Nelayan Di Nusa Utara Butuh SPBN

Sulut,GN- Setelah mendengarkan penjelasan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Dr Tinekke Adam saat pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2019 Jumat, (24/04/2020) di ruangan Paripurna mendapat berbagai tanggapan dari anggota Panitia khusus pembahas LKPJ Gubernur tahun 2019.

Menanggapi pemaparan dari Kepala DKP Provinsi Sulut, anggota Pansus LKPJ Winsulangi Salindeho angkat bicara.
Salindeho menegaskan bahwa masyarakat nelayan yang ada di kepulauan Nusa Utara khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe sangat membutuhkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN )untuk menopang centra perekonomian perikanan sebagai pekerjaan utama para nelayan.

” SPBN memang sangat dibutuhkan oleh para nelayan di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai daerah sentra perikanan. Nah, ini gunanya supaya masyarakat tidak lagi dipersulit untuk mencari atau mengisi bahan bakar di SPBU lainnya. Seharusnya Nelayan sudah ada SPBN,” tegas Bu Winsu sapaan akrabnya.

Diapun mengharapkan ke Dinas DKP Provinsi Sulut untuk lebih memperhatikan SPBN bagi para nelayan di kepulauan Nusa Utara, karena wilayah kepulauan sebagai sentra perikanan mempenghasil ikan juga untuk mendokrak pendapatan asli daerah.
Penulis: sisco




Pembahasan LKPJ Gubernur Tahun 2019 Selesai, Rocky Wowor: Pansus Turlap Dititik Simpul Tertentu

Sulut,GN- Setelah melakukan pembahasan selama empat hari dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Pansus akan Turun Lapangan (Turlap) melakukan kunjungan dititik tertentu yang nantinya akan dikunjungi oleh Pansus LKPJ.

Ketua Pansus LKPJ Gubernur Tahun 2019 Rocky Wowor (Foto: gemparnews.com)

Ini dikatakan oleh Ketua Panitia khusus (Pansus) Laporan pertanggunganjawaban (LKPJ) gubernur Tahun 2019 Rocky Wowor.
“Kenapa hanya pada titik simpul tertentu yang akan dilakukan kunjungan lapangan, mengingat dengan kondisi covid 19 saat ini,” jelasnya usai melakukan pembahasan di hari terakhir Jumat, (24/04/2020).

Selain itu, dkatakannya Pansus DPRD Sulut akan memberikan rekomendasi bagi SKPD yang terkendala kegiatannya tahun 2019.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulut ini juga mengatakan bahwa dari hasil pertemuan antara Pansus dengan SKPD akan memberikan masukan kepada Pemprov Sulut untuk diperjuangkan pada penganggaran di APBDP Tahun 2020 maupun APBD Tahun 2021 nanti.

“Pansus akan merekomendasi semua yang menjadi keluhan SKPD untuk di perjuangkan pada penganggaran dalam APBD Tahun 2020 maupun APBD 2021,” kata Wowor.

Lebih lanjut disampaikannya, pansus akan melakukan kunjungan lapangan disejumlah titik simpul tertentu yakni di Kota Bitung, Minut, Minahasa, Minsel serta Kota Manado, dan juga sebagian di Bolmong Raya,” tutup legislator sulut ini. (sisco)




Bu Winsu Konsisten Perjuangkan Pembangunan, Pertanyakan Ke Kadis PUPR Jalan Lingkar Sangihe

Sulut,GN- Memasuki hari terakhir pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2019, anggota Panitia khusus(Pansus) Winsulangi Salindeho yang selalu akrab disapa Bu Winsu, mempertanyakan anggaran pembangunan infrastruktur jalan lingkar (Ngalipaeng-Laine-Pintareng) di kepulauan Nusa Utara khususnya di Kabupaten sangihe.

