Danlanal Melonguane Letkol (Mar) Augustinus Purba, SE. Bersama Wakapolres Kompol Maria Boki Buida bersama Perwakilan Forkopimda Mengecek Kesiapan Pasukan Dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Samrat 2019 Dihalaman Polres Talaud. (Foto:eko)

TALAUD,GN – Polres Kepulauan Talaud Apel gelar pasukan operasi ketupat Samrat 2019. Apel gelar Pasukan operasi terpusat Ketupat Samrat – 2019 digelar di Lapangan Apel Mapolres Kepulauan Talaud, (28/05/2019) pukul 08.00 wita.

Gelar Pasukan Kali ini mengambil tema “melalui apel gelar pasukan operasi ketupat samrat 2019, kita tingkatkan sinergi Polri dengan INSTER dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman pada perayaan Idul Fitri 1440 H”.

Apel gelar pasukan Operasi Ketupat Samrat 2019 kali ini di pimpin oleh Komandan Lanal Melonguane Letkol (Mar) Augustinus Purba, SE.
Dihadapan para peserta Apel, Danlanal Melonguane membacakan amanat Kapolri.
“Operasi Ketupat Tahun 2019, yang akan digelar selama 13 hari, mulai Rabu dini hari tanggal 29 Mei 2019, sampai dengan hari Senin tanggal 10 Juni 2019, memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan operasi di tahun-tahun sebelumnya,” tegas Purba.

Operasi Ketupat Tahun 2019 akan dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2019. Hal tersebut membuat potensi kerawanan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan Operasi Ketupat Tahun 2019 semakin kompleks.

Sejalan dengan hal tersebut, berbagai gangguan terhadap stabilitas kamtibmas berupa aksi serangan teror, baik kepada masyarakat maupun kepada personel dan markas Polri, berbagai kejahatan yang meresahkan masyarakat, seperti pencurian, perampokan, penjambretan, begal, dan premanisme, aksi intoleransi dan kekerasan, seperti aksi sweeping oleh ormas, gangguan terhadap kelancaran dan keselamatan transportasi darat, laut, dan udara, permasalahan terkait stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok; dan bencana alam, tetap menjadi potensi kerawanan yang harus diantisipasi secara optimal dalam Operasi Ketupat Tahun 2019.

Diketahui, Operasi Ketupat Tahun 2019, diselenggarakan di seluruh 34 Polda dengan 11 Polda prioritas, yaitu Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda DIY, Polda Jawa Timur, Polda Banten, Polda Lampung, Polda Sumatra Selatan, Polda Sulawesi Selatan, Polda Bali, dan Polda Papua. Operasi akan melibatkan 160.335 personel gabungan, terdiri atas 93.589 personel Polri, 13.131 personel TNI, 18.906 personel Kementerian dan Dinas terkait, 11.720 personel Satpol PP, 6.913 personel Pramuka, serta 16.076 personel organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan.

Kegiatan Upacara iikuti oleh Wakapolres Kompol Maria Boki Buida bersama PJU Polres Kepulauan Talaud diantaranya Kabag Ops Kompol Dikson Malensang, Para Kasat, Para Perwira dan bintara, PNS serta dihadiri oleh Bupati Talaud yang diwakili oleh Asisten 3 Pemkab Talaud Drs Alfrets DJ Taasiringan , Dandim 1312 Talaud diwakili Kasdim Mayor (Inf) Sigfried W.Panaha,S.Sos Panaha, Dandenpomal Talaud Kapten Joni demandika, Kasi Pidum Kejari Talaud Boby selang, Kepala Bandara Melonguane, Kadis Perhubungan Kab. Kepulauan Talaud, Kasat Pol PP Kab. Kepulauan Talaud, Toga dan Tomas .

