Sulut,GN- Terobasan dilakukan oleh Legislator Sulut dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Melky Jakhin Pangemanan (MJP) guna pertanggungjawabannya kepada publik selaku representasi dari rakyat.

Langkah inovatif tersebut berupa laporkan kinerja selama kurang lebih satu bulan sejak dirinya dilantik menjadi anggota DPRD.

“Sejauh ini pertanggungjawaban kami sebagai anggota dewan hanya kepada Parpol pengusung, belum pernah ada yang melaporkan kinerja kepada masyarakat. Makanya saya akan laporkan kepada masyarakat apa yang saya telah kerjakan sejak dilantik. Misalnya soal berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dan hasil kerja di komisi IV,”jelas MJP, Senin (21/10/19).

Dikatakan MJP, untuk laporan kinerja ini akan dilaksanakan diskusi terkait masalah pendidikan dengan menghadirkan berbagai tokoh pendidikan dan akademisi serta jurnalis.

“Nanti esok (Hari selasa) akan diskusi ringan, cari permasalahan dan jalan keluar terbaik soal pendidikan. Nanti kedepan ambil tema lain lagi,”sambungnya.

“Itu bagian dari transparansi. Saya dikantor dari jam 9 pagi menerima aspirasi masyarakat kemudian melakukan kegiatan komisi IV. Intinya disini kami tidak mau dicap makan gaji buta, apalagi gaji yang kami peroleh berasal dari masyarakat,”pungkasnya.(*/Sisco)

Sulut,GN – Tak ingin kecolongan, Pihak Polres Manado bersama sekretariat DPRD Sulut membahas Standar Operasiobal Prosedur (SOP) keamanan di dewan.

Sekertaris DPRD Sulut, Bartolomeus Mononutu menjelaskan, SOP keamanan akan segera diberlakukan sesuai dengan standar yang diatur oleh pihak Polres Manado.

“SOP ini akan berlaku dalam kegiatan harian anggota DPRD Sulut maupun agenda resmi seperti rapat paripurna dan pembahasan komisi,” kata Mononutu.

SOP keamanan ini, menurut Mononutu sebisa mungkin tidak akan mengganggu kenyamanan warga yang ke dewan.

“Untuk aktivitas harian nanti, kita akan menambahkan beberapa personil dari pihak Polres kesini, meningat besarnya kantor DPRD Sulut sehingga dibutuhkan ekstra tenaga untuk pengamanan,” tandasnya. (Sisco/*)

Sulut,GN- Salah satu tokoh Nusa Utara yang juga Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Winsulangi Salindeho menjelaskan, alasan utama pemekaran Provinsi Nusa Utara adalah persoalan keamanan dan integritas masyarakat di wilayah tersebut.

“Nusa Utara di Sulawesi Utara adalah daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina. Jaraknya sangat dekat dengan 3 daerah kepulauan ini. Berdasarkan hal ini, keamanan dan juga integritas masyarakat harus dijaga. Dan saya rasa, pemekaran akan bisa efektif untuk itu,” kata Salindeho, Rabu (16/10/19).

Walaupun mengakui jika syarat untuk pemekaran provinsi belum terpenuhi karena Nusa Utara hanya ada 3 Kabupaten yakni Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sangihe dan Kepulauan Talaud, namun Politisi Partai Golkar ini mengatakan, harus ada perlakuan khusus untuk daerah di perbatasan tersebut.
“Memang jika mengacu pada syarat administrasi pembentukan daerah otonom, memang belum terpenuhi. Namun, jika melihat urgensi untuk keamanan dan kepentingan masyarakat yang ada di wilayah perbatasan diharapkan ada perlakuan khusus, agar pembentukan Provinsi Nusa Utara dapat direalisasikan,” tutur Salindeho.

Mantan birokrat handal di Provinsi Sulawesi Utara ini menjelaskan, pemekaran dua Kabupaten dan Kota baru untuk memenuhi syarat pembentukan Provinsi, memang akan menambah anggaran. Namun, untuk wilayah perbatasan menurutnya, sangatlah layak karena banyak faktor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.

“Intinya, jika Papua bisa, maka Nusa Utara yang merupakan wilayah perbatasan juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama karena memang sangat layak, dimana muaranya adalah agar pengelolaan wilayah perbatasan lebih fokus, terutama dalam menjaga keutuhan NKRI,” tutupnya. (*/Sisco)

Sulut,GN-Untuk menjangkau serta menyerap setiap aspirasi masyarakat, Fraksi NasDem tetapkan jadwal Fokus Group Discussion (FGD) dua kali dalam sebulan. Kegiatan FGD perdana Fraksi NasDem akan dilaksanakan senin pekan depan bertempat diruangan fraksi NasDem kantor DPRD Sulut.
Ini disampaikan oleh sekretaris DPW partai NasDem Dr Viktor Mailangkay kepada sejumlah awak media saat konfrensi pers di ruangan Fraksi NasDem Senin,(14/10/19).

