Sulut,GN- Rektor Universitas Samratulangi (Unsrat) Manado Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, MSc, DEA kepada wartawan usai rapat dengar pendapat dengan Komisi 4 DPRD Sulut, mengatakan untuk mengukur tingkat kesuksesan sebuah institusi ada dua indikator salah satunya adalah akreditasi.

“Indikator utama dalam mengukur pencapaian kesuksesan institusi itu ada 2, yakni akreditasinya terkini di posisi mana? Unsrat juga sudah beralih status ke badan layanan umum dan satu hal lagi rangking Unsrat setiap tahun naik. Itu indikator pertama suatu institusi berhasil atau tidak,” kata Kumaat Rabu,(6/3/19) di Kantor Unsrat Manado.

Dikatakannya, dalam meraih akreditasi bukanlah merupakan suatu pekerjaan mudah dan gampang namun perlu kerja keras.

“Jangan hanya sekedar kita banyak ini atau itu, tetapi indikator yang pertama, itu yang menjadi patokan. Maka untuk meraih akreditasi A itu bukanlah pekerjaan yang gampang. Ada 7 standart, bahkan sekarang sudah menjadi 9 dan itu di akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN),” pungkasnya.

Perlu di ketahui Universitas Sam Ratulangi sebagai perguruan tinggi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara pada tahun 2018 lalu meraih Akreditasi A. Dan hingga saat ini Unsrat melakukan terobosan dan terus berbenah di bawah kepemimpinan Rektor Prof Dr Elen J Kumaat. (sisco)

Sulut,GN- Kunjungan Komisi lV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Selasa (5/3/19) menindaklanjuti aduan masyarakat dari sejumlah desa lingkar tambang soal sungai Pangiang tercemar oleh aktifitas PT Meares Soputan Mining (MSM).

Ketua komisi IV James Karinda,SH MH Sebelum melakukan pertemuan dengan PT MSM Komisi lV turun lapangan melakukan cek on the Spot guna melihat langsung dan berdialog dengan warga yang ada di sebagian lingkar tambang tersebut.

Ketua komisi juga didampingi Inggried Sondakh, Fanny Legoh, Herry Tombeng, Nori Supit, Hj Muslimah Mongilong dan Siska Mangindaan menjelaskan sejumlah desa di antaranya desa Kalinaung, Pinenet, Pinasungkulan dan Karondoran yang telah dikunjungi hasilnya akan disampaikan kepada PT MSM.

“Kami telah melakukan kunjungan lapangan melihat langsung dilokasi sesuai laporan masyarakat dan diskusi di empat lokasi desa lingkar tambang,”jelas Karinda.

Di tempat yang sama, Kepala Teknik Tambang PT MSM, Sapto membantah soal dugaan pencemaran lingkungan. Dikatakannya, jika sungai yang mengaliri desa-desa lingkar tambang akibat aktifitas pertambangan PT MSM. Menurut dia, air sungai menjadi panas karena ada sumber air panas.

“Kalaupun ada air panas hasil pengolahan limbah dari aktifitas PT MSM, suhu derajatnya sudah diturunkan, dan tidak melewati baku mutu. Dan kami juga punya penampungan,” terang Sapto.

Sapto juga menyatakan bahwa PT MSM menjamin penyaluran air bersih bagi masyarakat lingkar tambang.
“Dan kami bekerja sama dengan Kementerian PU menyediakan air bersih untuk warga,” tambah Sapto didampingi Public Relation Herry Inyo Rumondor.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulut, Ir Marly Gumalag menjelaskan selama ini, PT MSM rutin melaporkan pengelolaan limbah. “Akan tetapi jika hasil produksi dan limbahnya bersuhu 26 derajat, sebaiknya diturunkan menjadi 24 derajat sama dengan air sungai,” pungkas Gumalag. (sisco)

Sulut,GN- Guna peningkatan kinerja dari Badan Musyawarah (BANMUS) DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pimpinan dan anggota Banmus DPRD Provinsi Sulawesi Utara (SULUT) melakukan kunjungan kerja sekaligus silaturahmi dalam rangka membangun komunikasi dengan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Selasa (5/03/19) siang.

Dikatakan Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, kunjungan kerja yang dilaksanakan di Lantai III, Ruang Banggar Kantor DPRD provinsi DKI tersebut, membahas terkait peran Bamus dalam penentuan semua agenda DPRD, pelaksanaan reses serta, tunjangan perumahan, dan beberapa masalah internal DPRD.

