Sekwan Niklas Silangen dampingi Sekprov Sulut Sambut Kedatangan Ketua MPR RI

Manado-Sekretaris DPRD Sulut Weliam Niklas Silangen S.Sos,M.Si, mendampingi Sekprov Sulut Tahlis Galang, Jumat (8/5/2026) menyambut kedatangan Ketua Majelis Permusyarawatan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) Ahmad Muzani yang tiba di Bandara Sam Ratulangi Manado.

Nampak kedatangan Ketua MPR RI juga disambut dengan tarian adat Kabasaran, sebagai bentuk penghormatan setibanya di Tanah Toar Lumimuut.

Turut hadir bersama sekprov Sulut sejumlah Pejabat teras Pemprov Sulut menjemput kedatangan ketua MPR RI.

Kunjungan ini dinilai sebagai momentum penting untuk mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Untuk di ketahui Kedatangan Ketua MPR RI di bumi nyiur melambai untuk menghadiri sejumlah agenda penting. Diharapkan kehadiran ketua MPR RI akan membawa dampak positif bagi kemajuan bumi nyiur melambai ke depan. (sisco)

 




Kunjungi Kemenkop RI,Komisi II dan IV DPRD Sulut Lakukan Audiensi

Sulut, GN – Bertolak ke Jakarta, Komisi II dan Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Koperasi Republik Indonesia (Kemenkop RI) di Jalan Rasuna Said, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Maksud kunjungan tersebut untuk audiensi dan berkonsultasi dengan Kemenkop seputar Koperasi Merah Putih.

Dalam kunjungan ini diikuti oleh Komisi II dan IV (lintas Komisi) untuk melakukan pembahasan serta penerapan terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.

Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Panel Barus dan beberapa Staf Ahli Kementerian menyambut baik kedatangan rombongan DPRD Sulut.

Rombongan DPRD Sulut yang ikut dalam kunjungan ini diantaranya Ingried Sondakh, Louis Schramm, Jeane Lalujan, Pricylia Rondo, Juleyta Runtuwene, Dea Lumenta dan Abdul Gani.

Untuk di ketahui dalam pertemuan tersebut terangkat sejumlah kekhawatiran terkait potensi tumpang tindih antara Koperasi Merah Putih dan beberapa badan Usaha di Daerah, termasuk permasalahan SDM para pendamping, operasional, dan terkait mekanisme pendanaan. (*/sisco)




Tiga Legislator DPRD Sulut, Terima Massa Aksi di Kantor DPRD Sulut

Sulut,GN – Tiga Legislator DPRD Sulawesi Utara, Selasa (05/05/2026) menerima puluhan massa aksi yang tergabung dalam mahasiswa Sulut. Ketiga Legislator DPRD Sulut yakni, Raski Mokodompit, Pierre Makisanti dan Hillary Tuwo.

Bertema ‘Hardiknas 2026: Dari MBG Hingga Represi: Negara Makin Menjauh dari Rakyat!’ Mereka menyampaikan 6 tuntutan inti yakni:

1.Mendesak negara untuk menghapus program MBG serta menuntut pertanggungjawaban hukum seluruh pihak penyelenggara secara transparan dan adil

2.Mendesak penghentian seluruh aktivitas Koperasi Merah Putih serta penegakan hukum atas pelanggaran, terutama yang merugikan masyarakat dan berdiri di atas lahan sengketa

3.Mendesak negara memberikan kejelasan status dan jaminan kesejahteraan bagi seluruh pendidik, termasuk guru honorer

4.Mengecam segala bentuk represi terhadap mahasiswa dan dosen, serta mendesak pencabutan kebijakan skorsing dan jaminan kebebasan berekspresi

5.Menolak segala bentuk militerisasi kampus dan mendesak penghentian intervensi aparat dalam kehidupan akademik

6.Mendesak kampus menindak tegas pelaku kekerasan seksual, menjamin perlindungan korban, serta membangun sistem penanganan yang transparan dan berpihak pada korban

Dalam kesempatan tersebut, Raski Mokodompit mengatakan, sebagaimana hasil tuntutan yang disampaikan, DPRD Sulut secara kelembagaan menerima hal tersebut.