Dikatakannya, tema yang diangkat Pada FGD adalah “Optimalisasi Peran Fraksi NasDem Dalam Memperjuangkan APBD Sulut Tahun 2020 Yang Berpihak Pada Rakyat Banyak”.
Lebih jauh dikatakannya,Pada setiap FGD topiknya Berbeda. ” Jadi, pada setiap FGD topiknya Berbeda. Juga disiapkan website akan Kita publish hasil dari FGD kepada masyarakat untuk mereka memberikan masukan-masukan dan dari situ Kita akan compiler dan streamline,” ucapnya.
Selain itu,Mailangkay menjelaskan dari Hasil FGD akan menjadi masukan utama untuk Fraksi NasDem. “Dalam bersikap berbagai rancangan peraturan daerah,baik ditingkat Pemandangan umum,pendapat akhir maupun terhadap berbagai kebijakan-kebijakan,” pungkasnya.

Konfrensi pers ini di pandu langsung oleh Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulut Nick Adhicipta Lomban dan didampingi 11 Tim staf ahli Fraksi NasDem. (Sisco)

Sulut,GN- Anggota komisi III DPRD Sulut Toni Supit menseriusi Terkait dengan tidak beroperasinya jembatan timbang yang ada di 2 lokasi berbeda yakni di Pineleng dan Bitung yang disebabkan karena jalannya yang rusak.

Dikatakannya, dengan ditutupnya jembatan timbang justru sangat membahayakan transportasi.

“Inilah yang akhirnya terjadi muatan-muatan overload. Ini sangat membahayakan terhadap operator truk, karena truk sulit untuk dikendalikan, serta membahayakan transportasi lainnya,” tukas Mantan Bupati Sitaro, rabu (9/10/19).

Kepada Dinas Perhubungan Sulut,Supit menegaskan agar kedua Jembatan timbang tersebut harus dan wajib segera beroperasi.

“Ini harus diprioritaskan. Jadi saya minta Jembatan timbang di Pineleng dan Bitung harus segera di operasionalkan kembali,” tegasnya. (Sisco)

Sulut,GN- Anggota komisi IV DPRD Sulut Melky Pangemanan saat di temui usai menggelar hearing mengatakan mendapati beberapa hal yang menjadi kendala yang di hadapi oleh dinas terkait.

“Yang pertama penyerapan anggaran mereka masih minim,sampai pada memasuki triwulan ke 4 ini belum mencapai 40 persen,oleh karena itu ini perlu di ‘push’(dorongan red) supaya penyerapan anggaran paling tidak bisa sampai pada angka 80%-83%,” kata Pangemanan.

Kerja kolektif serta sinergitas antara pihak eksekutif dan legislatif perlu di dorong terus agar dapat tercapai Program pemerintah OD-SK yang Hebat.

“Perlu adanya sinergitas antara pihak legislatif dan eksekutif dalam mensukseskan program OD-SK dan tentu ini perlu kerja kolektif serta kooperatif agar bisa berdampak pada publik,” tutupnya. (Sisco)

Sulut,GN- Komisi IV DPRD Sulut pekan depan akan Turun Lapangan (Turlap) ke sejumlah lokasi Mitra kerjanya. Beberapa agenda bersama komisi IV segera di kerjakan dipenghujung tahun 2019 ini.

Turlap komisi IV yang membidangi kesejahteraan rakyat ini demi mengawal aspirasi rakyat.

Nursiwin Y Dunggio anggota komisi IV DPRD Sulut mengungkapkan, pekan depan komisi akan turun lapangan semua mitra kerja,termasuk ke sejumlah rumah sakit di Provinsi Sulut .

“Kami pada hari Senin atau Selasa pekan depan tatap muka dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Setelah itu melakukan turun lapangan,” ungkap politisi PAN ini kepada awak media, Jumat (04/10/19), di ruang kerjanya.

“Komisi lV kunjungan lapangan untuk menggali informasi di sejumlah rumah sakit, termasuk pelayanannya,” ucapnya.

Selain itu, dikatakannya komisi IV juga akan memanggil pihak BPJS.

“Selain mengunjungi rumah sakit, kami akan memanggil BPJS dan SKPD lainnya yang merupakan mitra kerja kami. Berharap ini mendapat respon baik dari mitra kerja, karena ini semua untuk kepentingan rakyat,” tutupnya. (Sisco)

Sulut,GN- Sehari setelah ditetapkan sebagai ketua komisi IV DPRD Sulut Bryan Waworuntu bersama anggota lainnya langsung bergerak mengadakan rapat perdana komisi. Bryan yang dipercayakan partai NasDem menjadi Ketua Komisi lV bersama anggota lainnya Jumat,(04/10/19) menggelar rapat.

