ranperda tentang PT Membangun Sulut Maju Perseroan Daerah resmi memasuki babak akhir. Seluruh fraksi di DPRD Sulawesi Utara menyatakan persetujuan agar ranperda tersebut dilanjutkan ke tahapan berikutnya, setelah agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi rampung dilaksanakan.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat pembahasan akhir yang digelar Senin (22/12/2024) di ruang rapat Komisi I DPRD Sulut. Dalam forum itu, semua fraksi menyampaikan pendapat akhir yang pada prinsipnya menyetujui Ranperda PT Membangun Sulut Maju untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut, Raski Mokodompit, menyampaikan bahwa pendapat akhir fraksi-fraksi telah diserahkan secara simbolis kepada pimpinan DPRD sebagai bagian dari prosedur formal.

“Terkait dokumen pendapat akhir, semua fraksi menyetujui untuk dibahas ke tahap selanjutnya. Tadi secara simbolis telah diserahkan kepada pimpinan DPRD. Dari lima pendapat akhir fraksi, seluruhnya sudah disampaikan,” ujar Raski.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara, Flora Krisen, menjelaskan bahwa setelah tahapan ini, pihak pemerintah provinsi akan menyiapkan dokumen untuk difasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kita akan bersama-sama mengawal proses ini. Karena ranperda ini merupakan prakarsa dari pemerintah daerah atau gubernur, kami mengapresiasi kerja pansus DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan secara komprehensif,” ungkap Flora.

Di sisi lain, anggota Pansus DPRD Sulut Paula Runtuwene mengingatkan pentingnya koordinasi aktif saat proses fasilitasi di Kemendagri agar berjalan cepat dan lancar. Ia menekankan agar pihak pengusul tidak bersikap pasif apabila terdapat catatan atau revisi dari pemerintah pusat.

“Kalau ditemukan ada revisi, tidak perlu menunggu dokumen dipulangkan. Pihak terkait bisa langsung melakukan koordinasi dan perbaikan agar prosesnya lebih efisien,” tegas Paula.

Dengan rampungnya pendapat akhir fraksi dan dukungan penuh DPRD Sulut, Ranperda tentang PT Membangun Sulut Maju Perseroan Daerah diharapkan segera mendapat fasilitasi dari Kemendagri, sehingga dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah dan menjadi landasan hukum penguatan peran BUMD dalam mendorong pembangunan dan perekonomian Sulawesi Utara. (*/sisco)

 




Louis Schramm Nilai Kenaikan UMP Sudah Proporsional dan Realistis

Sulut,GN-Louis Schramm selaku Wakil ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Utara (Sulut) menyampaikan apresiasi atas keputusan Gubernur Yulius Selvanus yang menaikan Upah Minimum Propinsi (UMP) dibanding tahun sebelumnya.

Untuk diketahui UMP Provinsi Sulawesi Utara yng akan berlaku tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.002.630 dari sebelumnya Rp3.775.425.

Louis, menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama yang wajib dijalankan oleh seluruh pihak, khususnya pengusaha.

Penetapan UMP ini menurut Louis bukanlah keputusan sepihak, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan pemerintah, organisasi pekerja, serta perwakilan pengusaha. Karena itu, ia menilai tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk mengingkari hasil yang telah disepakati.

“Ini harus dijalankan, karena merupakan keputusan bersama yang terbaik,” ujar Louis, Senin (22/12/2025).

Kenaikan UMP Sulut tahun 2026 dinilainya, sudah sangat proporsional dan realistis jika melihat kondisi perekonomian saat ini. Kebijakan tersebut, kata dia, tidak hanya berpihak pada pekerja, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha.

“Kenaikan ini menurut saya wajar. Melihat keadaan ekonomi sekarang, ini baik untuk semua pihak. Bukan hanya untuk pekerja, bukan juga semata-mata untuk pengusaha. Ini keputusan yang paling seimbang,” ucapnya.

Louis mengingatkan agar seluruh perusahaan di Sulawesi Utara mematuhi ketentuan UMP yang telah ditetapkan pemerintah provinsi. Ia menegaskan bahwa kepatuhan terhadap kebijakan upah merupakan bentuk komitmen terhadap kesejahteraan pekerja dan stabilitas hubungan industrial.

“Kalau ada perusahaan yang tidak menjalankannya, berarti tidak komitmen. Itu harus diberikan teguran sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.

Dengan diberlakukannya UMP baru ini mulai Januari 2026, kesejahteraan pekerja di Sulawesi Utara dapat meningkat, daya beli masyarakat tetap terjaga, dan iklim investasi tetap kondusif. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha menjadi kunci utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (sisco)




Braien Waworuntu Sampaikan Selamat Atas Terpilihnya Ketua Sinode GMIM 2025

Sulut,GN- Ucapan Selamat oleh Ketua Komisi I DPRD Sulut Pnt Braien Waworuntu atas terpilihnya Pdt Adolf Wenas ketua Sinode GMIM dalam agenda SMST GMIM 2025.

