Banggar DPRD dan TAPD Sulut Rampungkan Pembahasan Ranperda APBD Tahun 2027

Sulut,GN- Setelah melakukan rapat, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Tim Anggaran  Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Ranperda yang mengatur hajat hidup warga Sulut itu dijadwalkan segera disahkan dalam rapat paripurna pekan depan. Dalam pembahasan Ranperda yang berjalan maraton, penuh dinamika, serta beberapa kali menggelar rapat lanjutan sebelum akhirnya tuntas pada Selasa (17/11/2026).

Ketua Banggar DPRD Sulut juga selaku Ketua DPRD Sulut, dr Fransiscus A Silangen, SpB-KBD, menyampaikan, seluruh tahap pembahasan telah selesai, sehingga Ranperda siap dibawa ke sidang paripurna.

“Proses pembahasan telah tuntas, maka Ranperda itu akan segera disahkan lewat Rapat Paripurna yang rencananya dilaksanakan Senin pekan depan,” ujarnya.

Berbagai perbedaan pandangan selama pembahasan, proses negosiasi dan sinkronisasi antara Banggar DPRD dengan TAPD tetap berjalan lancar. Dengan kesepakatan ini tentu menjadi langkah penting, guna menetapkan arah alokasi anggaran daerah Sulawesi Utara tahun 2027.

Pengesahan Ranperda APBD 2027 melalui rapat paripurna DPRD Sulut nantinya menjadi dasar hukum Pemprov Sulut dalam melaksanakan program‑program kerja daerah demi kesejahteraan masyarakat bumi nyiur melambai. (*/sisco)




RDP Bersama Mitra Kerja, Louis Schramm Dorong RS Kita Waya Berperan Penting

Sulut,GN- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulut dengan Rumah Sakit Umum Daerah Sulawesi Utara terkait Pembahasan penting anggaran tahun 2027.

Legislatif Sulut, Louis Schram mendorong penganggaran yang sementara di bahas di Banggar.

Louis Schramm (foto:ist)

Hal ini menjadi perhatian serius dalam dunia kesehatan di Sulut oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Louis Schramm. Legislator daerah pemilihan Kota Manado ini mendorong peran Rumah Sakit Infeksi Kita Waya harus berperan penting. Menurutnya Pemerintah saat ini akan mendorong Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan Wabah Penyakit Menular.

“Gubernur akan menyampaikan Ranperda berkaitan dengan wabah penyakit menular berarti harus ada keseriusan dari RS Kita Waya. Bagaimana kita akan bahas ini, kalau kepala balai pergi ke PKK dan lain-lain. Mohon agar ini lebih serius,” ujar Louis.

Rapat dengar pendapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan program semester I tahun anggaran 2026, dilaksanakan  Selasa (17/11/2026), di ruang rapat komisi IV, bersama Dinkes dan jajarannya. (sisco/*)




Prof Julyeta Runtuwene Minta Alokasi Pendanaan Harus Diatur

Sulut,GN- Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) serta Biro Hukum Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (17/11/2026) serius membahas Pasal 98 tentang pendanaan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Prof Julyeta Runtuwene selaku anggota Pansus, menilai rumusan Pasal 98 mengenai pendanaan masih terlalu umum dan belum mengatur secara terperinci kebutuhan pembiayaan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan Anak.

Dia menilai, Alokasi pendanaan secara memadai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus lebih memperjelas berbagai kebutuhan layanan yang harus menjadi prioritas.

“Dalam rangka penyelenggaraan P3A, bersumber pada APBD yang dialokasikan secara memadai, misalnya pembiayaan pelayanan UPTD PPA, untuk rumah aman, untuk shelter, untuk pendampingan korban, untuk pelayanan perempuan. Artinya, terlalu polos pasal ini,” ujarnya.

“Harus dipertegas dalam Perda ini, sehingga ketika mendapatkan alokasi dana, semuanya jelas diatur. Harus ada layanan bagi perempuan korban, misalnya korban kekerasan perempuan dan lain-lain,” sambungnya. (sisco/*)




Sekretariat DPRD Sulut Raih Penghargaan Forward Award 2026

Sulut,GN- Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) meraih penghargaan dalam ajang Forward Award 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas peran Sekretariat DPRD Sulut dalam memfasilitasi akses informasi publik, membangun sinergi, serta menjalin hubungan kerja yang baik bersama insan pers. Trofi penghargaan diserahkan di Ruang  Paripurna  DPRD Sulut, Senin (16/11/2026).

