Andrei Angouw Pimpin Rapat Paripurna, DPRD Dan Pemrov Sulut Sepakati KUA-PPAS APBD-P Tahun 2019

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2019.

Ketua DPRD Sulut Menyerahkan KUA-PPAS APBD-P Tahun 2019 Yang Taleh Di Sepakati Kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey

Kesepakatan itu ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang KUA PPAS Perubahan Tahun 2019 oleh Gubernur Olly Dondokambey dan Ketua DPRD Andrei Angouw di Ruang Rapat DPRD Sulut, Selasa (23/7/2019).


Gubernur Sulut Olly Dondokambey Dalam sambutannya mengapresiasi seluruh pimpinan dan anggota DPRD Sulut atas penyelenggaraan rapat paripurna sekaligus menandatangani nota kesepakatan terhadap KUA PPAS perubahan APBD Provinsi Sulut Tahun 2019.


“Telah menjadi tekad dan komitmen kita bersama untuk terus meningkatkan kualitas dan daya saing daerah berdasarkan potensi lintas dimensi yang terus dipacu melalui penguatan pilar-pilar penggerak dalam rangka menjawab visi Pembangunan Daerah yaitu terwujudnya Sulawesi Utara yang Berdikari dalam ekonomi berdaulat dalam politik dan berkepribadian dalam budaya,” kata Gubernur.


Lanjutnya, penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan meliputi dua bagian penting, yakni kebijakan pendapatan daerah dan kebijakan belanja daerah. Kebijakan penganggaran ini,m
secara umum ditujukan untuk memecahkan permasalahan penting dan mendesak, yang dapat menjadi sektor pengungkit dan mengarah pada sektor pendorong utama pembangunan.

“Besaran anggaran yang diusulkan diperuntukkan terhadap program/kegiatan mendesak dan dipandang penting. Selain itu, alokasi anggaran pada program dan kegiatan menampung aspirasi masyarakat sesuai hasil reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara,” ungkap Gubernur.

Lanjutnya Gubernur, pihaknya optimis sinergitas Pemprov dan DPRD Sulut semakin memantapkan pencapaian visi pembangunan daerah, khususnya terhadap pemantapan eksistensi Sulut sebagai salah satu pintu gerbang di Kawasan Timur Indonesia serta memantapkan pencapaian sepuluh sasaran utama pembangunan Sulut tahun 2019.

“Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, revolusi mental dan reformasi birokrasi, infrastruktur dan pengembangan wilayah termasuk wilayah perbatasan, kedaulatan pangan, trantibmas, peningkatan daya saing investasi, pembangunan pariwisata dan pengelolaan bencana dan mitigasi iklim,” tukas Dondokambey.

Rapat paripurna DPRD tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda Sulut, Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw, Sekdaprov Edwin Silangen dan para pejabat Pemprov Sulut. (Sisco)




Rapat Paripurna DPRD Sulut, Gubernur Sampaikan KUA-PPAS APBD 2020 serta KUA-PPAS APBD-P 2019

Sulut,GN- Menindak lanjuti hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) yang disepakati DPRD Sulut tanggal 19 Juli pekan lalu, DPRD Sulut menggelar Rapat Paripurna terkait Penyampaian dan Penjelasan Gubernur Sulut terhadap KUA-PPAS APBD 2020 serta KUA-PPAS APBD-P tahun 2019, Senin (22/7/19) diruangan Paripurna.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey Menyampaikan KUA-PPAS APBD 2020 serta KUA-PPAS APBD-P 2019

Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, memimpin jalannya rapat paripurna didampingi Wakil Ketua Marthen Manoppo dan dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Wagub Sulut Steven OE Kandouw, Unsur Forkopimda dan sejumlah undangan.

Sekretaris DPRD Sulut Bartholomeus Mononutu pada rapat paripurna membacakan surat masuk mengawali acara rapat paripurna.

“Memperhatikan Permendagri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan KUA PPAS bahwa pemerintah daerah melakukan pembahasan KUA-PPAS di DPRD Sulut,” baca Bartolomeus Mononutu.

