PT PLN Tarakan Undang Vendor Lokal Sulut Ke Balikpapan Mencari Solusi

Sulut,GN- Setelah dua hari melakukan proses negosiasi antara pihak PLN Suluttenggo, PLN Tarakan sebagai anak perusahaan bersama vendor lokal Sulut tidak menemui titik temu akhirnya ke empat vendor lokal Sulut diundang oleh management PT PLN Tarakan untuk melakukan pertemuan di kantor pusat Balikpapan, Kalimantan Timur.

Hearing DPRD Sulut Bersama PLN Suluttenggo,PT PLN Tarakan dan Vendor Lokal Sulut (foto : Gemparnews)

Hal ini terungkap ketika melakukan Rapat Dengar Pendapat yang di mediasi oleh Komisi tiga, DPRD Sulut bersama PT PLN Tarakan dan Vendor, Selasa (19/09/2023) tadi siang.

Usai pertemuan, kepada media Gemparnews.com Perwakilan PT PLN Tarakan Zulhendri menjelaskan terkait kebuntuan dari pembicaraan bersama vendor lokal Sulut.

” Oh iya, tadi memang kami sudah melakukan kesepakatan namun ada satu lokasi yang belum mendapat titik temu. Kalau Wilayah Tahuna, Manado dan Luwuk Kepulauan itu kami sudah sepakat, namun masih ada satu titik wilayah yang belum menemui kesepakatan yakni Luwuk daratan. Sehingga kami berunding akan mengundang vendor lokal Sulut untuk rapat bersama di kantor Balikpapan Kalimantan Timur,” kata Zulhendri.

Lanjut, Zulhendri menjelaskan rencana pertemuan di kantor PT PLN Tarakan bersama vendor lokal Sulut akan dilaksanakan minggu depan. ” Rencananya Minggu depan, kami berangkat ke kantor Balikpapan untuk membicarakan hal itu,” jelasnya.

Sementara itu, ke empat vendor lokal Sulut, juga senada dengan apa yang disampaikan oleh perwakilan PT PLN Tarakan bertemu dengan Direksi di Kantor Balikpapan. Namun jika tidak menemui kata sepakat setelah bertemu dengan Direksi PT PLN Tarakan, maka pihaknya akan menemui komisi VI DPR RI dan Menteri BUMN Erick Tohir.

” Iya, kami akan berangkat ke Jakarta bertemu Komisi VI DPR RI dan Pak Menteri, jika tidak ada titik terang dan tidak menemui kesepakatan setelah dari Balikpapan,” ungkap Koordinator Vendor Ferdinand Mangumbahang.

Diketahui, Hearing di pimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos, Sekertaris Amir Liputo,SH, Yongkie Limen dan Arthur Kotambunan. (sisco)




Merasa di rugikan, Vendor Bakal Pidanakan PT PLN Suluttenggo

Sulut,GN- Imbas dari pemutusan kontrak kerja secara sepihak oleh PT PLN Suluttenggo, sejumlah vendor yang bermitra dengan PT PLN Suluttenggo Bakal melakukan perlawanan hukum.

Vendor yang merasa dirugikan oleh PT PLN Suluttenggo, bakal melaporkan secara pidana kepada pihak berwajib.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Vendor Ferdinand Mangumbahang kepada sejumlah media, Senin (18/09/2023) di sela-sela hearing bersama DPRD Sulut, PT PLN Suluttenggo dan Vendor.

” Kalau memang Idak beritikad baik dan PT PLN tetap ngotot dengan kebijakan mereka, saya pribadi dirugikan dengan banyak pekerjaan di pelayanan teknik dan PLN punya piutang yang tidak dibayarkan kepada saya. Di bulan ke delapan perusahaan tidak membayar gaji, akhirnya karyawan melakukan demo, sehingga kami diputuskan tanpa surat. Nah, saya akan menuntut pidana sekaligus saya akan menuntut secara perdata,” tegas Mangumbahang.

