Bapemperda DPRD Sulut Sambangi Dinsos Minut Dan Kota Bitung Bahas Masukan Tentang Penyusunan Ranperda Disabilitas

Sulut,GN- Gerak cepat yang dilakukan oleh tim Bapemperda DPRD Sulut dalam membahas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Disabilitas terus di genjot. Kali ini, tim Bapemperda DPRD Sulut bersama Wakil Ketua Victor Mailangkay menyambangi Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) dan Pemerintah Kota Bitung Kamis, (28/1/2021).

Tim Bapemperda DPRD Sulut Sambangi Pemda kabupaten Minahasa Utara dan Pemerintah Kota Bitung (foto : ist)

Dalam pertemuan tersebut, tim Bapemperda DPRD Sulut meminta masukan dari Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Utara dan Pemerintah Kota Bitung.

Ketua Bapemperda DPRD Sulut Winsulangi Salindeho kepada media ini menjelaskan inti pertemuan tersebut. ” Kami meminta masukan kepada Pemda melalui Dinsos Minut tentang Disabilitas. Saat ini Bapemperda sementara menggenjot Raperda inisiatif DPRD Sulut tentang penyandang disabilitas,” jelasnya.

Dari hasil diskusi tersebut lanjut Salindeho, ada hal yang menarik yang kami dapatkan dan pasti akan ditindak lanjuti melalui diskusi-diskusi di internal Bapemperda bersama para Tim Ahli, Akademisi di Provinsi Sulut terkait penyusunan ranperda penyandang disabilitas.

Sementara itu, Cindy Wurangian menyebutkan Intinya perhatian pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota dengan adanya ranperda tentang penyandang disabilitas perlu di dorong karena belum maksimal bahkan ada kabupaten yang tidak menganggarkan sama sekali.

“Ranperda untuk melindungi hak hak penyandang disabilitas ini juga perlu di pertimbangkan dengan matang untuk masuk atau tidaknya poin-poin terkait lansia,” pungkasnya. (sisco)




Imbas Beredarnya Video Di Medsos, DPD I Non Aktifkan Ketua Harian Partai Golkar Sulut

Sulut,GN- Imbas beredarnya video viral di medsos yang diduga salah satu legislator Sulut dari partai Golkar berinisial “J” langsung mendapat reaksi dari Dewan Pimpinan Daerah I (DPD I) Golkar Sulut.

DPD I Golkar Sulut Rabu, (27/01/2021) langsung menggelar rapat internal dan sekaligus konferensi pers, untuk menjawab setiap tanggapan masyarakat.
Ketua Bidang Organisasi Ferlayando Lamaluta mengatakan pencopotan tersebut berdasarkan hasil rapat.

Sementara itu, Sekretaris Partai Golkar Raski Mokodompit menjelaskan pihaknya telah melakukan langkah tegas sesuai dengan permintaan masyarakat untuk menon aktifkan jabatannya dari Ketua Harian Partai Golkar Sulut. Usai non aktifkan langkah selanjutnya DPD I Partai Golkar Sulut akan menyampaikan surat ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. (sisco)




DPRD Sulut Paripurnakan Usul Pengesahan Pengangkatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulut Terpilih

Sulut,GN- Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Senin (25/1/2021) dalam rangka Pengumuman usul pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara masa jabatan 20216-2021, serta pengumuman usul pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut terpilih dalam pemilihan tahun 2020 dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andy Silangen didampingi para wakil Ketua Vicktor Mailangkay, James Arthur Kojongian dan Billy Lombok.

Ketua DPRD Sulut disaksikan Wakil Gubernur terpilih saat menandatangani berita acara pengusulan DPRD Sulut Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Terpilih Dalam Pemilihan Tahun 2020 (foto : ist)

Rapat tersebut berlangsung dengan menerapkan protokol covid 19 juga dihadiri secara Virtual zoom Gubernur Olly Dondokambey dan dihadiri langsung Wakil Gubernur Steven OE Kandouw.

” Meskipun ditengah masyarakat sulut diterpa bencana, hendaknya pengumuman usulan pengesahan pengangkatan OD-SK dapat dijadikan momentum untuk membangun kebersamaan dan rasa sepenanggungan dengan apa yang dialami oleh saudara kita yang ditimpa bencana,” kata Silangen saat mengawali pelaksanaan paripurna.