“Namun, dari tuntutan yang ada sebagian besar menjadi kewenangan pemerintah pusat. Adapun beberapa poin yang menjadi kewenangan daerah, akan disampaikan kepada pimpinan DPRD yang nantinya akan menugaskan AKD terkait untuk melakukan RDP sesuai kewenangan dari tuntutan mahasiswa,” kata Raski.

Sementara itu, Pierre Makisanti mengatakan aspirasi para mahasiswa akan di sampaikan kepada pimpinan. ” Jadi aspirasi adek – adek ini akan kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Sulut,” ucapnya. (sisco)




Ketua Komisi III DPRD Sulut Apresiasi Langkah Cepat PT MSM Atasi Persoalan Kerusakan Ruas Jalan Likupang – Girian

Sulut,GN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara melalui Komisi III, kembali mengundang PT MSM,BPJN Sulut serta masyarakat lingkar tambang di Minahasa Utara dan Bitung menggelar Rapat Dengar Pendapat ( RDP) Senin (04/05/2026).

RDP tersebut di laksanakan di lantai 3 gedung DPRD Sulut. Ketua komisi III Berty Kapojos memimpin jalannya rapat tersebut. Turut hadir Wakil Ketua Komisi III Nick A Lomban, Sekretaris Komisi III Yongkie Limen dan Koordinator Komisi III sekaligus Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter serta anggota komisi III.

Sementara, PT MSM di hadiri langsung Presiden Direktur David Sompie dan jajaran serta dari BPJN Sulut di wakili oleh Kepala unit satuan kerja.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Utara Berty Kapojos memberikan Apresiasi kepada PT MSM. Menurut Kapojos, dengan adanya longsor diruas tersebut, PT MSM sudah melakukan alternatif jalan. Langkah cepat mengatasi persoalan masyarakat terkait masalah jalan yang mengalami kerusakan berat di wilayah lingkar tambang Likupang Minahasa Utara menuju ke Pinasungkulan Kota Bitung.

” Kami beberapa waktu lalu sudah turun lapangan, meninjau lokasi bersama dengan PT MSM dan melihat kondisi jalan di situ. Kami tentu mengapresiasi langkah cepat PT MSM karena mereka sudah melakukan alternatif jalan,” kata Kapojos.

Menurut Kapojos, PT MSM telah membuka jalan baru untuk kebutuhan masyarakat lingkar tambang di Minahasa Utara menuju Girian Bitung. Lanjut Kapojos mengatakan alternatif jalan ini di kerjakan, dengan memakan waktu selama lima bulan.

” Sesudah itu kami di ajak oleh PT MSM meninjau lokasi jalan yang sudah di kerjakan, dan jalan itu akan di tukar guling,” tambah Kapojos.

Usai meninjau lapangan kata Kapojos, komisi III berbincang – bincang dengan masyarakat Pinenek bersama camat, PT MSM. Dan kami mendapat kesimpulan pada saat itu sesuai fakta di lapangan, bahwa jalan yang lama sudah sangat membahayakan.

Sementara itu, Presiden Direktur PT MSM David Sompie menyampaikan terimakasih kepada komisi III DPRD Sulut telah menjembatani pertemuan hari ini, apa yang kami lakukan dan keinginan masyarakat.

Sompie menjelaskan, bahwa tiga empat tahun yang lalu jalan tersebut mengalami longsor. Saat ini kata Sompie, pihaknya terus memonitor jalan tersebut.

” Jadi setiap pergerakan tanah tersebut kami memonitor per detik. Karena kami kuatir akan longsor. Pada waktu gempa bumi beberapa waktu lalu kami melihat adanya pergerakan besar, walupun belum membahayakan. Sampai hari ini kami tetap melihat ada pergerakan. Kami bersama BPJN Sulut ada komitmen dan kami sepakat jalan tersebut akan di perbaiki. Walaupun kita sudah membangun jalan baru, jalan yang lama itu harus tetap eksis karena kita harus hibah atau tukar guling atau apa yang kita belum tau modelnya, dengan pemerintah,” jelasnya.

