Sekretaris DPRD Sulut Terima Kunker Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo

Sulut,GN- Sekretaris DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Wiliam Niklas Silangen, S.Sos, M.Si menerima Kunjungan kerja (Kunker) pimpinan dan anggota komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo di Kantor DPRD Sulut, Kamis (18/6/2026).


Turut hadir mendampingi Sekwan, Kasubag Analis Kebijakan Ahli Muda Justman Etjaurau S.T, MAP dan Plh Kabag Keuangan Okta Lapian S.IP.

Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo ini bertujuan untuk memperkuat jejaring kerjasama antar Parlemen di Kawasan Indonesia Timur. Selain itu, pertemuan ini menjadi wadah untuk saling berbagi pengalaman terkait pelaksanaan fungsi kedewanan.

Pertemuan rombongan komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo bersama Sekwan Niklas Silangen berlangsung di ruang rapat utama. Pantauan media ini, pertemuan berjalan dengan lancar dan terjalin keakraban. (sisco)




Pimpin Sertijab Kasubag Administrasi Umum, Berikut Pesan Sekwan Niklas Silangen

Sulut,GN- Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Wiliam Niklas Silangen S.Sos, M.Si memimpin secara langsung pelaksanaan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Sub Bagian (Kasubag) Administrasi Umum Sekretariat DPRD Sulut. Agenda tersebut digelar di ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Sulut, Kamis (18/6/2026).

Pada kesempatan itu, Sekwan Niklas menyampaikan apresiasi atas dedikasi, loyalitas dan pengabdian yang telah diberikan oleh ibu Menly Manajang selama menjalankan tugas selaku Kasubag Administrasi Kesekretariatan.

“Kontribusi dan Kerja keras yang telah ditunjukan menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sulut,” kata sekwan Niklas.

Lanjut kata Sekwan Niklas, dan kepada Ibu Karen Truly Sanger, saya ucapkan selamat atas amanah yang telah dipercayakan. Sekwan Niklas berharap kepercayaan yang sudah di berikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme dan semangat pelayanan yang tinggi demi kemajuan organisasi.

“Serah terima jabatan bukan sekedar pergantian tugas, tetapi merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kinerja, dan kualitas pelayanan,” terangnya.

“Oleh karena itu mari kita terus menjaga kebersamaan, memperkuat sinergi, dan memberikan yang terbaik bagi Sekretariat DPRD Sulut,” tambah Sekwan Niklas.

Diakhir sambutannya,Sekwan Niklas menyampaikan terimakasih atas pengabdian selama menjalankan sebagai kasubag.

“Terima Kasih kepada Ibu Menly Manajang atas pengabdiannya, dan selamat bertugas kepada Ibu Truly Sanger, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan hikmat, kesehatan dan penyertaan Nya dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan,” tutupnya. (sisco/*)




Massa Aksi Mahasiswa Berakhir Ricuh, Royke Anter Menyayangkan Terjadi Pengrusakan Fasilitas Kantor DPRD Sulut

Sulut,GN- Royke Anter selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara,  menyayangkan  aksi demonstrasi gabungan mahasiswa yang berakhir ricuh di halaman kantor DPRD Sulut, Rabu (17/6/2026). Aksi kericuhan tersebut mengakibatkan  sejumlah fasilitas kantor mengalami kerusakan.

Royke Anter mengatakan DPRD sejatinya telah menyiapkan diri untuk menerima dan mendengarkan tuntutan mahasiswa. Saat kejadian berlangsung, Royke Anter hadir bersama anggota DPRD Hillary Tuwo dan Jeane Laluyan serta Sekretaris DPRD Niklas Silangen guna memberikan ruang aspirasi. Namun, penyampaian aspirasi berubah menjadi tindakan yang tidak tertib dan berujung perusakan fasilitas di kantor DPRD Sulut.

“Kami pada prinsipnya ingin menerima adik-adik mahasiswa dan mendengarkan apa yang menjadi tuntutan atau penyampaian kepada lembaga DPRD. Namun sangat disayangkan, saya sangat sedih ketika penyampaian ini harus dilakukan secara tidak tertib,” kata Anter kepada wartawan.

Keputusan untuk tidak menerima massa masuk ke dalam gedung kata Anter, merupakan hasil evaluasi dari pengalaman sebelumnya. Dalam koordinasi dengan pihak keamanan, disepakati pertemuan dilakukan di halaman depan pintu gedung demi mengantisipasi kekacauan yang sempat terjadi pada beberapa aksi sebelumnya.

