DKPP Periksa Empat Penyelenggara Pemilu Di Kabupaten Bolsel

 

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 110, 111, dan 112 -PKE-DKPP/X/2020 Jumat, (6/11/2020) pukul 08.30 WITA. Ketiga perkara ini diadukan oleh Muhammad Amin Laiya, Wakil ketua 1/ DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).

Pengadu Muhammad Amin Laiya, Wakil ketua 1/ DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Foto: ist)

Pada Perkara Nomor 110-PKE-DKPP/X/2020 Pengadu melaporkan Rolis Hasan, Ketua Bawaslu Kab. Bolaang Mongondow Selatan dan Arthur A. Waroka Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Bolaang Mongondow Selatan masing-masing sebagai Teradu I dan II.

Pokok perkara yang diadukan yakni para Teradu diduga telah bertemu dengan Bacalon Bupati atas nama Iskandar Kamaru di Desa Botuliodu Kecamatan Tomini Kab. Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 26 Agustus 2020. Teradu I diduga aktif sebagai pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berdasarkan SK DPP PP No. 651/SK/DPP/C/V/2015 tertanggal 4 Mei 2015 kepengurusan Djan Faridz dan Teradu I juga diduga lalai tidak melakukan investigasi dan tindakan atas laporan masyarakat terkait aktifnya Anggota KPU Bolaang Mongondow Selatan atas nama Fijay Bumulo sebagai pengurus KAHMI Bolaang Mongondow Selatan.

Untuk Perkara Nomor 111-PKE-DKPP/X/2020 Pengadu melaporkan Fijey Bumulo, Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Pokok aduan terkait integritas Teradu yang sebelum menjadi Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selalu melakukan pertemuan dengan salah satu calon terpilih Anggota DPR RI atas nama HI. Herson Mayulu dan selalu membagikan foto dengan Anggota DPR RI tersebut pada Grup Media Sosial Facebook Suara Masyarakat Bolsel (SMB), dan melakukan pertemuan dengan salah satu Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Utara yang maju pada Pemilihan Kepala Daerah tanggal 9 Desember Tahun 2020. Pengadu juga menduga Teradu terindikasi memihak kepada salah satu Anggota DPR RI terpilih dan salah satu Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Utara atas nama Olly Dondokambey.

Sementara Perkara Nomor 112-PKE-DKPP/X/2020 Pengadu melaporkan Monitha P Mokodompit, Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Menurut Pengadu, Teradu selaku Ketua Kelompok Kerja Perekrutan calon anggota Panwascam diduga telah meloloskan 3 (tiga) orang Panwascam yang terdaftar sebagai pengurus partai politik, yaitu Delfi Lumalia (pengurus PPP), Isran Moduto (pengurus PPP), dan Replan Podomi (pengurus PAN). Aduan lain yakni Teradu selaku Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan jarang masuk kantor dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Utara. Sidang digelar di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Jalan Diponegoro No 25 Teling Atas, Wenang Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado.

Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan. “DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Bernad.

Ia menambahkan, sidang ini juga akan ditayangkan langsung melalui akun media sosial milik DKPP. “Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP,” terangnya.

Selain itu, Bernad juga mengungkapkan bahwa DKPP menyiapkan antisipasi penyebaran Covid-19 dalam sidang DKPP, yaitu memfasilitasi tes rapid bagi seluruh pihak yang hadir dalam sidang ini. Tes rapid dilakukan satu jam sebelum sidang dimulai.

“Bagi pihak yang mendapat hasil reaktif, kami wajibkan mengikuti sidang secara virtual di luar ruangan sidang,” tutup Bernad.(*/red)




Berikut Laporan Hasil Kerja Harian MJP Anggota DPRD Provinsi Sulut

Sulut,GN- Anggota DPRD Sulut Melky J Pangemanan, S.IP., MAP., M.Si aktif melaporkan hasil kerja harian.