Lanjut, kata Mangumbahang semua proses hukum yang akan menilai nantinya pengadilan. Mangumbahang pun menyampaikan pihaknya punya banyak bukti. ” Kita akan melaporkan sesuai dengan prosedur yang akan kita pidanakan dan perdatakan. Kami sudah konsultasikan dengan kuasa hukum, apabila tidak ada kejelasan dan kepastian setelah kita hearing di sini apa boleh buat kita akan melaporkan,” tandas Mangumbahang.

Diketahui dari rapat dengar pendapat dengan PT PLN Suluttenggo, PT PLN Tarakan dan Vendor akan di lanjutkan pada besok hari setelah menunggu hasil rapat direksi PT PLN Tarakan sebagai anak perusahaan PLN Suluttenggo. (sisco)




Kantor UPP Kelas III Pelabuhan Likupang mengucapkan Selamat Hari Perhubungan Nasional 2023

Sulut,GN – Kantor UPP Kelas III Pelabuhan Likupang mengucapkan selamat Hari Perhubungan Nasional tahun 2023.




Didaulat sebagai pembicara pada kuliah umum, BP2MI Sulut sosialisasikan peluang tenaga Kesehatan ke luar negeri

Sulut,GN- Kepala BP2MI Sulawesi Utara, Hendra Makalalag, Jumat (15 September 2023) diundang sebagai pembicara pada Kuliah Umum yang dilaksanakan oleh Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado di Wisma Lorenzo Lotta, Pineleng Kabupaten Minahasa.

Dalam acara yang diberi tajuk Nursing Solidarity, Hendra menyampaikan terkait Peluang Kerja di luar negeri pada sektor kesehatan.

Peluang Kerja di luar negeri pada sektor kesehatan terutama pada jabatan perawat sangat besar dan menjanjikan seperti menjadi perawat di Jerman atau Jepang dengan Skema penempatan G to G atau Government to Government. Perawat di Jerman dengan program SSW atau Speccified Skill Worker, bahkan ada juga permintaan perawat di Taiwan dengan skema P to P atau Private to Private dimana untuk penempatannya difasilitasi oleh P3MI.

Pada pemaparannya, Hendra juga menyampaikan terkait potensi dan keuntungan bagi perawat yang bekerja ke luar negeri.

“Sulawesi Utara memiliki potensi yang besar untuk memenuhi permintaan negara penempatan pada jabatan perawat karena kultur budaya dan keuletan perawat asal Sulawesi Utara yang sangat disukai oleh negara penempatan. Selain itu sektor perawat sangat menjanjikan karena penghasilan yang ditawarkan sampai menyentuh angka puluhan juta rupiah per bulannya” kata Hendra.

Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan Hendra untuk memberikan himbauan kepada para mahasiswa agar tidak bekerja ke luar negeri secara unprosedural.

“Bekerja di luar negeri adalah suatu jalan keluar bagi pengentasan pengangguran dan perbaikan ekonomi keluarga namun tentunya harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya terjamin oleh negara baik dari sisi pelindungan secara hukum, ekonomi maupun sosial,” lanjutnya.

Menutup kuliah umum tersebut, Hendra menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara kegiatan dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam pencegahan penempatan illegal Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang sudah memberikan kesempatan kepada Balai BP2MI Sulawesi Utara untuk menjadi pembicara dan tentunya melalui kegiatan ini kami sangat mengharapkan peran serta masyarakat khususnya lingkungan akademisi Universitas Pembangunan Indonesia Manado agar dapat bersama-sama menjadi sarana informasi terkait Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat luas sehingga dapat mencegah penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri secara unprosedural. Kami juga menyampaikan salam hormat dari Kepala BP2MI, Bapak Benny Rhamdani, atas fasilitasi yang sudah diberikan oleh Universitas Pembangunan Indonesia Manado,” tutupnya. (*/sisco)




RSUD ODSK Utamakan Pelayanan Prima, BPJS Tidak Aktif Dapat di Layani

Sulut,GN- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ODSK yang berada di bilangan jalan bethesda Kota Manado merupakan Rumah Sakit tipe B yang dikelola Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) telah membuka layanan untuk pasien umum dan pasien BPJS Kesehatan sejak 1 April 2022 lalu.