Sekretaris DPRD Sulut Wiliam Niklas Silangen,S.Sos, M.Si (foto: Gemparnews)

Penyerahan penghargaan yang di terima oleh Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen, bertepatan dengan ibadah bersama pimpinan, anggota, dan ASN lingkup Sekretariat Dewan.

Sebelumnya, nama penerima penghargaan telah diumumkan dalam gelaran Forward Award yang berlangsung di Lippo Plaza Manado, Jumat (12/11/2026). Di bawah kepemimpinan Weliam Niklas Silangen, jajaran Sekretariat DPRD Sulut dinilai memiliki kontribusi nyata mendukung pelaksanaan tugas‑tugas jurnalistik di lingkungan lembaga legislatif daerah.

Komitmen keterbukaan informasi, kemudahan akses data, serta fasilitasi peliputan menjadi alasan utama Sekretariat DPRD Sulut layak menerima apresiasi sebagai mitra kerja pers. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi publik tetap dijaga di lingkungan DPRD Provinsi Sulawesi Utara. (*/sisco)




Silangen Pimpin Rapat Paripurna Internal Penyempurnaan Tatib DPRD Sulut

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD memimpin jalannya rapat Paripurna Internal Penyempurnaan Tata tertinggi DPRD Sulut, Selasa (10/11/2026).

Rapat paripurna internal tersebut di laksanakan di ruangan sidang paripurna DPRD Sulut, di dahului dengan pembacaan laporan ketua tim panitia khusus (Pansus) Ir Royke Roring.

Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen Memimpin Rapat Paripurna DPRD Sulut (foto: Gemparnews)

Rapat paripurna internal ini digelar secara luring dan daring yang turut dihadiri Wakil Ketua Royke Anter, Stella Runtuwene dan anggota DPRD Sulut.

Pantauan media ini, selanjutnya ketua dan Wakil Ketua DPRD Sulut melakukan penandatangan berita acara di saksikan oleh ketua Tim pansus serta anggota DPRD Sulut.

Penandatangan berita acara Oleh Pimpinan DPRD Sulut (foto: Gemparnews)

Rapat paripurna Internal berakhir sekira pukul 15.00 wita dan dilanjutkan dengan agenda rapat pembahasan badan anggaran APBD tahun 2027. (sisco)




Ketua DPRD Sambut Kunjungan Kerja Kapolda Sulut

Sulut,GN- Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) Irjen Pol Yudo Hermanto bersama beberapa Pejabat Utama (PJU) Polda Sulut di Kantor DPRD Sulut, Kairagi, Manado, Senin (9/11/2026) mengunjungi kantor DPRD Sulut.

Kunjungan tersebut di sambut baik oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dr. Fransiscus Andi Silangen.

Turut hadir Wakil Ketua Royke Anter dan Stela Runtuwene, didampingi Sekwan Niklas Silangen menyambut Rombongan Kapolda Sulut beserta Jajaran Pejabat Utama dengan penuh keakraban.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya untuk mempererat hubungan kelembagaan, sekaligus membangun komunikasi, dan koordinasi antara Polda Sulut dengan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Terjalinnya hubungan komunikasi dan kerja sama yang baik dari kedua lembaga tersebut, diharapkan berbagai tantangan di bidang pemerintahan, pembangunan maupun keamanan dapat dihadapi melalui koordinasi dan semangat kebersamaan . (sisco/*)




DPRD Sulut Luncurkan Aplikasi SIAP, Layani Aspirasi Masyarakat Lebih Mudah 

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menghadirkan terobosan digital melalui peluncuran Sistem Informasi Aspirasi Publik (SIAP) Sulut.

Platform ini dirancang untuk mempermudah masyarakat menyampaikan aspirasi, saran, hingga pengaduan kepada lembaga legislatif, sekaligus memastikan setiap masukan dapat dikelola dan ditindaklanjuti secara lebih sistematis, transparan dan akuntabel.

