Prioritaskan Pengembangan Ekonomi Kreatif, BSGo Siapkan Generasi Muda Potensial

Andrei Angouw: DPRD Suport Langkah BSGo Dan Eksekutif Kembangkan Potensi Ekonomi Kreatif

Sulut,GN- Momentum pelaksanaan AIS 2019 di Sulut bakal melahirkan generasi muda potensial diberbagai sektor terlebih pengembangan ekonomi kreatif.
Direktur utama BSGo, Jeffry Dendeng mengatakan pihaknya saat ini sementara berupaya menciptakan generasi muda yang potensial.
“Saat ini BSGo sedang mengawal 30 orang yang telah selesai ikut boothcamp dengan berbagai kreatifitas yang dimilikinya. Kami akan terus bersama-sama dengan mereka dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif. Setelah berbagai pelatihan yang diikuti mereka, nantinya akan terus disupport total oleh BSGo,”jelas Dendeng.

Dirinya juga mengaku saat ini pihak BSGo sedang menyiapkan lokasi untuk pengembangan starup-starup baru.
“Nanti akan disiapkan tempat untuk para generasi muda mengembangkan bakatnya. Kami akan fasilitasi semuanya agar kedepan ada aplikasi yang berhubungan dengan Perbankan dan cocok untuk diterapkan BSGo kami akan membelinya. Siapa tahu kedepan lahir star up-star up baru dari dari Sulut dan tentu saja BSGo akan terus dampingi dan mensupport. Itu semua demi pengembangan ekonomi kreatif,”tandas Dendeng.
Menurutnya, pihak pemerintah pusat juga sudah melirik ekonomi kreatif baru yang merupakan potensi dari Sulut.
“Kami sudah bertemu dengan beberapa deputi di badan ekonomi kreatif dan mereka melirik paduan suara. Ternyata menurut mereka paduan suara yang ada di Sulut telah merakyat dan apabila dikelola dengan profesional hal itu adalah potensi ekonomi kreatif yang berasal dari Sulut. Hal ini juga akan disupport BSGo,”pungkasnya.

Sementara itu, DPRD Sulut telah berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya pengembangan ekonomi kreatif ini.
“Tentu saja dengan pelaksanaan AIS 2019 diSulut akan menjadi momentum kebangkitan para kaum muda milenial yang kreatif. DPRD akan support total berbagai upaya yang dilakukan BSGo maupun pihak eksekutif,”tegas Ketua DPRD, Andrei Angouw.(**)




Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw Hadiri Pembukaan AIS Startup And Business Summit 2019

Sulut,GN – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membuka Archipelagic and Island States (AIS) Startup and Business Summit 2019 yang dilaksanakan dikawasan Megamas Manado Sulawesi Utara, Kamis (31/10/19) pagi sekitar pukul 10.30 Wita.

Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw Hadiri Pembukaan AIS Forum 2019 Di Kawasan megamas

Menteri dalam sambutannya mengatakan bahwa AIS Startup dan Business Summit 2019 ini merupakan bagian kerja sama enam negara kepulauan dan 41 negara-negara pulau yang dimulai sejak tahun lalu.
Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw Dan Sekprov Sulut Bersama Undangan Lainnya

“Tujuannya adalah untuk saling mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama di antara negara-negara AIS Forum,” ujar Luhut.
Menteri Luhut Binsar Panjaitan Dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey Saat Pembukaan AIS Forum 2019

Menteri pada kesempatan itu, mengajak anak muda dan dunia pendidikan Sulawesi Utara untuk melakukan studi dan kajian yang mendalam soal meteorologi.

“Saya mohon juga, Pak Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Ketua DPRD Andrei Angouw agar mendorong ekonomi kreatif di sini. Karena ini menjadi penting, karena Manado menjadi tujuan turis. Belum lagi Manado adalah salah satu dari enam hub di Indonesia, dan ke depan juga pembangunan pesawat terbang,” tambah Luhut

Menteri Luhut Binsar Panjaitan Saat Memberikan Sambutannya Sekaligus Membuka AIS Forum 2019

Sementara itu, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw saat menanggapi hal tersebut, mengatakan siap memberi dukungan penuh mendongkrak ekonomi kreatif warga Sulut.

