Ditemukan Lokasi Material Di Talaud, Hendro Satrio : Sudah Tes Laboratorium Dapat di Gunakan Keperluan Proyek

Sulut,GN- Lokasi tambang material (batu) untuk pengerjaan proyek jalan dan jembatan sudah ditemukan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Hal ini dikatakan oleh kepala BPJN Sulut Ir Hendro Satrio,ST.MT saat diundang rapat dengar pendapat bersama komisi III DPRD Sulut, Selasa (4/6/2024) Diruangan rapat komisi III.

Lokasi yang baru ditemukan kata Hendro menjadi suatu berkah untuk warga masyarakat di pulau Karakelang kabupaten kepulauan Talaud.

Selain itu, penemuan lokasi material yang baru untuk mempermudah setiap pelaksanaan proyek jalan dan jembatan di kabupaten kepulauan Talaud.

” Sudah dilakukan tes laboratorium dan dapat dipakai untuk proyek. Jadi itu sangat membantu masyarakat bahkan juga membantu setiap pengerjaan proyek yang ada di kepulauan Talaud. Material pastinya untuk kebutuhan proyek tidak lagi mengambil dari luar, karena sudah ada di Talaud,” ujarnya.

Sementara itu, anggota komisi III DPRD Sulut Yongkie Limen meminta BPJN Sulut untuk melakukan sosialisasi terkait penemuan lokasi material yang baru di kepulauan Talaud.

” Perlu disosialisasikan agar supaya ketika memakai material tersebut untuk kepentingan proyek tidak ada masalah, baik dari pihak pelaksana pekerjaan maupun BPJN itu sendiri. Ketika sudah ada hasil tes dari laboratorium bahwa material tersebut dapat di pakai dalam pengerjaan proyek, sekali lagi kami sarankan harus dilakukan sosialisasi,” kata Limen.

Menanggapi masukan dari anggota komisi III, Kepala BPJN Sulut menegaskan pihaknya akan melakukan sosialisasi terkait pemakaian material tersebut. ” Iya, nanti akan kami lakukan sosialisasi,” pungkasnya. (sisco)

 




Toni Supit Minta Proyek di Nusa Utara Jangan Terlambat

Sulut,GN – Anggota Komisi III DPRD Sulut, Toni Supit menegaskan, material Nusa Utara tidak ada yang masuk klasifikasi memenuhi syarat untuk digunakan dalam pengerjaan proyek.

“Semua material untuk proyek didatangkan dari luar tidak ada yang lokal,” ujarnya saat RDP dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara, Selasa (04/06/2024).

Kader PDIP ini pun berharap, tidak ada keterlambatan pekerjaan di Nusa Utara termasuk Sangihe dan Talaud.

Di sisi lain, Toni Supit menanyakan mengenai jalan MOR 3. Kendala apa yang dihadapi dan akhir dari pekerjaan jalan ini di lokasi mana.

Sementara itu, di Pulau Tagulandang Kata Toni, ada jalan yang rusak dan tertimbun material debu. Mungkin disana harus dibantu dengan proyek dari balai, untuk pembersihan jalan ini.

Kepala BPJN Sulut, Hendro Satrio mengemukakan, untuk Sangihe dan Talaud memang sulit untuk mendapatkan material bagus. “Sebagian besar dari Bitung maupun Palu, ” ujarnya.

Namun, Kata Hendro ada lokasi di Talaud, tepatnya di Matahit mengandung material yang baik. “Lokasinya memiliki material yang bagus abrasinya hanya 20, sehingga baik untuk pembuatan jalan, ” ungkapnya.

Di sisi lain, Toni Supit menyatakan, di Sitaro belum ada jalan nasional. Mungkin dapat dipertimbangkan kembali, agar Sitaro dapat memilikinya.

Hendro Satrio pun menjelaskan, untuk penentuan jalan nasional seharusnya ada usulan dari daerah bersangkutan, sehingga akan diajukan ke pemerintah pusat. “Lebar jalan 5.5 meter, dan dapat menghubungkan dua provinsi, ” katanya. (*)




Ketua DPRD Beberkan Agenda DPRD Sulut Hasil Banmus

Sulut,GN – Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD memimpin Rapat Badan Musyawarah (Banmus) di ruang rapat Kantor DPRD Sulut lantai III, Senin (3/6/2024).

