Fabian Kaloh : Secara Politis Mensuport KPU Dan Bawaslu

Sulut,GN- Dalam mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulawesi Utara (Sulut) bahkan mendorong kebutuhan-kebutuhan penyelenggara Pilkada,maka secara politis akan menauport KPU dan Bawaslu.

Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi I DPRD Sulut Fabian Kaloh,usai mendengarkan pemaparan dari KPU dan Bawaslu, ketika rapat dengar pendapat Komisi I dengan mitra kerja KPU dan Bawaslu Sulut,Selasa (28/01/2020) diruangan rapat komisi I. “Secara politis kami akan mensuport itu, lewat komunikasi untuk mendorong kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan,” ucap Kaloh.
Selain itu, kaloh menyebutkan bahwa komisi I akan berupaya membantu pada perubahan anggaran. ” Mudah-mudahan cukup sampai pada waktunya. Kami akan membantu,karena ada perubahan anggaran.Rencana kita perubahan anggaran APBD sebelum bulan september,karena juga memperhatikan pilkada itu. Mungkin paling lambat Juni atau Juli,” sebutnya.
Sementara itu,Ketua Komisi I Vonny Paat mengapresiasi penjelasan penyelenggara Pilkada KPU dan Bawaslu. Dikatakannya, penjelasan KPU dan Bawaslu sudah dipahami. ” Terimakasih kepada Penyelenggara Pilkada,kami berharap ada komunikasi yang baik antara komisi I dan Bawaslu maupun KPU Sulut selaku mitra kerja. Juga kami berharap ada informasi yang ingin kami tanyakan kepada KPU dan Bawaslu Sulut untuk membuka komunikasi supaya terjalin kemitraan yang baik,” tutupnya.
Penulis: sisco




Merebak Kasus Virus Corona, GMBI Sulut Sambangi Komisi IV

Sulut,GN- Ormas GMBI Sulut menyambangi kantor DPRD Sulut. GMBI saat saat di kantor DPRD Sulut di sambut oleh anggota Komisi IV.
Maksud kedatangan ormas GMBI Sulut ke kantor Dewan Provinsi, meminta agar DPRD dapat bersikap terkait penyebaran virus Korona yang saat ini terdeteksi sudah masuk ke Indonesia khususnya di Sulut.

“Informasi penyebaran virus Korona adalah masalah serius yang harus disikapi, Karena virus ini mematikan dan sudah membuat masyarakat menjadi resah,” kata Ketua GMBI Sulut, Boward Marius saat menggelar dialog bersama Anggota DPRD Sulut.

Menanggapi hal tersebut,anggota Komisi IV DPRD Sulut Dr Richard Sualang mengatakan, pemerintah telah melakukan upaya penangan, termasuk deteksi dini semua penumpang yang sementara dilakukan lewat bandara sam ratulangi.

“Sebelum ada tuntutan pemerintah sudah melakukan langkah antisipasi, dan terkait persoalan penyebaran virus Korona sepenuhnya telah ditangani oleh pemerintah,” kata Sualang.

Terkait virus Korona, Komisi IV DPRD Sulut akan mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan dan pihak terkait, untuk mengetahui,apakah sejauh mana tindakan pencegahan dilakukan oleh pemerintah Sulut. (sisco)




Perjuangkan Aspirasi Warga, Komisi IV DPRD Sulut Konsultasi Sekaligus Koordinasi Ke BPJS Ketenagakerjaan Pusat

Sulut,GN- Guna memperjuangkan kepentingan rakyat Sulawesi utara (Sulut) komisi IV DPRD Sulut melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan pusat di jakarta,Rabu (22/01/2020) sekira pukul 10.00 – 12.15 WIB.

Salah satu anggota Komisi IV DPRD Sulut Melky J Pangemanan ketika dihubungi awak media gemparnews.com menjelaskan kunjungan komisi IV DPRD Sulut ke kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan dijakarta.
“Dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta bersama pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara,” ungkapnya.
Dijelaskanya pula bahwa kunjungan konsultasi dan koordinasi komisi IV DPRD Sulut diterima oleh Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Bapak Khrisna Syarif diruang rapat rapat lantai III BPJS Ketenagakerjaan. ” Kami diterima langsung direktur pelayanan BPJS Ketenagakerjaan bapak Khrisna Syarif,” tuturnya.

