Raih WTP dari BPK RI, Fraksi PDI P Apresiasi Pemprov Sulut

Sulut,GN- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut).

Ini disampaikan Kepala badan pembinaan dan pengembangan hukum Achmad Anang Henardy, Selasa (02/06/2026) dalam rapat paripurna DPRD Sulut, dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Penilaian (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulut tahun anggaran 2025.

Penilaian WTP ini menjadi torehan penghargaan ke-12 berturut sejak 2014 sampai dengan 2025.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulut Rocky Wowor mengapresiasi atas prestasi Pemprov Sulut.

“Apresiasi keberhasilan Pemprov Sulut meraih WTP ke-12, ini juga kesuksesan atas kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus di tahun 2025,”ungkap Rocky Wowor kepada Jurnalis sesuai memimpin rapat fraksi.

Hasil WTP ini menurut Wowor menjadi pembuktian atas capaian kinerja disepanjang tahun 2025.

“Seperti yang disampaikan Gubernur Yulius Selvanus, Sulut mencatat sejarah sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menetapkan peraturan daerah dan jaminan sosial ketenagakerjaan,”ucap Wowor.

Kebijakan ini menuryr Wowor, menunjukkan keperpihakan pemerintah daerah yang memberi perlindungan bagi tenaga kerja dan penguatan sistem jaminan sosial bagi masyarakat.

Lanjut Wowor, juga menyampaikan apresiasi bagi Sulut berhasil meraih penghargaan terbaik I tingkat provinsi kategori penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan stanting. (*/sisco)




Silangen Pimpin Rapat Paripurna Penyerahan LHP, Pemprov Sulut Raih WTP dari BPK RI

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus A Silangen, SpB-KBD memimpin jalannya rapat Paripurna dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Selasa (02/06/2026).

Dalam.rapat paripurna tersebut, BPK RI menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI Achmad Anang Hernady mengatakan lembaga tersebut memperoleh mandat konstitusional untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

Hasil pemeriksaan kemudian menjadi dasar bagi BPK untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sesuai standar pemeriksaan dan kode etik yang berlaku.

“Berdasarkan hasil audit terhadap LKPD Tahun Anggaran 2025, BPK RI menyatakan Pemerintah Provinsi Sulut layak memperoleh opini WTP. Raihan ini menjadi yang ke-12 kalinya bagi Pemprov Sulut, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan,”katanya.

BPK RI menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulut yang berhasil mempertahankan opini WTP. Namun demikian, BPK menegaskan bahwa seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan harus segera ditindaklanjuti.

“BPK mengingatkan agar Gubernur Sulut beserta jajaran menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diserahkan,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Sulut mengapresiasi WTP ke 12 kali Pemprov Sulut, sekaligus menyampaikan selamat atas capaian yang diraih Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Turut hadir Wakil Ketua DPRD Sulut Michaela Paruntu, Royke Anter,Stella Runtuwene, Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay, Forkopimda, anggota DPRD, jajaran SKPD dan undangan. (sisco)

 




Hari Ini DPRD Sulut Gelar Paripurna Penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Sulut Tahun 2025

Sulut,GN- Berdasarkan nomor surat 800/Set.DPRD/266/2026 perihal undangan yang di tandatangani oleh sekretaris DPRD Sulut Wiliam Niklas Silangen, S.Sos, M.Si terkait pelaksanaan rapat paripurna DPRD Sulut, Selasa 02 Juni 2026.

Rapat paripurna ini dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025.

Agenda rapat direncanakan akan di mulai pada pukul 10.00 wita sampai selesai. Untuk pelaksanaan rapat paripurna akan di gelar di ruangan sidang paripurna DPRD Sulut.

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, BPK RI, Pimpinan dan anggota DPRD Sulut, Forkopimda,jajaran SKPD serta undangan akan menghadiri agenda rapat paripurna. (sisco)




Sekretaris DPRD Sulut Hadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila

Sulut,GN- Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Wiliam Niklas Silangen, S.Sos, M.Si menghadiri upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026.

