Braien Waworuntu Apresiasi Keberhasilan Satu Tahun Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut

Sulut,GN – Braien R.L. Waworuntu selaku Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulut, Kamis (05/03/2026) mengapresiasi satu tahun kepemimpinan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH.

Ketua Komisi I DPRD Sulut Braien Waworuntu (foto : Gemparnews)

Braien memberikan catatan positif terhadap performa duet kepemimpinan ini. Menurutnya, stabilitas politik dan keberlanjutan program menjadi “nilai rapor” yang menonjol selama 365 hari terakhir.

Momentum ini bukan sekadar perayaan seremonial, melainkan menjadi titik evaluasi penting bagi arah pembangunan di Bumi Nyiur Melambai.

Salah satu poin yang disoroti Braien adalah kemampuan YSK – Victory dalam menjaga ritme pemerintahan tetap kondusif. Sebagai mantan jenderal bintang dua, Gubernur YSK dinilai mampu membawa disiplin dan ketegasan, yang berpadu apik dengan pengalaman birokrasi dan hukum dari Wakil Gubernur Victor Mailangkay.

“Kami melihat jalannya pemerintahan setahun ini sangat stabil. Pak Gubernur dan Pak Wagub tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tapi juga mampu menjaga sinergi dengan legislatif,” kata Braien.

Braien menilai dari perspektif parlemen, terdapat tiga pilar utama yang dianggap berhasil dikawal oleh pasangan ini dalam setahun terakhir yakni ;

1. Hubungan kelembagaan terjalin dengan baik dan komunikatif antara Pemprov dan DPRD dalam mengawal kebijakan daerah.

2. Stabilitas Pemerintahan Mampu menjaga ritme kerja ASN dan struktur pemerintahan tetap solid di masa transisi.

3. Keberpihakan publik program-program yang dijalankan dinilai langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas.

Meski demikian, Braien Waworuntu mengingatkan bahwa tantangan ke depan akan jauh lebih kompleks.

“Momentum satu tahun ini diharapkan menjadi “batu loncatan” untuk akselerasi yang lebih masif, terutama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan infrastruktur wilayah,” ujar Braien usai syukuran satu tahun kepemimpinan YSK – Victory di Gedung Graha Bumi Beringin Manado. (*/sisco)




Sekretariat DPRD Terima Kunker DPRD Provinsi Gorontalo

Sulut,GN- Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Niklas Silangen, S.Sos, M.Si melalui Kepala Bagian (Kabag) Persidangan, Yahya Rondonuwu menerima kunjungan kerja (kunker) dari jajaran Anggota DPRD Provinsi Gorontalo.

Kabag Yahya Rondonuwu saat menerima Kunker DPRD Provinsi Gorontalo di dampingi Kabag risalah Legislatif Ahli Muda, Dormina Takaendengan, di kantor DPRD Sulut, Rabu (4/3/2026).
​
Kunjungan tersebut dalam rangka koordinasi terkait pengawasan sektor perdagangan, UMKM dan harga Pangan, guna memperkuat fungsi pengawasan legislatif terhadap sektor-sektor strategis yang menyentuh langsung masyarakat kecil.
​
​”Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai wadah sharing informasi. Masalah harga pangan dan pemberdayaan UMKM adalah isu prioritas yang membutuhkan sinergi antar lembaga legislatif di daerah,”kata kabag Yahya.

Pertemuan ini kata Kabag Yahya, diharapkan mendapatkan referensi kebijakan baru yang dapat diimplementasikan di masing – masing daerah. (sisco)

 




Ciptakan Kondisi Lingkungan Kerja Yang Bersih, Sekwan DPRD Sulut Pimpin Kerja Bakti

Sulut,GN – Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Selasa (03/03/2026) melaksanakan kegiatan korve atau kerja bakti di lingkungan kantor.

Giat ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen menjaga kebersihan dan kenyamanan area perkantoran di tempat bekerja.

Plt Sekretaris DPRD Sulut, Niklas Silangen, memimpin kegiatan ini bersama seluruh staf dalam membersihkan lingkungan sekitar kantor DPRD.Sulut.

Korve difokuskan pada pembersihan halaman kantor, penataan area sekitar gedung, serta pengumpulan sampah dan rumput liar. Kegiatan ini dilakukan guna menciptakan suasana kerja yang bersih, rapi, dan representatif.

Kegiatan kerja bakti ini bukan sekadar rutinitas kebersihan, melainkan juga menjadi simbol kebersamaan, kedisiplinan, serta tanggung jawab kolektif seluruh pegawai dalam menjaga lingkungan kerja.