MJP panggilan akrabnya Selasa, 3 November 2020 sekira pukul 14.45 – 15.20 Wita menyerahkan Bantuan Mic Wireless kepada Pengurus Karang Taruna Desa Kawiley Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara.

Bantuan tersebut menurut MJP diharapkan dapat membantu kegiatan dan aktifitas organisasi Karang Taruna di Desa Kawiley.

“Karang Taruna harus menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya pemuda sehingga menjadi generasi yang berguna bagi bangsa dan negara serta menjadi garda terdepan yang mampu menggerakkan dan membawa inovasi di desa,” ungkapnya.

Selain itu, Karang Taruna juga harus menjadi mitra yang mampu menghubungkan pemerintah dengan masyarakat desa. (sisco)




Alat Mubasir, Stella Runtuwene Sebut Sebaiknya Berdayakan Masyarakat Setempat

Sulut, GN- Usai rapat dengar pendapat dengan mitra kerja komisi III, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulut Stella Runtuwene kepada awak media menegaskan bahwa proyek-proyek yang mengadakan pembelian alat dengan anggaran yang cukup besar belum efisien, dalam mengatasi eceng gondok di danau Tondano.

Menurutnya penanganan memakai alat masih belum efisien. Dia mengatakan sebaiknya melibatkan masyarakat setempat untuk membersihkan eceng gondok tersebut.

“menurut saya tidak usah lagi membuat proyek-proyek besar yang mubasir, pengadaan alat seperti bantuan alat dari pusat juga dan akhirnya alat itu rusak tidak terpakai dan itu anggaran yang sangat besar. Jadi menurut saya ada baiknya kita pergunakan saja masyarakat setempat yang ada disana, setiap hari saja kita bayar harian ke mereka untuk angkat semua eceng gondok, guna memperdayakan sumber daya manusia yang ada di sana biar mereka juga ada pemasukan, dari pada kita lebih ke proyek pengadaan-pengadaan pembelian alat ini dan itu pada akhirnya eceng gondoknya tidak hilang malahan alat rusak percuma karena tidak ada pemeliharaan,” ungkap Stella pada awak media di ruang kerjanya usai Rapat dengar pendapat di Ruang rapat Komisi III kantor DPRD Sulut, Senin (2/11/2020).

Stella juga menambahkan, eceng gondok itu bisa di inovasikan menjadi furniture, seperti contohnya yang ada di rumah saya ada kursi dan meja yang terbuat dari eceng gondok.

Wakil ketua komisi III DPRD Sulut itu sempat menyinggung cara penanganan eceng gondok yang dilakukan oleh pemerintahan Ahok sewaktu gubernur DKI Jakarta.

“Eceng gondok di jakarta itu setiap hari rajin dibersihkan sehingga kurang dari 1 tahun bisa bersih dan tempat itu sudah jadi tempat wisata”. Tutup Politisi Nasdem dapil Minsel-Mitra itu. (Sisco)




Angin Segar Investor, Petani Kelapa, Cengkeh, Pala Di Sulut Bergairah Kembali

 

Sulut, GN- Komoditi hasil bumi Kelapa, Cengkeh, dan Pala akhirnya mendapatkan jawaban dari permasalahan harga hasil bumi selama ini masih menjadi polemik di kalangan petani di Sulut.

Melalui Anggota parlemen RI Mindo Sianipar dari komisi VI, memberikan solusi terbaik ke petani dengan membawa Investor dari negara India ke Sulawesi Utara yang nantinya akan membeli hasil bumi dari sulut, terutama Kopra, Cengkeh dan Pala.

Mindo menjelaskan bahwa ini adalah tugas saya sebagai wakil rakyat, jadi harus mensejahterakan rakyat.”Harus ingat bahwa tugas dan tanggung jawab anggota DPR RI bukan di dapil masing-masing, melainkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu kedepanya semoga ini menjadi jalan keluar dan solusi terbaik untuk masyarakat petani yang berada di sulut”. Ucap Mindo dihadapan perwakilan petani Kelapa, Cengkeh, dan Pala, saat dalam pertemuan di gedung serbaguna DPRD Sulut, Selasa (2/11/2020).