Upacara bendera, Senin (01/06/2026) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulut, sebagai bentuk penghormatan terhadap Nilai-nilai dasar Ideologi Bangsa Indonesia.

Kegiatan upacara tersebut digelar di Halaman Kantor Gubernur, Jalan 17 Agustus, Manado, dengan mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia”.

Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE selaku Inspektur Upacara, dan dihadiri unsur Forkopimda Sulut, serta Pejabat teras eselon II di Jajaran Pemprov Sulut.

Kehadiran Sekwan Silangen dalam kegiatan upacara ini sebagai wujud kebersamaan dalam memperingati momentum bersejarah hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Dan juga menjadi bentuk komitmen dalam mendukung penguatan nilai-nilai kebangsaan, persatuan, serta semangat gotong-royong.(*/sisco)




Ketua DPRD Hadiri Rakerda Gerindra Sulut Tahun 2026

Sulut,GN- Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dr Fransiscus Andi Silangen, SpB-KBD menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Gerindra Sulut 2026, Sabtu (23/5/2026) di laksanakan di Ballroom Four Points by Sheraton Manado.

Kehadiran Ketua DPRD Sulut Andi Silangen ini, dimaknai sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor antara lembaga legislatif dan partai politik dalam mendorong percepatan pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan publik.

Unggahan melalui akun Facebook-nya, Andi Silangen menyatakan kehadirannya merupakan bentuk tanggung jawab untuk membangun sinergi demi kepentingan masyarakat Sulawesi Utara. “Selaku Ketua DPRD Provinsi Sulut, saya menghadiri undangan Rapat Kerja Daerah Partai Gerindra Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026 di Four Points Hotel Manado,” tulis Silangen.

Hadir sejumlah tokoh penting dalam kegiatan Rakerda Gerindra Sulut, yakni  Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta Ketua DPD Gerindra Sulut yang juga Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE. Dengan kehadiran pimpinan pusat dan daerah ini tentunya menambah bobot politik acara dan membuka peluang dialog kebijakan yang lebih terkoordinasi.

Selama acara pembukaan, Andi Silangen tampak berinteraksi intens dengan peserta termasuk Gubernur Yulius Selvanus dan tokoh politik lainnya. Momen keakraban terlihat dalam sesi foto dan ramah tamah di sela-sela kegiatan, menggambarkan suasana forum yang kondusif untuk pertukaran gagasan.

Pengamat politik lokal menilai pertemuan semacam ini penting untuk menyelaraskan program kerja legislatif dengan visi partai yang berpengaruh di daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun, sejumlah elemen masyarakat mengingatkan agar sinergi tersebut tetap menjaga independensi fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Panitia penyelenggara menyampaikan Rakerda berfokus pada penyusunan strategi pemenangan, konsolidasi kader, serta penyusunan rekomendasi kebijakan daerah yang akan dijadikan rujukan untuk program kerja partai ke depan. (*/sisco)




Komisi I DPRD Sulut Gelar RDP Dengan Dinas PMD, Evaluasi Capaian Triwulan I Tahun 2026

Manado-Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulut, Selasa (19/5/2026) dalam rangka evaluasi terhadap capaian program kegiatan tahun 2026.

Bertempat di Ruang Rapat Komisi I, Kantor DPRD Sulut, Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan ini menanyakan ke Dinas PMD Sulut seputar capaian kinerja dan sekaligus evaluasi program di triwulan pertama tahun 2026.

Ketua Komisi I Braien Waworuntu, memimpin jalannya RDP dan didampingi anggota komisi Muliadi Paputungan, Eugenie Mantiri, Henry Walukow, Hillary Tuwo dan Royke Anter. Sedangkan dari Dinas PMD dihadiri langsung oleh Plt Kepala Dinas Novita Lumintang.

