Sulut,GN– Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan LKPJ Gubernur Tahun 2024 memberikan klarifikasi terkait pemberitaan bahwa  GMIM menerima dana hibah part 2 sebesar 65 Miliar, Ruang Paripurna DPRD Sulut, Rabu (16/04/2025).

“Kami akan memberikan klarifikasi terkait hal itu, pertanyaan itu muncul dari Ibu Cindy Wurangian. Ia bertanya, apakah Christian Center atau Museum Center itu sama atau berbeda ? karena di sini ada penerimaan hibah sesuai berita itu 65 Miliar. Setelah dijawab, bahwa itu sesuatu yang sama. Yang awalnya Christian Center, kemudian dalam perjalanan berubah menjadi Museum Center dan itu dijelaskan oleh Asisten 1,” kata Ketua Pansus Amir Liputo,SH di dampingi anggota Pansus.

Liputo menjelaskan GMIM tidak menerima dana hibah sebesar 65 miliar secara cash. Yang dimaksud di sini lanjut Liputo menerangkan, gedung tersebut dibangun oleh Pemprov Sulut, kemudian setelah sudah jadi, pengelolaannya diserahkan kepada GMIM.

“Bantuan hibah itu dalam bentuk barang atau jasa dalam hal ini bangunan fisik, bukan uang cash. Namun terlanjur diberitakan bahwa seolah – olah menerima cash 65 M,” jelas Liputo sambil menunjukkan data yang ada.

Lebih jauh Legislator dapil Kota Manado ini mengatakan bahwa data di sini ada pekerjaan arsitektur, ada pekerjaan videotron, pekerjaan mekanikal, Elektrikal hingga pengawasan. “Jadi, di sini tidak ada uang cash mengalir ke sana. Yang ada hanyalah untuk pekerjaan, dan itu aset Pemprov. Cuman pengelolaannya diberikan ke GMIM,” terang Liputo.

Dia juga mencontohkan dengan bangunan Islamic Center di daerah lainnya. ” Sama halnya dengan Islamic Center, yang di mana ada di 3 daerah di Bolmong Raya yang sudah duluan dibangun, itu juga dihibahkan dalam bentuk bangunan, bukan uang. Akibat pemberitaan itu, saya  ditelfon oleh banyak pihak, untuk itu kami mau klarifikasi,” ucapnya.

Soal dana hibah ini lanjut Liputo, bagaimana besarannya itu menjadi urusan eksekutif.  “Kami tidak masuk di situ, mengingat pada saat pembahasan tidak dibahas, baik si A dapat sekian, si B dapat sekian, sebab APBD itu secara umum dan Banggar tidak membahas sampai satuan 3,” pungkasnya.

Pansus LKPJ Gubernur 2024 yang hadir penyampaian tentang klarifikasi tersebut, yakni Ketua Pansus Amir Liputo, Sekretaris Pansus Nick Lomban, anggota Pansus Eugenie Mantiri, Cindy Wurangian, Eldo Wongkar, Feramitha Mokodompit, Louis Carl Schramm, dan Abdul Gani. (sisco)

Sulut,GN – Dalam rapat pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2024, Legislator Henry Walukow Menyoroti kondisi salah satu titik ruas jalan provinsi di lokasi seputaran Zero Point Minahasa Utara.

Kondisi jalan yang mengalami rusak parah tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah dalam hal ini Dinas PUPR Provinsi Sulut.

Henry mengatakan kondisi jalan penghubung antara Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara ini sudah lama dikeluhkan masyarakat agar segera dilakukan perbaikan karena mengganggu aktifitas masyarakat apalagi hujan ekstrim sehingga menyebabkan luapan air cukup besar sehingga sulit diakses warga.

” Kondisi jalan Zero point ini sudah lama di keluhkan masyarakat selain rusak juga sering tidak bisa diakses diakibatkan banjir yang cukup parah.” ujar Henry.

“Bersyukur penjelasan Ibu Kadis PU sudah ditata di APBD untuk tahun 2025 ini. “ sambung Henry.