Turut hadir juga Manu Mercandani selaku Direktur Utama (dirut) PT. Sarana Alam Indonesia dan Fanny Legoh anggota Komisi VI DPRD Sulut.

Dirut mengatakan akan membuat plan of action karena ada beberapa produk yang akan di pasarkan ke india, jika memenuhi standard permintaan pasar india baru kita mulai.

“Nanti akan di dihadirkan semacam plan of action karena ada beberapa produk di sulut yang akan kita pasarkan ke india. Nanti kita buatkan rencana kerja misalnya Cengkeh, kalau memenuhi standard keinginan pasar india baru kita laksanakan”. Ungkap manu.

Lanjutnya, kalau secara gamblang kualitas itu bisa diterima pembeli dari india. Tetapi semua harus mengikuti sesuai kualitas permintaan pasar. Misalnya ada beberapa hal yang harus kita ikuti seperti kadar airnya, atau pun packagingnya.

Fanny Legoh pun mengatakan bahwa hal ini adalah Anugerah Tuhan untuk petani di Sulut. “Ini anugerah Tuhan bagi sulut terutama petani sulut, karena selama ini tidak ada investor yang mampu membawa pembaruan bagi hasil bumi sulut tersebut”. Ujar anggota komisi VI DPRD Sulut itu.

“Hanya satu kunci bagi petani, adalah disiplin petani dalam menghasilkan produk berkualitas. Kita mau ekspor harus punya kualitas, jangan sampai hanya euforia tapi menurunkan kualitas”. Tutup Legoh seusai dari pertemuan dengan perwakilan Petani di sulut. (Sisco)




Mailanglay: Agenda Kegiatan DPRD Sulut Tetap Berjalan Mengikuti Protokol Kesehatan

Sulut,GN- Plt Ketua DPRD Sulut Victor Mailangkay menegaskan jadwal agenda kegiatan di kantor DPRD Sulut berjalan seperti biasa dengan mematuhi protokol kesehatan, pasca kasus terkonfirmasi positif covid-19, salah satu perjabat di kantor DPRD Sulut.

Hal ini mengingat  tim satgas covid 19  Senin, (12/10/20) melakukan  pemeriksaan tes swab bagi 86 orang lingkup sekretariat dan anggota DPRD dan diharuskan melakukan isolasi mandiri.

“ Memang agak terganggu, tetapi Paripurna kan ada pengecualiannya boleh virtual boleh fisik, tentu pimpinan dewan sebagai pimpinan rapat harus hadir  secara fisik yang lainnya boleh dilakukansecara virtual,  tetap jalan termasuk jika surat dari Mendagri  tentang penetapan keputusan Ketua DPRD definitif PAW keluar, sesegera mungkin kami lakukan paripurna pelantikan dengan mengedepankan protokol covid, “ ujar politisi Partai NasDem ini Senin, (12/10/20).

Mailangkay menyebutkan semua agenda-agenda Dewan dewan harus mengutamakan perlakuan terhadap protolol pencegahan dan penanggulangan covid 19 salah satunya adalah menyampaikan pokok-pokok pikiran  terhadap permintaan dari DPRRI untuk draft naskah akademik Rancangan Undang-Undang Provinsi Sulawesi Utara.

“ Gagasan-gagasan itu akan kami sampaikan tapi pertemuannya dilakukan secara virtual, “ pungkas Mailangkay.. (sisco)




Kapojos Desak Pengelola Toll Memasang Lampu Penerangan Jalan

Sulut,GN- Ketua komisi tiga (3) DPRD Sulut Berty Kapojos menegaskan pihak pengelola selaku penanggungjawab toll Manado-Aermadidi-Bitung harus memasang lampu penerangan jalan.