Rombongan Sulut dipimpin langsung oleh Ketua Andrei Angouw, dan dihadiri oleh Wakil Ketua Stefanus Vreeke Runtu, Wakil Ketua Marten Manopo, Ferdinand Mewengkang, Jems Tuuk, Rita Manopo, Lucia Taroreh, dan Mursan Imban. Rombongan tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, dan juga Wakil Ketua Badan Kehormatan Syarifudin. Dalam pertemuan tersebut menghasilkan beberapa point penting antara lain :

1. Pelaksanaan peran Bamus menyesuaikan dengan ketentuan dalam UU 17 tahun 2014 tentang MD3 dan PP 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dna anggota DPRD.

2. Aktivitas pimpinan dan anggota DPRD dibahas dalam rapat banmus, yg dihadiri secara kuorum sesuai tatib dprd

3. Aktivitas Pimpinan dan Anggota diatur secara detail dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

4. Pelaksanaan Hak keuangan dan Administratif pimpinan dan anggota dituangkan dalam Perda dan dijabarkan dalam Pergub, sebagai landasan operasional.

Hadir juga dalam pertemuan tersebut pimpinan dan anggota DPRD provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah provinsi Kalimantan Selatan.(*/sisco)

Sulut,GN- Komisi IV DPRD Sulut melakukan kunjungan Ke Universitas Negeri Politeknik Manado Senin,( 4/3/19).

Dalam Kunjungan tersebut, Komisi 4 di pimpin langsung oleh Ketua Komisi Jemes Karinda bersama Sekretaris Inggrid Sondakh dan anggota Herry Tombeng, Meiva Lintang, Siska Mangindaan, Muslimah Mongilong.

Komisi IV DPRD Sulut dalam kunjungannya diterima langsung Direktur Politeknik Negeri Manado Ever Slat bersama wakil direktur.

Pertemuaan tersebut membahas beberapa hal termasuk bantuan yang di berikan kepada politekinik manado dalam dunia pendidikan serta beberapa permintaan dari para dosen dan mahasiswa seperti Fasilitas Penelitiaan dan Pendanaannya , seperti sampah dan lainnya, termasuk keluhan keluhan dimana terjadi diskriminasi CPNS oleh Penerimaan CPNS Lulusan Politeknik Manado dan Penerimaan lainnya yang di sampaikan para pengajar dan dosen serta mahasiswa.( sisco)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Sesuai jadwal Badan Musyawarah (Banmus) kembali menggelar dua agenda kegiatan Rapat Paripurna Senin,(5/11/18) diruangan sidang Paripurna.

Adapun agenda tersebut yakni Pengambilan Keputusan terhadapat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan atas peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah serta Penandatanganan Kesepakatan terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2018.

Rapat Paripurna dipimpinan Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw didampingi oleh Wakil Ketua Stevanus Vreeke Runtu,Marthen Manopo dan Wenny Lumentut dan dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dan Wakil Guberbur Sulut Drs Steven OE Kandouw.

Dalam rapat tersebut Gubernur Olly Dondokambey saat menyampaikan sambutan terkait dua agenda mengatakan diusulkannya rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas perda nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Sulawesi Utara dipahami bersama adalah bentuk kepatuhan dan tindaklanjut setelah diterbitkannya Permendagri nomor 5 tahun 2017 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah provinsi dan kabupaten kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan sekaligus pemenuhan amanat ketentuan pasal 2 Permendagri nomor 140 tahun 2017 tentang pembentukan badan pengelola perbatasan daerah.


Dengan perubahan ini diharapkan gerak dan langkah penyelenggaraan pemerintahan di bumi nyiur melambai dapat semakin optimal. ” Untuk itu pemerintah provinsi Sulawesi Utara mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap anggota DPRD Sulut atas berbagai tahapan pembahasan yang telah dilaksanakan guna Paripurnanya rancangan peraturan daerah ini,serta atas pengambilan keputusan terhadap ranperda ini,” ujar Gubernur Olly Dondokambey.


Sementara terkait dengan ditandatanganinya nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2019, Gubernur mengatakan bahwa sepatutnya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah melalui proses tahapan yang cukup panjang sehingga hari ini telah memparipurnakan dan menyepakati bersama KUA dan PPAS APBD provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2019 dimana substansi utamanya mencakup tiga bagian penting yakni kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan. (Sisco)

Sulut,GN- Bertempat di lapangan Rumah dinas bupati kepulauan Talaud, senin (22/10/ 2018), mahkamah agung RI menggelar peresmian dan operasionalisasi 85 pengadilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara di indonesia, termasuk pengadilan negeri kepulauan Talaud.