“Mengingat ekonomi kreatif merupakan hasil karya dari manusia-manusia yang kreatif, mereka akan semakin maju dalam membuat sajian produk ke masyarakat terlebih mereka mendapat fasilitas untuk mewujudkan hal itu,” kata Angouw disela-sela kegiatan tersebut.

Angouw Menyampaikan bahwa ekonomi kreatif ini akan menciptakan lapangan pekerjaan dengan banyaknya orang mengemukakan gagasannya akan menciptakan banyak lapangan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran.

“Selain itu akan mengurangi tindakan Kriminal walaupun dampaknya tidak secara langsung, namun dengan berkurangnya jumlah pengangguran akan mengurangi juga angka tindakan kriminalitas yang mungkin terjadi,” Tutur Angouw.

Lanjut Angouw mengatakan Sulut akan mampu mengikuti perkembangan era teknologi yang ada,sehingga akan menciptakan masyarakat Kreatif.

“Persaingan dalam bisnis yang akan membuat bisnis itu sendiri jadi lebih menarik untuk ikut serta didalamnya. Sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan mempercepat pembangunan,” tegasnya.

Dia juga memberi apresiasi dengan adanya kegiatan AIS tersebut dapat menjadi wadah promosi bagi daerah.

“Sangat bagus sebagai sarana promosi pariwisata Sulut, dan semoga acara acara seperti ini lebih sering dilaksanakan di Sulut,”pungkasnya. (adv)




Salindeho Minta Dishub Atur Route Kapal Komersial Sangihe-Talaud

Watania: Dishub Hanya Bisa Memfasilitasi Ijin Route ke Kemenhub

Sulut,GN- Guna memaksimalkan konektivitas kapal komersial(Penumpang) ke wilayah Kepulauan Nusa Utara (Sangihe,Talaud dan Sitaro) agar dapat terlayani dengan baik perlu diatur kembali route kapal komersial tersebut. Seperti route kapal dari pelabuhan Tahuna Sangihe menuju ke Kepulauan Talaud begitu juga sebaliknya, disinyalir jarang dilintasi oleh kapal komersial.

Anggota DPRD Sulut Winsulangi Salindeho (Foto: gemparnews)

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Sulut Winsulangi Salindeho angkat bicara. Kepada awak media ini, Salindeho menegaskan Dinas Perhubungan (Dishub) kembali mengatur jalur atau route kapal ke Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud ataupun sebaliknya. ” Karena jarang kapal dari pelabuhan Tahuna Sangihe menuju ke Kabupaten Kepulauan Talaud,sehingga kami meminta kepada Dinas Perhubungan untuk mengatur kembali route kapal. Bayangkan jika masyarakat atau penumpang dari Tahuna menuju Talaud harus naik kapal ke manado kemudian naik kapal lagi menuju ke Talaud atau sebaliknya dari Talaud menuju ke Tahuna,harus Naik kapal ke manado kemudian kebali naik kapal ke Tahuna Sangihe. Betapa mahal ticket yang harus disiapkan oleh masyarakat (penumpang red),” tegas mantan Bupati Sangihe ini.
Dia berharap agar Dishub memperhatikan Hal ini. ” Ini perlu diperhatikan untuk kelancaran perekonomian dan kepentingan masyarakat Kepulauan di tiga Kabupaten,” ungkapnya.
Sementara,Kepala Dinas Perhubungan Sulut DR Linda Watania,MSi saat di hubungi menjelaskan bahwa untuk mengeluarkan izin route kapal komersial adalah wewenang dari Kementerian Perhubungan. ” Dinas tidak punya wewenang untuk mengatur izin route kapal komersial,itu wewenang dari Kementerian Perhubungan. Kami hanya bisa Memfasilitasi ke Kemenhub pengurusan izin, jika ada pengusaha kapal yang mau melintasi route tersebut,” jelas watania.
Kalau untuk kapal perintis,Watania mengatakan bahwa sudah ada kapal bantuan dari Kementerian Perhubungan,yang melintasi wilayah Kepulauan. ” Misalkan kapal sabuk Nusantara bantuan kapal dari Kementerian Perhubungan yang sudah melayani route wilayah Kepulauan,” ungkapnya.(Sisco)