Lingkungan bersih yang tertata dengan nyaman dinilai sangat penting dalam mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Dengan kondisi bersih diharapkan pelayanan administrasi dan dukungan terhadap tugas-tugas kedewanan dapat berjalan lebih maksimal.

Kegiatan korve ini menunjukkan komitmen institusi dalam menghadirkan tata kelola perkantoran yang baik dan profesional sekaligus mempererat sinergi internal di lingkungan Sekretariat DPRD Sulawesi Utara. (sisco)




Bahas Tata Tertib DPRD Sulut, Berikut Nama Personel Pansus

Sulut,GN- Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Senin (02/03/2026) resmi menetapkan personel Panitia Khusus (Pansus) pembahas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib. Penetapan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut.

Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD Memimpin Jalannya Rapat Paripurna (Foto: Gemparnews)

Adapun daftar nama anggota Pansus dibacakan langsung oleh Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen, dalam agenda penyampaian dan penjelasan pimpinan DPRD terhadap Peraturan DPRD Provinsi Sulut tentang Tata Tertib DPRD.

“Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sulut telah mengusulkan nama-nama pansus,” kata Silangen.

Berikut susunan pansus pembahas tata tertib DPRD Sulut. Koordinator pansus yakni Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen (PDIP), Wakil Ketua Royke Anter (Demokrat), Michaela Paruntu (Golkar), serta Stela Runtuwene (NasDem).

Fraksi PDIP yakni Royke Roring, Abdul Gani, Amir Liputo, Eugenie Mantiri, Irene Pinontoan, Feramitha Mokodompit, dan Piere Makisanti. Fraksi Golkar mengutus Vionita Kuera dan Yongki Limen. Fraksi Demokrat menugaskan Roger Mamesah dan Angel Wenas. Fraksi NasDem mengirim Seska Budiman dan Braien Waworuntu. Fraksi Gerindra diwakili Gracia Oroh dan Normans Luntungan.

Dengan dibacakannya susunan personel tersebut, maka Pansus pembahasan Tata Tertib DPRD Sulut resmi ditetapkan dan sah.

“Dengan demikian Pansus DPRD pembahasan tentang Peraturan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna hari ini dan dinyatakan sah serta akan dituangkan dalam keputusan DPRD. Selanjutnya petugas pansus mulai bertugas hari ini,” tandas Silangen.

Pembentukan Pansus Tata Tertib ini menjadi langkah penting dalam memastikan regulasi internal DPRD Sulut diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan kelembagaan serta dinamika peraturan perundang-undangan yang berlaku. (sisco)




Silangen : Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Merupakan Pedoman dan Landasan

Sulut,GN- DPRD Sulawesi Utara(Sulut) kembali menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian/penjelasan Pimpinan DPRD terhadap Peraturan DPRD Provinsi Sulut tentang Tata Tertib DPRD, Senin (02/03/2026).

Suasana Rapat Paripurna DPRD Sulut (foto : Gemparnews)

Rapat paripurna tersebut di pimpin langsung Ketua DPRD Sulut  dr Fransiskus Andi Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua Michaela E Paruntu,Royke Anter dan Stella Runtuwene.

Rapat Paripurna tata tertib ini adalah untuk membahas, merevisi, dan mengesahkan peraturan internal, yang mengatur mekanisme kerja, hak, kewajiban, serta kode etik Anggota DPRD.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Sulut Andi Silangen mengatakan Peraturan DPRD tentang Tata tertib merupakan pedoman dan landasan normatif dalam pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang DPRD, baik dalam fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

“Tata tertib DPRD juga menjadi instrumen penting dalam menjaga marwah, etika, serta tertib administrasi dan mekanisme persidangan di lingkungan DPRD Sulut,” kata Silangen.

Tata tertib dewan, lanjut Silangen mengatakan juga menjadi rambu-rambu yang memastikan seluruh proses persidangan dan pengambilan keputusan berjalan secara demokratis, transparan dan akuntabel.

“Tiap tahapan pembahasan, mulai dari perencanaan, program pembentukan peraturan daerah, pelaksanaan rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan, hingga penetapan keputusan dalam rapat paripurna harus berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam tata tertib,” ujarnya.