” Anggaran yang sudah di anggarkan pada APBD 2020 ini apakah akan berubah? atau seperti apa,” tanya Legislator yang getol dan konsisten memperjuangkan nasib rakyat ini, kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulut Jumat,(24/04/2020).
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PUPR Sulut Adolf H Tamengkel menjelaskan bahwa anggaran tersebut masuk pada Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun dijelaskannya, anggaran pembangunan infrastruktur jalan lingkar tersebut di pending,karena pemerintah sedang menangani musibah covid-19 ini. ” Memang anggaran tersebut masuk di DAK, namun karena pemerintah sedang konsentrasi menangani wabah covid-19, maka anggaran tersebut di pending,” ungkapnya.
Dia berharap, situasi cepat pulih sehingga tahun depan dapat berjalan dengan normal kembali. (sisco)




Hearing Komisi IV DPRD Sulut, Kadinsos Sulut : Sebesar 36,5 milyar Pemrov Salurkan Bantuan Untuk 250 ribu keluarga

Sulut,GN- Anggaran yang digelontorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) puluhan milyar rupiah untuk membantu masyarakat yang terkena dampak covid 19 dalam bentuk natura. Pemprov Sulut melalui Dinas Sosial menyalurkan bahan natura melalui lembaga-lembaga keagamaan guna mencegah tidak terjadi tumpang tindih. Sehingga Pemprov mengharapkan bantuan tersebut tepat sasaran.

Ini dikatakan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Sulut dr Rinny Tamuntuan saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama komisi lV DPRD Sulut Kamis (23/4/2020) yang dipimpin ketua komisi Braien Waworuntu didampingi sekretaris komisi Careig Runtu, Melky Pangemanan, serta Koordinator komisi lV Billy Lombok, Yusra Alhabsy yang mengikutinya melalui virtual.

Dikatakannya, anggaran bantuan masyarakat yang terkena dampak covid 19 sebesar 36,5 milyar untuk 250 ribu keluarga berupa paket sembako yang terdiri dari beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, mie instan 10 bungkus, 3 ikan kaleng ditambah 5 buah masker.

“Penyalurannya sendiri sudah sementara di lakukan semenjak hari senin 20/4 kemarin. Mekanisme penyalurannya, melewati jalur keagamaan,” Kata Tumuntuan.

Usai mendengarkan penjelasan Kadis Dinsos Sulut ini, Komisi IV DPRD Sulut mengapresiasi Program pemerintah tersebut bahkan bahkan mendorong Pemprov Sulut agar program tersebut dilakukan secara maksimal.

Namun demikian,Komisi IV menyayangkan tidak adanya koordinasi Dinas Sosial dengan Komisi IV selaku mitra kerja dalam hal pendampingan saat dilakukan penyerahan bantuan tahap pertama baru-baru ini.

“ Sangat disayangkan kami komisi lV tidak dilibatkan, kenapa? agar supaya penyaluran bantuan sembako dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran serta fungsi pengawasan DPRD tetap berjalan juga. “ Ungkap Ketua komisi lV Braien Waworuntu.

Dia berharap Dinsos Sulut kedepan bisa melakukan koordinasi dengan komisi IV dalam hal penyaluran sembako kepada masyarakat karena bantua tersebut tidak hanya di kota manado namun untuk seluruh kabupaten/kota.

“ Anggota DPRD Sulut khususnya Komisi IV memiliki keterwakilan di hampir seluruh kabupaten/kota. Saya berharap kedepan Dinsos selaku mitra kerja lebih berkoordinasi dengan komisi IV agar kami juga bisa melihat secara langsung yang menjadi kebutuhan masyarakat di tengah pandemic covid 19,” tutup ketua Komisi IV ini. Penulis: */sisco




Kadis Pariwisata Jelaskan Perkembangan KEK Kepada Pansus LKPJ Gubernur Tahun 2019

Sulut,GN- Hendry Kaitjily, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyampaikan kondisi Pariwisata di situasi pandemi virus corona ( covid _19) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kepada Panitia khusus (Pansus) saat Laporan Keterangan pertanggunganjawab (LKPJ) Gubernur Tahun 2019.

Kepada pansus LKPJ Kadis Hendry Kaitjily menjelaskan terkait dengan perkembangan Kawasan ekonomi khusus (KEK) Pariwisata baik jalan masuk,air bersih,jaringan telekomunikasi serta energi tenaga surya yang nantinya akan menerangi jalan masuk lokasi pariwisata.