Inovasi tersebut dipresentasikan Sekretaris DPRD Sulut Welliam Niklas Silangen S.Sos M.S di hadapan Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Johanis Victor Mailangkay.

Pengembangan SIAP Sulut juga mendapat apresiasi dari pimpinan DPRD Sulut. Ketua DPRD dr. Fransiscus Andi Silangen bersama Wakil Ketua dr. Michaela Elsiana Paruntu, Royke Anter dan Stela Runtuwene menilai platform tersebut sebagai langkah positif dalam memperkuat fungsi representasi serta pelayanan aspirasi masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota DPRD Sulut dan Sekretaris Provinsi Sulut Tahlis Gallang bersama jajaran terkait.

Peluncuran SIAP Sulut merupakan bagian dari implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2026 yang dikembangkan oleh Sekretaris DPRD Sulut.

Melalui platform ini, masyarakat diharapkan dapat mengakses layanan penyampaian aspirasi dengan lebih mudah. Sistem tersebut dirancang mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaan aspirasi, mulai dari penerimaan, registrasi, verifikasi, klasifikasi, disposisi, pembahasan, tindak lanjut, monitoring hingga pelaporan.

Dalam presentasinya, Silangen memperlihatkan tampilan awal platform SIAP Sulut yang mengusung slogan “Suara Anda, Membangun Sulawesi Utara.”

Tidak hanya menjadi sarana pengaduan, aplikasi ini juga diharapkan menjadi sumber data aspirasi masyarakat yang terdokumentasi secara sistematis.

Data tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pelaksanaan fungsi representasi, pengawasan, dan penganggaran DPRD, terutama dalam proses pembahasan serta pengambilan kebijakan daerah.

Di sisi lain, SIAP Sulut diarahkan untuk memperkuat koordinasi antara DPRD, Pemerintah Provinsi Sulut, dan perangkat daerah dalam merespons berbagai persoalan serta kebutuhan pembangunan yang disampaikan masyarakat.

Pengembangan platform ini juga sejalan dengan upaya mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik.

Ke depan, penyempurnaan SIAP Sulut akan dilakukan melalui pengembangan fitur layanan, penguatan regulasi dan standar operasional prosedur, peningkatan kompetensi aparatur, serta integrasi data secara bertahap.

Dengan semangat “Aspirasi Masuk, DPRD Menindaklanjuti”, kehadiran SIAP Sulut diharapkan menjadi jembatan komunikasi yang lebih efektif antara masyarakat dan wakil rakyat.

Melalui sistem ini, setiap aspirasi diharapkan tidak sekadar diterima, tetapi juga dapat dipantau proses pengelolaan dan tindak lanjutnya secara lebih terukur dan bertanggung jawab. (*/red)




Hasil Hearing, DPRD Sulut Rekomendasikan Penundaan Sterilisasi Pelabuhan Manado

Sulut,GN– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) merekomendasikan penundaan program sterilisasi Pelabuhan Manado. Penundaan tersebut menyusul keberatan masyarakat terhadap kebijakan manajemen pelabuhan Manado.

DPRD Sulut juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut segera menertibkan seluruh pungutan di kawasan pelabuhan dan melakukan audit investigasi untuk memastikan tarif yang diberlakukan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat kepulauan.

Diketahui, rekomendasi ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Sulut bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta PT Pelindo Manado, Senin (2/11/2026).

Hadir dalam RDP ini, Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen SpB KBD, Kepala Dinas Perhubungan Sulut Femmy Suluh, Kepala KSOP, serta General Manager (GM) Pelindo Manado.

DPRD mempertimbangkan berbagai keberatan masyarakat terhadap program sterilisasi pelabuhan. (sisco)

 




Pansus PPA DPRD Sulut Gelar RDP

Sulut,GN- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulawesi Utara (Sulut) bersama mitra kerja di gelar di Lantai 3 Gedung Serbaguna DPRD Sulut. Agenda RDP membahas substansi penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta optimalisasi peran pemerintah daerah menjadi sorotan utama.

