Berikut Ini Hasil Rekomendasi Komisi IV DPRD Sulut Terkait Aspirasi Calon Dokter spesialis Unsrat Manado

Sulut,GN- Polemik yang terjadi di Unsrat Manado terkait UKT akhirnya terjawab. DPRD Sulut melalui komisi 4 memberikan rekomendasi atas aspirasi yang disampaikan para dokter residen atau calon dokter spesialis Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado yang meminta pengurangan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Pertemuan yang di gelar di kantor DPRD Sulut Rabu,(29/7/20) yang dihadiri langsung Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado Prof DR Ir Ellen Kumaaat MSc DEA, didampingi Wakil Rektor Bidang Akademik Prof Dr Ir Grevo S Gerung, MSc, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Dr Ronny Adrie Maramis, SH,MH, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan alumni Drs Ronny Gosal, MSi, Wakil Rektor Bidang Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Kerjasama Prof Dr Ir Sangkertadi, DEA, Dekan fakultas Kedokteran Dr dr Billy J Kepel,MMedSc serta ratusan dokter residen menyepakati rekomendasi tersebut akan dikawal dan diperjuangkan bersama sampai ke Kementerian Pendidikan.

Berikut Hasil Rekomendasi DPRD Sulut yang diserahkan langsung ppke Rektor Unsrat Prof DR Ir Ellen Kumaat serta Koordinator Forum Komunikasi Residen Fakultas Kedokteran Unsrat Jacob Pajan.

1. Agar Rektor Menyurat Ke Kementerian Pemdidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia perihal aspirasi tentang keringanan Uang Kuliah di masa pandemic covid19.

2. Agar Rektor menetapkan standard minimum UKT sesuai perundang-undangan, Komisi 4 DPRD Sulut akan mengawal apirasi tersebut.

3. Mengusulkan kepada pimpinan DPRD Sulut agar mengirim surat kepada Menteri Pendidikan dan kebudayaan terkait masalah ini.

Sementara ketua Komisi 4 Braien Waworuntu didampingi wakil ketua Careig Runtu, Sekretaris Andi Silangen, Melky Pangemanan, Yusra Alhabsy, Richard Sualang dan Melisa Gerungan menegaskan, rekomendasi yang merupakan keputusan politik DPRD Sulut tersebut secepatnya akan ditindak lanjuti agar persoalan tidak sampai berlarut sehingga para dokter residen bisa mendapatkan kepastian apa yang menjadi keluhan mereka.

“DPRD Sulut khususnya komisi 4 memberikan apresiasi kepada Rektor Unsrat dan jajarannya yang merespon undangan DPRD bahkan sepakat menerima bahkan bersama-sama akan mengawal rekomendasi yang kita buat untuk meringankan beban para dokter residen di tengah pandemic covid 19, dimana mereka terus melaksanakan tugas di garda terdepan penanganan pasien, bahkan banyak diantara mereka ikut terpapar.” kata Waworuntu.

Sementara itu, Rektor Unsrat Prof, DR Ir, Ellen Kumaaat menyambut positif rekomendasi tersebut. Dirinya berkomitmen untuk bersama-sama DPRD Sulut menuntaskan persoalan tersebut sampai ke Pusat.

“ Kita akan sama-sama bareng dengan DPRD kapan pun DPRD siap kami-pun siap, mau esok atau lusa kami siap. Artinya jangan kami menyurat sendiri-sendiri harus bareng,“ tandas Prof Ellen.(sisco/*)




Ratusan Guru Honorer “Mengadu” Ke DPRD Sulut

Sulut,GN- Ratusan Guru Honorer yang tersebar di Kabupaten dan Kota se Sulut, pada Senin, (27/7/2020) siang “mengadu” ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Provinsi Sulawesi Utara. Kedatangan mereka untuk memperjuangkan nasib Para guru honorer,yang belum di angkat menjadi Pegawai negeri Sipil(PNS).

Foto: Komisi 4 DPRD Sulut Menerima Perwakilan Guru Honorer

Pada kesempatan itu, perwakilan guru honorer di terima Ketua Komisi 1V, Braien Waworuntu bersama Sejumlah anggota di antaranya Melky Jacky Pangemanan, Richard Sualang dan Johny Panambunan di ruangan rapat Komisi 1V.

Dengan lantang perwakilan para guru honorer ini mempertanyakan dan mengeluhkan akan nasib mereka yang belum di perhatikan Pemerintah.

