Pangemanan: Perlu Ada Dorongan Untuk Dinas Agar Penyerapan Anggaran Tercapai

Sulut,GN- Anggota komisi IV DPRD Sulut Melky Pangemanan saat di temui usai menggelar hearing mengatakan mendapati beberapa hal yang menjadi kendala yang di hadapi oleh dinas terkait.

Anggota DPRD Sulut Komisi lV Melky Pangemanan

“Yang pertama penyerapan anggaran mereka masih minim,sampai pada memasuki triwulan ke 4 ini belum mencapai 40 persen,oleh karena itu ini perlu di ‘push’(dorongan red) supaya penyerapan anggaran paling tidak bisa sampai pada angka 80%-83%,” kata Pangemanan.

Kerja kolektif serta sinergitas antara pihak eksekutif dan legislatif perlu di dorong terus agar dapat tercapai Program pemerintah OD-SK yang Hebat.

“Perlu adanya sinergitas antara pihak legislatif dan eksekutif dalam mensukseskan program OD-SK dan tentu ini perlu kerja kolektif serta kooperatif agar bisa berdampak pada publik,” tutupnya. (Sisco)




Pekan Depan Komisi IV Turlap

Sulut,GN- Komisi IV DPRD Sulut pekan depan akan Turun Lapangan (Turlap) ke sejumlah lokasi Mitra kerjanya. Beberapa agenda bersama komisi IV segera di kerjakan dipenghujung tahun 2019 ini.

Nursiwin Y Dunggio Anggota Komisi IV DPRD Sulut(foto: gemparnews)

Turlap komisi IV yang membidangi kesejahteraan rakyat ini demi mengawal aspirasi rakyat.

Nursiwin Y Dunggio anggota komisi IV DPRD Sulut mengungkapkan, pekan depan komisi akan turun lapangan semua mitra kerja,termasuk ke sejumlah rumah sakit di Provinsi Sulut .

“Kami pada hari Senin atau Selasa pekan depan tatap muka dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Setelah itu melakukan turun lapangan,” ungkap politisi PAN ini kepada awak media, Jumat (04/10/19), di ruang kerjanya.

“Komisi lV kunjungan lapangan untuk menggali informasi di sejumlah rumah sakit, termasuk pelayanannya,” ucapnya.

Selain itu, dikatakannya komisi IV juga akan memanggil pihak BPJS.

“Selain mengunjungi rumah sakit, kami akan memanggil BPJS dan SKPD lainnya yang merupakan mitra kerja kami. Berharap ini mendapat respon baik dari mitra kerja, karena ini semua untuk kepentingan rakyat,” tutupnya. (Sisco)




Rapat Perdana Komisi IV, Bryan Waworuntu: Rapat Membahas Agenda Komisi Pekan Depan

Sulut,GN- Sehari setelah ditetapkan sebagai ketua komisi IV DPRD Sulut Bryan Waworuntu bersama anggota lainnya langsung bergerak mengadakan rapat perdana komisi. Bryan yang dipercayakan partai NasDem menjadi Ketua Komisi lV bersama anggota lainnya Jumat,(04/10/19) menggelar rapat.

Kepada sejumlah media, Legislator daerah pemilihan (Dapil) Tomohon Minahasa itu menjelaskan,bahwa rapat perdana ini,adalah untuk membahas agenda Komisi lV. ” Membahas agenda pekan depan untuk memanggil tatap Muka dengab mitra kerja,” ujarnya.

Hadir rapat perdana komisi tersebut seluruh personil Komisi lV DPRD Sulut. (Sisco)




Kapojos,Runtuwene Dan Limen Terpilih Pimpinan Komisi Tiga DPRD Sulut

Sulut,GN- Setelah melalui musyawarah mufakat terkait pemilihan Alat Kelengkapan Dewan khususnya komisi tiga (3) DPRD Sulut yang dipimpin oleh koordinator Komisi Tiga Jems Arthur Konjongian, terpilih untuk pimpinan Komisi tiga adalah Berty Kapojos sebagai ketua, Stela Runtuwene sebagai Wakil Ketua dan Yongkie Limen sebagai Sekretaris.
Dari pantauan awak media,rapat pemilihan Pimpinan Komisi tiga Kamis,(03/10/19) berjalan dengan aman dan tertib.