Sementara, Gubernur Sulut Olly Dondokambey menjelaskan KUA-PPAS tahun anggaran 2020 merupakan perwujudan komitmen tahun keempat pelaksanan RPJMD 2016-2021.

“Sejak tahun 2016 sampai sekarang kita menyusun dan menegakkan fondasi yang kuat dengan platfon daerah yang menjadi produktif lebih maju dan lebih berkeadilan. Kerja nyata selama 4 tahun ini tidak selalu mudah karena lingkungan ekonomi, sosial dan global yang terus mengalami perubahan yang sangat dinamis yang mengharuskan kita menyiapkan diri dengan baik, melakukan antisipsi dengan sangat cermat, serta membuat penyesuaian dengan sangat cepat,” ujar Gubernur.

Dalam KUA-PPAS tahun anggaran 2020, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp1.283.962.659.102,-.

“Kedepan, pemerintah daerah akan berupaya meningkatkan kemandirian pendapatan Provinsi Sulut. Belanja daerah dianggarkan sebesar Rp.4.073.783.332.102,-. Belanja tidak lngsung sebesar Rp.2.230.538.457.000,-. Selanjutnya terhadap KUA-PPAS APBD-P tahun 2019, PAD sebesar Rp.4.098.657.797.000,-, mengalami perubahan menjadi Rp.4.110.613.637.600,- atau bertambah sebesar Rp.11.955.840.600,-,” kata Gubernur.

Lebih Lanjut dikatakan Gubernur Olly Dondokambey menyebutkan bila APBD adalah uang rakyat yang harus dijaga bersama.

“Uang rakyat yang harus kita jaga bersama dan dimanfaatkan secara bijak untuk kebutuhan rakyat di masa sekarang maupun generasi masa depan,” tukasnya. (Sisco)




Joune Ganda Dampingi Gubernur Olly di Pengucapan Minahasa

Sulut,GN- Calon kuat Bupati Minahasa Utara (Minut), Joune Ganda ikut mendampingi Gubernur Olly Dondokambey menghadiri pengucapan Minahasa di Rudis Bupati Roy Roring di Tondano, Minggu (21/7/19) siang.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey Turut di Dampingi Wakil Gubernur Steven kandouw, Sekertaris Provinsi Sulut, Edwin Silangen beserta Ketua TP PKK Sulut, Rita Maya Dondokambey Tamuntuan, Ketua DPRD Provinsi Sulut Andrei Angouw dan pejabat Pemprov Sulut.

Kehadiran Gubernur Olly dan rombongan langsung disambut Bupati Roy Roring didampingi Ketua TP PKK Minahasa, Fenny Roring Lumanauw, dengan dijamu makan siang bersama.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Olly tak lupa mengucapkan selamat memperingati Pengucapan Syukur bagi seluruh masyarakat Minahasa.

“Selamat berpengucapan syukur bagi seluruh masyarakat Minahasa. Semoga ini menjadi berkah bagi kita semua,” ujar Olly.

Sementara itu, Bupati ROR pun menyampaikan terima kasih atas kunjungan dari gubernur dan rombongan

“Terimakasih juga karena pak gubernur dan rombongan boleh menyempatkan berkunjung di Minahasa,” singkat ROR.
(*/Sisco)




Berikut Komposisi Kepengurusan PDI Perjuangan Sulut Periode 2019-2024

Sulut,GN- Partai jawara pemilu di Sulawesi Utara (Sulut) PDI Perjuangan berkomitmen untuk memenangkan pilkada serentak 2020.

Langkah untuk mewujudkan komitmen memenangkan Pilkada serentak tersebut dengan membentuk kepengurusan yang baru dan solid.

Dengan itu, DPD PDI Perjuangan mengadakan Konferensi Cabang (Konfercab) dan Konferensi Daerah (Konferda) PDI Perjuangan Sulut serentak yang berlangsung di GKIC Novotel Manado, Sabtu (20/07/19).
Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk menghasilkan jajaran pengurus lima tahun kedepan periode 2019 – 2024.