“Dengan adanya tata tertib yang jelas dan komprehensif, diharapkan tercipta kepastian prosedur, keseragaman mekanisme kerja, serta tertib administrasi dalam setiap pelaksanaan tugas kedewanan, yang sekaligus menjadi wujud komitmen DPRD Provinsi Sulut, dalam memperkuat tata kelola kelembagaan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta kemajuan daerah,” tandas Silangen. (sisco)




Banmus DPRD Sulut Tetapkan 4 Hari Jadwal Pelaksanaan Reses

Manado,GN- Plt Sekretaris DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Wiliam Niklas Silangen,S.Sos,M.Si mengatakan sesuai hasil keputusan Badan musyawarah (Banmus) DPRD Sulut, pelaksanaan Reses pertama tahun 2026 anggota DPRD akan dilaksanakan pada 28 – 31 Maret 2026.

Plt Sekretaris DPRD Sulut Wiliam Niklas Silangen,S.Sos,M.Si (foto : ist)

Semua anggota DPRD Sulut akan turun lapangan untuk menyerap aspirasi warga. “Jadi empat hari anggota DPRD akan turun reses di masing – masing daerah pemilihan,” kata Sekwan kepada sejumlah media, Senin (02/03/2026) usai paripurna DPRD Sulut.

Lanjut Sekwan mengatakan meskipun jadwal reses hasil badan musyawarah selama empat hari dilaksanakan namun sesuai ketentuan, reses dapat dilaksanakan selama delapan hari. “Artinya di aturan itu paling lama delapan hari,” jelas Sekwan.

Sementara untuk anggaran reses tahun 2026, Sekwan mengatakan tidak ada penambahan maupun pengurangan. ” Anggaran reses tetap, tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan,” ujarnya.

Untuk staf pendamping kata sekwan, pihak sekretariat sudah menugaskan untuk mendampingi anggota DPRD yang akan melaksanakan reses tersebut. ” Sekretariat sudah menugaskan staf pendamping dalam kegiatan reses ini,” tandasnya. (sisco)

 




Tata Tertib DPRD Sulut Hari Ini di Paripurnakan

Sulut,GN- DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Senin (02/03/2026) hari ini menggelar rapat Paripurna Penyampaian/ Penjelasan Pimpinan DPRD terhadap Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Utara tentang Tata Tertib DPRD Sulut.

Sekretaris DPRD Sulut Wiliam Niklas Silangen,S.Sos,M.Si (foto : Gemparnews)

Penyampaian paripurna ini melalui surat nomor:800/Set.DPRD/099.8/2026 yang di tanda tangani oleh Wiliam Niklas Silangen, S.Sos,MSi selaku Plt Sekretaris DPRD Sulut. Rapat paripurna ini akan di laksanakan di ruangan rapat Paripurna DPRD Sulut pukul 14.00 wita.

Selain menggelar rapat paripurna, DPRD Sulut hari ini juga melaksanakan beberapa agenda kegiatan yakni, ibadah rutin pukul 09.00 wta oleh pimpinan dan anggota DPRD serta para pegawai di lingkup DPRD Sulut

Selanjutnya pada pukul 10.00 wita, kegiatan RDP Komisi II bersama Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Provinsi Sulut dalam rangka membahas program dan kegiatan tahun 2026, bertempat diruang rapat komisi II DPRD.

Pada pukul 11.00 wita, Rapat Pimpinan DPRD Sulut bertempat diruangan Rapat Pimpinan dan pukul 12.00 wita, agenda kegiatan Rapat Badan Musyawarah DPRD Sulut di Ruang Rapat Serbaguna.(sisco)




Rocky Wowor : RTRW Memberikan Jaminan Hukum Bagi Penambang Rakyat di Sulut

Sulut,GN – Rancangan peraturan daerah (Ranperda) Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) 2025-2044 resmi menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Utara lewat paripurna DPRD Sulut,Selasa (24/02/2026).

Ketua Fraksi PDI P DPRD Sulut Rocky Wowor Ketika di Wawancarai Sejumlah Media (foto: Gemparnews)

Usai menghadiri rapat Paripurna, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulut Rocky Wowor menjelaskan RTRW ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan kepastian hukum tata ruang, sekaligus menjadi acuan utama bagi perencanaan pembangunan daerah, pemanfaatan ruang, serta peningkatan iklim investasi yang berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Utara.

“Dengan RTRW ini akan memberikan jaminan hukum bagi penambang rakyat yang selama ini bekerja tanpa rasa keamanan, tidak lagi harus kejar-kejaran dengan aparat hukum,” jelas Rocky.

Rocky mengatakan Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE memberikan jaminan hidup bagi dua belas ribu penambang rakyat.