Usai pemilihan komposisi komisi tiga Dilanjutkan foto bersama koordinator komisi tiga.(Sisco)




AKD DPRD Sulut Periode 2019-2024 Terbentuk

Sulut,GN- Usai dilantik 9 September lalu, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Sulut periode 2019-2024 resmi terbentuk, Kamis (03/10/19) siang tadi diruangan paripurna DPRD Sulut.

Rapat Paripurna DPRD Sulut yang dipimpin Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay, Wakil Ketua James Arthur Kojongian dan Wakil Ketua Billy Lombok, dibacakan AKD yang terdiri dari komisi-komisi, Badan Musyawarah (Banmus), dan Badan Anggaran (Banggar), Badan Kehormatan (BK) serta Badan Pembentuk Perda (Bapemperda).

Adapun susunan sebagai berikut:

Komisi 1: Vonny Paat, Imelda Novita Rewah, Fabian Kaloh, Artur Kotambunan, Muslimah Mongiling, Mohammad Wongso, Jhony Panambunan, Winsulangi Salindeho, Ronald Sampel dan Wenny Lumentut

Komisi 2: Rocky Wowor, Jems Tuuk, Jein Rende, Sandra Rondonuwu, Cindy Wurangian, Inggried Sondakh, Nick Lomban, Alvian Bara, Ivan Lumentut dan Sjenny Kalangi

Komisi 3: Berty Kapojos, Tonny Supit, Hengky Honandar, Boy Tumiwa, Stella Runtuwene, Sherly Tjanggulung, Raski Mokodompit, Yongkie Limen, Netty Pantouw, Amir Liputo dan Ayub Ali

Komisi 4: Fanny Legoh, Fransiskus Silangen, Melissa Gerungan, Richard Sualang, Melky Pangemanan, Braien Waworuntu, I Nyoman Sarwa, Careig Runtu, Yusra Alhabsy dan Nursiwin Dunggio

Badan Pembentukan Perda (Bapemperda):
Richard Sualang, Fabian Kaloh, Imelda Novita Rewah, Melissa Gerungan, Boy Tumiwa, Sherly Tjanggulung, Jhony Panambunan, Winsulangi Salindeho, Cindy Wurangin, Ivan Lumentut dan Yusra Alhabsy

Badan Kehormatan (BK):
Sandra Rondonuwu, Alvin Bara, Inggried Sondakh, Ronald Sampel dan Nursiwin Dunggio

Badan Anggaran (Banggar):
Andrei Angouw, Victor Mailangkay, James Arhur Kojongian, Billy Lombok, Rocky Wowor, Vonny Paat, Arthur Kotambunan, Sandra Rondonuwu, Berty Kapojos, Boy Tumiwa, Fanny Legoh, Fransiskus Silangen, Nick Lomban, Alvian Bara, Stella Runtuwene, Raski Mokodompit, Cindy Wurangian, Inggried Sondakh, Netty Pantouw, Wenny Lumentut, Amir Liputo dan Ayub Ali Albugis

Badan Musyawarah (Banmus):
Andrei Angouw, Victor Mailangkay, James Kojongian, Billy Lombok, Rocky Wowor, Tonny Supit, Jems Tuuk, Fabian Kaloh, Fransiskus Silangen, Berty Kapojos, Arthur Kotambunan, Hengky Honandar, Mohammad Wongso, I Nyoman Sarwa, Braien Waworuntu, Raski Mokodompit, Yongkie Limen, Careig Runtu, Ronald Sampel, Yusra Alhabsy, Nursiwin Dunggio dan Sjenny Kalangi

Ketua DPRD Andrei Angouw mengatakan, dengan dibacakannya susuan AKD kemudian akan dilakukan pemilihan pimpinan masing-masing komisi dan AKD lainnya.