Kepengurusan yang dihasilkan dari Konferda adalah Sebagai berikut:
Pengurus DPD PDI Perjuangan Sulut,KSB (Ketua, Sekretaris, Bendahara) masih tetap bertahan yakni Ketua Olly Dondokambey SE, Sekretaris Franky D Wongkar SH dan Andrei Angouw Bendahara.

Sedangkan untuk Jajaran Struktur Pengurus DPC, baru terdapat sejumlah nama yang mengisi jabatan Ketua, Sekretaris, Bendahara (KSB).

Berikut nama-nama yang disahkan untuk KSB DPC.

Manado :
Richard Sualang (Ketua)
Tonny rawung (Sekretaris)
Aaltje Dondokambey (Bendahara)

Minahasa Utara:
Denny Lolong (Ketua)
Decky Wagey (Sekretaris)
Jimmy Mekel (Bendahara)

Bitung :
Maurits Mantiri (Ketua)
Aldo Ratungalo (Sekretaris)
Budi Medea (Bendahara)

Sangihe :
HR Makagansa (Ketua)
Didi Sondakh (Sekretaris)
Denny Tampi (Bendahara)

Sitaro :
Tonny Supit (Ketua)
Mochtar Kaudis (Sekretaris)
John Ponto Janis (Bendahara)

Talaud :
Heber Pasiak (Ketua)
Jacob Mangole (Sekretaris)
Semuel Bentian (Bendahara)

Bolmong :
Yanny Tuuk (Ketua)
Masud Lauma Sekretaris)
Welty Komaling (Bendahara)

Bolmut :
Amin Lasena (Ketua)
Abdul Zamad Lauma (Sekretaris)
Franky Cendra (Bendahara)

Boltim :
Medy Lensun (Ketua)
Welkin Rareho (Sekretaris)
Susila Mamonto (Bendahara)

Bolsel :
Iskandar Kamaru (Ketua)
Resia Lamusu (Sekretaris)
Arifin Olii (Bendahara)

Kotamobagu :
Meidy Makalalag (Ketua)
Roy Kasenda (Sekretaris)
Adrianus Mokoginta (Bendahara)

Minsel :
Stevanus Lumowa (Ketua)
Margo Tawas (Sekertaris)
Meivi Karuh (Bendahara)

Mitra :
James Sumendap (Ketua)
Dolvy Rogahang (Sekretaris)
Decky Tololiu (Bendahara)

Minahasa :
Robby Dondokmbey (Ketua)
James Rawung (Sekretaris)
Glady Kandouw (Bendahara)

Tomohon :
Carol Senduk (Ketua)
Noldy Lengkong (Sekretaris)
Johny Runtuwene (Bendahara)

Selanjutnya untuk mengisi komposisi lengkap DPC, maka telah dibentuk Tim Formatur yang bekerja melengkapi Struktur Pengurus. (*/Sisco)




Mengabdi Untuk Masyarakat Pengusaha Muda Juone Ganda Ingin Membangun Minut

Juone Ganda Ketika Diwawancarai Sejumlah Awak Media (foto: gemparnews)

Sulut,GN- Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulawesi Utara (Sulut) semakin dekat. Sejumlah nama dan tokoh yang layak Dan pantas maju menjadi calon Kepala Daerah semakin bermunculan. Diantaranya sosok Pengusaha Muda asli Minahasa Utara (Minut) Juone Ganda.
Kepada sejumlah media,Sabtu (20/7/19) di GKIC Manado, Juone mengungkapkan kerinduannya mengabdi untuk masyarakat. Dikatakan, dirinya ingin memajukan dan membangun Minut yang adalah daerahnya sendiri,untuk semakin hebat.
Lebih jauh dikatakannya, hingga saat ini,dia terus melakukan sosialisasi ke masyarakat Menyampaikan visi,ide bahkan gagasan untuk kemajuan Minut.

“Untuk saat ini, saya masih pada tahap sosialisasi, dimana saya berusaha bertemu dengan masyarakat dan memberikan ide yang akan saya lakukan kalau Tuhan berkenan saya memimpin minut,” ujarnya.
Untuk mengaktualisasikan visi,ide dan gagasannya,
Juone mengatakan dirinya memilih PDI Perjuangan sebagai kendaraan politik, karena PDI Perjuangan memiliki paham yang sama dengan dengan dirinya.