“Mimpi yang selama ini ditunggu para penambang rakyat akhirnya terwujud. Ini akan menjadikan salah satu sektor primadona untuk perputaran ekonomi Sulut,” kata politisi BMR ini.

Mewakili warga penambang rakyat, Rocky menyampaikan terima kasih atas keseriusan Gubernur Yulius selvanus yang telah memberikan jaminan hidup bagi penambang rakyat di Bumi nyiur melambai. (sisco)




DPRD Bersama Pemprov Sulut, Sahkan Ranperda RTRW Menjadi Perda Provinsi Sulut

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) Selasa (24/02/2026) menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025-2044.

 

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatangan kesepakatan oleh pimpinan DPRD yakni Ketua dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD, Wakil Ketua Michaela E Paruntu, Royke Anter dan Stella Runtuwene. Sementara dari pemerintah provinsi yakni Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE di dampingi Wakil Gubernur Dr Victor Mailangkay,SH,MH serta tim Pansus.

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus dalam penyampaian pendapat akhir di paripuna DPRD menekankan tentang pentingnya implementasi dan legalitas.

 

Menurutnya, paripurna bukan sekadar pertemuan administratif rutin, melainkan bentuk dari sinergitas antara Pemprov Sulut dan DPRD.

“Kita berdiri di sini bukan atas nama kepentingan pribadi atau golongan, melainkan atas nama tanggung jawab dalam menentukan arah masa depan Sulawesi Utara, bukan hanya untuk satu atau dua tahun ke depan, melainkan sebagai fondasi pembangunan untuk dua dekade mendatang,” ungkap Yulius di ruang paripurna DPRD Sulut, Selasa (24/2/2026).

 

Setelah mencermati laporan akhir Pansus dan mengikuti dinamika pembahasan yang berkembang, Pemerintah Provinsi dengan penuh keyakinan menyatakan Menyetujui kedua Ranperda ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” katanya.

Kata Gubernur, RTRW adalah produk hukum yang paling fundamental, yang juga merupakan sebuah “Mahakarya” regulasi yang akan menjadi peta jalan pembangunan daerah kita hingga dua puluh tahun ke depan.

“Perlu Saya tekankan kembali bahwa dokumen yang kita putuskan hari ini adalah puncak dari ikhtiar panjang dan kerja keras yang sangat menguras waktu dan tenaga, yang telah dirintis bersama sejak tahun 2019. Selama hampir tujuh tahun, kita telah melewati berbagai fase krusial demi menyelaraskan data spasial kita,” tandasnya.

 

Sementara itu, Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen, SpB-KBD dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa kelima fraksi menyetujui ketiga ranperda di tetapkan sebagai Peraturan Daerah. “Dari pemandangan akhir fraksi kami menyimpulkan kelima fraksi di DPRD Sulut menerima ketiga ranperda ini untuk di tetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara,” ucapnya.

Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut, Anggota DPRD Sulut, Forkopimda, Sekprov dan jajaran SKPD, instansi vertikal dan undangan. (sisco)




Pembahasan Ranperda RTRW Rampung, Henry Walukow : RTRW Jadi Kompas dan Parameter

Sulut,GN- Selama kurang lebih enam (6) bulan tim panitia khusus pembahas ranperda RTRW melakukan pertemuan untuk merampungkan ranperda tersebut.

Finalisasi sekaligus pendapat akhir fraksi pembahasan ranperda RTRW dilaksanakan Senin (23/02/2026) di ruangan serba guna lantai tiga kantor DPRD Sulut.

Rapat finalisasi tersebut dihadiri Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD, Wakil Ketua Royke Anter, Ketua Pansus Ranperda RTRW Henry Walukow, Sekretaris Pansus Berty Kapojos dan anggota pansus serta instansi terkait.

Usai finalisasi kepada awak media Ketua Pansus Ranperda RTRW Henry Walukow menjelaskan segala yang mengatur tata ruang, mengatur hutan lindung, mengatur zonasi dan mengatur perijinan itu semua parameternya adalah RTRW.

” Jadi saya bersyukur pada Tuhan pembahasan ranperda RTRW sudah selesai hari ini ditingkat pansus dan pengusul eksekutif,” kata Henry.

Dia menjelaskan sesudah finalisasi akan dilaksanakan paripurna . ” Mudah – mudahan besok lancar paripurna penetapan ranperda RTRW menjadi perda,” jelas Henry.

Langkah selanjutnya Kata Henry, akan menyambangi Kemendagri di jakarta untuk melakukan evaluasi. “Untuk tahapan selanjutnya kami akan evaluasi di Kemendagri,” pungkasnya. (sisco)