Adapun Peserta apel terdiri atas
– 1 Pleton AL Lanal Talaud.
– 1 Pleton AD Kodim 1312 Talaud.
– 1 Pleton Sub Den IV Brimob.
– 1 Pleton Sat Lantas.
– 1 Pleton Sat Sabhara Polres Talaud.
– 1 Pleton Gabungan Intelkam dan Reskrim Polres Kepulauan Talaud.
– 1 Pleton Sat Pol PP Kab. Kepulauan Talaud.
– 1 Pleton Dinas Perhubungan Kab. Kepulauan Talaud.(eko)

Plt Bupati Petrus Simon Tuange, Di Dampinggi Ketua Dewan Kabupaten Talaud di saat menerima LHP yang diserahkan oleh Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut Tangga Muliaman Purba.(foto:ist)

Talaud,GN – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud di Tahun Anggaran 2018 kembali mendapat penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Lewat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) pada Senin (27/05/19).

Penghargaan ini, menjadi WTP ketiga kalinya berturut-turut diperoleh Pemkab Talaud.

Terkait Opini WTP yang diperoleh oleh Pemkab Talaud, Plt Bupati Kepulauan Talaud Petrus Simon Tuange menanggapi santai. Menurutnya, masyarakat Talaud maupun seantero NKRI tahu kejadian yang menimpa Talaud beberapa pekan silam.

Kalaupun hari ini Senin, Talaud menerima predikat WTP berarti BPK punya indikator tersendiri dalam menilainya. “Saya tidak bisa berkomentar lebih banyak mengenai WTP ini,” singkat orang nomor satu di Tanah Porodisa ini.

Diketahui dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) itu dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPK RI, dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut Tangga Muliaman Purba, Bupati/Walikota se-Sulut, Ketua DPRD Max Lua, Sekretaris Daerah Adolf Binilang, Inspektur Moody Gumansalangi turut. (eko)

Plt Bupati Talaud, Saat Tiba Di Pelabuhan Speed Depan Aula Kantor Camat Lirung. (foto:eko)

TALAUD, GN – Petrus Simon Tuange, Sos, M.si. Memastikan bahwa pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Talaud, tidak ada kekosongan, hal tersebut diserukan Plt Bupati di Aula Kantor Camat Lirung pada Jumat (22/05/2019) di depan 186 ASN dan seluruh Pemerintah Kecamatan Lirung.

“Di Kabupaten Kepulauan Talaud tidak ada kekosongan jabatan, tetap berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, saya menyampaikan beberapa hal terkait penugasan yang ketiga kalinya sebagai Plt Bupati. Yaitu, Wakil Bupati untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Bupati Kepulauan Talaud sesuai Undang – undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah,” kata Tuange.

Lanjut Tuange, pelayanan masyarakat tetap jalan. Jangan mempersulit masyarakat dalam pengurusan berkas. Mendagri juga ingin pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mempersiapkan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. “Saya meminta untuk tidak ada lagi isu terkait Ibu Bupati akan kembali lagi menjabat sebagai Bupati. Itu tidak ada lagi. Yang ada hanya pemerintahan baru dari, Dr. Elly Engelbert Lasut dan Moktar Arunde Parapaga,” pungkasnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Plt Bupati Kepulauan Talaud, Petrus Simon Tuange, SSos, MSi, Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan, Toni Gagola, Asisten Administrasi Umum, A DJ Taasiringan, Staf Ahli Bupati, Lukas Aui, Kepala Kesbangpol, Daud, Malensang, Kepala Dinas Sosial, Imen Manapode, Kadis Dikpora, A Taarega, Kepala Kearsipan, Ibu Kapojos, Kabag Humas dan Protokoler, Fanmy Unsong, Kabag TUP, Selny Papalapu, Pimpinan Kecamatan Lirung, ASN se Kecamatan Lirung.