“Dimana partai yang memiliki platform yang sama dengan cara berfikir, idialisme, nilai kebangsaan yang sama dengan saya. Dimana dasar dari pendiri PDI P yakni Bung Karno sebagai founding father yang memiliki visi yang luar biasa bagi kedepan, sehingga melalui partai ini saya berharap bisa mampu membawa Minut lebih hebat dimasa yang akan datang,” ungkap Juone.

Lebih lanjut dikatakan Pengusaha properti dan perminyakan ini, hal terpenting dalam membangun kabupaten Minut ada pada Sumber Daya Manusia (SDM).

“Konsep untuk memajukan Minut yang pertama kita harus mengedepankan SDM terlebih dahulu. Jadi SDM menjadi sangat penting, karena jika di Minut SDM nya baik maka itu akan menjadi basic untuk berkembang,” tutupnya. (sisco)




Mononutu: Kegiatan Bimtek Untuk Menyamakan Presepsi Kerja Setwan

Sulut,GN- Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Forum Komunikasi Sekretariat DPRD se-Sulut tahun 2019 bertempat di Hall Anoa, Hotel Grandpuri Manado bertujuan untuk menyamakan Presepsi kerja Setwan.

Sekretaris DPRD Sulut Bartholomeus Mononutu Ketika Diwawancarai Sejumlah Awak Media (Foto : gemparnews)

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris DPRD Sulut Bartholomeus Mononutu Kamis,(18/7/19) kepada sejumlah awak media.
“Jadi kegiatan ini dimaksudkan untuk menyamakan presepsi tentang semua tugas dan pekerjaan dunia sekertariat dewan. Karna tugas sekertariat dewan ini tidak lepas dari tugas dan fungsi anggota DPRD yang kita fasilitasi” kata Sekertaris Dewan Provinsi Sulut.

Lebih jauh Mononutu menyebutkan bahwa kegiatan Bimtek ini dirampung sekaligus dengan persiapan pelantikan anggota DPRD oleh Departemen Dalam Negeri

“Nanti ada satu narasmber dari Depdagri. Dia akan memberikan materi tentang persiapan pelantikan anggota DPRD.” sebut Mononutu.

Lanjutnya,rencana pelantikan anggota DPRD periode 2019-2024 akan dilaksanakan 9 September mendatang.

“Mengingat untuk DPRD Provinsi Sulut sendiri akan melaksanakan pelantikan anggota dewan 2019-2024 tanggal 9 September 2019.” lanjutnya.

Kegiatan Bimtek Setwan Se-Sulut dihadiri oleh Setwan 14 kabupaten/kota tambah 1 Setwan Provinsi Sulut. (Sisco)




Tinungki Sebut Ranperda Pertambangan Dan Mineral Dapat Bermanfaat Bagi Masyarakat

Sulut,GN- Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertambangan dan Mineral oleh DPRD dan Pemprov Sulut selesai di bahas. Ranperda ini diharapkan dapat mendatangkan hal yang bagus bagi kepentingan masyarakat.

Kadis ESDM Provinsi Sulut BA Tinungki (Foto: ist)

Ini yang diungkapkan Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulut Ir B A Tinungki. Dijelaskannya Ranperda ini nantinya akan menjadi Perda akan bermanfaat bagi warga bumi nyiur melambai.

“Perda yang dihasilkan harus betul-betul berguna untuk masyarakat Sulut. Itu yang utama. Harus diakui, masyarakat Sulut sangat banyak yang menggantungkan hidup dari pertambangan. Data yang diperoleh ada 90.000 masyarakat Sulut yang berprofesi penambang,” jelas Tinungki kepada sejumlah wartawan di DPRD Sulut.

Diakui Tinungki, Ranperda Pertambangan dan Mineral di Sulut tersebut akan menjadi yang pertama di Indonesia.