Henry menegaskan pihaknya akan mengawal terus anggaran tersebut agar dapat direalisasikan dengan kualitas baik.

“Saya pastikan akan mengawal anggaran perbaikan ruas jalan  tersebut sampai tuntas karena sudah tertata di tahun 2025 ini,” ucap Henry

Terkait itu, Kepala Dinas PUPR Sulut Deisy Paat menegaskan kembali bahwa anggaran perbaikan jalan di sepuran zero point sudah ada dan di tata dalam anggaran APBD tahun 2025 ini. ” Iya semua sudah di anggarkan tahun 2025 ini sebesar 1,5 miliar,” kata Kepala Dinas. (sisco)

Sulut,GN- Usai pemaparan Dinas ESDM Provinsi Sulut, Anggota Pansus Pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2024,Louis Carl Schramm, SH,MH langsung menyampaikan pertanyaan terkait penerangan lampu listrik dan air bersih di pulau Bunaken kecamatan Bunaken kepulauan.

Louis menyampaikan bahwa saat dirinya turun reses lalu disalah satu lingkungan yakni kampung islam di pulau Bunaken, selama tiga hari mengalami pemadaman. Bahkan kata louis, sarana air bersih pun tidak ada di pulau Bunaken.

” Ketika saya melakukan reses di Bunaken, selama tiga hari listrik tidak menyala. Bahkan sarana air bersih pun sangat sulit di sana. Jadi mohon di perhatikan karena masyarakat sangat membutuhkan air bersih,” kata louis, Selasa (15/4/2025).

Sebelumnya Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulut Fransiscus Maindoka telah memaparkan bahwa ada program yang sudah dikerjakan diantaranya pemasangan listrik di beberapa desa yang belum teraliri listrik. Dan pengeboran air bersih di beberapa kabupaten di provinsi Sulawesi Utara.

Menjawab apa yang di sampaikan anggota DPRD Sulut, Kepala Dinas menjelaskan akan melakukan koordinasi dengan pihak PLN terkait kebutuhan listrik di pulau Bunaken.

Begitu juga terkait sarana air bersih, Maindoka menjelaskan pihaknya sudah beberapa kali melakukan survei lokasi untuk pengeboran air bersih, namun belum di temukan.

” Kami akan melakukan koordinasi dengan PLN terkait kebutuhan listrik disana. Demikian juga sarana air bersih di pulau Bunaken. Kami akan kembali melakukan survei lokasi, mudah – mudahan ada titik lokasi air tawar yang bersih. Karena beberapa kali kami melakukan survei lokasi, namun airnya payau. Tetapi kami akan mencoba lagi mencari lokasi yang lain untuk air bersih,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Menarik dalam rapat pansus pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2024 di ruangan paripurna, Senin (14/4/2025).

Dimana Direksi BSG yang hadir langsung Direktur Utama BSG, Revino Pepah dalam rapat pansus yang dipimpin oleh ketua pansus Amir Liputo mampu memberikan penjelasan terkait perkembangan yang terjadi termasuk pendapatan deviden tahun 2024.

Revino mengatakan sesuai dengan target tahun 2024 deviden 70 miliar namun diakhir tahun BSG mampu meraup deviden melebihi target yang ada.

Terkait penjelasan Direktur utama BSG, Ketua Pansus Amir Liputo pun menanggapi pencapaian deviden BSG tahun 2024.

“Jadi kalau BSG saya kira jelas ya. Mampu memberikan deviden tahun 2024 sebesar 71 miliar dari target 70 miliar. Jadi angka 70 miliar itu bukan sedikit, itu sudah mampu membayar berapa gaji pegawai. kalau THL kita ada seribu misalnya kita bayar tiga juta per bulan sudah mampu di biayai dengan ini,” ujar Liputo kepada media usai rapat pansus.

Dia menegaskan BUMD yang mampu memberikan kontribusi untuk daerah, harus perlu di topang ke depannya.