Ditambahkan Tuange bahwa saat ini tugas sangat berat yaitu untuk mempersatukan kembali ASN terpecah bela oleh karena Pilkada lalu. “Saya datang ditempat ini adalah ingin memastikan pemerintahan di Kecamatan Lirung, apakah berjalan dengan baik atau tidak baik. Banyak ASN yang mengeluh dengan masalah gaji, yang akan tidak dibayarkan. Saya hanya berpesan, tetaplah bekerja sesuai porsi masing-masing dan gaji akan tetap terbayarkan. Karna itu adalah hak dari setiap ASN,” tutupnya. (Eko)

Simulasi Pelaporan Dari Masing-masin Stakeholder Yang Di Gantikan Prajurit Kepada Dandim, Terkait Bencana Alam di Ruangan Aula Kodim 1312 /Talaud. (Foto:Eko)

TALAUD,GN – Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan daerah yang sering terjadinya gempa bumi. Sehingga menjadi daerah rawan bencana alam. Digelarnya Kegiatan Latihan Posko I Kodim 1312/Talaud, Tahun 2019 pada hari ketiga dengan Tema “Melalui Latihan Posko 1 Kodim 1312/Talaud Siap Melaksanakan Tugas Bantuan Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Terjadi Bencana Alam Di Wilayah” dan dilanjutkan dengan kegiatan Kaji Ulang tentang kegiatan Latihan Gladi Posko I serta penutupan kegiatan, dari Kolonel Inf. AkaToto, Kasi Ops Korem 131/Santiago) di Aula Kodim 1312/Talaud pada Jumat (24/05/19).

Saat ditemui media ini, Komandan Korem (Danrem) 131/Santiago Brigjen TNI Joseph Robert Giri, SIP, MSi Selaku Danlat menyampaikan Geladi Posko 1 ini, dilaksanakan bergiliran di Tiga Kodim yang melaksanakan geladi posko.

Kodim Talaud menjadi kodim yang terahir melaksanakan geladi posko dengan tahun angaran 2019. Geladi posko bertujuan untuk melatih hubungan antara komandan dan staf di kesatuan dalam situasi bencana alam seperti Tsunami, karena Talaud ini Tuju Puluh persen adalah lautan. Dengan mengantisipasi adanya bencana yang akan terjadi, kita melaksanakan latihan-latihan yang berupa prosedur antara staf dan jajaranya dalam kesiapan menghadapi bencana yang akan terjadi. “Siapa berbuat apa, kita tidak latihan secara fisik tapi bagai mana metode sebenarnya saat di lapangan. Di sini sarana dan prasarana cukup terbatas, dari situlah mengantisipasi keterbatasan ini dengan cara perencanaan terlebih dulu,” katanya.

Dalam latihan ini, anggota harus bisa menerapkan bila terjadi pada kondisi sebenarnya dan apa yang sudah didapatkan harus bisa dipahami dan dimengerti serta para staf harus memahami apa kekurangan masing-masing, yang intinya perlu saya ingatkan, penilaian keberhasilan pelaksanaan Latihan bukan diukur dengan telah berjalannya mekanisme Geladi sesuai dengan rencana yang telah dibuat, melainkan harus diukur dari bagaimana dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan Komandan dan Staf didalam menyelesaikan permasalahan yang ditemui baik saat prosedur hubungan Komandan dan Staf maupun pengendalian operasi berlangsung, khususnya pada operasi bantuan kepada Pemerintah Daerah di dalam penanggulangan bencana alam yang terjadi di wilayahnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kolonel Inf AkaToto (Kasi Ops Korem 131/Stg), Kolonel Arm Gunawan, SSos (Kasi Logrem 131/Stg), Kolonel Arm Brantas Suharyo G.(Kasi Ter Rem 131/Stg), Kolonel Czi M. Andhy Kusuma, SSos,MM(Kasi Ren Rem 131/Stg), Letkol Inf Elvino (Dandim 1309/Manado), Letkol Arm Gregorius Eka Setiawan,SE MI Pol (Dandim 1312/Talaud), Letkol Inf Slamet Raharjo, (Dandim 1302/Minahasa), Mayor Inf Sigfried W.Panaha,SSos (Kasdim 1312/Talaud), Para Pasi Rem 131/Stg, Para Danramil jajaran Kodim 1312/Talaud