“Setelah itu akan digelar paripurna pengumuman dan penetapan maka masing-masing komisi, BK, dan Bapemperda melakukan rapat untuk pemilihan pimpinan kemudian diteruskan ke pimpinan DPRD Sulut untuk diparipurnakan,” pungkas Angouw. (Sisco)




Sah! Andrei Angouw Ketua DPRD Sulut

Sulut,GN- Ketua Pengadilan Tinggi Manado Hi Afir Supratman SH,MH secara resmi melantik pimpinan DPRD Sulut masa bakti 2019-2024 di ruangan sidang Paripurna DPRD Sulut Rabu,(02/10/19) sekira pukul 16.00 wita.
Adapun susunan pimpinan DPRD Sulut Periode 2019-2024 yakni Andrei Angouw sebagai Ketua, Viktor Mailangkay Sebagai Wakil Ketua,Jems Arthur Konjongian sebagai Wakil Ketua dan Billy Lombok sebagai Wakil Ketua.
Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan sehingga kembali masuk dalam jajaran anggota DPRD Sulut Periode 2019 hingga 2024. ” Saya Menyampaikan terimakasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan kepada saya hingga boleh menjadi anggota DPRD Sulut. Juga Saya ucapkan terimakasih kepada ketua DPD PDI Perjuangan Bapak Olly Dondokambey dan terimakasih juga saya sampaikan kepada Ketua umum DPP PDI Perjuangan Ibu Megawati Sukarno putri yang telah menugaskan saya sebagai Ketua DPRD Sulut Periode 2019-2024,” ucap Angouw.
Selain itu,Angouw juga mengingatkan kewajiban-kewajiban anggota DPRD Sulut. ” Kewajiban kita adalah menghadiri setiap rapat yang ada di kantor DPRD dan juga memperjuangkan aspirasi dari masyarakat,” tukasnya.
Sementara, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw dalam sambutannya Menyampaikan Selamat kepada pimpinan DPRD Sulut yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya. “Selamat atas dilantiknya kembali pimpinan DPRD Sulut Periode 2019-2024. Kiranya dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dipercayakan masyarakat Sulut dengan amanah,”ucap Wakil gubernur.

Kandouw juga mengingatkan tentang tiga fungsi dari DPRD yaitu Legislasi,Controlling dan Budgeting. “Ada tiga fungsi dari DPRD,tentunya dapat dilaksanakan dengan baik,” tutupnya. (sisco)




45 Anggota DPRD Sulut Periode 2019-2024 Resmi Dilantik

Sulut,GN-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Periode 2019-2024 berjumlah 45 Orang resmi Dilantik oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut Robinson Tarigan Senin,(09/09/19) sekira pukul 18.00 wita diruangan sidang Paripurna DPRD Sulut. Acara pelantikan berlangsung sukses,Aman,tertib dan nyaman.

Sebelum pelantikan resmi dilakukan di rapat paripurna dalam rangka pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Sulut masa jabatan 2019-2024 ini, Sekretaris DPRD Sulut Bartholomues Mononutu terlebih dahulu membacakan Surat Keputusan (SK) dari Menteri Dalam Negeri, untuk pemberhentian anggota DPRD periode 2014-2019 dan pengangkatan anggota DPRD 2019-2024.


Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Sulut periode 2014 – 2019, Andrei Angouw memberikan pendapat akhir tentang usainya masa kerja para wakil rakyat periode sebelumnya. Dia mengatakan untuk mengakhiri jabatan anggota DPRD Sulut periode 2014-2019, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, gubernur, wakil gubernur dan jajarannya yang merupakan kemitraan dalam bekerja.

“Terima kasih juga untuk Forkopimda Sulut, bahkan semua pihak yang sudah menjaga kondusifitas dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini. Kami akui masih ada kekurangan dan ketidakpuasan dari kami selama bertugas. Kami berharap, anggota DPRD Sulut yang baru lebih semangat lagi dalam melaksanakan tugas, ” ujarnya.

Ditambahkannya permintaan maaf yang mendalam, apabila ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan untuk rekan-rekan anggota DPRD yang lama selama mereka dan dirinya bertugas.

“Untuk rekan-rekan pimpinan yang tidak lagi bertugas, kiranya lebih sukses. Dan semoga pertemanan kita akan tetap terjaga,” imbuhnya.

Gubernur Sulut, Olly Dondokambey memberikan apresiasi pada para wakil rakyat yang telah bertugas dari 2014 – 2019, dan berharap pada wakil rakyat periode 2019 – 2024 bisa menjalankan amanah rakyat dengan baik dan lebih baik.

“Atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut bersama masyarakat Sulut mengucapkan selamat atas pelantikan anggota DPRD Sulut. Momentun ini kiranya akan memacuh dan memotivasi setiap pribadi untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab, serta mampu menjawab amanat rakyat Sulut dengan kinerja yang optimal serta mendukung gerak langkah pembangunan di Bumi Nyiur Melambai, ”kata gubernur.