“Memang keinginan mereka diterima di dalam kantor DPRD. Tapi karena SOP, kami berkoordinasi dengan pihak keamanan agar mereka diterima saja di halaman, di depan pintu. Karena sudah pernah terjadi beberapa bulan atau tahun kemarin, ketika diterima di dalam, terjadi aksi-aksi yang tidak tertib. Berangkat dari pengalaman itu, kami tidak menerima di dalam ruangan,” ucapnya.

Dia mengimbau kepada para mahasiswa, sebagai representasi kaum intelektual dan calon penerus bangsa, dapat menyampaikan pendapat dengan lebih bijak dan tertib tanpa merusak fasilitas publik. Ditegaskannya DPRD Sulut tidak menutup pintu bagi aspirasi masyarakat, asalkan disampaikan melalui mekanisme administrasi dan perwakilan resmi.

“Kalau ada aspirasi, menyurat saja ke lembaga DPRD. Perwakilan dari adik-adik mahasiswa akan diterima secara baik di dalam kantor DPRD. Apa yang menjadi tuntutan, kalau memang menjadi kewenangan kami anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, kami pasti akan tindak lanjuti. Sedangkan apa yang menjadi kewenangan pusat, tentu kami akan teruskan ke pemerintah pusat,”pungkasnya.

Sampai berita ini di publish, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait jumlah kerusakan atau langkah hukum yang akan ditempuh sehubungan dengan insiden tersebut. (sisco)




Wakil Rakyat Ini Konsisten Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat

Sulut,GN – Wakil Rakyat yang duduk di DPRD Sulawesi Utara dan menerima mandat sebagai Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Braien Waworuntu, memantapkan perannya sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Cara yang familiar dengan melakukan pendekatan yang responsif bahkan turun langsung ke lapangan, dinilai politisi muda ini Braien Waworuntu konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat di Bumi Nyiur Melambai ini.

Braien menegaskan jabatan sebagai wakil rakyat tidak hanya dalam kapasitas posisi administratif di parlemen, melainkan sebuah amanah untuk memastikan setiap keluhan dan kebutuhan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara nyata dalam kebijakan pemerintah yang ada.

“Tugas seorang wakil rakyat bukan hanya hadir di ruang rapat. Lebih dari itu, kami berkewajiban memastikan suara masyarakat benar-benar didengar, diperjuangkan, dan menjadi prioritas dalam pembangunan daerah,” kata politisi Nasdem Sulut ini kepada media.

Braien secara konsisten menyoroti isu-isu krusial yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dalam setiap kesempatan reses maupun Rapat Dengar Pendapat.

Beberapa poin utama yang menjadi fokus perhatiannya terutama
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Dia terus mendorong instansi pemerintah agar lebih cepat dan transparan dalam melayani warga masyarakat bumi nyiur melambai.

Selain itu, dia ingin memastikan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan akuntabel, serta mengawal program-program strategis yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat akar rumput.

Braien yang dikenal memiliki gaya komunikasi yang luwes, khususnya saat berinteraksi dengan generasi muda di pandang sebagai politisi muda yang berani menyuarakan aspirasi.

Dia mendorong pentingnya sinergi antara DPRD dan eksekutif untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan. Sehingga langkah yang diambilnya di DPRD Sulut dinilai oleh berbagai kalangan sebagai bentuk konkret dari semangat perubahan.

Konsisten dalam mengawal kepentingan rakyat menjadikannya sosok yang diharapkan mampu membawa warna baru dalam pembangunan Sulawesi Utara yang lebih baik ke depan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir adalah solusi atas permasalahan yang dihadapi warga. Komitmen ini akan terus saya jaga selama menjalankan amanah sebagai wakil rakyat,” tandasnya. (*/sisco)

 




Ketua DPRD Sulut Sampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1448 H Kepada Masyarakat Sulut

Sulut,GN- Memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriyah, Selasa (16/06/2026) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus Andi Silangen SpB-KBD menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara.

Momentum Pergantian Tahun Baru Hijriyah ini, melalui Platform Media Sosial Facebook milik Ketua Dewan Andi Silangen menyampaikan ucapan selamat kepada segenap warga masyarakat bumi nyiur melambai.

Diketahui Peringatan Tahun Baru 1 Hijriyah adalah awal memperkuat komitmen dalam menjaga kebersamaan, toleransi, dan semangat gotong-royong, demi kemajuan daerah.

Sementara, respon dan tanggapan dari masyarakat pada linimasa juga memberikan apresiasi, serta berharap Tahun Baru Hijriyah membawa keberkahan, kedamaian, serta keselamatan bagi seluruh masyarakat di Sulawesi Utara. (sisco)

 




Pengawasan Lapangan BBM Subsidi Diperketat, DPRD Apresiasi Langkah Tegas Polda Sulut

Sulut,GN- Humas Polda Sulut – Komitmen memperbaiki tata kelola distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Sulawesi Utara semakin diperkuat melalui sinergi antara Polda Sulut, DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Pertamina, Hiswana Migas, dan sejumlah instansi terkait.

Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi membahas persoalan antrean panjang di SPBU serta berbagai potensi penyimpangan dalam penyaluran BBM subsidi, di Polda Sulut, Selasa (9/6/2026).

Fokus utama adalah pengawasan penggunaan barcode subsidi yang masih ditemukan disalahgunakan oleh oknum tertentu.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pricylia Rondo menyampaikan apresiasi kepada Polda Sulut yang dinilai proaktif menginisiasi langkah-langkah pengawasan bersama demi memastikan subsidi pemerintah benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.

Menurutnya, kehadiran seluruh pemangku kepentingan dalam rapat koordinasi tersebut menunjukkan adanya kesamaan komitmen untuk menyelesaikan persoalan distribusi BBM subsidi yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi Polda Sulawesi Utara, khususnya Direktur Reserse Kriminal Khusus beserta jajaran yang telah menginisiasi pertemuan ini. Seluruh rekomendasi yang dihasilkan menjadi langkah konkret yang akan kami kawal bersama demi kepentingan masyarakat Sulawesi Utara,” kata Pricylia.

Dalam rapat tersebut disepakati pelaksanaan pemantauan dan pengawasan secara intensif dalam beberapa pekan ke depan. Komisi II DPRD Sulut juga mendukung rencana operasi gabungan yang akan dilakukan untuk mengecek langsung kondisi distribusi BBM subsidi di lapangan.

Pricylia menegaskan, DPRD Sulut mengapresiasi komitmen aparat kepolisian yang menyatakan siap menindak setiap pelanggaran tanpa pandang bulu.

“Tidak ada perlakuan berbeda terhadap siapa pun. Siapa saja yang terbukti melanggar aturan dalam penyaluran BBM subsidi harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku,”ucapnya.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut FX Winardi Prabowo menegaskan bahwa pengawasan akan diperkuat melalui keterlibatan seluruh stakeholder, termasuk masyarakat.

Dia mengungkapkan masih ditemukan sejumlah modus penyalahgunaan barcode subsidi, mulai dari praktik jual beli barcode hingga penggunaan barcode yang tidak sesuai dengan data kendaraan yang terdaftar.

Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, diharapkan distribusi BBM subsidi di Sulawesi Utara dapat berlangsung lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran, sehingga manfaat subsidi pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. (*/sisco)




Ketua Bapemperda DPRD Sulut Pimpin Rakor Penyempurnaan Naskah Akademik

Sulut,GN- Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulut Vionita Kuera memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) didampingi anggota diantaranya Roy Roring, Feramitha Mokodompit, dan Nona Mantiri, Senin (8/6/2024).

Rapat Koordinasi ini terkait dengan hasil penyempurnaan naskah akademik dan draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usul prakarsa DPRD tentang Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA).

Salah satu Alat Kelengkapan Dewan ini, bersama dengan Sekretariat DPRD dan Perangkat Daerah terkait menggelar rapat di Ruang Rapat Bapemperda, Kantor DPRD Sulut.

Adapun Ranperda usul prakarsa DPRD mengenai Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) merupakan legislasi inisiatif yang diajukan oleh Alat Kelengkapan Dewan (Komisi ysng membidangi) untuk memperkuat payung hukum, perlindungan hak, serta pecegahan diskriminasi dan kekerasan. (sisco/*)




Rapat Lanjutan Pansus RTRW, Cindy Wurangian Soroti Pentingnya Transparansi Data

Sulut,GN- Wakil Ketua Pansus, Cindy Wurangian, menyoroti pentingnya transparansi data mengingat DPRD tidak terlibat langsung dalam tahapan teknis penyusunan RTRW oleh eksekutif. Cindy menegaskan agar seluruh dokumen dan informasi terkait disampaikan secara lengkap dan utuh kepada legislatif.

Hal itu, disampaikan oleh Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam rapat penyempurnaan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Sulut tentang RTRW Tahun 2025–2044, yang berlangsung pada Senin (8/6/2026).

“Memang sesuai aturan, dalam tahapan mekanisme penyusunan RTRW tidak melibatkan DPRD. Karena itu, hal-hal yang mungkin belum diketahui oleh Pansus perlu diinformasikan secara lengkap kepada DPRD dalam bentuk dokumen yang utuh,” kata politisi Partai Golkar tersebut.

Cindy juga menekankan perlunya kejelasan status Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan kawasan pertambangan khusus. Dia menilai ambiguitas dalam penetapan zona ini sering kali menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. “Harus ada kejelasan terkait WPR di Sulut yang selalu ditunggu masyarakat. Begitu juga informasi mengenai kawasan pertambangan khusus perlu diperjelas,” ucap Cindy.