Sementara, Wakil Gubernur terpilih Steven OE Kandouw dalam sambutannya mengatakan atas kepercayaan masyarakat Sulut yang kembali memilih pasangan OD-SK untuk melanjutkan kepemimpinan 5 tahun memdatang akan semakin terjalin kebersamaan yang bersinergitas antar semua pemangku kepentingan dalam membangun Sulut tambah hebat semakin maju dan sejahtra.”Sinergitas Pemerintah dan DPRD tetap terjaga dalam menjalankan program pemerintahan dalam upaya pemulihan kondisi daerah dan kondusifitas masyarakat dari pandemi covid 19,” ungkap Kandouw.

Usai digelar paripurna pengumuman usul pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut terpilih dalam pemilihan tahun 2020 selanjutnya DPRD Sulut akan menyampaikan usulan kepada Presiden untuk dilaksanakan pelantikan. (sisco)




MJP “Mengadu” Pelayanan RSUD Manembo-Nembo Terancam Berhenti

Sulut,GN- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Melky J Pangemanan (MJP) “mengadu” ke Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O Kandouw.
Aduan ini disampaikan MJP, saat DPRD Sulut menggelar Rapat Paripurna Senin, (25/01/2021) siang tadi dalam rangka usulan  pengesahan dan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Steven Kandouw terpilih tahun 2020.

MJP menegaskan kurangnya peralatan kesehatan di rumah sakit manembo-nembo membuat pelayanan kesehatan terancam berhenti dan tidak akan terealisasi pelayanan kesehatan yang baik untuk masyarakat.

Legislator Sulut Melky J Pangemanan (foto : ist )

” Ketika kami melakukan kunjungan disana diruangan UGD sangat tidak siap, sarung tangan,selang infus dan alat jahit tidak ada. Ada empat pasien yang dirujuk di rumahsakit tidak dapat dilanyani karena keterbatasan alat kesehatan. Ini akan membuat pelayanan kesehatan berhenti,” tegasnya.

MJP berharap persoalan yang krusial ini menjadi perhatian dari pemerintah Olly-Steven. ” Saya kira ini menjadi perhatian serius. Kalau mau bapak dan ibu, pemerintah Sulawesi Utara pelayanan kesehatan semakin baik di rumah sakit daerah manembo-nembo kota bitung harus melakukan evaluasi besar-besaran. Bayangkan hal yang wajib tidak terpenuhi bagaimana kita membicarakan terkait masalah kesehatan masyarakat Sulawesi Utara pada umumnya. Ini masalah kesehatan yang krusial. Dan ini merupakan catatan kritis dan serius bagi pemerintah provinsi sulawesi utara,” pungkasnya. (sisco)




Keluhan Warga Sering Padamnya Listrik, Salindeho Minta Perhatian Pimpinan PLN Sulutenggo

Sulut,GN- Setelah menerima keluhan warga terkait sering padamnya PLN ranting Siau di Kabupaten Sitaro dalam dua tahun terakhir ini membuat legislator Sulut Winsulangi Salindeho angkat bicara.

Kepada awak media gemparnews.com Senin, (18/01/2021) Salindeho menegaskan agar pimpinan PLN Sulutenggo menseriusi dan memperhatikan keluhan warga. ” Terkait keluhan warga, saya minta ada perhatian pimpinan dalam hal ini General Manager PLN Sulutenggo untuk memperbaiki management di ranting Siau,” tegas Bu Winsu sapaan akrabnya.

Anggota DPRD Sulut Winsulangi Salindeho (Foto: gemparnews)

Akibat sering padamnya listrik, lanjut Salindeho masyarakat merasa dirugikan. ” Akibat kondisi listrik yang selalu padam sangat merugikan masyarakat usaha ekonomi kecil dan pasti tidak jalan, belum lagi alat-alat yang menggunakan listrik pasti rusak,” sambung mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe ini.