RSUD ODSK melayani pasien BPJS Kesehatan KIS maupun BPJS mandiri. Pelayanan ini sangat mudah hanya dilayani dengan membawa KTP atau Kartu Keluarga.

Selain itu, pelayanan di RSUD ODSK apabila pasien yang memiliki kartu BPJS dan sudah tidak aktif lagi, dapat juga dilayani.

Ini di sampaikan oleh Direktur RSUD ODSK dr Lidya Tulus,MKes kepada awak media ini, Kamis (14/09/2023).

“Kami melayani pasien BPJS Kesehatan KIS maupun BPJS mandiri. Pelayanan ini sangat mudah hanya dilayani dengan membawa KTP atau Kartu Keluarga. Apabila pasien yang memiliki kartu BPJS dan sudah tidak aktif lagi, dapat juga dilayani,” kata Direktur.

Lanjut, Direktur menjelaskan rumah sakit ODSK memiliki alat-alat kesehatan canggih, dan rumah sakit ini berada ditengah Kota Manado.

“RSUD ODSK adalah rumah sakit tipe B berada di tengah kota Manado dan mempunyai alat – alat kesehatan yang canggih,” jelas Direktur.

Direktur RSUD ODSK dr Lidya Tulus,M.Kes (foto: Gemparnews)

Selain sebagai rumah sakit untuk masyarakat Sulut, rumah sakit ini pun telah dikembangkan dengan kapasitas yang bisa menjangkau layanan kesehatan bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Sulut.

Rumah sakit tipe B ini diharapkan bisa menjadi rumah sakit rujukan Provinsi terutama untuk pasien dari 15 Kabupaten dan Kota se-Sulut. (sisco)




Plt Dirut : Kami akan melakukan evaluasi

Manado,GN- Pelaksana tugas Direktur Utama (Plt Dirut) RSUP Prof Dr RD Kandou Manado Dr dr Ivonne E Rotty, M.Kes menegaskan pihaknya selang tiga bulan ini akan melakukan evaluasi terkait pembayaran remunerasi bagi tenaga kesehatan. Untuk evaluasi dan pembayaran berdasarkan kinerja penilaian indikator.

Plt Dirut RSUP Prof Dr RD Kandou Manado Dr dr Ivonne E Rotty,MKes (foto : Gemparnews)

” Tiga bulan ini kita akan melakukan evaluasi. Proses pembayaran akan dihitung saat melayani setiap pasien yang dihitung berapa tindakan dilakukan, kemudian prosentase insentif diberikan.
Untuk cara perhitungannya tentu, kami mengacu sesuai aturan Kemenkes,” kata dokter Ivonne kepada sejumlah media ketika ditemui di ruangan kerjanya, Selasa (12/09/2023).

Lanjut dokter Ivonne menjelaskan, tim Remunerasi sangat terbuka dan transparan bagi seluruh pegawai yang ingin mengetahui pola remunerasi yang diberlakukan.

“Memang pola remunerasi baru ini, sesuai instruksi Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Keuangan berkaitan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum,” jelas dokter Ivonne.

Dokter Ivonne menambahkan, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi terkait renumerasi untuk tenaga kesehatan. ” Kami akan intens melakukan sosialisasi terkait remunerasi, karena tidak semua tenaga kesehatan mengerti dan memahami hal itu,” tutup dokter Ivonne
didampingi Manajer Tim Kerja Organisasi dan SDM Ns Abram Babakal SKep MKes, dan Manajer Tim Kerja Hukum dan Humas Ruslianto Apeldorn Urendeng SH. (sisco)




Hendro Satrio : Pemerintah Fokus Pembangunan Kabupaten Tertinggal, Kepulauan Talaud Prioritas

Sulut, GN- Pemerintah pusat tak segan-segan menggelontorkan dana untuk kemajuan  pembangunan suatu daerah tertinggal. Hal ini di buktikan dengan lajunya pembangunan di kabupaten tertinggal seperti di Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara (Sulut).