Hal ini dikatakannya, untuk meminimalisir tingkat kecelakaan di ruas jalan toll Manado-Bitung. Selain itu, juga untuk keselamatan pengendara mobil ketika melewati ruas jalan toll tersebut.

“Kami minta pengelola memasang lampu jalan. Gunanya untuk keselamatan pengendara mobil dan tentunya juga meminimalisir tingkat kecelakaan di ruas jalan toll,” tegasnya kepada sejumlah wartawan saat di wawancarai di lobi kantor DPRD Sulut, Rabu (7/10/2020).

Selain lampu jalan, Kapojos juga mendesak pengelola untuk memasang marka jalan di sepanjang ruas jalan toll Manado-Bitung. ” selain lampu jalan, tertunya yang berkaitan dengan keselamatan pengendara seperti marka jalan harus di pasang,” terangnya.

Dia berharap, pengelola harus secepatnya memperhatikan terkait keselamatan pengendara mobil. (sisco)




Tanpa Interupsi, Silangen Dinyatakan Sah Ketua DPRD Sulut

Sulut,GN- Dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD dinyatakan Sah sebagai calon pengganti ketua DPRD Sulut 2019-2024. Hal ini disampaikan oleh Plt Ketua DPRD Sulut Victor Mailangkay,SH,MH saat menggelar Paripurna internal DPRD Senin, (5/10/2020).

“Memperhatikan surat masuk dan berdasarkan peraturan DPRD nomor 2 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD maka Untuk itu, usulan calon pengganti ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara atas nama dr Fransiscus Andi Silangen, SpB-KBD, dinyatakan sah. Dan selanjutnya akan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Mailangkay ketika memimpin paripurna internal dan disambut tepuk tangan seluruh anggota DPRD yang hadir.

Selain itu, Mailangkay mengatakan telah masuk surat dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan,perihal usul perubahan personil Fraksi dalam keanggotaan alat kelengkapan DPRD. ” Kami menginformasikan juga, bahwa telah masuk surat dari Pimpinan Fraksi PDIP DPRD Sulut Nomor 19/F-PDIP/DPRD.Sulut/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020, perihal Usul Perubahan Personil Fraksi PDIP dalam keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD, yaitu Bapak dr. Fransiscus Andi Silangen, SpB- KBD, digantikan oleh saudara dr Tony Supit pada Badan Anggaran DPRD. Kemudian saudara Ir Julius Jems Tuuk sebagai Anggota Komisi dua (2) DPRD, dipindahkan sebagai Anggota Komisi empat (4),” kata Mailangkay.

Mailangkay menyebutkan bahwa usulan perubahan keanggotaan alat kelengkapan DPRD dinyatakan sah. “Untuk itu, usul perubahan keanggotaan Alat kelengkapan DPRD ini dinyatakan sah. Selanjutnya akan dituangkan dalam keputusan DPRD,” tutupnya. (Sisco)




Tonny Supit Masuk Anggota Banggar DPRD Sulut

Sulut,GN- Victor Mailangkay SH selaku Plt Ketua Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) membacakan alat kelengkapan Dewan Sulut dari anggota badan anggaran (Banggar) dr Andi Silangen digantikan Doktor Tonny Supit sebagai anggota banggar (banggar).

pergantian anggota banggar Andi Silangen kepada Tonny Supit, dimana dr Andi Silangen telah di tunjuk sebagai Ketua DPRD Sulut.

Selain itu, Mailangkay juga membacakan alat kelengakapan dewan lainnya, termasuk personil PDIP Jems Tuuk dari Komisi ll pindah ke Komisi lV DPRD Sulut.