” Saya mewakili teman-teman sesama guru honorer memintakan kepada wakil rakyat yang duduk di Komisi 1V DPRD Sulut, dapat memperjuangkan akan nasib guru honorer, pasalnya berdasarkan hasil pertemuan rakornas di jakarta beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa guru-guru honorer yang usia di atas 35 tahun diangkat menjadi ASN tanpa mengikuti test, ternyata sampai sekarang ini belum di Kabulkan Pemerintah,” ungkap salah seorang guru.

Menjawab aspirasi tersebut, Melky Jacky Pangemanan mengapresiasi para guru honorer yang datang menyampaikan aspirasinya. “Kami memberi apresiasi yang besar kepada para guru honorer, karna di pundak mereka masa depan bangasa Indonesia di pertaruhkan,” ujarnya.
MJP berjanji akan memperjuangkan dan mendorong pemerintah daerah maupun Pusat terkait keluhan para guru honorer ini. ” Memang sesuai regulasi mereka sudah tak bisa di angkat, karena faktor usia, sebagaimana hasil rakornas mereka untuk dapat mengangkat guru honorer dan tenaga kependidikan agar bisa menjadi Pegawai negeri sipil(PNS), tanpa test, ini menjadi perjuangan kami untuk memperjuangkan nasib akan guru honorer, ” terangnya.

Hal senada di ungkapkan anggota komisi lainnya Richard Sualang. Dikatakannya hal ini perlu duduk bersama Pemerintah untuk menyelesaikan segala keluhan para guru honorer. ” Kami merasa di hormati karna DPRD menjadi satu-satunya saluran untuk menyampaikan aspirasi dari kalangan guru-guru honorer dan ini akan di perjuangkan, kalau perlu duduk bersama dalam perjuangan dengan pihak Pemerintah, ” tutup Sualang.

Sementara Ketua Komisi IV Braien Waworuntu berharap bahwa aspirasi guru-guru honorer ini secepatnya bisa terealisasi.

” Kami sangat prihatin nasib sejumlah guru honorer di Sulut ,sampai saat ini belum di perhatikan Pemerintah. Kami akan berjuang ke pusat agar mereka guru honorer bisa lega,” pungkas Waworuntu dan disambut tepuk tangan dari seluruh perwakilan guru honorer yang hadir. (sisco)




JPAR-AI Resmi Kantongi SK Dari Partai Nasdem, BW : Sebagai Kader Siap Mendukung

Sulut,GN- Pasangan Julyeta Paula Runtuwene – Harley Mangindaan (JPAR-AI) dinyatakan resmi menerima surat keputusan (SK) bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Manado dari Partai Nasdem.

Prananda Surya Paloh selaku Ketua Koordinasi Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP Partai Nasdem, menyerahkan Surat Keputusan (SK) Jumat (24/7/2020) di Gedung Sekretariat Jakarta Pusat.

Wakil Ketua DPD Nasdem Sulut, Braien Waworuntu menyebutkan SK tersebut sudah sah. Lanjut Braien SK diserahkan Prananda langsung pada pasangan calon JPAR-AI.

“JPAR-AI telah resmi menerima SK sebagai Bakal calon Walikota dan Wawali Kota manado dari DPP Partai Nasdem yang diberikan langsung oleh Prananda Surya Paloh,” Terangnya.

Waworuntu menegaskan akan siap mendukung pasangan JPAR-AI bertarung di Pilkada 9 desember mendatang.

“Tentunya sebagai kader partai Nasdem, siap mendukung, BERSATU-BERJUANG-MENANG!!” Tegasnya

Turut hadir juga, Walikota Manado GSVL yang juga adalah Ketua DPD partai Nasdem Kota Manado. (*/sisco)




Sekwan DPRD Sulut Glady Kawatu Terima Kunker Komisi D DPRD Sulsel

Sulut,GN- Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sulut Glady Kawatu menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam rangka Sharing Terkait Kewenangan Komisi yang Membidangi Pembangunan/Infrastruktur pada Kewenangan Provinsi.
Adapun legislator Sulsel yang mengikuti Kunker ini berjumlah sembilan orang dan di dampingi staf komisi D DPRD Sulsel.
Setelah melakukan pertemuan, anggota komisi D DPRD Propinsi Sulsel meninjau beberapa ruangan yang ada di Kantor DPRD Sulut.