Dondokambey pun berharap, semua komponen terlebih anggota DPRD Sulut akan senantiasa memahami tugas, fungsi dan kewajiban sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. “Saya mengajak marilah kita mulai berdamai dengan Tuhan, sesuai iman dan kepercayaan kita. Marilah kita berdamai dengan sesama, supaya kita tidak saling mengejek, tidak saling melakukan hal-hal yang merugikan kita. Dan marilah kita berdamai dengan diri kita, agar supaya sayang terhadap diri kita menjalankan kehidupan sebagai manusia,” tutupnya.

Berikut Daftar anggota DPRD Provinsi Sulut masa jabatan 2019-2024.

Dapil I Manado:
Andrei Angouw (PDIP)
Richard Sualang (PDIP)
Kristo Ivan Lumentut (Demokrat)
Victor Mailangkay (Nasdem)
Yongkie Limen (Golkar)
Arthur Anthonius Kotambunan (PDIP)
Ayub Ali (PAN)
Amir Liputo (PKS)

Dapil II Minut-Bitung:
Hengky Honandar (PDIP)
Nick Adicipta Lomban (Nasdem)
Pricilya Cindy Wurangian (Golkar)
Berty Kapojos (PDIP)
Netty Agnes Pantouw (Demokrat)
Fabian Kaloh (PDIP)
Johny Panambunan (Nasdem)
Melky Pangemanan (PSI)

Dapil III Nusa Utara:
Toni Supit (PDIP)
Winsulangi Salindeho (Golkar)
dr Fransiskus Andi Silangen (PDIP)
Ronald Sampel (Demokrat)
Syerly Tjanggulung (Nasdem)

Dapil IV Bolmong Raya:
Rocky Wowor (PDIP)
Alfian Bara (Nasdem)
Muslimah Mongilong (PDIP)
Raski Mokodompit (Golkar)
Nursiwin Dunggio (PAN)
Yusra Alhabsyi (PKB)
Mohammad Wongso (Nasdem)
Jems Tuuk (PDIP)
Sjenny Kalangie (Gerindra)
I Nyoman Sarwa (Nasdem)

Dapil V Minsel-Mitra:
Jein Rende (PDIP)
James Arthur Kojongian (Golkar)
Sandra Rondonuwu (PDIP)
Billy Lombok (Demokrat)
Boy Tumiwa (PDIP)
Stela Runtuwene (Nasdem)

Dapil VI Minahasa-Tomohon:
Melisa Gerungan (PDIP)
Careigh Naichel Runtu (Golkar)
Vonny Paat (PDIP)
Braiyen Waworuntu (Nasdem)
Wenny Lumentut (Gerindra)
Imelda Novita Rewah (PDIP)
Fanny Legoh (PDIP)
Inggried Sondakh (Golkar).
(Adv/sisco)




Dondokambey Sebut Andrei Angouw Ketua DPRD, Rocky Wowor Berpeluang Besar Ketua Fraksi PDI P

Rocky Wowor (gemparnews)

Sulut,GN- Ketua DPD PDI Perjuangan- Olly Dondokambey menyebutkan Ketua DPRD Sulut masih dijabat oleh Andrei Angouw. Bendahara DPD PDI P ini memastikan dirinya memegang posisi ketua DPRD Sulut. “Yang pasti Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw,” sebut Ketua DPD PDI Perjuangan Sulut Olly Dondokambey usai Rapat Paripurna DPRD, Sabtu (7/9/19).

Banteng moncong putih memang memiliki daftar kader cukup banyak di DPRD yakni 18 orang. Dengan jumlah yang demikian banyak tak terhindarkan persaingan namun khusus Ketua DPRD sudah dimiliki. AKD yang bergengsi bakal diperebutkan diperebutkan semisal Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Kader yang mendapat posisi ini akan mengepalai seluruh anggota DPRD Sulut dari PDI Perjuangan.

Selain itu ada pula kemungkinan 2 Ketua Komisi yang berpeluang direbut PDI Perjuangan. Dondokambey mengatakan, PDIP akan menggelar seleksi fit and proper test, meski begitu Olly sempat menyentil satu nama calon kuat posisi Ketua Fraksi PDIP. “Rocky Wowor berpeluang besar ,” kata dia.