“Jadi jalan itu harus tetap ada, karena itu kami berkomitmen untuk tetap memperbaiki jalan tersebut dan merubah sedikit rute dan itu sudah disetujui oleh balai jalan pada pertemuan tersebut. Jadi rute diperbaiki sedikit untuk menghindari kemungkinan longsor, itu akan kita rubah sedikit. Untuk merubah rute tersebut, tentu kami yang akan membiayai ,dan melakukan perhitungan pelaksanaan pekerjaan jalan empat atau sampai lima bulan ke depan,” pungkasnya. (sisco)




RDP Dengan Mitra Kerja Bahas Tindaklanjut Hasil Turun Lapangan, Berikut Kegiatan DPRD Sulut

Sulut,GN – Berikut informasi kegiatan Sekretariat dan DPRD Sulawesi Utara, Senin 04 Mei 2026.

1. IBADAH RUTIN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, SEKRETARIAT DRPD SERTA FORUM WARTAWAN DPRD SULUT, Pukul  09.00.Wita bertempat  di Ruang Rapat Paripurna.

2. RAPAT LANJUTAN PEMBAHASAN PANSUS PERATURAN DPRD PROV.SULUT TENTANG TATA TERTIB DPRD, Pukul  11.00 Wita bertempat di Ruang Rapat DPRD.

3. RAPAT INTERNAL KOMISI II, Pukul  10.30 Wita bertempat di Ruang Rapat Komisi II

4. RDP KOMISI III BERSAMA DINAS PUPR DAERAH PROV. SULUT DAN UPTD WLYH II BOLAANG MONGONDOW PROV.SULUT DLM RANGKA TINDAK LANJUT HASIL KUNJUNGAN LOKASI KOMISI III, Pukul  13.00 Wita bertempat di Ruang Rapat Komisi III

5. KEPALA BALAI JALAN NASIONAL (BPJN) BERSAMA STAKEHOLDER TERKAIT DLM RANGKA TINDAKLANJUT HASIL KUNJUNGAN LAPANGAN, Pukul  14.00 Wita bertempat di Ruang Rapat Komisi III. (sisco)




Amir Liputo Dampingi Gubernur Yulius Selvanus Lepas 394 Jamaah Haji

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen di wakili anggota DPRD Sulut Hi Amir Liputo melepas 394 calon jamaah haji asal Sulut di Asrama Haji Transit Manado, Selasa (28/04/2026) siang tadi.

Amir Liputo menyampaikan permohonan maaf dari Ketua DPRD Sulut karena di waktu yang bersamaan belum bisa hadir karena sementara menerima aksi masa di DPRD Sulut.

“Atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Sulut mengucapkan selamat menjalankan ibadah haji kepada seluruh calon jamaah haji Sulut. Tunaikanlah ibadah seikhlas mungkin sehingga menjadi haji yang mabrur dan mabrurah,” ungkap Amir Liputo yang juga pemimpin kafilah haji 1447 Hijriah.

Harapannya, kebersamaan DPRD dan Pemprov Sulut di bawah arahan pak Gubenur Yulius Selvanus akan terus terjalin.

“Kebersamaan dalam hal mempostkan dana haji di tahun kedepan selalu bersama,” ujarnya.

Amir Liputo mengajak seluruh jamaah untuk mendoakan daerah tercinta Sulut.

“Oleh sebab itu, titipan saya jangan lupa Torang berterima kasih dengan cara berdoa. karena pesan Rosulullah orang yang tahu berterima kasih kepada orang yang telah membantu, itulah orang yang mengenal dirinya dan Tuhannya. Tapi kalau kita tidak berterima kasih, berarti kita orang yang tidak mengenal diri dan Tuhan kita sendiri,” tandasnya.

Dalam kegiatan ini, Gubernur Yulius Selvanus didampingi Amir Liputo secara simbolis menyerahkan subsidi atau tali kasih dari Pemprov Sulut kepada perwakilan jamaah yang ada. (sisco/*)

 

 




RDP Komisi III DPRD Sulut, Kanwil BPN Sulut Kawal Aspirasi Masyarakat Pandu

Sulut,GN- Komisi III DPRD Sulut dan Kanwil BPN Sulut bersama LSM Merah Putih Sulut serta Perwakilan Masyarakat Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Darat Kota Manado menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Selasa (28/4/2026) di ruangan rapat komisi III lantai dua.

RDP tersebut di Pimpin langsung Ketua Komisi III Berty Kapojos dan Koordinator Komisi III sekaligus Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter bersama anggota komisi III Ramly Kandoli, Gracia Oroh.