Adapun hasil penjelasan dan informasi yang disampaikan kepada Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara yakni :
– Di Provinsi Sulawesi Utara jumlah peserta penerima upah 266.344 orang dan bukan penerima upah 31.604 orang.
– Kurangnya sosialisasi program jaminan sosial di masyarakat.
– Menaikan iuran peserta akan membawa dampak bagi peserta. pemerintah sedang mencari solusi.
– PP 82 Tahun 2019 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan kematian.
– Bagi peserta aktif yang meninggal dunia/cacat total akibat kecelakaan kerja, diberikan beasiswa kepada 2 orang anak, menerima beasiswa dari TK s/d kuliah.
– Vokasi BPJS Ketenagakerjaan akan merangkul para karyawan yang di PHK untuk diberi pelatihan.
– Progran vokasi dapat meningkatkan sumber daya manusia.
– BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan stakeholder untuk menyiapkan modul dan kelas yang bisa diakses semua BLK, pusat pelatihan kerja untuk peserta yang di PHK.
– Untuk menjadi peserta vokasi harus WNIdengan NIK yang valid.
– Kurangnya minat untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dari para buruh/karyawan karena ketidaktahuan masyarakat bahwa banyaknya keuntungan dari program jaminan sosial.
– Diharapkan agar dapat membuat perda jaminan sosial bagi pekerja sosial keagamaan, non ASN/THL dan KPU/Bawaslu.

Lanjut dikatakannya, Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan sosialisasi manfaat kepesertaan BPJS tenaga kerja kepada pekerja sektor informal di provinsi Sulawesi Utara. “Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen untuk membantu mensosialisasikan manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di masyarakat dan akan memperkuat regulasi dalam bentuk peraturan daerah tentang jaminan sosial keagamaan, non ASN/THL dan KPU/Bawaslu,”ucapnya.

Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara, berharap BPJS Ketenagakerjaan agar segera merealisasikan permohonan bantuan mobil operasional/pengawasan yang sudah diajukan oleh Gubernur Sulawesi tahun 2019 ke BPJS Ketenagakerjaan. (*/sisco)




Hearing Komisi IV DPRD Sulut, BPJS Ketenagakerjaan Diminta Pemerataan Penerima BPJS Jamsostek Bagi Pemuka Agama Di Sulut

Sulut,GN- Komisi IV DPRD Sulut menggelar Hearing dengan mitra kerja BPJS ketenagakerjaan Sulut, Senin (20/1/2020).

Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu didampingi Wakil Ketua Careig Runtu, Sekretaris Fransiskus Silangen serta anggota Melky Pangemanan, Yusra Al habsyi dan Richard Sualang.

Rapat dengar pendapat in membahas terkait jumlah Penerima jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang telah diprogramkan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya di Sulut, Pembagian Kartu BPJS JAMSOSTEK yang memakai anggaran APBN dan juga terkait jumlah penerima khususnya untuk para pekerja sosial Keagamaan di Sulut.

Hendra Kepala BPJSKetenagakerjaan Sulut dalam penjelasannya mengatakan sesuai data, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) pada tahun 2018 telah menerima rekor muri Perlindungan untuk 35 ribu pekerja lintas agama. ” Ini merupakan pertama di Indonesia, dengan memberikan perlindungan kepada pekerja lintas agama,” ujarnya.

Lanjutnya,mengatakan 35 ribu pekerja lintas agama ini yakni dari Kristen Protestan, Katolik, Islam, Hindu, Budha dan Konghucu di Sulut terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan seperti jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang diketahui akan menerima totalnya 42 juta bila terjadi.

Sementara dijelaskannya, jumlah terkini per November 2019 sudah sebanyak 75.780 tenaga kerja Lintas Agama di Provinsi Sulawesi Utara terlindungi. “Tahun 2020 ini jumlah penerima kartu BPJS JAMSOSTEK masih di kisaran seperti tahun 2019,” tukasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV Braien Waworuntu mengatakan perlu adanya pemerataan dari Disnaker Provinsi Sulut dan backup data dari Disnaker Kabupaten/kota terkait penerima Kartu BPJS JAMSOSTEK pemuka agama di Sulut.

“Komisi IV meminta Disnaker Sulut lebih serius lagi dalam hal pemerataan. Lebih aktif dalam hal koordinasi dengan Disnaker Kabupaten/kota,”tegasnya.