Setelah rapat Fransiskus menjelaskan beberapa poin penting antara lain, paripurna penyampaian pertanggungjawaban gubernur akan dilaksanakan 11 Juni nanti. “Untuk penetapan pertanggunjawaban ini tanggal 24 atau 25 Juni 2024,” ujarnya.

Selain itu, dibahas terkait tiga ranperda yang sudah disetujui, pemberdayaan pemuda, danau tondano, dan brida

“Sedangkan perda untuk kerukunan antar umat beragama, FKUB itu sudah ada aturannya dari pusat jadi tidak perlu, hanya pergub saja,” tutur Fransiscus.

Kemudian, DPRD Sulut juga tindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait persoalan reklamasi di Pantai Karangria Manado.

“Hasil rapat Banmus, ada persoalan yang masuk dari masyarakat soal rekalamasi di Pantai Karangria. Kita sebagai representasi masyarakat, aspirasi masyarakat perlu kita tindak lanjuti. Rabu (4/6/2024) besok pagi jam 9 kita akan meninjau di sana,” ujarnya.

DPRD Sulut juga akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) lintas komisi terkait reklamasi ini.

“Senin (10/6/2024) pekan depan kita akan RDP lintas komisi, bersama masyarakat, juga pihak yang mendapatkan izin, serta instansi-instansi terkait proses perizinan ini,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Dalam RDP nanti, DPRD juga akan memanggil Agus Abidin. “Agus Abidin kita akan panggil. Kita akan panggil dia. Kita akan gunakan hak sebagai anggota dewan,” tutup Fransiscus. (*)




RDP Komisi II DPRD Sulut bersama Bapenda Ditunda

Sulut,GN – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Sulut dilaksanakan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Utara, Senin (03/06/2024).

Pertemuan ini digelar di ruang rapat Komisi II Gedung DPRD Sulut dengan tujuan mengevaluasi capaian kinerja dari bulan Januari sampai Mei 2024.

Rapat dipimpin Ketua Komisi II Sandra Rondonuwu didampingi Wakil Ketua Inggried Sondakh, Sekretaris Nick Adicipta Lomban. Hadir dalam RDP ini para anggota Komisi II yakni Jems Tuuk, Kristo Ivan Lumentut, Farry Liwe, dan Teddy Pontoh.

Sandra Rondonuwu memberikan kesempatan kepada Kepala Bapenda Sulut June Silangen untuk memaparkan capaian kerja.

Silangen pun kemudian memaparkan materi yang sudah disiapkan oleh Bapenda. Namun, Komisi II menilai Bapenda belum siap mengikuti RDP.

Dimana, pimpinan dan anggota belum mendapatkan soft copy terkait materi atau capaian kinerja dari bulan Januari sampai Mei 2024 dari Bapenda.

Komisi bidang Ekonomi dan Keuangan ini pun menunda RDP bersama Bapenda pada pekan depan.

“Kami menilai sangat tidak siap. Kami membutuhkan data yang jelas, sehingga kami memutuskan RDP bersama Bapenda ini kita tunda dan berlaku pada Senin pekan depan. Dengan membawa data-data yang jelas kepada kami. Soft copy sudah harus dikirimkan,” tutur Sandra.

Usai rapat, Kepala Bapenda June Silangen mengatakan, tidak ada kelalayan. “Berkas siap. Cuma tinggal perbanyak. Cuma masalah teknis,” ungkapnya. (*)




Limen dan Liputo Berang, Aspirasi Terkait Penanganan Sungai Bailang Tidak Di Gubris BWSS I

Sulut, GN- Anggota DPRD Sulut Yongkie Limen juga selaku personil komisi III DPRD membidangi pembangunan berang terhadap Balai Wilayah Sungai Sulawesi I (BWSS I).

Hal ini disampaikan Yongkie ketika Komisi III DPRD Sulut mengundang BWSS I untuk melakukan Rapat Komisi III Bidang Pembangunan. DPRD Sulut bersama Balai Wilayah Sungai Sulawesi I dalam rangka koordinasi terkait dengan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta program dan kegiatan tahun 2024, di ruang rapat komisi III Senin (3/6/2024).