“Nah, BUMD seperti ini kan perlu kita topang. Supaya kedepan sesuai pernyataannya tadi kan, bisa mampu memberikan 15 persen. Jadi kalau kita taruh 10 miliar tahun depan kita bertambah satu setengah miliar devidennya,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Minimnya pembayaran retribusi Perijinan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) perlu mendapat perhatian pemerintah.

Pasalnya dari penjelasan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulut, Jun Silangen mengatakan sesuai data yang ada, dari 56 Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Provinsi Sulut hanya 12 Tenaga Kerja Asing yang melakukan pembayaran retribusi perijinan.

“Dari target 1,1 miliar terealisasi hanya 188 juta. Dari data yang kami dapatkan 56 tenaga kerja asing, hanya 12 tenaga kerja asing yang membayar retribusi perijinan,” ungkapnya.

“Untuk kewenangan perijinan tenaga kerja asing yang diberikan oleh pemerintah provinsi Sulut, hanya perijinan tenaga kerja lintas kabupaten dan Kota. Itu yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Utara,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ketua pansus Pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2024 Amir Liputo,SH dengan tegas menyatakan akan melakukan cross cek terkait data tenaga kerja asing di Sulawesi Utara.

“Kita justru akan minta data itu, kita akan buru, kalau memang mereka harus bayar, kita minta bayar karena itu pendapatan daerah,” tegas Liputo usai rapat pansus Senin (14/4/2025) diruang paripurna DPRD Sulut.

Liputo mengatakan dari pandangan mata, banyak pekerja asing yang bekerja di daerah bumi nyiur melambai ini.

“Jadi kami bukan meragukan data itu tapi kami akan cross cek, karena dari pandangan mata banyak juga pekerja asing. Kalau mereka datang kan mereka harus bayar pajak, sama juga orang kita bekerja di negaranya bayar pajak bahkan di Amerika pun sekarang di deportase,” terangnya.

“Pokoknya data yang ada, akan kita olah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah kita ke depan,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN – Wakil Ketua Pansus Inggried Sondakh menyampaikan bahwa untuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini ada peraturan daerah (Perda) yang mengatur yakni Perda Nomor 9 Tahun 2021. Hal itu disampaikan saat Rapat Panitia Khusus (Pansus) Pembahas LKPJ Gubernur tahun anggaran 2024 di ruangan sidang paripurna DPRD Sulut, Kamis (10/4/2025).

“Bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu ini ada Perda yang mengatur dan ada alokasi dananya,” kata Inggried.

Terkait pertanyaan tersebut, Plt Kepala Biro Hukum Pemprov Sulut, Dr Flora Krisen menjelaskan bahwa Perda Nomor 9 Tahun 2021 memang ada alokasi anggaran untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

“Tapi kami tidak memberikan dalam bentuk uang kepada masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan, tetapi melalui organisasi bantuan hukum yang terakreditasi,”jelas Krisen.

Sementara itu, Ketua Pansus LKPJ 2024, H.Amir Liputo pun mengingatkan bahwa Perda yang sudah disetujui dan disepakati oleh Eksekutif dan Legislatif harus dilaksanakan.

“Kalau tidak dianggarkan berarti pelanggaran,” ucap Liputo.

Liputo mengatakan dalam aturan yang berlaku dalam jangka waktu enam bulan setelah Perda ditetapkan Gubernur harus menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang petunjuk teknis.

“Sampai hari ini DPRD tidak menerima pergub tersebut,” tutup Liputo.

Pansus rekomendasikan minimnya anggaran untuk Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin, lebih giat mensosialisasikan perda kepada masyarakat dengan alasan masih banyak masyarakat tidak tahu dengan perda atau produk hukum yang dihasilkan Pemprov Sulut termasuk Perda no 9 tahun 2021 tersebut. (sisco)

Sulut,GN – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur tahun anggaran 2024 Cindy Wurangian menanyakan terkait bantuan hukum kepada masyarakat yang merupakan salah satu program di Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.

