Sulut,GN- Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertambangan dan Mineral oleh DPRD dan Pemprov Sulut selesai di bahas. Ranperda ini diharapkan dapat mendatangkan hal yang bagus bagi kepentingan masyarakat.

Ini yang diungkapkan Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulut Ir B A Tinungki. Dijelaskannya Ranperda ini nantinya akan menjadi Perda akan bermanfaat bagi warga bumi nyiur melambai.

“Perda yang dihasilkan harus betul-betul berguna untuk masyarakat Sulut. Itu yang utama. Harus diakui, masyarakat Sulut sangat banyak yang menggantungkan hidup dari pertambangan. Data yang diperoleh ada 90.000 masyarakat Sulut yang berprofesi penambang,” jelas Tinungki kepada sejumlah wartawan di DPRD Sulut.

Diakui Tinungki, Ranperda Pertambangan dan Mineral di Sulut tersebut akan menjadi yang pertama di Indonesia.

“Menjadi yang pertama karena menyesuaikan aturan terbaru dari Menteri ESDM. Kebetulan kita yang terbaru sedangkan provinsi lain harus melakukan penyesuaian dulu mengikuti undang-undang yang berlaku,” sebut Tinungki usai Rapat pansus.

Ditempat yang sama, Wakil ketua Pansus Pertambangan Ferdinand Mewengkang mengatakan, Setelah pembahasan Ranperda menjadi Perda langkah selanjutnya akan dikonsultasikan ke Kementrian Dalam Negeri.

Setelah itu,Produk hukum ini akan menjadi suatu Perda Pertambangan untuk disahkan, usai dari Kemendagri akan di paripurna pada akhir Bulan Agustus nanti.(Sisco)

Sulut,GN-Sulawesi Utara (Sulut) masuk menjadi salah satu destinasi pariwisata prioritas dan super prioritas, yang akan dikebut pembangunannya oleh pemerintah pusat. Selain Mandalika, Sumut, dan Labuan Bajo di NTT.

Hal itu terungkap dalam Rapat Kabinet Terbatas tentang Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Kantor Kepresidenan RI, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (15/7/19).

Menanggapi hal itu, ketua DPRD Provinsi Sulut, Andrei Angouw mengadakan tatap muka bersama Hermawan Kartajaya,
Kepala Bank Indonesia (BI) Arbonas Hutabarat, Kepala Bank BRI Agung Sulistijo berdiskusi untuk program pendukung pariwisata di Sulut.

Dalam kesempatan itu Angouw mengatakan maksud dan tujuan pertemuan tersebut untuk memajukan daerah Sulut dibidang pariwisata.

“Tujuan kita disini adalah memajukan daerah kita dan Likupang yang akan kita genjot untuk sektor pariwisata, akan ada KEK pariwisata didekat likupang. Tentu kita mengincar turis luar, akan tetapi fokus kita adalah turis yang berasal dari China. Disini telah hadir siswa-siswi yang baru menyelesaikan studi D3 pariwisata di China, harapanya adalah kalian bisa memberikan kontribusi untuk Sulut.” Beber Angouw.

Menariknya dalam pertemuan itu Hermawan Kartajaya tidak hanya mengedukasi siswa-siswi tersebut tetapi juga menarik informasi mengenai karakteristik dari turis-turis china. (*/sisco)

Sulut GN-Tanaman mangrove memiliki peran dan manfaat yang penting bagi kelangsungan ekosistem laut, khususnya bagi masyarajat yang berada di kawasan pesisir.

Akan esensi tersebut, sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara Wenny Lumentut (WL) turut melakukan penanaman mangrove bersama Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (LHK) Dr Ir Siti Nurbaya Bahar yang dilaksanakan di Kelurahan Meras, Kecamatan Bunaken Kota Manado, Selasa (9/7/19). Turut hadir juga Istri Ketua DPRD Irene Angouw Pinontoan

Penanaman mangrove atau bakau yang digelar serentak di 12 provinsi itu, bertujuan untuk pemulihan DAS sekaligus juga mitigasi perubahan iklim.

Menurut Lumentut, yang hadir mewakili Ketua Andrei Angouw, menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab semua pihak.