Selain itu Dia menambahkan, semua yang dikerjakan baik kawasan KEK maupun kegiatan lainnya sesuai petunjuk dan arahan dari Presiden RI Jokowidodo. ” Dinas Pariwisata telah melakukan koordinasi dengan stekholder terkait sehingga visi misi dari Pemprov Sulut disektor pariwisata berjalan baik,”pungkasnya. Penulis: sisco




Belum Menunjukan Peran Sebagaimana Diatur Permendagri, Winsulangi Pertanyakan Tugas Dan Fungsi SatPol-PP

Sulut,GN- Winsulangi Salindeho anggota Panitia khusus (Pansus) Laporan keterangan pertanggunganjawab (LKPJ) Tahun 2019,mempertanyakaan terkait tugas dan fungsi dari Satuan polisi pamong praja (Sat-Pol PP) yang bertugas seperti satpam.

Dikatakannya, Sat Pol – PP selama ini belum menunjukan peran sebagaimana yang diatur di dalam peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) sehingga aktifitas dari Sat Pol-PP tersebut terkesan bertugas sebagai satpam.

Menanggapi hal tersebut, Assisten l Pemprov Sulut Edison Humiang menjelaskan terkait tugas dan fungsi SatPol – PP sebagaimana yang di atur dalam Permendagri. “Tugas dan fungsi Sat Pol -PP sebagai lembaga penegak peraturan, ketika ada pelanggaran yang bertentang dengan aturan yang ada di daerah, bukan seperti satpam,” jelas Humiang disela-sela rapat Pansus LKPJ Gubernur Tahun 2019, Rabu (22/4/2020). (sisco)




Kotambunan Pertanyakan Kegiatan Dominan Dari Dinsos

Sulut,GN- Memasuki hari kedua pembahasan LKPJ Gubernur 2019 bersama SKPD, banyak hal yang telah ditanyakan bahkan masukan dari Pansus LKPJ kepada Pemerintah melalui SKPD terkait.

Anggota DPRD Sulut Artur Kotambunan (Foto: ist)

Seperti yang disampaikan anggota Pansus LKPJ Gubernur tahun 2019 Arthur Kotambunan kepada Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Kotambunan menyebutkan ada sekitar 42 kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinsos Provinsi Sulut tahun 2019 lalu. Sehingga Kotambunan mempertanyakan kegiatan mana yang paling dominan dari sekian kegiatan yang sudah di laksanakan. ” Kegiatan yang telah dilaksanakan, kegiatan apa yang paling dominan dan selama tahun 2019,sejauh mana kegiatan yang terintegrasi dengan baik,” kata Kotambunan kepada Kadis Sosial Provinsi Sulut Rabu,(22/04/2020) saat pembahasan LKPJ.
Selain itu, dikatakan Kotambunan Dinas Sosial adalah menjadi tumpuan saat situasi seperti sekarang ini. ” Ketika kami berkoordinasi sesuatu dengan pak gubernur, selalu dikatakan berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Jadi kalau situasi seperti ini,mampukah dinas sosial mengcouter? kalau mampu jawab mampu,kalau tidak jawab tidak, supaya kami bisa membantu kemasyarakat a,b atau c,” tukas Kotambunan.
Diketahui pembahasan LKPJ dipimpin langsung ketua Pansus Rocky Wowor dan dihadiri anggota pansus lainnya. (sisco)




Ketua Pansus Tegaskan Pembahasan LKPJ Gubernur 2019 Akan Terus Di Pacu

Sulut,GN- Roccky Wowor yang memimpin Pansus LKPJ DPRD Sulut terus memacu pembahasan bersama SKPD Pemprov Sulut.

Ketua Pansus LKPJ 2019 Rocky Wowor Saat Di Wawancarai Awak Media

Pembahasan LKPJ Senin, (21/04/2020) diawali oleh sekretariat daerah Provinsi di bawah pimpinan Sekretaria Provinsi, Edwin Silangen didampingi kepala Biro Setdaprov.

“Pembahasan pertama bersama Serdaprov dibawah pimpinan Sekprov. Kemudian dilanjutkan oleh dinas-dinas dan pembahasan akan dipacu hingga hari Jumat mendatang,” kata ketua Pansus.