“Saya menanyakan terkait bantuan hukum kepada masyarakat, sudah berapa banyak kasus yang ditangani, mohon penjelasan,” kata Wurangian yang juga ketua fraksi Golkar DPRD Sulut, Kamis (10/4/2025) diruangan rapat paripurna.

menanggapi pertanyaan tersebut Plt Kepala Biro Hukum Pemprov Sulut Dr Flora Krisen menjelaskan pada tahun 2024 sudah ada enam Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi yang sudah bekerjasama dengan Pemprov Sulut.

“Tahun ini sudah ada sembilan yang tersebar di beberapa kabupaten/kota,” ucapnya.

Lebih lanjut Krisen mengatakan sudah ada delapan perkara yang ditangani Lembaga Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Biro Hukum.

“Memang ada beberapa yang mengajukan tetapi sesuai dengan perda no 9 tahun 2021 ada selektif dan sangat ketat, dimana menyatakan bahwa masyarakat tersebut memang sangat miskin,”terangnya.

Krisen mengatakan program bantuan hukum tersebut di tahun anggaran 2025 ini masih berlangsung dan disesuaikan dengan anggaran yang ada. (sisco)

Sulut,GN – Pasca ditetapkannya RUU TNI menjadi Undang – Undang oleh DPR RI Kamis 20 Maret 2025 tadi siang, sejumlah elemen yang menolak RUU TNI melakukan aksi demonstrasi.

Di Sulawesi Utara sekira pukul 15.00 wita, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sulut Bergerak juga melakukan aksi demo di gedung DPRD Sulut.

Pantauan media ini, aliansi mahasiswa Sulut bergerak sebelumnya melakukan orasi di depan kantor. Setelah melakukan negosiasi dan dikawal oleh aparat kepolisian, maka puluhan mahasiswa menerobos masuk ke halaman kantor DPRD Sulut,

Sayangnya aksi demo tersebut terjadi kericuhan, dan sejumlah mahasiswa melakukan aksi dengan melakukan pengrusakan fasilitas antara lain memecahkan kaca meja, merusak pagar pembatas, dan melakukan pelemparan kaca samping gedung DPRD Sulut.

Kericuhan juga terjadi di lobi kantor DPRD karena sejumlah mahasiswa memaksa untuk masuk ke dalam sehingga terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan kepolisian.

Dari kericuhan tersebut, pihak kepolisian mengamankan beberapa mahasiswa yang diduga melakukan aksi pengrusakan fasilitas kantor.

Selain itu, pendemo juga melakukan coretan di dinding dan menempelkan kertas di sepanjang dinding ruang lobi dan dinding dewan lantai dua.

Tidak berhenti sampai di situ,  mahasiswa kembali lagi ke luar halaman kantor DPRD Sulut dan melakukan aksi, naik ke mobil kepolisian yang hendak memasuki gedung kantor DPRD Sulut, sehingga terjadi lagi kericuhan antara pihak pengamanan kepolisian dengan mahasiswa.

Setelah beberapa jam kemudian dan terjadi negosiasi lagi, akhirnya mahasiswa yang diamankan di lepas kembali oleh pihak kepolisian.

Usai aksi demo aliansi mahasiswa sulut bergerak, Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen, S.Sos, M.Si ketika diwawancarai sejumlah media menjelaskan terkait aksi demo tersebut.

Silangen menjelaskan aksi demo aliansi mahasiswa tersebut telah melakukan pengrusakan fasilitas dikantor DPRD Sulut. ” Kerusakan fasilitas di DPRD Sulut antara lain kaca samping pecah, lalu di di dalam ruangan juga kaca meja pecah, Baliho di sobek, dan mereka melakukan coret di dinding kantor,” jelas Silangen.

Terkait hal ini, Silangen mengatakan pihaknya telah melaporkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta pimpinan DPRD Sulut. ” Kami sudah melaporkan ini kepada Gubernur dan pimpinan DPRD Sulut,” kata Silangen.