Kepada sejumlah media, Legislator daerah pemilihan (Dapil) Tomohon Minahasa itu menjelaskan,bahwa rapat perdana ini,adalah untuk membahas agenda Komisi lV. ” Membahas agenda pekan depan untuk memanggil tatap Muka dengab mitra kerja,” ujarnya.

Hadir rapat perdana komisi tersebut seluruh personil Komisi lV DPRD Sulut. (Sisco)

Sulut,GN- Setelah melalui musyawarah mufakat terkait pemilihan Alat Kelengkapan Dewan khususnya komisi tiga (3) DPRD Sulut yang dipimpin oleh koordinator Komisi Tiga Jems Arthur Konjongian, terpilih untuk pimpinan Komisi tiga adalah Berty Kapojos sebagai ketua, Stela Runtuwene sebagai Wakil Ketua dan Yongkie Limen sebagai Sekretaris.
Dari pantauan awak media,rapat pemilihan Pimpinan Komisi tiga Kamis,(03/10/19) berjalan dengan aman dan tertib.

Usai pemilihan komposisi komisi tiga Dilanjutkan foto bersama koordinator komisi tiga.(Sisco)

Sulut,GN- Usai dilantik 9 September lalu, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Sulut periode 2019-2024 resmi terbentuk, Kamis (03/10/19) siang tadi diruangan paripurna DPRD Sulut.

Rapat Paripurna DPRD Sulut yang dipimpin Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay, Wakil Ketua James Arthur Kojongian dan Wakil Ketua Billy Lombok, dibacakan AKD yang terdiri dari komisi-komisi, Badan Musyawarah (Banmus), dan Badan Anggaran (Banggar), Badan Kehormatan (BK) serta Badan Pembentuk Perda (Bapemperda).

Adapun susunan sebagai berikut:

Komisi 1: Vonny Paat, Imelda Novita Rewah, Fabian Kaloh, Artur Kotambunan, Muslimah Mongiling, Mohammad Wongso, Jhony Panambunan, Winsulangi Salindeho, Ronald Sampel dan Wenny Lumentut

Komisi 2: Rocky Wowor, Jems Tuuk, Jein Rende, Sandra Rondonuwu, Cindy Wurangian, Inggried Sondakh, Nick Lomban, Alvian Bara, Ivan Lumentut dan Sjenny Kalangi

Komisi 3: Berty Kapojos, Tonny Supit, Hengky Honandar, Boy Tumiwa, Stella Runtuwene, Sherly Tjanggulung, Raski Mokodompit, Yongkie Limen, Netty Pantouw, Amir Liputo dan Ayub Ali

Komisi 4: Fanny Legoh, Fransiskus Silangen, Melissa Gerungan, Richard Sualang, Melky Pangemanan, Braien Waworuntu, I Nyoman Sarwa, Careig Runtu, Yusra Alhabsy dan Nursiwin Dunggio

Badan Pembentukan Perda (Bapemperda):
Richard Sualang, Fabian Kaloh, Imelda Novita Rewah, Melissa Gerungan, Boy Tumiwa, Sherly Tjanggulung, Jhony Panambunan, Winsulangi Salindeho, Cindy Wurangin, Ivan Lumentut dan Yusra Alhabsy

Badan Kehormatan (BK):
Sandra Rondonuwu, Alvin Bara, Inggried Sondakh, Ronald Sampel dan Nursiwin Dunggio

Badan Anggaran (Banggar):
Andrei Angouw, Victor Mailangkay, James Arhur Kojongian, Billy Lombok, Rocky Wowor, Vonny Paat, Arthur Kotambunan, Sandra Rondonuwu, Berty Kapojos, Boy Tumiwa, Fanny Legoh, Fransiskus Silangen, Nick Lomban, Alvian Bara, Stella Runtuwene, Raski Mokodompit, Cindy Wurangian, Inggried Sondakh, Netty Pantouw, Wenny Lumentut, Amir Liputo dan Ayub Ali Albugis

Badan Musyawarah (Banmus):
Andrei Angouw, Victor Mailangkay, James Kojongian, Billy Lombok, Rocky Wowor, Tonny Supit, Jems Tuuk, Fabian Kaloh, Fransiskus Silangen, Berty Kapojos, Arthur Kotambunan, Hengky Honandar, Mohammad Wongso, I Nyoman Sarwa, Braien Waworuntu, Raski Mokodompit, Yongkie Limen, Careig Runtu, Ronald Sampel, Yusra Alhabsy, Nursiwin Dunggio dan Sjenny Kalangi

Ketua DPRD Andrei Angouw mengatakan, dengan dibacakannya susuan AKD kemudian akan dilakukan pemilihan pimpinan masing-masing komisi dan AKD lainnya.

“Setelah itu akan digelar paripurna pengumuman dan penetapan maka masing-masing komisi, BK, dan Bapemperda melakukan rapat untuk pemilihan pimpinan kemudian diteruskan ke pimpinan DPRD Sulut untuk diparipurnakan,” pungkas Angouw. (Sisco)