“Karena itu kesadaran untuk mencintai dan melestarikan lingkungan harus terus disosialisasikan dan digaungkan. Karena mangrove memang penting untuk menyelamatkan manusia dari kerusakan,” ujarnya.

Lumentut juga menyatakan turut mensupport bila hutan mangrove akan menjadi destinasi pariwisata,

“Saya mendukung rencana Pak Gubernur untuk menjadikan hutan mangrove menjadi salah satu tujuan pariwisata karena Sulut memiliki kekayaan di sektor kelautan dan pisisir,” tandasnya.

Pada kesempatan itu Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan bahwa menjadi suatu kebanggan karena Sulut menjadi salah satu provinsi yang terpilih sebagai tempat penanaman yang dilakukan
Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE-KK).

“Atas nama pemerintah Sulut saya mengucapkan terima kasih kepada OASE Kabinet Kerja yang telah mempercayakan Sulut sebagai tuan rumah pelaksanaan Program Gerakan Nasional Peduli Mangrove, Pemulihan DAS dan Kampung Hijau Sejahtera,” kata Olly.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan, Dr Ir Siti Nurbaya Bakar MSc mengatakan bahwa hutan mangrove akan menjadi salah satu destinasi pariwisata.

Menteri LHK juga mendukung rencana Gubernur Olly Dondokambey untuk mengembangkan kawasan wisata hutan mangrove sekaligus menjaga ekosistem laut.

“Saya mendukung rencana Pak Gubernur mengembangkan wisata hutan bakau di KEK Pariwisata Likupang,” kata Menteri LHK.(*/sisco)

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw memimpin jalannya rapat Paripurna dalam rangka menyampaikan penjelasan tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sulut TA 2018,tanggapan fraksi-fraksi sekaligus tanggapan Gubernur Sulut, di Ruangan Rapat Paripurna DPRD Sulut, Selasa (2/7/19).

Gubernur Olly mengatakan keberhasilan Pemprov Sulut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Sulut TA 2018 merupakan hasil kerja keras semua pihak serta sinergitas dengan DPRD Sulut.

“Ini merupakan hasil kerja keras kita bersama yang kemudian harus terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam bentangan ruang dan waktu pembangunan daerah kedepan,”kata Gubernur.

Gubernur mengapresiasi seluruh jajaran DPRD Sulut atas pelaksanaan rapat paripurna tersebut. “Saya atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada saudara ketua, para wakil ketua dan segenap anggota DPRD Sulut,” ujar Dondokambey.

Pada kesempatan itu, Terkait penjelasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018, Gubernur menyebutnya sebagai pemenuhan prinsip akuntabilitas dalam implementasi good governance di lingkungan Pemprov Sulut.

Ditambahkannya, berbagai komponen APBD mampu memacu gerak organisasi Pemprov Sulut melalui berbagai kebijakan dan program kerja yang telah dilakukan sepanjang TA 2018, sehingga turut memberikan sumbangsih pada percepatan gerak pembangunan daerah.

“Kesemuanya itu, tentunya dilaksanakan dalam landasan tertib administrasi dan disiplin anggaran dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan anggaran ditambah proses pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas, baik internal maupun eksternal telah dilaksanakan, untuk melengkapi proses manajemen pengelolaan keuangan,” tukasnya.

Rapat paripurna juga dihadiri jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS dan para pejabat Pemprov Sulut.

Adapun substansi materi penjelasan Gubernur Sulut tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut TA 2018, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pendapatan Daerah
Dianggarkan Rp.3.823.179.307.474,00, terealisasi sebesar Rp 3.779.781.721.312,74, atau 98,86 persen, dengan rincian :

Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dianggarkan Rp.1.213.016.074.474,00, terealisasi Rp.1.253.804.977.826,74.

Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, dianggarkan Rp.2.586.413.233.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.505.226.773.486,00;

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, berasal dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, dianggarkan Rp.23.750.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.20.749.970.000,00.

Belanja Daerah
Dianggarkan Rp.4.129.013.863.900,00, terealisasi sebesar Rp.3.656.101.961.037,95 atau 88,55 persen, dengan rincian :

Belanja Tidak Langsung, yang terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dianggarkan Rp.2.297.489.330.632,00 terealisasi sebesar Rp.2.126.867.230.777,95.