Sejumlah permasalahan yang ada di Dinas PMD terangkat dalam RDP tersebut, salah satunya terkait capaian kinerja yang hanya 16 persen yang mestinya sudah harus di atas angka 30-40 persen.

Komisi I DPRD Sulut Pertanyakan Program Di Dinas PMD Terkait Fasilitas Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.

Selain itu, dalam RDP tersebut, komisi I juga mempertanyakan tentang kejelasan dari pelaksanaan Kopdes Merah Putih dan Bumdes, terkait fungsi dan regulasinya seperti apa nantinya, jangan sampai tumpang tindih dalam penerapannya, yang nantinya berdampak pada masyarakat luas. (sisco)

 




Legislator DPRD Muliadi Paputungan Soroti Dinas PMD Sulut

Sulut,GN- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD bersama Dinas PMD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa 19 Mei 2026 berjalan alot.

Sejumlah pertanyaan yang kritis dilontarkan anggota DPRD Sulut Komisi I membidangi Pemerintahan dan Hukum. Hal itu terpantau awak media Gemparnews.com saat RDP berlangsung.

Anggota komisi I DPRD, Mulyadi Paputungan pun menyoroti secara serius terkait pencapaian program dinas PMD Sulut yang di hadiri Kepala Dinas Novita Lumintang.

Muliadi menekankan perlu adanya sistem koordinasi yang baik, sebagaimana program pemerintah pusat terkait makan bergizi gratis, koperasi merah putih, yang berstatus badan hukum. “Itu tolong di perhatikan lahan agar supaya tidak terjadi simpang siur di tengah masyarakat,” ujar Paputungan.

Mulyadi berharap segala kekurangan kiranya ada perbaikan. Dimana program Nasional tersebut sampai pada tingkat Desa/Kelurahan. “Jadi terkait pengelolaan itu harus ada transparansi agar kami legislatif tidak lagi menemui kejanggalan di lapangan,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kadis PMD Provinsi Sulawesi Utara Novita Lumintang menginformasikan bahwa pengelolaan lahan itu ada satgasnya. Perlu di informasikan juga kata Novita, bahwa untuk bulan April 2026, di 15 Kabupaten/Kota terdapat aset Desa sudah dalam tahapan pembangunan sebanyak 962 Koperasi Merah Putih. Bolmong yang terdata ada 60 dari 260, Bolsel 81 , Boltim 30 dari 81 Bolmut 79 dari 107. Sangihe 89 dari 107, Sitaro 30 dari 90, Talaud 103 dari 153, Minahasa 129 dari 270, Minsel, 103 dari 177, Minahasa Tenggara 64 dari 164, Minut 43 dari 153, Bitung 46 dari 69, Kotamobagu 29 dari 33, kota Manado 48 dari 57, Kota Tomohon, 27 dari 44 saat ini masih dalam tahapan pembangunan Koperasi Merah Putih, beber Kadis PMD Provinsi Sulawesi Utara.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) dipimpin oleh ketua komisi 1 Brayen Waworuntu di dampingi Sekretaris  Rhesa Waworuntu, wakil ketua Julitje Margareta Maringka, koordinator komisi I Royke Anter, Anggota Komisi I Hendri Walukow, Mulyadi Paputungan, Hillary Tuwo. (sisco)




Komisi IV DPRD Sulut Gelar RDP Terkait Upah Buruh

Sulut,GN- Rapat Dengan Pendapat (RDP) DPRD Sulawesi Utara menghadirkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut, KSBSI, para tenaga kerja, manajemen PT HTR, PT BMI, dan RSUP Kandou Manado, Senin (18/05/2026).

Rapat dipimpin anggota DPRD Lois Schram SH MH dari Fraksi Gerindra, bersama Cindy Wurangian dari Fraksi Golkar, Prof Paula Runtuwene dari Nasdem, dan Vionita Kuerah Golkar dan Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter.