Sementara Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara Sulawesi Utara (Kanwil BPN Sulut) di wakili oleh
Kepala Bidang PHP Herianto Aritonang bersama tim turut hadir dalam RDP tersebut.

Ketua Laskar Merah Putih Sulut Indra Wongkar meminta pihak BPN Sulut untuk menjelaskan terkait rumitnya persoalan untuk mendapatkan hak masyarakat terkait penerbitan sertipikat tanah.

“Kenapa kami mengundang BPN Provinsi Sulut, karena Torang so nda percaya BPN Bolmong dan Manado. Katakanlah kalau bapak Ibu tidak mempresure maka tidak akan keluar sertipikat. Yang kami minta sekarang kalau keluar sertipikat caranya bagaimana dan kita akan berhubungan dengan siapa karena ini ribuan masyarakat. Di Pandu ada dua ribuan lebih, kalau satu rumah ada dua tiga kepala keluarga, apakah ini harus Torang Kase biar. Nah, kenapa kami RDP dengan BPN Provinsi karena menarik dari tahun 2000 sampai sekarang tidak ada kejelasan. Olehnya hari ini kami bertatap muka dengan BPN Provinsi tolong kawal dan torang berhubungan dengan siapa kalau Torang tidak di layani di Manado,” kata Indra.

Menanggapi hal tersebut, Herianto menegaskan pihaknya akan mengawal aspirasi ini, namun Herianto meminta data untuk diberikan kepada Kanwil BPN Sulut agar supaya aspirasi masyarakat ini mendapat titik terang.

“Jangan kita disini jadi debat kusir. Kami tegaskan akan kawal aspirasi ini. Data seperti ini belum ada sama kita di kanwil, sehingga belum pernah kami bahas. Kita tidak tau sama sekali,” jelas Herianto.

Dia menegaskan masyarakat jangan kuatir akan aspirasi ini sebab Kanwil BPN Sulut pasti melayani.

“Jadi jangan kuatir, BPN pasti akan layani kalau pun persoalan yang itu disampaikan. Kita lihat apa yang menjadi alasan sampai dorang tidak keluarkan. Kase data pa torang supaya aspirasi di kanwil torang kawal,” tegas Herianto.

Lalu yang kedua kata Herianto, pihaknya bertindak selalu hati – hati, karena instansi punya aturannya.

“kami ini kan instansi, kami ada aturan yang dimana kalau Torang menyimpang dari aturan, APH (Aparat Penegak Hukum red) akan menangkap torang.Masyarakat tidak di apa- apain tapi BPN yang ditangkap. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan prosedur. Itu yang membuat ke hati – hatian tetapi kami bukan meniadakan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kita berdebat tidak ada solusinya, jadi solusinya adalah Kase data ke kami, data apa dan seperti apa dan kami akan tindak lanjuti. Jika kami di undang oleh pak ketua, Kita akan undang Kakan Manado kita akan clear kan apa titik persoalannya dan di mana persoalannya. Kami panggil dulu kepala kantornya . Jika berkenan nanti kami di undang lagi bersama kepala kantornya dan masyarakat,” pungkasnya. (sisco)




Komisi III Turun Lapangan Cek Kondisi Jalan di Minut

Sulut,GN- Kesepakatan dalam rapat dengar pendapat, Senin (27/4/2026) komisi III DPRD Sulut bersama PT MSM dan BPJN Sulut guna mengecek kepastian jalan nasional yang diperbaiki oleh PT MSM yang disebabkan aktivitas alam sehingga jalan yang di lalui oleh warga masyarakat khususnya Likupang Timur menuju ke Bitung mengalami kondisi rusak berat.

Terkait dengan hal tersebut, Ketua komisi III Berty Kapojos di dampingi Wakil Ketua Nick A Lomban dan Koordinator Komisi III sekaligus Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter serta anggota komisi III sepakat akan melakukan cek on the spot di lokasi tepatnya di Kecamatan Ranowulu.

“Kita akan turun lapangan mengecek langsung kondisi jalan nasional yang rusak berat. Hari Rabu (29/4/2026) kita akan ke sana. Nanti sampaikan kepada masyarakat akan bersama – sama kita cek kondisi jalan tersebut,” kata Kapojos.