Dengan adanya kepemimpinan baru yang  menahkodai GMIM sisa periode pelayanan hingga 2027, Pnt Braien berharap bisa menjadi berkat bagi seluruh jemaat serta memperkuat kesaksian iman di tengah masyarakat.

Braien optimis dibawah kepemimpinan Pdt Adolf Wenas mampu membawa perubahan signifikan dalam peningkatan kualitas pelayanan di semua tingkatan aras pelayanan GMIM.

Dia berharap hubungan sinergitas GMIM bersama pemerintah dan lembaga legislatif terus diperkuat untuk bersama – sama membangun Sulawesi Utara lebih maju dan sejahtera.

” Banyak selamat atas terpilihnya Pdt Adolf Wenas MTh sebagai ketua sinode GMIM yang baru semoga dengan terpilihnya beliau dapat membawa ke arah yang lebih maju sejahtera, tidak hanya secara spiritual tapi juga kolaborasi bersama pemerintah dan komponen masyarakat membangun daerah tercinta Sulawesi Utara yang diberkati, ” ucap Ketua Komisi PKB GMIM Sion Rambunan Wilayah Sonder ini.

Untuk di ketahui Sidang Majelis Sinode Tahunan (SMST) GMIM 2025 yang berlangsung di Gereja Inspirasi Tomohon dengan agenda Pemilihan ketua Sinode difinitif Selasa (16/12/25).

Sidang menetapkan Pdt. Dr. Adolf Wenas, M.Th.
sebagai Ketua Sinode untuk melanjutkan sisa periode pelayanan hingga Maret 2027.

Ditetapkannya Pdt Dr. Adolf Wenas, MTh setelah dalam pemilihan yang diikuti 4 calon dari unsur Pendeta unggul 143 suara.  Sementara kandidat lainnya yakni Pdt Jefry Saisab, STh, MSi meraih 129 suara, Pdt Richard Mengko, M. Teol 7 suara dan Pdt Christian Luwuk, MTh yang hanya meraih 1 suara. (*/sisco)




Braien Waworuntu Hadiri Pelaksanaan SMST ke -38 GMIM

Sulut,GN- Braien Waworuntu, selaku Ketua Komisi I DPRD Sulut menyampaikan harapan pelaksanaan agenda Sidang Majelis Tahunan (SMST) ke -38 Tahun 2025 Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) dapat merumuskan kebijakan strategis, dan pengambilan keputusan penting demi kemajuan GMIM terlebih penguatan iman jemaat maupun respon terhadap isu – isu sosial.

Hal ini dikatakan Braien usai menghadiri kegiatan SMST Tahunan GMIM ke 38 yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, Selasa (16/12/25).

Braien yang ikut mendampingi Gubernur Yulius Selvanus berharap momentum SMST tahun 2025 dapat melahirkan program pelayanan yang lebih berkualitas di semua aras gereja serta bisa menghasilkan program yang membawa berkat dan kesejahteraan bagi jemaat terlebih masyarakat Sulawesi Utara dengan satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan.

Ketua Komisi Pria Kaum Bapa GMIM Sion Rambunan Wilayah Sonder ini juga berharap seluruh rangkaian sidang dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan penuh hikmat. Ia menekankan pentingnya SMST sebagai ruang perenungan bersama bagi seluruh peserta.

“Sebagai warga GMIM, saya berharap SMST ke-38 ini menjadi ruang refleksi yang menghasilkan keputusan-keputusan bijak, berpihak pada penguatan pelayanan jemaat, serta memperkokoh kesaksian GMIM di tengah masyarakat,” kata Braien.(*/sisco)




Louis Schramm Terima Aksi Demo Massa Koalisi LSM Anti Korupsi

Sulut,GN- Senin (09/12/2025) Koalisi LSM Anti Korupsi di DPRD Sulawesi Utara menggelar aksi demo di Kantor DPRD Sulut.

Koalisi LSM ini menyuarakan pentingnya pemberantasan korupsi di lembaga DPRD, mengingat lembaga ini memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran dan pengawasan.

Beberapa anggota DPRD Sulut menerima massa aksi, termasuk Lois Schramm, Henry Walukow, Rhesa Waworuntu, Jeane Laluyan, Nick Lomban, dan Sekwan Niklas Silangen.

Massa aksi datang menyampaikan aspirasi untuk memastikan DPRD bebas dari kasus korupsi.

Maikel Tielung mengatakan, aksi demo itu dilakukan terkait Hari Anti Korupsi sedunia yang jatuh tanggal 9 Desember.

“Aksi demo yang kami laksanakan hari ini merupakan bagian dari upaya masyarakat untuk meningkatkan transparansi di lembaga pemerintahan.” kata Tielung.

Sementara itu, anggota DPRD Louis Schramm yang ikut menerima aksi demo menegaskan para wakil rakyat di Gedung DPRD Sulut jauh dari praktik korupsi bahkan dalam setiap pembahasan anggaran selalu mengedepankan akuntabilitas disampaikan secara transparan ke publik.

“Saya menjamin tak ada praktek korupsi di gedung ini. Tak ada yang ditutup-tutupi di DPRD. Semua bisa mendapat akses untuk mendapat informasi tentang anggaran,” ucapnya. (sisco)