Dia berharap ada kepekaan dari pimpinan PLN Suluttenggo terhadap masalah listrik di Kabupaten Sitaro yang juga terkenal penghasil buah pala ini. “Harus ada kepekaan dari pimpinan PLN terhadap keluhan masyarakat atas masalah listrik tersebut,” harapnya.
Sementara, Pimpinan PLN Suluttenggo melalui Kepala Humas Salmon ketika dihubungi melalui telephone selular dan juga melalui aplikasi WhatsApp, hanya menyampaikan terimakasih. ” Thanks infonya,” tulisnya singkat. (sisco)




Tutup Sementara, Aktifitas DPRD Sulut Tetap Jalan

Sulut,GN- Dengan di lockdownnya kantor Dewan Provinsi (Deprov) Sulut untuk sementara waktu, tidak membuat anggota DPRD Sulut ini tinggal diam di rumah. Buktinya, Senin (18/01/2021)siang tadi Anggota DPRD Sulut menggelar rapat sinkronisasi penyempurnaan draft Ranperda Fakir Miskin dan Anak Terlantar hasil Fasilitasi Kemendagri RI secara virtual melalui Video Conference Zoom Cloud Meeting antara Komisi 4 DPRD dengan instansi terkait lainnya.

Kegiatan Anggota DPRD Provinsi Sulut Menggelar Zoom Meeting (foto : ist)

Rapat tersebut di pimpin oleh Wakil Ketua Careigh Runtu juga dihadiri Anggota Komisi 4, Sekretaris DPRD Provinsi Sulut, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulut, Sekretaris Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulut dan Tim Ahli DPRD.
Rapat tersebut juga telah menyepakati poin-poin substansi perbaikan yang disarankan oleh Kemendagri RI akan disinkronkan untuk penyempurnaan draft Ranperda.
Selain itu,draft Ranperda ini juga telah disetujui untuk dibahas pada tingkatan pembahasan dan selanjutnya penetapan Ranperda.

Perlu diketahui, penerapan “Work from home” yang dilakukan ini adalah bentuk tanggungjawab Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi eskalasi penyebaran Covid 19 di lingkungan kantor DPRD Sulut tanpa mengurangi intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan. (*/sisco)




Silangen Lantik Tiga Personel DPRD Sulut

Sulut,GN- Setelah dilantik oleh ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD, tiga legislator ini yakni Herry Rotinsulu, Hendry Walukow, dan Herol Presly Kaawoan melengkapi personel DPRD Sulut.

Pelantikan dan pengambilan sumpah janji pergantian antar waktu tiga anggota DPRD Sulut dilaksanakan di ruangan paripurna Kamis (14/1/21) sekira pukul 11:00 wita dihadiri langsung Wakil Gubernur Steven Kandouw, Wakil Ketua Victor Mailangkay dan Billy Lombok, serta sejumlah Anggota Dewan. Sementara pejabat dan lainnya menyaksikan pelaksanaan paripurna pengambilan janji lewat virtual.

Pelantikan Tiga Anggota DPRD Sulut (foto : ist)

Usai pelantikan dan pengambilan sumpah,dilanjutkan penyematan PIN Anggota DPRD Sulut kepada ketiga anggota DPRD Sulut serta penandatanganan berita acara pelantikan.

Wakil Gubernur sulut Steven Kandouw dalam penyampaiannya mengatakan sebagai anggota dewan harus aktif bicara. ” Tentunya bicara yang substansial dan kondusif,” kata Kandouw.

Wakil Gubernur Sulut juga mengapresiasi Pimpinan Dewan yang sudah menjalankan perintah Undang-Undang dengan melantik ketiga Anggota Dewan yang baru.
“Bersyukur karena pimpinan dewan melaksanakan acara pelantikan walauoun ditengah masa Pandemi,” pungkas Kandouw. (sisco/*)




GRATIS! Pemeriksaan Antigen Di Kantor DPRD Sulut, Pengunjung,ASN,THL Dan Wartawan Wajib Tunjukan Surat Rapid Antigen Masuk Ke Dalam Kantor Sekretariat DPRD Sulut

Sulut,GN- Pengunjung yang datang ke kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Dan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Tenaga Harian Lepas (THL) bahkan Wartawan, terhitung Rabu (13/01/21) harus menunjukkan surat rapid antigen. Pemberlakuan surat rapid antigen tersebut guna memutuskan penyebaran Covid-19.Untuk rapid antigen di kantor DPRD Sulut  pemeriksaan dilakukan secara gratis.