Dalam sambutanya, Letkol Arm Gregorius Eka Setiawan,SE MI Pol sebagai Dandim 1312/Talaud, menyampaikan,Pengalaman dan pengetahuan yang didapat selama Geladi Posko 1, hendaknya dijadikan referensi buat seluruh Prajurit di Kabupaten Talaud, guna nantinya dapat diterapkan pada pelaksanaan tugas kedepan. “Untuk kekurangan dan kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan Geladi agar segera diperbaiki dan disempurnakan, sehingga pelaksanaan tugas kedepan selalu menuju kearah yang lebih baik,” tutup Gregorius.(eko)

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementrian PPPA Bersama Plt Bupati dan Ketua PKK Kabupaten Talaud, menandatangani Komitmen Gerakan Bersama Stop Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Aula BKPSDM (Foto: eko)

TALAUD, GN – Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Prof dr Vennetia R Danes,MSc,PhD bersama (Plt) Bupati Kepulauan Talaud, Petrus Simon Tuange, Sos, MSi mencanangkan Gerakan Bersama Stop Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Geber Stop KDRT) di Aula Badan Kepegawaiyan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia BKPSDM, pada Rabu (22/05/19).

“jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat dalam setiap tahunnya. Berdasarkan CATAHU Komnas Perempuan yang di launching tanggal 6 Maret 2019 menyebutkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2018 lalu sebesar 406.178. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 348.466. Berdasarkan data tersebut, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah KDRT/RP (ranah personal) yangmencapai angka 71% (9.637). Korban KDRT biasanya enggan melaporkan kekerasan yang dialami karena malu, merasa otabu dan lain-lain ,” kata Vannetia.

Padahal, KDRT telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Petrus Simon Tuange dalam sambutanya juga megatakan, “Atas nama pemerintah di Kabupaten Talaud sangat berterima kasih kepada Kementrian PPPA, untuk harus mencanangkan, Gerakan Bersama Stop Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Geber Stop KDRT) dan menjadikan forum diskusi untuk memperhatikan tindakan suami terhadap istri,” ungkap Tuange.

Deputi juga menambahkan, “Anak-anak yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang mengalami KDRT akan cenderung meniru ketika mereka dewasa dan berumah tangga. Kasus KDRT yang dulu dianggap persoalan pribadi, kini menjadi urusan publik yang nyata,” katanya.

Pencanangan, Gerakan Bersama Stop Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Geber Stop KDRT) di hadiri sekitar Lima Ratus peserta dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Talaud, para pejabat di Eselon II, III dan IV, jajaran perwakilan Forkopimda juga hadir dalam Kegiatan Tersebut. (eko)

Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Halaman Kantor Bupati Kabupaten Talaud. (foto: eko)

TALAUD, GN – Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud diajak untuk memperkuat persatuan dan kesatuan menjelang pengumuman hasil pemilu dari KPU RI.

“Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke -111, yang jatuh pada 20 Mei 2019, kali ini sangat relevan jika dimaknai dengan teks Sumpah Palapa. Kita berada dalam situasi pasca pesta demokrasi yang menguras energi dan emosi sebagian besar masyarakat kita. Kita mengaspirasikan pilihan yang berbeda-beda dalam pemilu, namun semua pilihan pasti kita niatkan untuk kebaikan bangsa. Oleh sebab itu tak ada maslahnya jika dipertajam dan dipererat persatuan sosial kita,” kata (Plt) Bupati Kepulauan Talaud, Petrus Simon Tuange, Sos,Msi saat menjadi inspektur upacara peringatan Harkitnas di halaman depan Kantor Bupati Kabupaten Talaud, pada Senin (20/05/19).