Rocky Wowor adalah anggota DPRD yang cukup berpengaruh, Dia saat ini memegang rekor sebagai Anggota DPRD Sulut peraih suara terbanyak di Pemilu 2019 dengan meraih diatas 40.000 suara.
Saat dikonfirmasi,Wowor mengatakan, pada prinsipnya Dia siap menjalankan semua penugasan partai. “Partai nanti yang menentukan (Alat kelengkapan dewan), ” tutup peraih suara tebanyak pemilu 2019 dari dapil Bolmong Raya ini. (sisco)




Kemendagri Setujui Ranperda Minerba Dijadikan Perda

Wakil Ketua Pansus Minerba Ferdinand Mewengkang (foto:gemparnews)

Sulut,GN- Ferdinand Mewengkang selaku Wakil Ketua Pansus pembahas ranperda Mineral dan Pertambangan (Minerba) menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) telah menyetujui ranperda Minerba dijadikan perda, dimana hal ini dikuatkan surat dari Mendagri No 188.34/4572/OTDA pertanggal 22 Agustus 2019.

Dikatakannya, dengan disetujui ranperda Minerba menjadi perda, setelah mengalami beberapa catatan serta perubahan.

“Dari 86 pasal yang dituangkan dalam ranperda itu, dalam hasil evaluasi kemendagri berkurang menjadi 79 pasal. Jadi, ada beberapa pasal yang dihapus yang berkaitan dengan kewenangan karena dalam pengaturan perda ini tidak lepas dengan kewenangan pemerintah provinsi,” Kata Mewengkang kepada sejumlah media Senin,(02/9/19).
Mewengkang yang juga merupakan Ketua Komisi I menambahkan sesuai dengan mekanisme yang ada sebelum dilaporkan kepada pimpinan DPRD maka pansus telah melakukan pembicaraan dengan dinas terkait.

“Dari 26 Bab yang kita ajukan berkurang 2 bab, menjadi 24 bab karena ada pasal yang dikurangi. Namun dengan itu dikurangi maka ada beberapa juga perbaikan nomenklaturnya serta redaksionalnya disesuaikan,” tambahnya.

Dirinya bersyukur dan berterima kasih selaku anggota DPRD, karena bisa memberikan salah satu bentuk kerja nyata.

“Selaku anggota DPRD dan pimpinan pansus merasa bersyukur bahwa kami boleh memberikan kerja nyata sebagaimana fungsi dari anggota DPRD yakni membuat perda, dimana dari tiga fungsi yang ada yakni membuat perda, budgeting, dan pengawasan. diharapkan sebelum akhir jabatan kami tanggal 9 september ranperda ini telah di tanda tangani oleh pemerintah daerah,” tutupnya. (Sisco)




Ketua BK Berharap Ke Depan Tidak Ada Lagi Anggota DPRD Terlibat Kasus Asusila

Sulut,GN- Seperti yang diberitakan beberapa media terkait dugaan keterlibatan salahsatu pimpinan DPRD Sulut dalam kasus asusila, Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulut Fanny Legoh menyatakan, belum dapat bersikap karena kasusnya masih bersifat dugaan dan belum ada pembuktian secara hukum, tapi jika ditanyakan sikap Badan Kehormatan soal ini, lebih cenderung kepada moralitas dari yang bersangkutan, apalagi posisi dari yang bersangkutan sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut dalam status mendekati demisioner atau akan segera mengakhiri masa jabatannya.

“Soal pemberian sangsi sudah tidak mungkin lagi dilakukan karena masa keanggotaan yang bersangkutan di DPRD Sulut tinggal menghitung hari,” kata Legoh.

Lebih lanjut dikatakannya, kedepan tidak ada lagi kasus yang sama ataupun kasus hukum yang melibatkan Anggota DPRD. “DPRD adalah lembaga politik yang wajib menjaga sikap agar tidak terlibat dengan kasus hukum apalagi yang terlibat kasus asusila. Untuk sangsi biarlah sangsi moral dari masyarakat yang berlaku jika itu terbukti,” tegas Legoh.

Sebagaimana diberitakan oknum Anggota DPRD Sulut dilaporkan ke Polres Kota Tomohon dengan dugaan terlibat kasus asusila dan saat ini sedang ditangani aparat kepolisian.(*/Sisco)