​Rapat di pimpin oleh Ketua Pansus PPA DPRD Sulut, Pricillia Rondo, didampingi anggota Pansus Vionita Kuera,Jein Laluyan dan Hilary Tuwo dan instansi terkait.

Anggota DPRD Sulut Jein Laluyan menyampaikan pandangan kritis terkait teknis operasional perlindungan perempuan dan anak di wilayah Sulawesi Utara.

Dia menegaskan pentingnya kejelasan nomenklatur dan pembagian peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam draf rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas.

​”Kami meminta agar dalam rancangan peraturan ini dicantumkan secara lebih rinci dan spesifik mengenai dinas terkait yang bertanggung jawab. Hal ini penting agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan optimal dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan,” kata politisi PDI P Sulut itu.

Jein juga memberikan penekanan khusus pada pengawasan serta integrasi kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA.

Dia menegaskan dinas pengampu wajib melakukan pengawasan berkala dan evaluasi langsung terhadap kondisi UPTD di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Untuk diketahui Panitia Khusus (Pansus) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DPRD Sulawesi Utara (Sulut) untuk mematangkan langkah strategis dalam menghadirkan payung hukum yang responsif dan berkeadilan bagi masyarakat. (sisco)




Niklas Silangen Hadiri Forum Talk Show Kolaborasi dan Integrasi Data Kelautan dan Perikanan Berbasis Digital

Manado,GN — Sekretaris DPRD Provinsi Sulut, Weliam Niklas Silangen, S.Sos., M.Si., menghadiri forum Talk Show “Kolaborasi dan Integrasi Data Kelautan dan Perikanan yang Berbasis Digital untuk Mendukung Ekonomi Biru di Sulawesi Utara” di Hotel The Sentra Manado, Senin (2/11/2026).

Kegiatan ini dirancang untuk menyatukan data kelautan dan perikanan yang selama ini tersebar di berbagai instansi, lembaga penelitian, perguruan tinggi, hingga pelaku usaha perikanan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendorong transformasi tata kelola kelautan dan perikanan melalui integrasi data digital agar kebijakan ekonomi biru tidak lagi dibangun dari asumsi, melainkan berbasis data riil dan analisis yang valid. Langkah ini menjadi sorotan dalam

Kegiatan tersebut sekaligus menandai peluncuran Sulut Blue Data, platform yang diposisikan bukan sekadar aplikasi, melainkan ekosistem kolaborasi dan integrasi data berbasis digital. Platform ini menghubungkan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, unit teknis kementerian, perguruan tinggi, lembaga mitra, hingga pelaku usaha perikanan.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Tahlis Gallang menegaskan bahwa ekosistem tersebut akan menjembatani hubungan antara sains, data, dan kebijakan. Data ilmiah, ekologi, perikanan, serta sosial-ekonomi masyarakat diharapkan dapat terhubung langsung ke proses perumusan kebijakan publik.

“Keputusan pemerintah di masa depan tidak lagi berdasarkan asumsi, melainkan berbasis pada bukti riil dan analisis data yang valid,” kata Tahlis Gallang.

Dalam paparannya, Tahlis Gallang juga menyampaikan harapan, dampak, dan strategi penguatan pengelolaan kawasan konservasi perairan serta perikanan tangkap berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya transparansi tata kelola sebagai dasar untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir Sulawesi Utara.

Integrasi data ini dilakukan dengan tetap menjunjung norma tugas, fungsi, kewenangan, kepemilikan data, kerahasiaan, serta mekanisme berbagi data sesuai peraturan dan semangat Satu Data Indonesia.

Potensi Laut yang Belum Optimal
Kebutuhan akan data terpadu muncul karena Sulawesi Utara memiliki wilayah laut yang dominan, namun pemanfaatan potensi kelautan dan perikanannya belum maksimal. Salah satu kendala utama adalah data yang tersebar, belum seragam, dan memiliki mekanisme pemutakhiran yang berbeda antarinstansi.

Pemerintah provinsi berharap Sulut Blue Data menjadi instrumen strategis untuk memperkuat pengelolaan kawasan konservasi perairan dan perikanan tangkap berkelanjutan, sekaligus menghasilkan manfaat nyata bagi kelestarian laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.(*/sisco)