Ketua KSBSI Sulut Jack Andalangi menyampaikan bahwa DPRD dapat menjadi jembatan penyelesaian persoalan masyarakat. Ia menyebut ada 15 orang pekerja eks cleaning service RS Kandouw yang dialihkan melalui sistem outsourcing. Persoalan muncul saat mereka bekerja di PT HTR dan PT BMI periode 2020 hingga 2025.

Menurut Andalangi, terdapat indikasi upah yang dibayarkan dua perusahaan berada di bawah Upah Minimum Provinsi. Selain itu ada selisih upah, pemotongan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang tidak disetor, serta lembur yang tidak dibayar sesuai ketentuan. Pemotongan BPJS disebut dibebankan sepenuhnya kepada pekerja, sementara porsi pengusaha tidak disetorkan.

“Kami berharap ada musyawarah untuk menyelesaikan persoalan ini. DPRD sebagai fungsi mediasi bisa mencegah persoalan berlarut. Jika tercapai kesepakatan, laporan di Polda bisa ditarik,” kata Jack.

Sementara pihak PT HTR membantah adanya pemaksaan. Pihal perusahaan menyebut pemotongan dan sistem kerja merupakan hasil kesepakatan bersama yang dikonsultasikan ke Disnakertrans. Perusahaan mengklaim ada surat persetujuan dari pekerja. Sementara terkait lembur, perusahaan mengatakan tidak dibayar tetapi diganti dengan jadwal libur. Kenaikan upah tidak dilakukan karena kontrak dengan RSUP Kandou tidak memungkinkan.

Dialin pihak, manajer PT BMI Rafika Hasan menjelaskan kontrak 2025 dari perusahaan memberikan dua pilihan, melanjutkan atau mengurangi personel. Dari 140 personel, anggaran hanya cukup untuk 120 orang, namun perusahaan tetap mempertahankan semuanya. Hal ini, katanya, tidak dicantumkan dalam kontrak.

Terkait persoalan ini, Plt Kepala Disnakertrans Sulut Noldy Salindeho menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran UMP.

“Kalau kesepakatan itu diberikan kepada kami, akan kami minta pihak pihak terkait untuk meninjau kembali. Aturan yang ada wajib diikuti, baik melalui Disnaker Manado maupun provinsi,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, DPRD Sulut mendorong agar persoalan diselesaikan melalui musyawarah agar tidak berlarut dan merugikan pekerja. Mediasi yang dilakukan diharapkan menghasilkan solusi yang adil bagi pekerja, perusahaan, dan pihak rumah sakit. (sisco)




Ibadah Rutin DPRD Sulut, Royke Anter: Firman Tuhan Sebagai Pengingat Kehidupan Kita

Sulut,GN– Ibadah rutin keluarga besar jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Senin (18/5/2026) dilaksanakan diruangan paripurna.

Pujian dan penyembahan dalam ibadah keluarga besar DPRD Sulut tersebut dipimpin langsung oleh bagian Sekretariat Dewan (Setwan), sementara untuk pelayanan Firman Tuhan disampaikan oleh Pdt Melki Tamaka Mth.

Ibadah rutin dihadiri anggota Dewan, staf bagian sekretariat Dewan, ASN dan para jurnalis liputan DPRD Sulut.

Hamba Tuhan Pdt Melki Tamaka mengambil ayat pembacaan Firman Tuhan di Kisah Para Rasul 1:6-11, judul ayat Firman Tuhan, ‘Yesus Terangkat Ke Sorga’.

Dia menegaskan ayat pembacaan dari firman Tuhan ini, Yesus mau mengatakan kepada murid muridnya bahwa jangan sibuk tentang bertanya kapan Yesus datang lagi tetapi lakukan tugas sebagai murid. Demikian halnya  dalam hidup kita jangan fokus bertanya kapan Tuhan datang tetapi fokuslah pada tugas tanggung jawab lewat bagian kita tetapi Tuhan yang memperlengkapi kita dengan roh kudus sehingga kita mampu dan sanggup melakukan setiap perkara sehingga pun kita menjadi saksi Kristus.