Dikatakannya, pihaknya akan memanggil hearing Disnaker Provinsi Sulut terkait hal ini.

Sementara, Personil Komisi IV Yusra Al habsyi meminta agar lebih transparan dalam penyampaian data. Sebab menurut Dia, masih banyak yang belum menerima Kartu BPJS JAMSOSTEK khususnya para pekerja keagamaan sesuai dengan aspirasi para masyarakat yang masuk.
” Saya meminta agar adanya transparansi data penerima Kartu BPJS JAMSOSTEK supaya kami (komisi IV) tahu siapa saja yang sudah menerima,” ucapnya. (sisco)




Sekretaris DPRD Sulut Terima Kunjungan Kerja DPRD Mitra

Sulut,GN- Sekretariat DPRD Sulut, menerima Kunjungan Kerja (KUNKER) dari DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara (MITRA)Jumat,(17/01/2020).

Rombongan DPRD Mitra disambut Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu didampingi Kepala Bagian (KABAG) Persidangan Ronny Geruh dan Kasubag Glad Taliawo.

Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu,menyampaikan dua substansi yang menjadi agenda penting dalam kunjungan tersebut yakni, mengenai mengenai mekanisme penyusunan Tata Tertib (TATIB) DPRD dan mekanisme penyampaian laporan hasil reses.

“Khusus untuk Tatib dimana justru DPRD Mitra lebih dulu menetapkan, karena DPRD Sulut baru membentuk pansus dan sementara dalam pembahasan-pembahasan untuk perubahan tatib. Kemudian untuk reses mereka pertanyakan apakah hasil reses tersebut disampaikan paripurna atau hanya ke pimpinan,” jelas Kawatu saat diwawancarai oleh wartawan seusai melakukan tatap muka dengan DPRD Mitra.

Lanjut Kawatu,penyampaian laporan hasil reses sesuai dengan ketentuan tidak wajib dilaporkan pada saat rapat paripurna, namun akan lebih baik lagi laporan reses tersebut disampaikan pada saat rapat paripurna.

“Dimana memang tidak wajib sesuai dengan ketentuan. Tapi kami sampaikan tadi akan lebih baik jika menyampaikan pada saat paripurna, supaya menjadi akuntabilitas publik. Dan supaya banyak yang mendengar, diekspose oleh media dan, itu menjadi bagian dari kinerja pimpinan dan anggota DPRD Sulut,” tukasnya.

Kawatu juga mengapresiasi kunjungan DPRD Mitra karena kunjungan tersebut merupakan kunjungan perdana di DPRD Sulut di tahun 2020.(sisco/*)




Panambunan Dan Salindeho Pertanyakan Pelantikan Kepsek SMKN 1 Bitung Dan Pelantikan Pengawas Sekolah Di Sangihe

Sulut,GN- Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi l dengan Badan Kepegawaian daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berlangsung alot.

Personil Komisi l Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Johny Panambunan langsung Mempertanyakan pelantikan Kepala Sekolah (Kepsek) SMK Negeri 1 Bitung yang jabatannya hanya berlangsung dua jam kemudian langsung diganti.

Masalah Rolling ini yang terjadi beberapa waktu lalu diseriusi Komisi I Bidang Pemerintahan dan HAM DPRD Sulut.

Johny Panambunan, mempertanyakan terkait kabar pelantikan Kepsek SMK N 1 Bitung.
“Saya ingin mempertanyakan pelantikan kepsek yang hanya berlangsung dua jam kemudian diganti. Mengapa bisa seperti itu? Mohon penjelasannya,” ucapnya.

Sementara,anggota DPRD Sulut Winsulangi Salindeho juga mempertanyakan soal pelantikan Kepala SMAN 1 Tamako yang sudah meninggal sejak 2018 lalu dilantik menjadi Pengawas Sekolah pada Cabang Dinas Dikda Kabupaten Kepulauan Sangihe. Salindeho menegaskan,instansi yang menangani ini jangan seperti pengiriman dikantor post,tidak melalui pemeriksaan secara mendetail dan teliti.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala BKD Sulut Femmy Suluh mengatakan, bahwa itu adalah proses dinamis dalam pembahasan.