Indonesia Itu Indah Dalam Satu Bingkai NKRI

Sulut,GN- Hari Sumpah Pemuda yang jatuh setiap tanggal 28 Oktober,merupakan Hari yang sangat bersejarah bagi Pemuda di negara kesatuan Indonesia. Sejarah mencatat,bagaimana Pemuda Indonesia pada waktu dulu bersatu tanpa memandang suku, Ras dan Agama,sehingga dalam Satu Bingkai Indonesia.

Bertolak dari itu, ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dalam suasana memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-91 tahun angkat bicara. Angouw berujar bahwa berkaca dari sejarah para Pemuda ingin bersatu. “Harusnya kita berkaca dari sejarah para pemuda yang ingin negara kita ini menjadi satu. Jika sekarang ada yang berkoar untuk membuat perpecahan bangsa, maka harusnya malu, karena justru pemuda-pemudi dulu ingin kita satu tidak menunjukan kedaerahannya,” ujarnya Senin (28/10/19).

Sebab itu, Dia meminta para pemuda saat ini, apapun agama,suku atau ras, agar tidak lagi memikirkan perbedaan namun bagaimana menjaga dalam satu bingkai NKRI.

” Untuk itu saya ajak, kepada para pemuda, kita contoh 91 tahun lalu, bagaimana para pemuda mengikrarkan Sumpah Pemuda yakni berbangsa, bertanah air dan berbahasa satu,” tutupnya. (Sisco)




MJP Gelar Kopdar Dan Laporan Kerja

Sulut,GN- Untuk menampung aspirasi masyarakat, legislator DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan (MJP),menggelar Kopi Darat (Kopdar) terkait hasil serapan aspirasi mengenai permasalahan pendidikan yang ada di Sulut, Selasa,(22/10/19) diruangan komisi satu.

Hadir sejumlah guru besar, praktisi pendidikan serta aktivis ini Melky Pangemanan membeberkan hasil kerjanya selang bulan September pasca dilantik dalam Pertemuan Kopkar.

“Sejak dilantik 9 September 2019 saya memiliki komitmen untuk masuk kantor setiap hari. Padahal tidak ada keharusan bagi anggota DPRD untuk hadir langsung di kantor. Dan saya membuka ruang untuk penyampaian aspirasi di ruangan saya dari pukul 09.00 sampai 11.00,” ujar MJP.

Lanjut MJP dari hasil serapan aspirasi,paling bayak adalah masalah pendidikan. “Mulai dari masih adanya pungli yang terjadi di sekolah, diskriminasi bagi penyandang disabilitas di tingkat sekolah hingga kualitas pendidikan Sulut yang masih di bawah standar. Maka dari itu, saat ini dihadirkan sejumlah praktisi dan ahli dalam memberikan masukan kepada saya sebagai wakil rakyat dan bisa menjadi pedoman dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Sulut,” ujarnya.

Dengan terobosan Dan inovasi tersebut, legislator PSI tersebut mendapat apresiasi yang positif dari salah satu akademisi Sulut yakni, Roy Gosal. Sehingga dari 45 anggota DPRD jika dinilai, MJP mendapat nilai A.

“Saya menilai Pak Melky mendapat nilai A karena hanya Melky yang mempunyai laporan kinerja,” ujar Gosal.