Selain itu, Cindy mendorong agar akses terhadap peta RTRW dapat dipermudah melalui platform daring. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui status lahan, tanah, atau kebun mereka apakah masuk dalam zona lindung, budidaya, atau kawasan lainnya.

“Perlu ada kemudahan akses terhadap peta RTRW sehingga masyarakat bisa mengetahui apakah tanah atau kebun mereka masuk dalam kawasan atau zona tertentu. Informasi seperti ini harus disajikan kepada masyarakat, mungkin melalui aplikasi atau website yang bisa diakses kapan saja,” terangnya.

Tujuan akhir dari pembahasan RTRW ini, kata Cindy adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat, bukan justru memicu sengketa lahan atau konflik sosial baru. “RTRW ini kita bahas agar ada kejelasan dan kepastian hukum, bukan sebaliknya merugikan masyarakat atau menciptakan konflik di tengah masyarakat,” tutupnya.

Rapat ini juga di hadiri Ketua Pansus Henry Walukow, Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, Royke Roring serta anggota pansus lainnya, bersama instansi terkait. (sisco)




Bahas Penyempurnaan Ranperda RTRW, Henry Walukow Pimpin RDP

Sulut,GN- Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang di gelar DPRD Sulut, terkait pembahasan penyempurnaan hasil evaluasi Kemendagri tentang Ranperda RT-RW. RDP tersebut di pimpin oleh ketua Pansus Hendri Walukow, Senin (8/6/2026) di ruang serbaguna lantai tiga kantor DPRD Sulut.

Tahap penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelumnya telah di Paripurnakan dengan menghasilkan 63 Blok keputusan pemerintah pusat.

Sementara itu, Wakil ketua DPRD Sulut Royke Anter selaku koordinator saat RDP berharap ini dapat menghasilkan penyempurnaan evaluasi Kemendagri tentang Ranperda RT-RW.

Hadir dalam RDP antara lain Cindy Wurangian, Roy Roring, Jein Laluyan, Berty Kapoyos, Sekprov Sulut Tahlis Galang, Dinas PU-PR,Biro Hukum, Dinas
ESDM, Dinas Pertanian, Badan Pendapatan Daerah dan instansi terkait lainnya.

Diketahui Kemendagri menerbitkan hasil evaluasi atau koreksi terhadap draf Ranperda RTRW yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk di bahas saat ini. (sisco)




Rapat Paripurna DPRD Sulut, Gubernur YSK : Setiap Rupiah Dikelola Pemerintah Daerah Dimanfaatkan dengan Penuh Integritas

Sulut,GN – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus Komaling (YSK) menyampaikan sambutannya pada rapat paripurna DPRD Sulut, Selasa (2/6/2026) dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025.

 

Gubernur YSK memberikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang telah melaksanakan pemeriksaan secara independen, profesional dan objektif.

Gubernur mengatakan Hasil pemeriksaan ini tentunya merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel,dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun yang penuh tantangan sekaligus peluang. Di tengah tuntutan efisiensi belanja dan penguatan disiplin fiskal,Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mampu menjaga kinerja keuangan daerah secara baik,” kata Gubernur.

Lebih lanjut Gubernur mengatakan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk yang ke-12 kali secara berturut-turut.

“Capaian ini patut kita syukuri dan banggakan bersama, namun tidak boleh membuat kita lengah karena opini Wajar Tanpa Pengecualian bukanlah tujuan akhir,” ujar Gubernur.

Opini WTP yang kita peroleh kata Gubernur, bukan sekadar pengakuan atas kewajaran penyajian laporan keuangan, tetapi juga merupakan amanah untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah benar-benar dimanfaatkan dengan penuh integritas.

“Saya menegaskan bahwa temuan pemeriksaan yang berulang harus menjadi perhatian serius
seluruh perangkat daerah. Setiap rekomendasi hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti secara konsisten agar tidak menjadi permasalahan yang berulang dari tahun ke tahun,” tegas Gubernur.

Gubernur mengatakan Inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus didorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan, namun tetap berada dalam koridor regulasi, tata kelola yang baik, serta prinsip akuntabilitas yang kuat.

“Mari, kita jadikan hasil pemeriksaan
BPK ini sebagai instrumen evaluasi
danperbaikanberkelanjutan untuk
memperkuat tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” terangnya.

“Dengan semangat tersebut, kita semua optimistis dapat mewujudkan visi pembangunan daerah Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan,” tutup Gubernur.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD didampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu, Royke Anter, Stella Runtuwene dan di hadiri Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, BPK RI, Forkopimda, SKPD, dan undangan. (sisco)