Sekretaris DPRD Sulut Gledy Kawatu,SH (foto : ist)

Ini disampaikan Sekretaris DPRD Sulut Gledy Kawatu,SH kepada sejumlah media saat diwawancarai Selasa (12/01/21) di kantor DPRD Sulut.” Yang pertama, ada kebijakan dari Bapak Gubernur yang sudah kita tau bersama ada larangan untuk pejabat dan ASN untuk ke luar daerah dan dalam daerah sementara waktu karena tingginya tambahan khasus virus corona. Kemudian petunjuk Pak Ketua DPRD yang searah dengan Pak Gubernur, dalam rangka memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 maka di kantor DPRD ini, kita akan berlakukan penerimaan tamu dari pimpinan dan anggota dewan serta sekretariat dewan, harus menunjukkan hasil rapid antigen,” kata Kawatu.

Jika tidak menunjukan surat rapid antigen, lanjut Kawatu maka tidak akan di layani untuk menemui pimpinan maupun anggota DPRD Sulut. “kalau ada rapid antigen negatif maka akan dipersilahkan masuk ke kantor. Kalau tidak menunjukan  surat rapid antigen, maka tidak dilayani di kantor ini untuk bertemu dengan pimpinan dan anggota dewan,” ucapnya.

Selain itu dijelaskannya, hal ini berlaku juga untuk jajaran pers yang akan bertemu dengan anggota dewan dimana harus menunjukkan surat rapid antigen. “Ini termasuk juga jajaran pers (Wartawan red) yang akan bertemu dengan anggota dewan di ruangnya atau di dalam kantor. Harus mengikuti mekanisme rapid antigen. Hari ini juga Dinkes melatih tenaga medis yang ada di sekretariat dewan, baik perawat dan dokter, sehingga mulai besok kita akan berlakukan penerimaan tamu dengan menunjukkan surat rapid antigen. Kalau tidak, tidak akan dilayani di sini untuk bertemu dengan anggota DPRD. Di luar kantor silakan, termasuk pers. Tapi kalau masuk ke dalam, kalau bertemu dengan pimpinan harus menunjukkan surat rapid antigen,” tegasnya.

Ditambahkannya, Gubernur juga membatasi semua kegiatan termasuk pembatasan orang. “Demikian juga pada pelaksanaan paripurna, semua tamu yang mengikuti paripurna akan kita test rapid antigen. Kemudian bagi jajaran pers, perwakilan 10 orang yang masuk di dalam ruangan juga mengikuti rapid tes antigen. Itu juga yang akan dipergunakan untuk melakukan preskonfres dengan Bapak Gubernur,” pungkasnya. (sisco/*)




Tegas! Jika Persoalan Tak Kunjung Selesai, Tuuk Minta Sekda Dan Pimpinan BPJS Di Ganti

Sulut,GN- Polemik yang berkepanjangan antara BPJS Cabang Minahasa dan Pemerintah Kabupaten Minahasa akhirnya masuk di DPRD Sulut khususnya komisi IV.
Dalam hearing komisi IV DPRD Sulut Senin,(11/01/21) sore tadi menghadirkan Pimpinan BPJS Sulut dan Cabang Minahasa juga Pemerintah Kabupaten Minahasa yang di wakili Sekretaris Daerah bersama jajarannya.

Setelah mendengar pemaparan dari kedua instansi tersebut, salah satu legislator yang di kenal sangat vokal dan peduli terhadap nasib rakyat di Sulawesi Utara Julius Jems Tuuk akhirnya angkat bicara.

“Saya berpendapat begini pimpinan. Seharusnya pimpinan BPJS dan Sekda Minahasa harus mengundurkan diri ketika persoalan ini sampe di DPRD Sulut. Sekali lagi Sekda Minahasa dan pimpinan BPJS harus mengundurkan diri ketika persoalan ini sampe di meja DPRD Sulut,” tegas Tuuk dalam penyampaiannya melalui virtual.
Penegasan tersebut menurut Tuuk sangat beralasan. “Ada beberapa alasan saya harus katakan demikian. Yang pertama adalah amanat tentang jaminan sosial bagi kesejahteraan rakyat itu di tuangkan dalam amanat undang-undang dasar Negara RI tahun 1945 kalau tidak salah ingat itu perubahan ke empat. Kemudian tentang BPJS itu diatur juga dalam Undang-Undang no 14 tahun 2011. Kemudian dalam pelaksanaan dengan mitra kerja BPJS dengan pihak rumahsakit itu diatur dalam peraturan menteri kesehatan no 28 tahun 2014, Semua itu diatur dengan rapi dan jelas,” ungkapnya.