Sementara,salah satu peserta dalam Pertemuan yang digagas oleh legislator Sulut ini mengungkapkan perlunya Pemerintah memperhatikan kesenjangan Pembangunan gedung Pendidikan SLB negeri di Sulut. ” Di Gorontalo Provinsi yang baru disetiap Kabupaten didirikan sekolah SLB, namun bagi Kita di Sulut sekolah SLB tidak merata,misalkan di daerah Sitaro dan Sangihe belum ada SLB negeri,” kata Alan sapaan akrabnya.
Dia berharap, Pemerintah memperhatikan kebutuhan anak authis termasuk gedung dan Pendidikan sekolah. ” Kita jangan dinomor duakan, saya tidak bicara sombong, saya sudah beberapa kali mengaharumkan nama Sulawesi Utara,” tutupnya. (sisco)




Bentuk Tanggungjawab, MJP Buka Diskusi

Sulut,GN- Terobasan dilakukan oleh Legislator Sulut dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Melky Jakhin Pangemanan (MJP) guna pertanggungjawabannya kepada publik selaku representasi dari rakyat.

Langkah inovatif tersebut berupa laporkan kinerja selama kurang lebih satu bulan sejak dirinya dilantik menjadi anggota DPRD.

“Sejauh ini pertanggungjawaban kami sebagai anggota dewan hanya kepada Parpol pengusung, belum pernah ada yang melaporkan kinerja kepada masyarakat. Makanya saya akan laporkan kepada masyarakat apa yang saya telah kerjakan sejak dilantik. Misalnya soal berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dan hasil kerja di komisi IV,”jelas MJP, Senin (21/10/19).

Dikatakan MJP, untuk laporan kinerja ini akan dilaksanakan diskusi terkait masalah pendidikan dengan menghadirkan berbagai tokoh pendidikan dan akademisi serta jurnalis.

“Nanti esok (Hari selasa) akan diskusi ringan, cari permasalahan dan jalan keluar terbaik soal pendidikan. Nanti kedepan ambil tema lain lagi,”sambungnya.

“Itu bagian dari transparansi. Saya dikantor dari jam 9 pagi menerima aspirasi masyarakat kemudian melakukan kegiatan komisi IV. Intinya disini kami tidak mau dicap makan gaji buta, apalagi gaji yang kami peroleh berasal dari masyarakat,”pungkasnya.(*/Sisco)




Polres Manado Dan Sekretariat DPRD Sulut Bahas SOP Pengamanan

Sulut,GN – Tak ingin kecolongan, Pihak Polres Manado bersama sekretariat DPRD Sulut membahas Standar Operasiobal Prosedur (SOP) keamanan di dewan.

Sekertaris DPRD Sulut, Bartolomeus Mononutu menjelaskan, SOP keamanan akan segera diberlakukan sesuai dengan standar yang diatur oleh pihak Polres Manado.

“SOP ini akan berlaku dalam kegiatan harian anggota DPRD Sulut maupun agenda resmi seperti rapat paripurna dan pembahasan komisi,” kata Mononutu.

SOP keamanan ini, menurut Mononutu sebisa mungkin tidak akan mengganggu kenyamanan warga yang ke dewan.

“Untuk aktivitas harian nanti, kita akan menambahkan beberapa personil dari pihak Polres kesini, meningat besarnya kantor DPRD Sulut sehingga dibutuhkan ekstra tenaga untuk pengamanan,” tandasnya. (Sisco/*)




Provinsi Nusa Utara Kembali Digaungkan

Sulut,GN- Salah satu tokoh Nusa Utara yang juga Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Winsulangi Salindeho menjelaskan, alasan utama pemekaran Provinsi Nusa Utara adalah persoalan keamanan dan integritas masyarakat di wilayah tersebut.

Anggota DPRD Sulut Winsulangi Salindeho (Foto: gemparnews)

“Nusa Utara di Sulawesi Utara adalah daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina. Jaraknya sangat dekat dengan 3 daerah kepulauan ini. Berdasarkan hal ini, keamanan dan juga integritas masyarakat harus dijaga. Dan saya rasa, pemekaran akan bisa efektif untuk itu,” kata Salindeho, Rabu (16/10/19).