Usai menerima Kunjungan kerja DPRD Sulsel, Sekwan Glady Kawatu bersama jajaran langsung mendampingi anggota DPRD Sulut Amir Liputo menerima aksi damai dalam penyampaian Aspirasi dari masyarakat Pandu. Dalam kesempatan itu, masyarakat meminta agar DPRD Sulut mengawal 43 seritifikat SCDP yang dipandang bermasalah. (sisco)




Ambil Hendrik Manossoh Jadi Cawagub, VAP Menang

Sulut,GN- Bakal calon Gubernur Vonnie Anneka Panambunan (VAP) dari partai Nasdem akan meraih kemenangan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sulut 2020 apabila mengambil pasangan bakal calon Wakil Gubernur dari representasi masyarakat Nusa Utara. Apalagi kalau mengambil tokoh muda seperti Hendrik Manossoh.

Demikian prediksi sejumlah tokoh muda Nusa Utara pada pertemuan terbatas di Manado, Rabu (15/7/2020). “Ya, sebab hal tersebut sudah pernah terjadi waktu lalu. Pada Pilgub 2020 akan terulang,” sebut Stenly Sendouw Rahamis.

Menurut Stenly, gambaran pasangan Cagub/Cawagub yang akan berebut suara di Pilgub 2020 sudah jelas. Sejauh ini sudah mengkristal ada tiga pasang. Ada pasangan ODSK dari PDIP sebagai petahana, kemudian pasangan Christiani E. Paruntu (CEP) dan Sehan S. Landjar (SSL).

“Lalu ada VAP yang sedang mencari pasangan calon Wakil Gubernur. Kalau VAP mengambil pasangan Cagub dari Nusa Utara, peluang menang sangat besar,” tegas Stenly.

Andre Armando, tokoh muda Nusa Utara di Manado senada dengan Stenly. Menurut Andre, entitas keetnisan cukup berpengaruh pada Pilgub Sulut 2020. Pemilih Minahasa Raya akan terbagi tiga. Pemilih Bolmong raya mengerucut ke pasangan CEP-SSL.

“Jika VAP mengambil pasangan dari Minahasa, hanya mampu mengambil maksimal sepertiga karena dua calon lain punya pengaruh kuat di masyarakat Minahasa. Kalau ambil pasangan dari Nusa Utara, VAP dapat mengambil lebih banyak dukungan suara,” jelas Andre.

Kalau mengambil tokoh muda Nusa Utara sebagai pasangan misalnya Hendrik Manossoh, urai Andre lebih lanjut, dukungan suara milenial Nusa Utara diaspora maupun yang domisili di tiga kabupaten umumnya akan mendukung VAP. “Hendrik Manossoh adalah tokoh muda Nusa Utara yang dikenal luas di Sulut. Dia saat ini adalah representasi kalangan muda Nusa Utara. Tua-tua Nusa Utara juga suka pada figur Hendrik Manossoh,” katanya.

Lagi pula, dengan waktu yang sudah kasip ini VAP harus mendapat pasangan yang sudah ia kenali karakternya. “VAP sudah tahu persis seorang Hendrik Manossoh karena sudah lama punya satu visi. Kalau ambil figur lain sangat riskan bagi VAP,” urai Andre.

Sem Boham menambahkan, sebaiknya calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara adalah DR (HC) Vonnie A. Panambunan dan DR Hendrik Manossoh,SE,M.E Ak. “Bagusnya begitu,” katanya.(*/red)




Komisi IV DPRD Sulut Dorong Dinkes Maksimalkan Pencegahan Pandemi Covid-19

Sulut,GN- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 4 DPRD Sulut bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulut, Selasa (14/7/2020) terkait transparansi penggunaan anggaran untuk penanganan covid 19 khususnya bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) dimana Nakes merupakan garda terdepan dalam upaya pencegahan dan penanganan pasien.

FOTO: Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPRD Sulut Bersama Mitra Kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Rapat tersebut yang dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Sulut dr Debbie Kalalo didampingi Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr Steven Dandel.

Anggota Komisi IV DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP) mendorong Dinkes Sulut untuk terus bekerja maksimal dalam upaya penanganan dan pencegahan pandemi covid-19 di Sulut termasuk mengedapankan transparansi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas ditengah kondisi saat ini.

“ Saya berharap Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terus berkoordinasi dan bersinergi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota agar kerja pencegahan dan penanganan Covid 19 bisa berjalan maksimal,” terang MJP sapaan akrabnya.

Sementara Ketua Komisi IV Braien Waworuntu menegaskan anggaran yang cukup besar disediakan pemerintah seharusnya juga menyentuh tenaga kesehatan khususnya dalam hal pemberian insentif.