Acara Peresmian dihadiri langsung ketua Mahkamah Agung (MA) prof Dr H Muhammad Hata Ali SH MH bersama seluruh jajaran Mahkamah Agung dan Kepala Pengadilan Tinggi se Indonesia dan pengadilan negeri, pengadilan agama dan pengadilan tata usaha negara yg diresmikan. Jajaran Pemerintahan Provinsi Sulut dihadiri langsung oleh Gubenur Sulut Olly Dondokambey, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dan unsur Forkopimda Sulut.

Dalam kesempatan ini, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw mengapresiasi langkah strategis Pimpinan MA untuk meresmikan 85 institusi pengadilan se indonesia dalam rangka Mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat dan pencari keadilan, sehingga diharapkan upaya penegakan dan kepastian hukum yang berkeadilan semakin berkembang termasuk di Sulawesi Utara. AA juga memberi apresiasi atas rencana pembangunan kawasan kantor pengadilan terpadu di Manado oleh Mahkamah Agung RI, yang didukung sepenuhnya oleh Bapak Gubernur Sulut.

Rencana strategis ini kiranya semakin meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyakakat yang membutuhkan penegakkan dan kepastian hukum, serta terpenuhi akses keadilan masyarakat pencari keadilan di Manado dan Sulawesi Utara.

Acara diakhiri dengan peletakan batu pertama pembangunan kantor pengadilan negeri melonguane kelas II oleh Ketua MA, Wakil Ketua MA, Gubernur Sulut dan Bupati Kepulauan Talaud.(advetorial)

Sulut,GN- Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ke 54 tahun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut menggelar sidang paripurna istimewa Senin,(24/9/18).

Sidang Paripurna Istimewa DPRD Sulut dilaksanakan diruangan Sidang Paripurna, dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw didampingi Wakil Ketua Stevanus Vreeke Runtu,Marthen Manopo dan Wenny Lumentut.

Dalam kesempatan itu,Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw membacakan sejarah berdirinya Provinsi Sulut dan sekaligus membacakan para mantan Gubernur yang pernah menjadi orang nomor satu di bumi nyiur melambai ini.

Sementara,Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat menyampaikan sambutannya menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada pimpinan DPRD Sulut dan anggota,yang telah menyiapkan agenda sidang paripurna istimewa dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Sulut ke 54 tahun ini.

Hadir dalam sidang paripurna istimewa, Wakil Gubernur Steven Kandouw,Forkopimda,Sekprov dan SKPD,Rektor,Bupati,Wakil Bupati,Wali kota,wakil walikota,Camat dan undangan lainnya.(adv)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara ( Sulut) menggelar Rapat Paripurna Senin, (12/02/18) diruangan sidang Paripurna.

Rapat tersebut di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dan di dampingi oleh Wakil Ketua Marthen Manopo dan Wenny Lumentut serta dihadiri oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey,Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw, Forkopimda, Sekprov Sulut,Jajaran SKPD dan undangan lainnya.

Dalam pemandangan dan pendapat fraksi, ke enam fraksi di DPRD menyetujui Ranperda Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. JAMKRIDA dan Ranperda Pertambangan Mineral yang merupakan usulan eksekutif untuk dibahas dan ditindaklanjuti.
Namun demikian, saat pembacaan pendapat-pendapat fraksi, tertuang sejumlah catatan untuk dipertimbangkan.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutannya mengatakan, sangat mengapresiasi lembaga DPRD Sulut yang sudah memberikan masukkan positif untuk kedua Ranperda tersebut.
“Saya percaya apa yang sudah disampaikan tadi telah melalui kajian pemikiran yang matang dan komperhensif, yang didalamnya ada suatu kepedulian, perhatian untuk terus memacu gerak roda pemerintahan, sehingga pembangunan semakin optimal. Hal yang membanggakan juga, didalamnya terdapat kolaborasi kerja yang konsumtif, sehingga mampu melahirkan pemikiran pemikiran yang cerdas, inovatif dan komperhensif yang sangat paripurna,” ujar Gubernur Olly Dondokambey.

Lanjut Gubernur mengatakan kedua ranperda tersebut diproyeksikan mampu menjadi bagian dari landasan pijak yang akan mengantar percepatan pembangunan di Sulut.