Diketahui DPRD Sulut Menggelar Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penetapan Rencana Kerja DPRD Tahun 2021 dan Penetapan Usulan Calon Pengganti Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara Senin, ( 5 Oktober 2020) di ruangan Paripurna. (sisco)




Fanny Legoh Terima Aspirasi Petani Cengkih Sulut

Sulut,GN- Salahsatu anggota komisi IV DPRD Sulut Fanny Legoh menerima aspirasi para petani cengkih Jumat (01/9/2020). Kedatangan petani cengkih ini di kantor DPRD Sulut untuk mencari solusi dengan tujuan mengembalikan harga cengkih kembali normal.

Salah satu petani cengkih pun mengatakan bahwa masalah merosotnya harga cengkih ini sangat mempengaruhi perekonomian, apalagi saat ini masyarakat masih dilanda dengan wabah covid-19.

“Merosotnya harga cengkih berdampak di segala lini. Contohnya, sekarang para pemetik harus dibayar 5 ribu per liter sedangkan harga cengkih mentah hanya sebesar 8 ribu dipasaran, harga cengkih kering pun tidak ada perkembangan yang signifikan, dimana saat ini pembelian cengkih diharga 55 ribu per kilogram, tentunya ini sangat merugikan petani. Kiranya Anggota DPRD Sulut dapat memberikan solusi terkait hal ini,” ungkapnya.

Menanggapi itu, Politisi PDI Perjuangan Fanny Legoh menjelaskan banyak faktor yang mempengaruhi turunnya harga cengkih, salah satunya produksi cengkih Sulut berada diurutan ke-8, tentunya ini berpengaruh.

“Ini memang bukan persoalan dari pemerintah daerah, pemerintah itu hanya pemegang regulasi. Hukum pasar memang seperti itu, bisa naik dan bisa turun. contohnya di negara Madagaskar, harga cengkih disana lebih murah. Tapi terlepas dari itu, tentunya kita harus berpegang pada sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah daerah pun pastinya tengah berjuang agar harga cengkih di Sulut kembali normal,” terang Legoh. (sisco)




1 Oktober, AA-RS Deklarasikan Pasangan Cawali Dan Cawawali Manado

Sulut,GN- Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado yang diusung oleh PDI Perjuangan bersama Partai Gerindra Andrei Angouw (AA) dan Richard Sualang (RS) menggelar deklarasi di bilangan jalan sarapung Kota Manado. Deklarasi ini bertepatan dengan hari kesaktian pancasila 1 Oktober 2020.

Calon Walikota Manado AA mengatakan tujuannya yakni mengedepankan Tri Sakti. “Tujuan dari Kemerdekaan adalah Sama Rata Sama Rasa. Untuk itu tujuan kita harus mengedepankan Tri Sakti yaitu Negara ini harus Berdaulat dalam politik, Berdikari dalam ekonomi dan Berkepribadian dalam budaya, untuk itu Sulawesi Utara harus menopang program-program tersebut dan Kota Manado harus menopang visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Visi dan Misi Pemerintah Indonesia, dan keberadaan kita sebagai Bangsa yang di Proklamirkan pada 17 Agustus 1945,” kata Angouw.

Ditegaskannya bahwa visi dan misinya harus mengikuti tujuan awal dari Pemerintah Pusat dan Daerah. “Jadi visi misi saya harus mengikuti tujuan awal dari Bangsa ini, tujuan dari Pemerintah Republik Indonesia, Visi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, jadi ini Visi Misi saya dan dr Richard, senagai calon walikota dan calon wakil walikota, karena mau membangun itu tidak bisa kita membangun sendiri, karena setiap daerah kalo mau membangun sendiri kita tidak akan kemana-mana”, terangnya.

Politisi PDI-P ini menambahkan, kita harus menjadi contoh, dan juga harus menjaga nilai-nilai Pancasila.” Kalau mau bekerja harus memberi contoh, apa yang di bilang itu yang harus dibuat itu pertama, kemudian apa yang kita mau harus kita laksanakan begitu, jadi harus memberikan contoh dan kita harus menjaga nilai-nilai Pancasila,”tutupnya.(sisco)