“ Kita semua tentu prihatin perkembangan wabah covid saat ini di Sulut telah mencapai angka 4 digit, tidak hanya masyarakat biasa namun para tenaga kesehatan juga ikut terpapar.” tukasnya.

Selain masyarakat umum dirinya juga mendorong Pemerintah agar memperhatikan keselamatan tenaga kesehatan yang memiliki resiko terpapar virus tersebut karena setiap hari mereka memiliki kontak erat dengan pasien. (sisco)




Sualang: Mudah-Mudahan Kedepan Tidak Ada Keluhan Guru Dan THL

Sulut,GN- Legislator Sulut Ricard Sualang angkat bicara terkait laporan pemotongan gaji beberapa guru Tenaga Harian Lepas (THL).Sualang saat melakukan rapat dengar pendapat komisi IV DPRD Sulut dengan mitra kerja Dinas Pendidikan daerah Sulut,Senin (13/7/2020) menegaskan perlunya sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) dari Dinas pendidikan provinsi Sulut untuk diketahui semua guru THL.

” Melihat permasalahan seperti ini, maka perlu di sosialisasikan Pergub. Kalau Pergub disosialisasikan kepada guru-guru dan THL maka tidak ada hal seperti ini,” tegas Sualang.

Dalam Pergub lanjut Sualang, mengatur tentang jumlah jam mengajar dari para guru-guru dan THL. ” Jumlah jam mengajar sudah ada di Pergub. Mudah-mudahan ke depan tidak ada yang mengeluh,” terangnya.

Sualang menambahkan, setiap guru-guru dan THL harus bekerja sesuai dengan aturan yang ada. ” Jangan karena so baku kenal atau mentang-mentang ada kenalan so malas bekerja,” tukasnya.

Dia berharap, aturan-aturan harus disosialisasikan sampai ke tingkat bawah. ” Supaya ini dapat di ketahui oleh semua guru dan THL,” pungkas Sualang.

Diketahui, rapat tersebut dipimpin oleh ketua komisi IV Braien Waworuntu didampingi Careigh N Runtu dan Melky J Pangemanan dan secara Virtual diikuti dr Fransiscus A Silangen,Yusra Alhabsy.Sementara dari Dinas Pendidikan daerah Sulut Sekretaris Dinas Vileo Dondokambey,Kabid SMA Arthur Tumipa,kepala cabang dinas dan staf.(sisco)




Sambangi kanwil BPN Provinsi Sulut, Komisi Satu Pertanyakan Persoalan Tanah

Sulut,GN- Kunjungan kerja (Kunker) komisi 1 DPRD Sulut ke Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulut,Kamis (9/7/2020) guna melakukan silaturahmi sekaligus koordinasi antar mitra kerja.

Kunjungan Kerja Komisi Satu DPRD Sulut Di Kanwil BPN Provinsi Sulut

Dalam pertemuan itu, dihadiri Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Sulut Fredy A Kolintama ST,M,Si di dampingi Kepala BPN Manado Gunthar WM Tutuarima S.H bersama jajaran BPN Manado.

Ketua komisi I Vonny Paat pada kesempatan itu menyampaikan hal penting terkait persoalan tanah dan sejumlah aset milik Pemerintah Provinsi Sulut yang perlu dituntaskan.

“Kita disini ingin menyampaikan hal hal tersebut sekaligus juga kami ingin tahu program kegiatan BPN bagaimana tindak lanjut dari permasalahan tanah di daerah kita, termasuk aset-aset milik Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota yang hingga saat ini ada yang belum memiliki sertifikat, ” ucap Paat.

Disamping itu,lanjut ketua komisi satu ini, pertemuan ini sangat penting untuk menyatukan persepsi terutama kaitannya dengan sosialisasi bahkan ikut bersama sama menyelesaikan persoalan tanah di Sulut yang sangat kompleks.

“Tidak hanya permasalahan orang per orang tapi juga penting kita tuntaskan terkait aset pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk soal tapal batas antar kabupaten/kota, ” ujar legislator dapil Minahasa Tomohon ini.

Kakanwil BPN Sulut Fredy A Kolintama ST, M.Si saat menanggapinya mengatakan Terkait masalah aset pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menurutnya sudah diutarakan langsung dihadapan legislator Sulut baik yang sudah bersertifikat maupun yang belum.