“Ayat firman Tuhan ini mengingatkan pada kita hari ini, agar dalam hidup kita jangan hanya fokus bertanya kapan Tuhan datang tetapi fokuslah pada tugas dan tanggung jawab lewat bagian kita,dengan keberadaan  mari kita menjadi saksi Kristus” katanya.

Ditambahkannya, bahwa kita tidak luput dalam berbagai persoalan khususnya sebagai anggota DPRD dalam pekerjaan dan tanggung jawab  tetapi firman Tuhan adalah kompas moral.

“Yesus terangkat ke Sorga sebagai anak manusia tetapi Yesus di beri tempat di sebelah kanan yaitu tempat yang penuh kuasa. Kita bukan hanya menang tetapi kita adalah lebih dari pemenang. Sekali menang bersama Yesus kita akan selamanya menang,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil ketua DPRD Sulut Royke Anter menyampaikan dalam mengawali agenda kerja  yang padat, tidak mengurangi semangat iman para anggota DPRD Provinsi Sulut, para ASN hingga jurnalis yang sehari-hari meliput untuk untuk melaksanakan ibadah awal pekan seperti pada hari ini.

Anter menyampaikan syukur dan terima kasih kepada hamba Tuhan Pdt Melky Tamaka atas layanan firman Tuhan yang telah memotivasi untuk senantiasa fokus terhadap menjadi berkat dan pelaku firman Tuhan dalam kehidupan pribadi masing-masing

”  Firman Tuhan adalah sebagai pengingat atau alarm dalam hidup kita sehingga kita dapat melakukan tugas kerja dan tanggung jawab di DPRD sesuai apa yg tertulis dalam firman. Firman itu sebagai pengingat bila kita melakukan kesalahan maka harus di perbaiki,” tutupnya. (sisco/*)

 




Sekwan Niklas Silangen Wakili Gubernur Sulut, Hadiri Pembukaan Turnamen Minsel Bermazmur 2026

Sulut,GN— Plt Sekretaris DPRD (Sekwan) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Wiliam Niklas Silangen S.Sos, M.Si, mewakili Gubernur Sulut Yulius Selvanus menghadiri acara pembukaan Open Turnamen Baca Kitab Mazmur, “Minahasa Bermazmur 2026”.

Secara resmi Sekwan Silangen membuka kegiatan religius yang diselenggarakan oleh Jemaat GMIM Bait’el Ritey, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Jumat (15/5/2026).

Sekwan Silangen membacakan sambutan tertulis dari Gubernur Sulut Yulius Selvanus mengatakan, sebagai wujud dukungan penuh pemerintah terhadap pembinaan kerohanian masyarakat.

Untuk diketahui acara tersebut bertujuan untuk menjadi wadah kesaksian iman bagi para pegiat baca mazmur GMIM, sekaligus sebagai ajang persiapan HAPSA P/KB dan W/KI GMIM 2026.

Turut hadir dalam acara tersebut para Tokoh Masyarakat, dan Pegiat seni gerejawi dari berbagai wilayah pelayanan.

Kegiatan ini disambut antusias oleh ratusan peserta yang dibagi dalam berbagai kategori pelayanan jemaat, termasuk Pria/Kaum Bapa (P/KB), dan Wanita/Kaum Ibu (W/KI), dengan pembagian kelas unggulan (Seri A1) dan Pemula (Seri B).

Sekwan Silangen secara simbolis mengalungkan ID Card kepada salah satu peserta perwakilan kontingen sebagai tanda dimulainya kompetisi, dan disambut dengan tepuk tangan meriah dari peserta yang hadir. (sisco/*)