Belanja Langsung, yang terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dianggarkan Rp.1.831.524.533.268,00 terealisasi sebesar Rp.1.529.234.730.260,00.

Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan Daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dianggarkan Rp.360.954.556.426,00 dan terealisasi sebesar Rp.300.954.556.426,00.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dianggarkan Rp.55.120.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.50.120.000.000,00. (Adv)

Sulut,GN-kehadiran klub sepakbola Sulut United merupakan hal yang di tunggu-tunggu bagi masyarakat Sulawesi Utara.

Andrei Angouw (AA) selaku Ketua DPRD Provinsi Sulut mengapresiasi kehadiran klub sepakbola tersebut, “Selamat atas Launching Klub Sepakbola Sulut United. Harapan saya, semoga Sulut United bisa menjadi kebanggaan Masyarakat Sulawesi Utara, dan semakin memotivasi masyarakat Sulawesi Utara untuk berprestasi dalam bidang Olahraga khususnya Sepak Bola.” Kata AA saat Launching team diaula mapalus kantor Gubernur Sulut, senin (01/07/19).

Lanjut Angouw, kehadiran Sulut United menjadi perekat persatuan masyarakat Sulut. “saya kira sudah 7 tahun tidak ada klub sepakbola di Sulut, semoga dengan adanya Sulut United bisa menjadi perekat persatuan masyarakat Sulawesi Utara. Besok pertandingan home perdana di stadion klabat, mari kita datang dan support mereka!” tutupnya.

Sebelumnya gubernur Olly Dondokambey dalam sambutanya mengatakan Sulut United membawa angin segar bagi sepak bola di bumi nyiur melambai. “Saya berharap Sulut United dapat membangun Sulut lebih hebat ke depan,Semoga Sulut United membawa keberuntungan bagi penggemar olahraga sepakbola di Sulawesi Utara,” katanya.

Turut hadir Forkopimda, Ketua Harian Koni Kol Inf Theo Kawatu, pelatih, wasit dan supporter, pelatih Sulut United, Herry Kiswanto dan Asisten Pelatih Leo Akira Soputan.(*/sisco)

Sulut,GN- Olly Dondokambey SE, ketua DPD PDI Perjuangan menyatakan sikap dan siap maju berpasangan dengan Steven Kandouw pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Bulan september 2020 mendatang. Dia, menegaskan bahwa akan berpasangan kembali dengan Steven Kandow dalam calon gubernur dan wakil gubernur 2020.

“Saya dan pak Steven berpasangan lagi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sulut,” tegas ketua DPD PDI Perjuangan ini pada kegiatan rapat kerja daerah (Rakerda) yang digelar Selasa (26/6/2019) di Sekretariat PDIP Sulut di Kolongan Minut.
Dondokambey juga telah menyinggung terkait pencalonan kepala daerah yang maju dari PDIP pada pelaksanaan Pilkada bulan September 2020 mendatang. “PDIP banyak calon dan kader partai yang bakal maju sebagai calon Bupati/Walikota,” tutup Dondokambey. (sisco)

Sulut,GN- Priscillia Cindy Wurangian MBA selaku Ketua Komisi ll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut)mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut)terkait rencana kerja sama antara Pemprov dengan PT Djarum untuk membeli harga cengkeh dengan harga 85 ribu perkilo,dengan kadar air 13 dan kadar kotor 3 dengan banyaknya yang akan di ambil oleh pihak perusahan dengan jumlah 15 ton.

“Pemerintah provinsi mestinya membuat MoU sehingga semua kegiatan akses penjualan akan berjalan sesuai dengan harapan petani,” kata Wurangian Selasa,(25/6/19)saat hearing.

Lanjutnya, apa yang telah ditempuh pemprov sulut merupakan hal yang positif dan itu didukung oleh DPRD Sulut terutama Komisi II. Dia terus mengingatkan agar bentuk kerjasama MoU harus jelas.

“Semua harus jelas jangan sampai hanya sorga telinga (manis dimulut),” ujarnya.