“Menjadi yang pertama karena menyesuaikan aturan terbaru dari Menteri ESDM. Kebetulan kita yang terbaru sedangkan provinsi lain harus melakukan penyesuaian dulu mengikuti undang-undang yang berlaku,” sebut Tinungki usai Rapat pansus.

Ditempat yang sama, Wakil ketua Pansus Pertambangan Ferdinand Mewengkang mengatakan, Setelah pembahasan Ranperda menjadi Perda langkah selanjutnya akan dikonsultasikan ke Kementrian Dalam Negeri.

Ferdinand Mewengkang (Foto:ist)

Setelah itu,Produk hukum ini akan menjadi suatu Perda Pertambangan untuk disahkan, usai dari Kemendagri akan di paripurna pada akhir Bulan Agustus nanti.(Sisco)




AA Siap Majukan Potensi Pariwisata Sulut

Sulut,GN-Sulawesi Utara (Sulut) masuk menjadi salah satu destinasi pariwisata prioritas dan super prioritas, yang akan dikebut pembangunannya oleh pemerintah pusat. Selain Mandalika, Sumut, dan Labuan Bajo di NTT.

Hal itu terungkap dalam Rapat Kabinet Terbatas tentang Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Kantor Kepresidenan RI, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (15/7/19).

Menanggapi hal itu, ketua DPRD Provinsi Sulut, Andrei Angouw mengadakan tatap muka bersama Hermawan Kartajaya,
Kepala Bank Indonesia (BI) Arbonas Hutabarat, Kepala Bank BRI Agung Sulistijo berdiskusi untuk program pendukung pariwisata di Sulut.

Dalam kesempatan itu Angouw mengatakan maksud dan tujuan pertemuan tersebut untuk memajukan daerah Sulut dibidang pariwisata.

“Tujuan kita disini adalah memajukan daerah kita dan Likupang yang akan kita genjot untuk sektor pariwisata, akan ada KEK pariwisata didekat likupang. Tentu kita mengincar turis luar, akan tetapi fokus kita adalah turis yang berasal dari China. Disini telah hadir siswa-siswi yang baru menyelesaikan studi D3 pariwisata di China, harapanya adalah kalian bisa memberikan kontribusi untuk Sulut.” Beber Angouw.

Menariknya dalam pertemuan itu Hermawan Kartajaya tidak hanya mengedukasi siswa-siswi tersebut tetapi juga menarik informasi mengenai karakteristik dari turis-turis china. (*/sisco)




WL Bersama Menteri LHK Tanam Mangrove Di Meras

Sulut GN-Tanaman mangrove memiliki peran dan manfaat yang penting bagi kelangsungan ekosistem laut, khususnya bagi masyarajat yang berada di kawasan pesisir.

Akan esensi tersebut, sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara Wenny Lumentut (WL) turut melakukan penanaman mangrove bersama Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (LHK) Dr Ir Siti Nurbaya Bahar yang dilaksanakan di Kelurahan Meras, Kecamatan Bunaken Kota Manado, Selasa (9/7/19). Turut hadir juga Istri Ketua DPRD Irene Angouw Pinontoan

Penanaman mangrove atau bakau yang digelar serentak di 12 provinsi itu, bertujuan untuk pemulihan DAS sekaligus juga mitigasi perubahan iklim.

Menurut Lumentut, yang hadir mewakili Ketua Andrei Angouw, menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab semua pihak.

“Karena itu kesadaran untuk mencintai dan melestarikan lingkungan harus terus disosialisasikan dan digaungkan. Karena mangrove memang penting untuk menyelamatkan manusia dari kerusakan,” ujarnya.

Lumentut juga menyatakan turut mensupport bila hutan mangrove akan menjadi destinasi pariwisata,

“Saya mendukung rencana Pak Gubernur untuk menjadikan hutan mangrove menjadi salah satu tujuan pariwisata karena Sulut memiliki kekayaan di sektor kelautan dan pisisir,” tandasnya.

Pada kesempatan itu Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan bahwa menjadi suatu kebanggan karena Sulut menjadi salah satu provinsi yang terpilih sebagai tempat penanaman yang dilakukan
Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE-KK).