“Seperti yang pernah kami sampaikan dan ter ekspos di media bahwa ada Surat keputusan (SK) yang sudah net tapi yang sempat terdistribusi untuk dibaca sehingga langsung dilakukan penyesuaian pada waktu itu.Yang bersangkutan tetap di sekolah itu,” tegas Suluh.
Sementara menanggapi pertanyaan anggota DPRD Sulut Winsulangi Salindeho, Kepala BKD Sulut mengatakan bahwa data yang ambil adalah dari data dapodik.

Usai rapat, Suluh yang dicegat sejumlah awak media pun terkesan enggan memberikan komentar.
“Itu ada sedikit kesalahan pengetikan yang terakhir. Torang (kami) dengan Diknas sama-sama,”tutupnya.(sisco)




Komisi II DPRD Sulut Gelar RDP Bersama DPMPTSP

Sulut,GN- Komisi II DPRD Sulut menggelar Rapat dengar pendapat (RDP) dengan mitra kerja yakni Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulut. RDP dipimpin langsung Ketua Komisi Cindy Wurangian MBA dan telah menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain,Komisi ll akan memberikan data perincian tambahan penghasilan berdasarkan data prestasi dari ASN dan THL,data jenis perijinan yang bisa di akses dalam webside,data investasi tahun 2019 dari target yang akan dicapai hingga 11 trilliun,data play out reklamasi Manado di bagian utara serta status Perusahan tambang SEJ Tokin perijinannya bagaimana.

” Kami Komisi ll mengharapkan kepada Dinas DM PTSP Provinsi Sulawesi Utara untuk bisa ditindaklanjuti oleh dinas tersebut.

Sehingga Komisi ll tidak mereka-reka berapa besar investasi maupun perijinan yang antara lain dari sejumlah kegiatan yang ditangani oleh Dinas ini.

Keterbukaan data yang diketahui masyarakat ini penting dilakukan agar tidak ada unsur kecurigaan dari masyarakat,”ucap politisi partai golkar Sulut Kamis (16/1/2020) diruang rapat Komisi ll.

Pada kesempatan itu,Hadir Wakil Ketua Komisi ll Kristo Lumentut dan Anggota James Tuuk, Sandra Rondonuwu serta kepala Dinas DM PTSP DR Frangki Manumpil serta staf.(sisco)




Winsulangi Salindeho Apresiasi Kapolres Sangihe Turut Bantu Korban Banjir Bandang Di Desa Lebo

Sulut,GN- Anggota DPRD Sulut Daerah Pemilihan Nusa Utara (Sangihe,Talaud dan Sitaro)Winsulangi Salindeho mengapresiasi Kapolres Sangihe dan jajarannya,dimana telah membantu masyarakat sangihe khususnya masyarakat desa Lebo dan Ulungpeliang yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor beberapa waktu lalu.

Bu Winsu sapaan akrapnya kepada sejumlah awak media usai melakukan rapat dengar pendapat Komisi I DPRD Sulut bersama Polda Sulut di mako Polda Selasa (14/01/2020) meyampaikan terimakasih kepada Kapolres sudah turun langaung ke lokasi membantu warga masyarakat yang korban bencana banjir bandang.

“Selaku wakil rakyat,yang juga dari dapil Nusa Utara,saya mengapresiasi kerja cepat dari Kapolres Sangihe dan jajarannya,merespon secara cepat membantu masyarakat yang mengalami musibah banjir bandang dan tanah longsor. Saya juga menyampaikan terimakasih kepada kapolres sangihe bersama jajarannya,” ungkap Salindeho.

Diketahui kunjungan Komisi I DPRD Sulut ke Polda Sulut,untuk membahas terkait pengamanan Polda Sulut menghadapi Pilkada 2020.
Penulis: sisco




Komisi I DPRD Sambangi Polda Sulut

Sulut,GN– Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) melakukan kunjungan kerja dalam rangka Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Jajaran Polda Sulawesi Utara, di aula Tribrata Mapolda Sulut, Selasa (14/1/2020).

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw selaku Koordinator Komisi, didampingi Ketua Komisi I DPRD Sulut Vonny Paath dan 9 anggota Komisi.

Rombongan yang tiba di Mako Polda Sulut sekitar pukul 15.30 Wita, disambut Kapolda Sulut Irjen Pol Sigid Tri Hardjanto, Wakapolda Sulut Brigjen Pol Tabana Bangun, para PJU Polda dan para Kapolres/ta jajaran.