Petrus Simon Tuange, membacakan sambutan Menkominfo, Rudiantara, mengatakan perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan tidak mudah. Para pejuang telah menyatukan Nusantara dengan darah juang Indonesia dan harus kita jaga dari perpecahan. Para pejuang menjadikan bangsa yang merdeka, yang kemudian dikenal sebagai Kebangkitan Nasional, itulah yang mengawali perjuangan anak bangsa.

Budi Utomo, kata Tuange, merupakan sosok yang inspiratif karena telah memberikan segenap jiwa demi menciptakan persatuan bangsa.

Pesta Demokrasi sudah usai, sampai sekarang ini tahap-tahap pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatlf berlangsung dengan lancar. Kita semua kurang menunggu hasil dari KPU yang sah sebagai penyelengara Pemilu. Di Kabupaten Talaud hingga saat ini masih aman dan kondusif.

“Gambaran tersebut aktual sekali pada masa sekarang ini. Kita merasakan bahwa ada kekuatan-kekuatan yang berusaha merenggangkan ikatan persaudaraan kita. Kita disuguhi hasutan-hasutan yang membuat kita bertikai dan tanpa sadar mengiris ikatan yang sudah puluhan tahun menyatukan segala perbedaan tersebut,” ugkap Tuange.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) mesti menjadi momentum untuk segenap elemen bangsa bersatu.
Hadir dalam upara tersebut Forkopimda Kabupaten Talaud, seluruh Kepala Dinas Dilingkup Pemda, serta siswa siswi SD dan SMA di Kecamatan Melonguane.(eko)

Plt Bupati Petrus Simon Tuange Saat Penyerahan Kerja Sama dengan Bank Sulut-Go(foto: ist)

TALAUD, GN – Demi mendorong perbaikan pengelolaan keuangan Daerah, Plt Bupati Kepulauan Talaud Petrus Simon Tuange
menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Bank Sulut-Go.

“Semoga sinergitas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Bank Sulut-Go ini dapat membantu proses pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Tuange, usai menandatangani perjanjian kerja sama di Kantor Pusat Bank Sulut-Go, Manado, Jumat (17/05/19).

Perjanjian kerja sama tersebut di antaranya terkait pengelolaan dan penyimpanan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan pengembangan dan penggunaan aplikasi koneksi transaksi antara RKUD dengan aplikasi simda keuangan untuk mengoptimalisasikan pengelolaan keuangan daerah. (Eko)

Kasat Lantas Polres Kepulauan Talaud Turun Langsung Di Operasi Keselamatan(foto:eko)

TALAUD, GN – Operasi Keselamatan 2019 telah berahir. Selama dua pekan, pelaksanaan operasi di bidang lalulintas ini, Polres Kepulauan Talaud berhasil menindak dan memberikan teguran terhadap sejumlah pelanggar yang masuk dalam Operasi Keselamatan lalulintas.

Kasat lantas Polres Kepulauan Talaud, Iptu Rusmanadji Gorontalo Putra mengatakan, pihaknya berhasil menjaring 168 pelanggar lalulintas. “Sanksi yang diberikan, terdiri dari 44 tilang dan 124 teguran,” ujarnya, Jumat (17/05/19), siang.

Lanjutnya, Pelanggaran didominasi oleh pengendara yang tidak dapat menunjukkan surat-surat, tidak mengenakan helm ataupun sabuk pengaman, serta pengendara dibawah umur.

Terpisah, Kapolres Kepulauan Talaud, AKBP Prasetya Sejati menambahkan,
operasi tersebut mengedepankan upaya preventif atau pencegahan.

“Secara umum, respons masyarakat positif, Masyarakat bersikap kooperatif, ini berarti mulai ada peningkatan kesadaran dalam berlalulintas. Sehingga Pelangaran berkurang sendirinya,” ungkap Sejati.