Kegiatan komisi III DPRD Sulut ini di lakukan, untuk menindak lanjuti laporan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan jalan yang ada di Minahasa Utara khususnya warga pengguna jalan tersebut. (sisco)




Amir Liputo : Komisi III Harus Membuat Rekomendasi

Sulut,GN- Anggota Komisi III DPRD Sulut Amir Liputo memberikan usul konkret terkait persoalan jalan nasional yang ada di Minahasa Utara di ruas jalan Likupang Timur menuju ke Bitung yang mengalami kerusakan berat.

Menurut Amir, kerena ini menyangkut dua wilayah kabupaten dan kota, sebaiknya komisi III DPRD Sulut membuat rekomendasi agar persoalan ini menjadi perhatian provinsi.

Hal itu, di sampaikan oleh Amir, saat melaksanakan rapat dengar pendapat, Senin (27/4/2026) di ruangan rapat komisi III bersama PT MSM dan BPJN Sulut.

Pak Ketua, kalau kita mendengar hal ini, komisi III perlu membuat rekomendasi karena ini menyangkut dua wilayah, maka provinsi harus turun tangan. Karena dimana – mana kalau menyangkut dua kabupaten dan kota, di situlah kewenangan Gubernur,” tegas Amir.

Amir pun setuju dengan pernyataan anggota lainnya untuk menghindari resistensi.

“Untuk tidak ada resistensi, saya mendukung pernyataan teman – teman tadi. Inilah negara kita pak, paling banyak bekeng dulu nanti ada masalah baru di selesaikan,”

Amir menyarankan sebelum melaksanakan sesuatu harus ada sosialisasi terlebih dahulu untuk menghindari penolakan.

“Paling bagus sebelum torang bekeng so ada sosialisasi, supaya nyanda ada penolakan masyarakat,” pungkas Amir dengan dialeg Manado. (sisco)




Komisi III Gelar RDP Bersama PT MSM, Setiawan : Perusahaan Sedang Perbaiki Jalan Nasional Yang Alami Penurunan Level

Sulut,GN- Komisi III DPRD Sulawesi Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Meares Soputan Mining (MSM), Senin (27/4/2026) di ruangan rapat komisi III lantai dua kantor DPRD Sulut.

Rapat tersebut di pimpin oleh Ketua Komisi III Berty Kapojos di dampingi Wakil Ketua Nick A Lomban dan Koordinator Komisi III yang juga selaku Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter serta anggota komisi III Amir Liputo, Yongkie Limen, Toni Supit, Gracia Oroh, dan Haslinda Rotinsulu.

Sementara dari pihak MSM turut hadir Yustinus Harry Setiawan, External, Sustainability and Security Group Head PT MSM bersama tim kerja.

Dalam rapat tersebut,Yustinus Harry Setiawan menjelaskan permasalahan fasilitas akses jalan yang mengalami kerusakan. Untuk memenuhi kebutuhan dan keselamatan jalan bagi masyarakat di wilayah lingkar tambang Likupang menuju Bitung maka PT MSM membuka akses jalan milik perusahaan untuk sementara waktu di lalui sambil menunggu perbaikan jalan nasional yang mengalami kerusakan berat yang di membahayakan pengguna jalan tersebut.

“Saat ini perusahaan sedang memperbaiki jalan nasional eksisting yang mengalami penurunan level,” kata Setiawan dihadapan pimpinan dan anggota komisi III DPRD Sulut.

Lanjut kata Setiawan, perbaikan jalan ini membutuhkan waktu sehingga masyarakat diharapkan tetap bersabar sampai selesainya pengerjaan jalan tersebut. “Perbaikan ini membutuhkan waktu sekitar 5-6 bulan,” ucapnya.

“Sementara jalan ini diperbaiki, perusahaan mengijinkan warga masyarakat menggunakan jalan milik perusahan untuk digunakan, karena mempertimbangkan faktor keamanan,” sambung Setiawan.

Sikap perusahaan ini, untuk menindaklanjuti permintaan warga, Muspika kecamatan Ranowulu dan kecamatan Likupang Timur.

Terkait hal itu, Komisi III DPRD Sulut dipastikan melakukan cek on the spot pada Rabu 29 April 2026 bersama masyarakat dan PT MSM juga BPJN Sulut, di wilayah kecamatan Ranowulu.
“Jadi kita sepakati akan turun lapangan, melakukan cek on the spot untuk memastikan hasil RDP hari ini,” tutup Kapojos. (sisco)