“Permintaan kami, DPRD dapat membantu agar supaya proses sertifikat tanah milik Pemprov dan Kabupaten/kota bisa terlaksana dan bisa mencapai target untuk secepatnya diselesaikan,” terang putra totabuan ini.

Selain itu, pertemuan dengan komisi I DPRD Sulut sangat penting untuk saling memberi masukan terutama dukungan DPRD dalam menjalankan setiap program kerja BPN di Sulawesi Utara. Dalam pertemuan dengan komisi I ini, lanjut Kolintama, ada beberapa hal yang menjadi materi konsultasi antara lain terkait program pendaftaran tanah sistimatis lengkap yang menjadi program prioritas nasional di Sulawesi Utara.

” Beberapa hal yang ditanyakan dan dikonsultasikan oleh anggota Dewan yang kami tanggapi diantaranya KEK Bitung, tanah tanah bekas hak guna usaha bahkan tanah tanah yang di komplain oleh beberapa ahli waris termasuk pelayanan kami kepada masyarakat,” tutupnya.

Selain ketua komisi satu, juga hadir sekretaris komisi Mohammad Wongso, Fabian Kaloh,Jhon Panambunan, Ronald Sampel serta Novita Rewah.(sisco)




Bu Winsu Pimpin Rapat Bapemperda Finalisasi Draf Ranperda

Sulut,GN- Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulut Winsulangi Salindeho memimpin jalannya rapat terkait finalisasi draf Ranperda tentang kedudukan protokol pimpinan dan anggota DPRD,Selasa (7/7/2020)diruangan serbaguna lantai tiga.

Anggota DPRD Sulut Dan Ketua Bapemperda Winsulangi Salindeho (Foto: gemparnews)

Kepada media gemparnews.com bu winsu sapaan akrabnya menjelaskan tugas dan kerja Bapemprda yang dalam taraf finalisasi. ” Rapat tadi merupakan finalisasi. Kami akan melaporkan kepada pimpinan terkait finalisasi ranperda ini,” jelasnya.

Lanjut, dikatakannya setelah di laporkan ke pimpinan dewan, selanjutnya akan di gelar rapat paripurna. ” Tentunya setelah dilaporkan ke pimpinan, tahap berikutnya akan melakukan rapat paripurna,” pungkasnya.

Hadir dalam rapat tersebut, anggota Bapemperda seperti Jusra Alhabsy dan juga Sekretaris Dewan Glady Kawatu. (sisco)




Kaloh Tegaskan Pemerintah Desa Tidak Boleh Sewenang-Wenang Terhadap Masyarakat

Sulut,GN- Anggota komisi satu DPRD Sulut Fabian Kaloh menegaskan Pemerintah Desa tidak boleh sewenang-wenang terhadap masyarakat dan tidak ada alasan lagi untuk tidak melayani masyarakat dengan baik, sebab jika tidak melayani maka akan berhadapan dengan hukum artinya ada pidananya.

FOTO: Legislator DPRD Sulut Fabian Kaloh

Hal ini di sampaikan legislator Sulut yang vokal menyuarakan aspirasi masyarakat, saat melakukan rapat dengar pendapat komisi satu bersama LSM Suara Indonesia dan Masyarakat Rote Desa Sawangan Jaga 5 Kabupaten Minahasa terkait pengurusan surat ukur tanah.
” Saya sampaikan saat ini tidak ada lagi pemerintah desa,sewenang-wenang terhadap masyarakat. Tidak ada alasan yang tepat,tidak melayani warga masyarakat, ini ada pidananya,” tegas Kaloh Senin,(6/7/2020).

Lebih jauh dikatakannya, komisi satu akan memanggil pihak terkait untuk mencari solusi atas laporan warga. ” Kita akan memanggil mereka. Sekali lagi, tidak ada alasan pemerintah desa (hukumtua) untuk tidak melayani masyarakat,” tutup kaloh.

Diketahui rapat dipimpin oleh ketua komisi satu Vonny Paat,Sekretaris Mohamad Wongso,anggota Winsulangi Salindeho, Arthur Kotambunan,Ronald Sampel. Perwakilan 25 kepala keluarga masyarakat Rote jaga 5 desa Sawangan Minahasa di dampingi LSM Suara Indonesia, mengadu ke DPRD Sulut khususnya komisi satu terkait sulitnya pengurusan surat ukur tanah ke pemerintah desa dan peningkatan status tanah dari pembelian kuitansi menjadi AJB atau dari AJB ke Sartifikat. (sisco)