Meski operasi telah selesai, Kapolres mengajak masyarakat untuk tertib berlalulintas. “Mari kita selalu disiplin dan tertib berlalulintas, tidak hanya saat dilaksanakan Operasi kepolisian saja. Ini demi keamanan dan keselamatan kita semua yang berlalulintas di Kabupaten Kepulauan Talaud,” tutup Kapolres.(eko)

Plt Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Prtrus Simon Tuange Menghadiri Rakornas Tim Perpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019. (Foto: ist)

Jakarta,GN- Plt Bupati Petrus Simon Tuange didampingi Kepala Kesbangpol Daud Malensang, Kamis,(16/5/19) mengikuti pelaksanaan rapat koordinasi nasional (Rakornas) tim terpadu penanganan konflik sosial tahun 2019, diselenggarakan oleh Direktorat Kewaspadaan Nasional Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

Kegiatan yang berlangsung di Ballroom 1 Hotel Grand Paragon Jakarta, itu membahas soal sinergitas tim terpadu penanganan konflik nasional dan langkah-langkah merekatkan persatuan bangsa pasca Pemilu 2019. (eko)

Rakor Tim Dari Kementrian PUPR Dengan Forkopimda beserta Kadis di Lingkup Pemda Talaud.(foto: eko)

TALAUD,GN – Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mengadakan rapat koordinasi bersama Forkopimda dan seluruh Kepala Dinas di Kabupaten Kepulauan Talaud. Rapat tersebut terlaksana di Aula BAPELITBANG, Jalan Bui Batu pada Kamis (16/05/19).

Rapat koordinasi ini menyangkut penyusunan masterplan development plan, pra studi kelayakan dan pra desain kota kecil Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Menurut Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur kota kecil dan pedesaan BPIW, Kementrian PUPR, Dr. Ir. M. Rudy Siahaan mengatakan, Kabupaten Kepulauan Talaud Memiliki Lima Potensi Aspek yaitu Pertanian, Pariwisata, Perikanan dan Kelautan, Perkebunan, Peternakan yang bisa di kembangkan.

Adapun maksud pelaksanaan kegiatan adalah merencanakan pengembangan pulau – pulau kecil terluar ( PPKT ) di Kabupaten Kepulauan Talaud berbasis pengembangan wilayah yang berkelanjutan, sesuai dengan potensi sumber daya alam ( SDA) dan kebutuhan pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan  kota – kota outlet sekitarnya.

” Tujuan rakor yakni menyusun masterplan, development plan, serta program tahunan pengembangan infrastruktur strategis  lainnya ( non – PUPR ) di PPKT yang terpadu antar sektor, antar wilayah dan antar tingkat pemerintahan berdasarkan kebutuhan jangka  penjang ( 10 tahun ), jangka menengah ( 5 tahun ) dan jangka pendek ( 1 tahun ),” ujar Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur  Kota Kecil dan Pedesaan Dr. Ir. M. Rudy Siahaan yang juga adalah Ketua Tim Survei

Penggunaan Lahan di Kabupaten Talaud berupa hutan produksi terbatas, pertanian, pertambangan, permukiman, industri dan pariwisata. Luas Iahan di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah 101.475,05 hektar.

Dalam sambutanya Asisten Ekonomi Pembangunan Sekda Kabupaten Kepulauaan Talaud Drs. Toni Gagola yang mewakili Plt Bupati Petrus Simon Tuange mengatakan,”pengembangan kawasan perbatasan Negara, Perkotaan Melonguane sebagai pusat pemerintahan ibukota kabupaten di Kabupaten Kepulauan Talaud. Pelabuhan Melonguane Memiliki fungsi sebagai pelabuhan penyeberangan Kabupaten. Terdapat arahan pengembangan system transportasi laut menjadi pelabuhan pengumpul yaitu pelabuhan melonguane,” ungkap Gagola.

Penyusunan masterplan development plan, pra studi kelayakan dan pra desain kota kecil Melonguane itu karena dinilai berpotensi dari sektor pariwisata yang berupa kekayaan alam daerah, budaya masyarakat setempat, dan tingkat kunjungan turis.

Selain itu, daerah tersebut juga memiliki kontribusi besar untuk menambah pemasukan, baik secara lokal maupun nasional.(eko)