Rombongan Komisi I DPRD Sulut yang membidangi Politik, Pemerintahan Hukum dan Kamtibmas, langsung melakukan tatap muka dan rapat dengar pendapat bersama Kapolda, Wakapolda, para PJU dan para Kapolres/ta jajaran di aula Tribrata.

Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw mengucapkan terima kasih atas penyambutan jajaran Polda. “Saya mengucapkan terima kasih telah menyambut kami dengan sangat istimewa pada sore hari ini, melebihi harapan, jadi terima kasih banyak,” ucap Ketua.

Kedatangan rombongan, terkait kesiapan pengamanan Polda Sulut menghadapi Pilkada 2020. Keamanan dan kenyamanan menurutnya adalah segala-galanya. “Kami ingin mendapat pemaparan mengenai kesiapan Polda Sulut dalam menghadapi pilkada ini,” ujar Ketua.

Andrei Angouw juga menyampaikan terima kasih atas dibentuknya 6 Polres baru di wilayah hukum Polda Sulut. “Dengan adanya tambahan polres ini tentu lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ketua.

Sementara,Ketua Komisi I Vonny Paat,usai melakukan pertemuan dengan Kapolda dan jajarannya memberikan apresiasi kepada Polda Sulut dimana telah menyambut kunjungan Komisi I DPRD Sulut dengan istimewa. “Terimakasih kami sampaikan kepada pihak Polda Sulut sudah menyambut kami dengan istimewa,”pungkas ketua komisi I Vonny Paat kepada sejumlah awak media. Penulis: sisco/*




Komisi 4 DPRD Sulut Sambangi Kementerian Pemuda dan Olahraga RI

Sulut,GN- Pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Sulut yang diketuai Braien Waworuntu didampingi Kadispora Provinsi Sulawesi Utara Marsel Sendoh,SH melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kementerian Pemuda dan Olahraga RI terkait dengan Program Bantuan Dana APBN di Bidang Olahraga untuk Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (10/1/2020).

Kedatangan Komisi IV DPRD Sulut disambut baik oleh Menpora RI Zainudin Amali melalui Plt Kabag PA M. Indra Perkasa.

Dalam kesempatan tersebut, Plt Kabag PA membeberkan 5 program prioritas dan indikator Kemenpora tahun 2020-2024, diantaranya ialah sebagai berikut :

Perbaikan tata kelola kelembagaan, kompetensi, penyederhanaan regulasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik.
Pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing serta menumbuhkan kewirausahaan.
Penguatan ideologi Pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan pemuda.
Olahraga yang menimbulkan kegemaran untuk hidup lebih sehat dan bugar dikalangan masyarakat.
Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan.
Selain itu juga, untuk ke daerah Sulawesi Utara tahun 2020 ada 3 kegiatan, yaitu PPLP, Pelatihan ketenaga olahragaan dan Jambore pemuda Indonesia.

Dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu melalui anggota Komisi Melky Jakhin Pangemanan bahwa, Provinsi Sulawesi Utara di tahun 2019 mendapatkan dana DAK untuk pembangunan GOR tipe B di Sangihe dan di tahun 2020, di Kota Tomohon.

“Dana Stimulan dan DAK dari kementerian hanya sebagai dana awal saja dan selanjutnya oleh daerah karena dana kementerian terbatas,” kata Legislator PSI Sulut yang akrab disapa MJP itu.

MJP mengungkapkan, Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan banyak informasi dan data dari Kemenpora RI.

“Kami juga menyampaikan aspirasi masyarakat Sulawesi Utara agar Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dapat meningkatkan atau menambah alokasi dana APBN untuk pemberdayaan pemuda dan fasilitas olahraga di Provinsi Sulawesi Utara,” ungkap MJP.

Seperti diketahui, adapun usulan dari Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara saat kunker dengan Kemenpora RI adalah :

Penambahan Dana Dekonsentrasi untuk Sulawesi Utara
Bagi atlet yang berprestasi meraih medali di Sea Games dapat diberikan penghargaan serta fasilitas pendidikan karena di dalamnya ada beberapa putera-puteri Sulawesi Utara yang meraih medali.
Pendanaan Kemenpora terhadap kegiatan untuk peningkatan SDM pemuda.
Fasilitas atlet yang ada di daerah kepulauan dapat diperhatikan oleh kementerian dan dapat dibuatkan regulasi.(*/sisco)