Ini di sampaikan oleh Kepala BPJN Sulut Hendro Satrio MK, ST.MT ketika menggelar konferensi pers Senin (11/09/2023) di lantai 4 kantor BPJN Sulut.

” Daerah 3T adalah daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal yang merupakan gerbang tapal batas negara Indonesia. Daerah 3T adalah wilayah yang digolongkan sebagai daerah yang dinilai masih memerlukan bantuan dalam berbagai sektor, salah satunya adalah infrastruktur,” kata Hendro.

Lanjut Hendro, Sulawesi Utara menjadi prioritas sebab ada beberapa kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara lain yang menjadi kabupaten terdepan di Indonesia. ” Nah, Sulut termasuk Kabupaten Kepulauan Talaud adalah salah satu prioritas karena Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan daerah perbatasan dan sebagai kategori daerah tertinggal. Maka banyak pembangunan di pusatkan dan dikucurkan untuk kabupaten kepulauan Talaud,” ungkapnya.

“Nah, kami BPJN Sulut adalah bagian dari kementerian PUPR terus memacu pembangunan di daerah kepulauan Talaud,” tandasnya. (sisco)




Gempa Goncang Manado, Asesoris Gedung Koni Hall B Ambruk, Watimena : Akan Kami Bangun Dan Perbaiki Kembali

Sulut,GN- Gempa Bumi yang berkekuatan 5,9 SR mengguncang wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Utara Senin (11/09/2023) tadi malam.

Menurut data informasi dari BMKG, Pusat Gempa berada di 26 km Barat daya Halmahera Barat Maluku Utara sekira pukul 19:51:33 WIB, Gempa ini tidak berpotensi Tsunami.

Gempa bumi ini juga terasa sampai di Manado Sulawesi Utara. Akibat dari gempa tersebut membuat masyarakat yang berada di dalam rumah berhamburan keluar karena ketakutan, dan Bahkan dampak Gempa tersebut mengakibatkan aksesoris bangunan Gedung Koni Sulut sebagian ambruk, namun tidak ada korban jiwa dari ambruknya bangunan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkimtan Sulut Alex Watimena kepada awak media ini menjelaskan aksesoris bangunan yang ambruk akan segera di bangun kembali dengan menggunakan alokasi anggaran APBD perubahan tahun 2023 ini.

” Iya, akan kami bangun dan perbaiki kembali. Kalau memungkinkan kita alokasikan dari anggaran APBD Perubahan,” jelas Watimena, saat meninjau lokasi di gedung Koni Sulut bersama Sekretaris Provinsi Steve Kepel, Kepala Biro Umum dan Kepala BKAD Prov Sulut Clay Dondokambey.

Alex Watimena (foto : ist)

Lanjut kata Watimena, estimasi anggaran di perkirakan mencapai 800 juta Rupiah. ” Kalau kita lihat ini berkisar 800 juta Rupiah,” ungkapnya. (sisco)




Tindak lanjut kerjasama, Pemda Bolaang Mongondow dan BP2MI Gelar Sosialisasi

Sulut,GN- Balai BP2MI Sulawesi Utara, Kamis, 7 September 2023 didaulat sebagai pemateri pada kegiatan Sosialisasi Pendidikan dan Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia ke Jepang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Sosialisasi tersebut dibuka oleh Bupati Bolaang Mongondow yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Drs. Ashari Sugeha dengan didampingi oleh Kepala Balai BP2MI Sulut, Hendra Makalalag, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow dan Perwakilan dari ISO Jepang yang akan memfasilitasi Pendidikan dan Pelatihan, Bpk. Asep Hidayat.

Dalam pemaparannya, Hendra menyampaikan terkait Penempatan PMI dan jaminan Pelindungan oleh negara bagi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri secara prosedural.

“Bekerja di luar negeri adalah suatu jalan keluar bagi pengentasan pengangguran dan perbaikan ekonomi keluarga namun tentunya harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya terjamin oleh negara baik dari sisi pelindungan secara hukum, ekonomi maupun sosial” kata Hendra,

Pada kesempatan tersebut, Hendra juga menyampaikan pentingnya peran keluarga terhadap Calon Pekerja Migran IndonesiaPemerintah Daerah bagi para Calon Pekerja Migran Indonesia.

“Mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan suatu bentuk keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelindungan bagi CPMI, PMI maupun keluarganya sehingga Pendidikan dan Pelatihan yang berbasis anggaran daerah seperti yang dilakukan oleh Pemda Bolmong hari ini merupakan suatu bukti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki perhatian dan keberpihakan terhadap rakyat”, jelasnya.

Dalam Sosialiasi tersebut, Hendra juga membahas mengenai peran Pekerja Migran Indonesia bagi negara.

“Peran para Pekerja Migran Indonesia yang hari ini oleh Kepala BP2MI, Bapak Benny Rhamdani, disematkan gelar kehormatan sebagai warga negara VVIP (Very Very Important Person) sangatlah besar karena selain sebagai Pahlawan Devisa, Pekerja Migran Indonesia juga diharapkan mampu mengambil peran sebagai Duta Wisata maupun Duta Bahasa di negara penempatan” ucap Hendra.

Pada kegiatan itu juga, Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, Tahlis Gallang, S.IP, MM,juga turut menyampaikan materi terkait Kondisi dan Potensi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bolaang Mongondow
Dalam Paparannya, Tahlis menyampaikan tentang program pemerintah terkait pendidikan dan pelatihan.

“Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan saat ini merupakan program Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai tindak lanjut Nota Kesepakatan antara Pemda Bolaang Monodnow dengan BP2MI yang tentunya bertujuan untuk menekan angka pengangguran, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

“Program ini juga merupakan bukti kehadiran negara bagi Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dimana Pendidikan dan Pealtihan ini merupakan suatu upaya dari Pemerintah Daerah agar CPMI memiliki kualitas dan kompetensi yang susai dengan permintaan negara penempatan,” lanjutnya.

Di penghujung acara, Kepala Balai BP2MI Sulawesi Utara menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang sudah menginisiasi kegiatan tersebut.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang yang sudah melaksanakan peran Pemerintah Daerah sesuai amanat Undang-Undang melalui program ini dimana program ini juga merupakan bentuk komitmen yang tertuang dalam Nota Kesepakatan atau Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan BP2MI.” tutupnya. (sisco)




Disparda Sulut Bantu Berikan binaan ke Masyarakat Desa Fokus Peningkatan Pariwisata

Sulut,GN- Tekad dan fokus Dinas Pariwisata Daerah (Disparda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat maupun Pemerintah Desa guna mengembangkan atau meningkatkan destinasi Pariwisata.

Ini salah satu program Disparda Sulut untuk membantu membangun pariwisata serta memberikan ide dan gagasan kepada masyarakat maupun Pemerintah Desa dalam peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di kalangan masyarakat.

“Program membangun masyarakat Desa itu dampaknya sangat besar, misalnya membangun desa wisata. Contohnya, tahun 2022 lalu Desa Budo Minahasa Utara meraih juara 1 tingkat Nasional,” kata Kepala Disparda Sulut Hendry Kaitjily ketika diwawancarai awak media ini, Rabu (7/9/2023).

” Jadi Kita bina masyarakat untuk bagaimana menghasilkan uang, dengan Start awal dana 2,5 juta dan sekarang kas Bumdes Desa Budo sudah meningkat kurang lebih 2 Miliar,” jelasnya lagi.

Lanjut kata Hendry, tahun ini pihaknya memberikan binaan ke Kakaskasen dua, Kota Tomohon.

“Barusan tahun 2023 ini Kakaskasen dua Tomohon, masuk juara kategori kelembagaan dan CSA. Kita terus memberikan binaan agar terus melakukan terobosan untuk kemajuan masyarakat,” ujarnya.

Hendry menambahkan, sampai sekarang Disparda Sulut terus bekerjasama, bersinergi dan berkolaborasi dengan Kabupaten dan Kota serta stake holder terkait, untuk membangun kemajuan desa dari segi pariwisata. ” Iya, kami terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah di Kabupaten maupun Pemerintah Kota,” tandasnya. (sisco)