Dia menilai, persoalan tersebut terjadi kelalaian dan komulikasi yang kurang baik. “Persoalan sekarang ada kelalaian dari Pemerintah Minahasa, dimana belum membayar tagihan dari BPJS. Padahal itu adalah urusan pemerintahan yang wajib yaitu pelayanan dasar di bidang kesehatan,” tukasnya.
Diapun tidak melihat diantara dua instansi terkait terkait siapa yang benar dalam persoalan tersebut, namun dirinya hanya melihat bahwa itu merupakan kewajiban mereka untuk mengurus kepentingan rakyat. “Hari ini saya tidak melihat si A yang benar dan si B benar. Menurut saya adalah persoalan kesombongan baik dari Pemerintah Minahasa maupun pihak BPJS. Kalau saya, saya tidak meminta supaya mereka berdamai. Itu merupakan kewajiban mereka, harus urus ini rakyat. Seribu pimpinan BPJS yang ada di Minahasa atau mau satu juta Sekda di Minahasa, pelayanan kesehatan masyarakat Minahasa wajib di lakukan, karena ini adalah amanat undang-undang,”terangnya.
Dalam penegasannya, jika persoalan ini tidak selesai dalam dua atau tiga hari,Tuuk mengusulkan kepada pimpinan untuk membuat rekomendasi kepada Gubernur untuk meminta Sekda Minahasa di ganti. Pula Pimpinan BPJS Provinsi Sulawesi Utara dan Cabang Minahasa merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan RI untuk mencopotnya. “Saya mengusulkan saja, kalau persoalan ini tidak selesai hari ini atau sampai besok,komisi IV membuat rekomendasi kepada Gubernur Sulawesi Utara untuk mengganti Sekda Minahasa dan yang kedua merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan untuk menggantikan pimpinan BPJS di Sulawesi Utara dan cabang kabupaten Minahasa. Saya usulkan itu saja pimpinan karena mereka telah melalaikan tugas utama mereka diangkat menjadi pimpinan BPJS dan ditunjuk sebagai Sekda untuk mengurus ini rakyat, bukan mo kase tunjung jago di sana. Kalau persoalan ini dalam dua atau tiga hari tidak akan selesai sebagai mana tupoksi mereka melayani rakyat berdasarkan amanat undang undang dasar 1945 kemudian berdasarkan perintah undang-undang no 23 tahun 2014 dan kemudian berdasarkan undang undang nomor 24 tahun 2011 dan kemudian keputusan menteri kesehatan no 28 tahun 2014, kalau itu tidak dilakukan saya merekomendasikan Sekda diganti dan pimpinan BPJS Provinsi Sulawesi Utara dan Cabang Minahasa di ganti. kita datang ke kementerian untuk di ganti. Mereka datang disini mereka cuma kase tunjung jago dan ribut sana sini,” pungkas Tuuk. (sisco)




Bentuk Penghormatan Terakhir, Jenasah T2 Disemayamkan Di Kantor DPRD Sulut

Sulut,GN- Sebagai bentuk penghormatan terakhir, Almarhumah Telly tjanggulung (T2), Jumat ( 08/01/21) sekira pukul 11.00 wita disemayamkan di gedung DPRD Sulut. Selanjutnya jenasah dibawah ke Mitra dan peristirahatan terakhir di desa koha Minahasa.

Diketahui, almarhumah Telly Tjangkulung adalah istri terkasih dari Bupati Talaud, Elly Engelbert Lasut serta mama dari hillary Lasut anggota DPRRI.

Dalan riwayat hidupnya T2 pernah menjabat sebagai anggota DPRD Sulut periode 2004-2009 dari Partai Golkar, selanjutnya almarhumah menjadi Bupati Mitra.

Dimata para legislator Sulut almarhumah merupakan sosok pemimpin yang baik, seperti yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Sulut DR Viktor J Mailangkay SH MH.

“Sulut kehilangan putri terbaik, Telly tjanggulung, jasa-jasanya diukir dengan tinta emas untuk provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Mitra dan Talaud, hal ini tak akan pernah dilupakan. Keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan dari Yang maha kuasa,” tutupnya. (sisco/*)