Walaupun mengakui jika syarat untuk pemekaran provinsi belum terpenuhi karena Nusa Utara hanya ada 3 Kabupaten yakni Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sangihe dan Kepulauan Talaud, namun Politisi Partai Golkar ini mengatakan, harus ada perlakuan khusus untuk daerah di perbatasan tersebut.
“Memang jika mengacu pada syarat administrasi pembentukan daerah otonom, memang belum terpenuhi. Namun, jika melihat urgensi untuk keamanan dan kepentingan masyarakat yang ada di wilayah perbatasan diharapkan ada perlakuan khusus, agar pembentukan Provinsi Nusa Utara dapat direalisasikan,” tutur Salindeho.

Mantan birokrat handal di Provinsi Sulawesi Utara ini menjelaskan, pemekaran dua Kabupaten dan Kota baru untuk memenuhi syarat pembentukan Provinsi, memang akan menambah anggaran. Namun, untuk wilayah perbatasan menurutnya, sangatlah layak karena banyak faktor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.

“Intinya, jika Papua bisa, maka Nusa Utara yang merupakan wilayah perbatasan juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama karena memang sangat layak, dimana muaranya adalah agar pengelolaan wilayah perbatasan lebih fokus, terutama dalam menjaga keutuhan NKRI,” tutupnya. (*/Sisco)




Serap Aspirasi Masyarakat, Fraksi NasDem Buka Dan Tetapkan Jadwal FGD

Sulut,GN-Untuk menjangkau serta menyerap setiap aspirasi masyarakat, Fraksi NasDem tetapkan jadwal Fokus Group Discussion (FGD) dua kali dalam sebulan. Kegiatan FGD perdana Fraksi NasDem akan dilaksanakan senin pekan depan bertempat diruangan fraksi NasDem kantor DPRD Sulut.
Ini disampaikan oleh sekretaris DPW partai NasDem Dr Viktor Mailangkay kepada sejumlah awak media saat konfrensi pers di ruangan Fraksi NasDem Senin,(14/10/19).

Dikatakannya, tema yang diangkat Pada FGD adalah “Optimalisasi Peran Fraksi NasDem Dalam Memperjuangkan APBD Sulut Tahun 2020 Yang Berpihak Pada Rakyat Banyak”.
Lebih jauh dikatakannya,Pada setiap FGD topiknya Berbeda. ” Jadi, pada setiap FGD topiknya Berbeda. Juga disiapkan website akan Kita publish hasil dari FGD kepada masyarakat untuk mereka memberikan masukan-masukan dan dari situ Kita akan compiler dan streamline,” ucapnya.
Selain itu,Mailangkay menjelaskan dari Hasil FGD akan menjadi masukan utama untuk Fraksi NasDem. “Dalam bersikap berbagai rancangan peraturan daerah,baik ditingkat Pemandangan umum,pendapat akhir maupun terhadap berbagai kebijakan-kebijakan,” pungkasnya.

Konfrensi pers ini di pandu langsung oleh Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulut Nick Adhicipta Lomban dan didampingi 11 Tim staf ahli Fraksi NasDem. (Sisco)




Muatan Overload, Supit Tegaskan Dua Lokasi Jembatan Timbang Kembali Di Buka

Sulut,GN- Anggota komisi III DPRD Sulut Toni Supit menseriusi Terkait dengan tidak beroperasinya jembatan timbang yang ada di 2 lokasi berbeda yakni di Pineleng dan Bitung yang disebabkan karena jalannya yang rusak.

Dikatakannya, dengan ditutupnya jembatan timbang justru sangat membahayakan transportasi.

“Inilah yang akhirnya terjadi muatan-muatan overload. Ini sangat membahayakan terhadap operator truk, karena truk sulit untuk dikendalikan, serta membahayakan transportasi lainnya,” tukas Mantan Bupati Sitaro, rabu (9/10/19).

Kepada Dinas Perhubungan Sulut,Supit menegaskan agar kedua Jembatan timbang tersebut harus dan wajib segera beroperasi.

“Ini harus diprioritaskan. Jadi saya minta Jembatan timbang di Pineleng dan Bitung harus segera di operasionalkan kembali,” tegasnya. (Sisco)