“hadirnya Ranperda Jaminan Kredit Daerah, dipastikan bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Begitupula dengan Ranperda Pertambangan Mineral,” tukas Gubernur Olly Dondokambey.
Ditambahkan Gubernur, pembentukan Jamkrida adalah bagian dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018. Gubernur pun memastikan penempatan SDM yang tepat.
“Saya yakinkan kepada fraksi-fraksi, banyak yang bisa mengelola hal-hal seperti ini. Dan pemerintah konsentrasi betul dalam menempatkan SDM,” kata Gubernur.

Diketahui sebelumnya telah dilakukan sidang Paripurna penetapan dan penandatangan Peraturan Daerah (Perda) Taman Hutan Raya (TaHuRa) gunung Tumpa HV Worang Jumat, (02/02/18) dan Sebagai ketua pansus TAHURA gunung Tumpa HV Worang yakni Raski Mokodompit.
(ADV)

Ranperda TAHURA Ditetapkan Menjadi Perda

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw memimpin jalannya sidang paripurna DPRD Jum’at,( 02/02/18) Diruangan Sidang Paripuna. Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dalam memimpin sidang,di dampingi oleh wakil ketua Vreeke Runtu dan Marthen Manoppo.
Sidang tersebut, terkait dengan penetapan Ranperda Taman Hutan Raya (TaHuRa) HV Worang menjadi Peraturan Daerah (Perda). Sebelum penetapan Ranperda TaHuRa HV Worang terlebih dahulu mendengarkan pemandangan masing-masing Fraksi. Dalam pemandangan fraksi,semua fraksi di DPRD Sulut menyetujui Ranperda TaHuRa HV Worang menjadi Perda.
Sementara, Gubenur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey dalam sambutannya mengatakan memberikan apresiasi kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sulut serta anggota telah bekerja dan menyelesaikan tugas dan tanggungjawab menyusun Ranperda TaHuRa HV Worang menjadi Peraturan Daerah (Perda). ” Terimakasih saya sampaikan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sulut serta anggota yang telah menyelesaikan tugas pekerjaan menyusun Ranperda TaHuRa HV Worang menjadi Perda,” tukasnya.
Hadir dalam sidang paripurna DPRD Sulut, Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw,Unsur Forkopimda,Sekprov Sulut,Kepala SKPD, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama serta Undangan Lainnya.
(ADV)

Sulut,GN- Untuk menjalin silahturahmi antar sesama maka DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (22/6/17) siang, menggelar buka puasa bersama bertempat diruangan paripurna.

Hajatan ini dipandu langsung wakil ketua komisi III Hi Amir Liputo SH yang juga merupakan anggota Banggar DPRD Sulut.
Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dalam sambutannya mengatakan momen ini bertujuan untuk mengendalikan dan merevitalisasi terutama dalam hal politik, karena lembaga DPRD merupakan lembaga politik.

“Momentum seperti ini, kita mengendalikan dan merevitalisasi tujuan kita terutama dalam hal politik. Sangat dibutuhkan kegiatan seperti ini. Persaingan politik yang menyebabkan munculnya konflik dimana agama dan ras selalu dibawa-bawa,” ucap dia.
Angouw berharap kegiatan ini dapat menerapkan sifat gotong royong serta sifat saling hormat menghormati antara sesama pemeluk beragama ditengah siatuasi politik yang ada.
“Menjadi contoh kepada masyarakat bagaimana berinteraksi, gotong royong antar sesama dan juga saling menghormati antar sesama pemeluk agama,” kata Angouw.

Buka puasa bersama ini juga bertepatan dengan kegiatan safari ramadan yang digelar oleh Pengurus Hari-hari Besar Islam (PHBI) Sulut.
Ketua Umum PHBI Sulut Hi Sahrul Poli SE dalam sambutannya mengatakan kegiatan buka bersama kali ini merupakan kerinduan baginya yang dahulu pernah menjadi anggota DPRD Sulut.
“Kami memilih DPRD karena rindu dengan DPRD Sulut, Ketua DPRD, dan anggota DPRD. Karena bagaimanapun, saya juga pernah mengabdi 10 tahun di lembaga ini,” ujarnya.


Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua Stefanus Vreeke Runtu dan anggota Eddyson Masengi, Meiva Salindeho, Hi Ayub Ali, Ardiansyah Imban. Turut hadir pula Sekretaris DPRD Sulut, Bartolomeus Mononutu bersama jajaran di Sekretariat Dewan. (adv)