Untuk kerugian, Silangen menjelaskan belum di lakukan inventarisir terkait kerusakan fasilitas di Kantor DPRD Sulut. “Kami belum bisa menaksir kerugian, karena kami belum melakukan inventarisir kerusakan fasilitas,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Saat ini umat muslim sedang menjalani ibadah puasa di bulan suci ramadhan. Ibadah puasa ini akan dilaksanakan selama satu bulan sebelum menjelang lebaran atau hari raya idul fitri 1446 hijriah.

Berkaitan dengan itu, legislator DPRD Sulut dapil Bolaang mongondow raya Muliadi Paputungan angkat bicara terkait stabilitas harga bahan pokok.

Paputungan menghimbau kepada pemerintah agar menjaga stabilitas harga di bulan ramadhan ini dan juga menjelang hari raya idul fitri.

“Kami minta pemerintah untuk terus menjaga stabilitas harga. Karena ini menjadi kebutuhan umat muslim dalam menjalankan lebaran pasti akan semakin meningkat,” ujar Paputungan kepada media, usai acara buka puasa bersama anak panti asuhan di kantor DPRD Sulut, Kamis (13/3/2025).

Sementara di tempat yang sama, legislator sulut dapil Kota Manado Amir Liputo menegaskan agar arus mudik tetap dijaga, terutama kelaikan kendaraan-kendaraan layak pakai dan termasuk di pelabuhan penyeberangan juga perlu di jaga.

“Dan paling penting, tolong agar suasana ramadhan dan idul fitri tetap aman mohon kepada pihak PLN, supaya listrik tidak padam,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN – Setelah terpilih dan dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Jakarta, Gubernur Sulawesi Utara ( Sulut) Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE (YS) menyampaikan pidato perdananya.

Penyampaian pidato oleh Gubernur YS saat DPRD Sulut menggelar Rapat Paripurna Serah Terima.Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut dan di lanjutkan dengan penyampaian sambutan, Selasa (4/3/2025) diruangan sidang paripurna.

Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut periode 2019 – 2024 Olly Dondokambey dan Steven OE Kandouw, Anggota DPRD Sulut, Sekprov bersama jajaran, Forkopimda serta undangan.

Dalam sambutan Gubernur YS, menyampaikan Apresiasi dan terimakasih kepada masyarakat Sulawesi Utara. “Terima kasih untuk masyarakat Sulawesi Utara. Kalian dewasa dan kalian pribadi – pribadi yang hebat, saya yakin dan percaya bersama pemerintah, masyarakat dan semua lembaga yang ada di Sulawesi Utara maka Sulawesi Utara akan semakin maju lebih cepat,” kata Gubernur YS.

Pada kesempatan itu, Gubernur YS juga menyampaikan bahwa dirinya menerima amanah yang telah di percayakan oleh rakyat Sulawesi Utara.

“Dengan rendah hati saya Yulius Selvanus Gubernur Sulawesi Utara bersama Wakil Gubernur bapak Johanis Victor Mailangkay menerima amanah yang telah di berikan oleh rakyat Sulawesi Utara, amanah yang berat namun penuh kehormatan. Bersama pribadi dan keluarga dan segenap jajaran koalisi saya menyampaikan terimakasih yang sebesar – besarnya pada seluruh rakyat Sulawesi Utara yang telah menggunakan hak pilihnya dengan penuh tanggungjawab rakyat yang tersebar di empat ribu empat ratus satu tps yang berada di seratus tujuh puluh satu kecamatan dan seribu delapan ratus tiga puluh sembilan desa kelurahan yang tersebar dari miangas sampai pinagoluman kalian adalah pejuang demokrasi sejati,” ujar Gubernur pilihan rakyat sulut itu.

Gubernur YS juga menyampaikan terimakasih kepada partai pengusung yang telah mengawal perjuangan ini. “Terimakasih kepada partai pengusung yang sudah mengawal perjuangan ini. Dan saya berterimakasih kepada partai koalisi yang saling menghormati dengan pihak – pihak yang lain sehingga tidak terjadi gesekan dan tercipta kedamaian di bumi nyiur melambai Sulawesi Utara torang samua basudara,” tandasnya.

Diketahui, rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu, Stela Runtuwene dan Billy Lombok. (sisco)