Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw memimpin jalannya sidang Paripurna dalam rangka mendengarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Gubernur tahun 2016 lalu.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey menyampaikan bahwa Optimalisasi pengelolaan pendapatan Sulawesi Utara tahun 2016 dinilai berhasil. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besarnya hampir satu triliun rupiah pun dapat dilampaui.
“Kita telah berhasil mencapai target sasaran PAD. Nilai capaian realisasi sebesar Rp. 981.071.815.882 atau mencapai 100,18 persen dari target yang ditetapkan yakni Rp. 979.353.945.492,” kata Dondokambey Selasa(4/4/17)diruang sidang paripurna.

Selain itu, gubernur menjelaskan bahwa Sulut juga memperoleh dana perimbangan sebesar Rp. 1.923.527.808.000 dan pendapatan daerah lainnya sebesar Rp. 7.985.274.000 yang ditotalkan semuanya sebesar Rp 2.910.867.027.492.
Misalnya di bidang kesehatan. Dalam pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) 2016 yang berlangsung tanggal 8 hingga 15 Maret itu untuk sasaran anak usia 0-59 bulan tingkat pencapaian keberhasilan Sulut di atas target nasional yang berada pada angka 85 persen.

“Kita menuai sukses dalam penyelenggaraan PIN. Tingkat capaian Sulut sebesar 91 persen atau melampaui target nasional,”jelasnya.

Dalam materi LKPJ,meliputi lima hal pokok yaitu kebijakan umum pemerintahan daerah, kebijakan umum anggaran, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang diatur dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

Usai mendengarkan LKPJ gubernur, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw mengumumkan susunan Panitia khusus untuk membahas LKPJ Gubernur bersama SKPD yang terkait.

“Para personel pansus akan membahas laporan pertanggungjawaban gubernur dalam waktu yang telah ditentukan,”tukas Angouw.

Hadir dalam sidang paripurna DPRD Sulut unsur Forkopimda, jajaran SKPD dan undangan Lainnya. (Sisco)

Sulut,GN- Usai melewati pembahasan yang cukup alot dan dilakukan singkronisasi bersama TAPD Pemprov Sulut, akhirnya RAPBD 2017 telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ( Perda), Rabu (23/11/16) lewat rapat Paripurna. Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw memimpin langsung jalannya sidang Paripurna penetapan RAPBD 2017.

Setelah itu penyerahan pandangan umum enam Fraksi yang menyatakan setuju terhadap  RAPBD 2017 ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. Meskipun dalam pemandangan umum Fraksi  ada catatan kritis disampaikan.

Dengan harapan APBD 2017 ini dapat dipergunakan sebaik mungkin. Apalagi hampir semua program di setiap SKPD mengalami pengurangan. Hal ini disebabkan sekira Rp800 Miliar anggaran di APBD 2017 akan digunakan untuk pembayaran gaji guru SMK dan SMU yang ada di Sulawesi Utara. Turut hadir  dalam sidang Paripurna Penetapan APBD 2017, Wakil Gubernur Steven Kandouw dan Forkompimda serta undangan lainnya.(sisco)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (23/9/16) menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati HUT Provinsi ke 52 tahun.

Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw  memimpin rapat paripurna istimewa dan rapat tersebut turut didampingi oleh Wakil Ketua, Stevanus Vreeke Runtu (SVR), Wakil Ketua, Marthen Manoppo, dan Wakil Ketua, Wenny Lumentut. Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dalam sambutannya mengatakan, Momentum HUT provinsi Sulut yang ke – 52 ini, dapat mempererat tali persaudaraan, kebersamaan kesatuan dan persatuan sehingga kita terus melakukan yang terbaik untuk sulut.

Angouw berharap dengan momentum HUT Provinsi tahun ini semoga bumi Nyiur Melambai semakin diberkati maju dan hebat. Dalam rapat tersebut Angouw juga membacakan histori singkat mengenai penetapan HUT provinsi Sulut, yang dalam lembaran sejarah bumi nyiur dimulai pada kemerdekaan Republik Indonesia. Daerah yang berstatus keresidenan dan merupakan bagian dari provinsi Sulawesi dengan gubernurnya pada waktu itu bpk DR GSSY Ratulangi.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey dalam sambutannya mengatakan dengan dibukanya beberapa jalur transportasi Sulut dapat terus menumbuhkan sektor perekonomian masyarakat.

“Dengan melihat progres pertumbuhan ekonomi ini dapat berimbas langsung pada perekonomian dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di sulut yang ditandai dengan penurunan angka kemiskinan sebesar 0,5 persen dari 8,58 persen pada tahun 2015 menjadi 8,4 persen pada semester pertama di tahun 2016 ini,” kata Gubernur Dondokambey.

Gubernur menjelaskan untuk tingkat pengangguran sendiri menunjukan penurunan yang cukup pesat yaitu, menjadi 93 ribu jiwa pada tahun sebelumnya 99,3 ribu jiwa pada akhir tahun 2015, sehingga tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 7,80 persen dari sebelumnya 9,23 persen pada tahun sebelumnya.

” Ini juga dalam upaya menata tata pemerintahan yang baik Good Governance. Khusus pengelolaan keuangan daerah, sulut kembali mampu mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (OWTP) dari BPK RI untuk pengelolaan keuangan tahun 2015,” jelas Gubernur, sembari menambahkan bahwa ini artinya kesinambungan pemerintah sebelumnya berjalan dengan baik. ” Mudah-mudahan dalam penilaian tahun 2016 ini juga bisa terjadi,” tambahnya.

Selain itu, Gubernur menjelaskan untuk sektor pendidikan sendiri bisa dilihat dari terealisasinya program strategis yang diharapkan mampu menunjang di sektor ini.

“Dibulan agustus tahun 2016 bantuan operasional daerah khusus SMU dan SMK sebesar 3. 984.975.000, bantuan operasional sekolah sebesar 239.502.000.000 atau persentase 49 persen dari 494.820.000.000. Bantuan beasiswa S1 sebesar 1.230.000.000 untuk 14 penerima S2 sebesar 1.275.000.000 untuk 102 penerima, S3 bantuan untuk masuk perguruan tinggi sebesar 2.100.000.000 dan bantuan operasional bagi siswa kesetaraan berprestasi tingkat SMA/SMK kategori adaptasi budaya sebanyak 10 orang,” jelasnya.

Rapat paripurna istimewa dihadiri Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw,para tamu undangan, para Kepala-kepala daerah, Walikota, Sekda, para Ketua DPRD Kabupaten/Kota, serta unsur Forkopimda.(Advetorial)