Pembelian lahan kepemilikan pengusaha , Wurangian mengingatkan kepada Pemprov Sulut terkait kepemilikan lahan,kedepan akan berdampak dan merugikan petani di Sulut. (sisco)

Sulut,GN- Komisi II DPRD Sulut,Senin,(24/6/19) mengevaluasi program kerja dari SKPD sebagai mitra kerjanya. Rapat evaluasi program kegiatan tahun 2019 SKPD bersama komisi II dilaksanakan di ruang rapat komisi II.

Adapun mitra kerja yang hadir pada rapat tersebut yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Sulut,Dinas Perkebunan Sulut dan Dinas lainnya yang menjadi mitra kerja.

Anggota komisi II yang hadir diantaranya Teddy Kumaat,Edwin Lontoh,Rasky Mokodompit dan anggota lainnya.

Dalam rapat tersebut,banyak pertanyaan yang disampaikan oleh anggota DPRD Sulut komisi II seperti terkait harga beli cengkih yang sampai hari belum signifikan. (sisco)

Minahasa,GN- Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw menghadiri Gala Dinner dalam acara Of Celebrate The 243 Anniversary Of The Independence United States Of America and To Mark The 70 Thn Anniversary Of US and Indonesia Relations,Senin (17/6/19) di Hotel four point by sheraton manado.

Pantauan awank media ini,Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey bersama Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph Donovan Jr, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven O E Kandouw, CEO Forever Oceans Corporation Jason Heckathorn, Konsul Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, Mark McGovern, Kepala daerah, dan Tamu undangan hadir dalam acara tersebut.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dalam sambutannya Menyampaikan Terimakasih karena sulawesi utara terpilih menjadi tempat perayaan Ulang Tahun 243 Kemerdekaan Amerika Serikat dan Menandai Peringatan 70 Tahun Hubungan AS dan Indonesia, ini membawa dampak yang sangat strategis bagi kita di sulawesi utara, dimana sulawesi utara merupakan daerah yang aman, damai dan sejahtera. Kerukunan beragama di sulut bisa terjaga terus, sehingga berdampak sangat positif bagi kita sendiri dan bagi masyarakat semua yang ada di sulawesi utara. Gubernur juga mengucapkan terimakasih buat Duta besar Amerika Serikat dan Konjen yang sudah memilih sulawesi utara menjadi tempat penyelenggaraan acara ini.(sisco)

Anggota DPRD Sulut Felly Estelita Runtuwene(foto: gemparnews)

Sulut,GN– Sebelum berakhirnya masa jabatan anggota DPRD Sulut periode 2014-2019,terinformasi Pekan depan legislator Sulut akan terbang ke kota metropolitan untuk mengikuti acara Bimbingan teknis (Bimtek) DPRD Sulut tepatnya 17 juni mendatang.
Anggaran Bimtek tersebut sudah tertata di anggaran 2014-2019 dan anggaran Bimtek 2019 sebesar 500 juta rupiah.
Menanggapi hal ini,Legislator Sulut yang juga politisi partai Nasdem Felly Estelita Runtuwene (FER) angkat bicara. Menurut FER sapaan akrabnya,Bintek memang penting untuk pembekalan para wakil rakyat supaya lebih profesional dalam melaksanakan tupoksinya. Namun, FER menyebutkan pelaksanaan Bimtek diakhir masa jabatan sangatlah tidak efektif dan dianggap hanya membuang anggaran.
Secara pribadi FER mengatakan melakukan Bimtek pada masa jabatan tinggal tiga (3) bulan lagi tidak tepat. ” Ini tidak tepat melakukan bimtek yang tinggal 3 bulan lagi. Somo berakhir kok, lebih baik Oktober tanggal 10 selesai pelantikan yang baru, itu yang perlu,” ujarnya kepada sejumlah awak media usai acara halal bi halal Rabu,(12/6/19) dihotel peninsula.

Lebih lanjut dikatakannya, Jika bimtek ini masuk anggaran periode 2014-2019, lebih baik digunakan untuk kebutuhan masyarakat.

”Kebanyakan duit DPRD, ada baiknya beli air bersih untuk rakyat,” pungkasnya.(sisco)