Lebih lanjut dikatakannya, Pansus akan menyiapkan catatan-catatan strategis usai pembahasan dan kunjungan lapangan. ” Pansus akan memberikan catatan strategis setelah pembahasan dan kunjungan lapangan,” pungkasnya.(sisco)




Merasa Terpanggil Ringankan Beban Warga Ditengah Pandemic Covid-19, BW Bersama Tim Salurkan Bantuan Ke Panti Asuhan

Sulut,GN- Rasa terpanggil dan kepedulian dalam membantu sesama di tengah pandemi covid-19 terus dilakukan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Braien Waworuntu.

Sebelumnya pada Tahap I dan II telah mengunjungi rumah masyarakat dengan berbagi kasih untuk meringankan beban ekonomi dan Minggu (19/4/2020)hari ini legislator milenial partai NasDem Sulut kembali menyalurkan bantuan Tahap III ke sejumlah panti asuhan yang ada di Kabupaten Minahasa dan Tomohon.

Legislator yang akrab disapa BW ini bersama Tim BW Center kembali mengunjungi panti asuhan yang ada di Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon untuk membawa sembako meringankan beban disaat kondisi Pandemi Covid-19 ini.

“Mereka juga sangat membutuhkan uluran tangan kita disaat kondisi saat ini, karena bantuan yang biasanya rutin masuk di panti asuhan tapi saat ini terkendala dengan kondisi pandemi Covid-19,” ujar BW.

BW yang juga adalah Ketua Komisi IV DPRD Sulut meminta maaf apabila bantuan sembako ini belum mampu menjangkau secara keseluruhan di Kabupaten Minahasa maupun Kota Tomohon, karena berbagai keterbatasan serta bantuan sembako ini murni merupakan dana pribadi.

“Saya berkomitmen untuk bantuan sembako ini akan terus dilakukan oleh tim BW Center serta saya akan tetap mengawal bantuan sembako pemerintah Provinsi Sulut yang dananya bersumber dari pergesaran APBD 2020 untuk penanganan Covid-19 sehingga dapat tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19 ini. Mari kita terus berdoa semoga pandemi ini akan cepat berlalu, Tuhan memberkati dan menyertai kita selalu. God Bless Indonesia,” pungkasnya.

Berikut ini panti asuhan yang dikunjungi BW dan timnya.

– Panti Asuhan Sayap Kasih Tomohon
– Panti Asuhan Wale Ne Oki Bethesda Tomohon
– Panti Asuhan Nazareth Tomohon
– Panti Asuhan Kasih Sayang Remboken
– Panti Asuhan Cinta Kasih Remboken
– Panti Asuhan Dorkas Tondano
Penulis: (*/sisco)




YL: Pelaksanaan Pilkada Serentak Idealnya Tahun 2021

Sulut,GN- Setelah disetujuinya pelaksanaan pilkada serentak antara DPR RI dan KPU Pusat beberapa hari lalu bahwa pelaksanaan Pilkada digelar pada Desember mendatang, kini mendapat beragam tanggapan dari banyak kalangan. Salah satunya, Yongkie Limen (YL) yang merupakan bakal calon walikota Manado.

Dia berpendapat, keputusan terkait pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada awal bulan Desember 2020 di nilainya waktu pelaksanaannya belum tepat.

Dikatakannya, bahwa pemerintah Indonesia saat ini lagi serius menangani kasus wabah corona virus atau yang disebut Covid-19 ini. Sehingga kepastian dari pemerintah sampai kapan pencabutan darurat covid-19 belum di ketahui, sehingga pelaksanaan pilkada seharusnya menunggu sampai pemerintah mencabut situasi darurat covid-19,setelah itu, ditetapkan waktu pelaksanaan pilkada serentak.

” Pemerintah sekarang lagi serius menangani musibah wabah covid-19 ini. Sebaiknya waktu pelaksanaan Pilkada Serentak, menunggu sampai pemerintah mengumumkan dan mencabut darurat covid-19 secara resmi,kemudian barulah disepakati pelaksanaan pilkada serentak,” ujar Limen kepada awak media ini,Rabu (15/04/2020).

Lanjut YL mengatakan pelaksanaan Pilkada Serentak idealnya digelar tahun 2021,sehingga pemerintah betul-betul siap mensukseskan agenda pilkada serentak dengan baik. ” Saya kira pilkada serentak idealnya di gelar tahun depan. Artinya pemerintah sudah benar-benar siap menggelar pilkada serentak secara baik,” pungkas bakal calon walikota Manado ini. (sisco)