“Atas nama pemerintah Sulut saya mengucapkan terima kasih kepada OASE Kabinet Kerja yang telah mempercayakan Sulut sebagai tuan rumah pelaksanaan Program Gerakan Nasional Peduli Mangrove, Pemulihan DAS dan Kampung Hijau Sejahtera,” kata Olly.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan, Dr Ir Siti Nurbaya Bakar MSc mengatakan bahwa hutan mangrove akan menjadi salah satu destinasi pariwisata.

Menteri LHK juga mendukung rencana Gubernur Olly Dondokambey untuk mengembangkan kawasan wisata hutan mangrove sekaligus menjaga ekosistem laut.

“Saya mendukung rencana Pak Gubernur mengembangkan wisata hutan bakau di KEK Pariwisata Likupang,” kata Menteri LHK.(*/sisco)




Andrei Angouw Pimpin Rapat Paripurna, Gubernur Sulut Olly Dondokambey Apresiasi DPRD

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw memimpin jalannya rapat Paripurna dalam rangka menyampaikan penjelasan tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sulut TA 2018,tanggapan fraksi-fraksi sekaligus tanggapan Gubernur Sulut, di Ruangan Rapat Paripurna DPRD Sulut, Selasa (2/7/19).

Gubernur Sulut Olly Dondokambey Menyampaikan Laporan Dan Tanggapannya (foto:gemparnews)

Gubernur Olly mengatakan keberhasilan Pemprov Sulut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Sulut TA 2018 merupakan hasil kerja keras semua pihak serta sinergitas dengan DPRD Sulut.

“Ini merupakan hasil kerja keras kita bersama yang kemudian harus terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam bentangan ruang dan waktu pembangunan daerah kedepan,”kata Gubernur.

Gubernur mengapresiasi seluruh jajaran DPRD Sulut atas pelaksanaan rapat paripurna tersebut. “Saya atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada saudara ketua, para wakil ketua dan segenap anggota DPRD Sulut,” ujar Dondokambey.

Pada kesempatan itu, Terkait penjelasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018, Gubernur menyebutnya sebagai pemenuhan prinsip akuntabilitas dalam implementasi good governance di lingkungan Pemprov Sulut.

Ditambahkannya, berbagai komponen APBD mampu memacu gerak organisasi Pemprov Sulut melalui berbagai kebijakan dan program kerja yang telah dilakukan sepanjang TA 2018, sehingga turut memberikan sumbangsih pada percepatan gerak pembangunan daerah.

“Kesemuanya itu, tentunya dilaksanakan dalam landasan tertib administrasi dan disiplin anggaran dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan anggaran ditambah proses pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas, baik internal maupun eksternal telah dilaksanakan, untuk melengkapi proses manajemen pengelolaan keuangan,” tukasnya.

Rapat paripurna juga dihadiri jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS dan para pejabat Pemprov Sulut.

Adapun substansi materi penjelasan Gubernur Sulut tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut TA 2018, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pendapatan Daerah
Dianggarkan Rp.3.823.179.307.474,00, terealisasi sebesar Rp 3.779.781.721.312,74, atau 98,86 persen, dengan rincian :

Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dianggarkan Rp.1.213.016.074.474,00, terealisasi Rp.1.253.804.977.826,74.

Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, dianggarkan Rp.2.586.413.233.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.505.226.773.486,00;

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, berasal dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, dianggarkan Rp.23.750.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.20.749.970.000,00.

Belanja Daerah
Dianggarkan Rp.4.129.013.863.900,00, terealisasi sebesar Rp.3.656.101.961.037,95 atau 88,55 persen, dengan rincian :

Belanja Tidak Langsung, yang terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dianggarkan Rp.2.297.489.330.632,00 terealisasi sebesar Rp.2.126.867.230.777,95.

Belanja Langsung, yang terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dianggarkan Rp.1.831.524.533.268,00 terealisasi sebesar Rp.1.529.234.730.260,00.

Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan Daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dianggarkan Rp.360.954.556.426,00 dan terealisasi sebesar Rp.300.954.556.426,00.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dianggarkan Rp.55.120.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.50.120.000.000,00. (Adv)