Menurut Yongkie, selama ini aspirasi warga yang disampaikan oleh komisi III kepada BWSS I terkait masalah sungai Bailang tidak di gubris. Pada hal kata Yongkie, setiap melakukan hearing dengan BWSS I, pihaknya selalu menyampaikan aspirasi warga yang ada di bantaran sungai Bailang.

” Sudah tiga tahun kami menyampaikan hal ini kepada Balai Sungai. Setiap hearing kami terus mengingatkan dan menyampaikan aspirasi ini kepada Balai Sungai, namun tidak pernah di tanggapi,” kata Limen dengan nada tinggi.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Komisi III Amir Liputo terkait aspirasi penanganan sungai Bailang. Liputo menjelaskan selama 10 tahun dirinya duduk sebagai anggota DPRD Sulut, aspirasi terkait masalah sungai Bailang tidak pernah di hiraukan oleh Balai Sungai.

” Sudah 10 tahun saya sebagai anggota DPRD Sulut dan tiga tahun saya menyampaikan hal ini ke BWSS namun tidak di tanggapi. Kami berharap di bawah pimpinan kepala balai yang baru pak Sugeng terkait penyelesaian sungai Bailang untuk mengatasi meluapnya banjir dapat direspon,” tegas Liputo.

Menanggapi aspirasi ini, Kepala BWSS I Sugeng Narianto di dampingi Kasie KPI Silvana P, Saut Pemb Bend Lydia K, PPK Pengadaan tanah I Hari K Senali dan Frans Manampiring selaku PPK Operasi dan Pemeliharaan III menyampaikan penanganan sungai Bailang akan di tindak lanjuti.

” Mudah – mudahan tahun ini, bisa mulai dikerjakan. Kami akan melakukan koordinasi terkait aspirasi penanganan sungai Bailang ini,” jelas Sugeng. (sisco)




Gelar Doa Syukur HUT Ke-63, BSG Fokus Bertumbuh dan Tangguh

Sulut,GN- Bank SulutGo Senin, 3 Juni 2024 merayakan hari ulang tahun ke-63. Bank yang di kenal luas dengan sebutan “BSG” telah melayani masyarakat selama lebih dari enam dekade, memberikan layanan perbankan serta kontribusi terhadap perkembangan ekonomi daerah.

Dan pada momentum Ulang Tahun ke-63 ini, BSG berkomitmen untuk tetap menjadi Bank kepercayaan masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo dengan terus bertumbuh dan tangguh dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif sekalipun.

Selama 6 dekade yang telah berlalu, beragam milestone yang berhasil BSG lalui hingga dapat berada pada titik ini, antara lain:

-Tahun 1998 ketika Indonesia dilanda Krisis Moneter, “Bank Sulut” berhasil masuk dalam gabungan program Rekapitulasi Bank yang diselenggarakan oleh negara untuk memenuhi modal inti Bank minimum 8% sehingga dapat tetap beroperasi.

-Aset Bank per 31 Desember 2023 mencapai 20,86 Triliun Rupiah

-Selama 3 tahun terakhir telah memberikan dividen sebesar Rp. 514.693 Miliar kepada para Pemegang Saham yang dibagikan secara proporsional sesuai jumlah saham yang dimiliki.

-Tingkat Kesehatan BSG kembali memperoleh peringkat komposit “2” yang secara umum sehat dan dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif dan factor external lainnya.

-Per Juni 2023 berhasil menempati Gedung Kantor Pusat yang baru.

Direktur Utama BSG Revino Pepah mengatakan kini memasuki pertengahan tahun 2024, BSG diperhadapkan dengan beragam tantangan serius dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis antara lain:

-Cost of Fund yang meningkat signifikan akibat kenaikan BI Rate yang hampir 2x lipat dalam 2 tahun terakhir.

-Pemenuhan modal inti 3 Triliun sesuai ketentuan OJK

-Meningkatkan dan menyempurnakan layanan digital dalam rangka membantu nasabah dalam melakukan transaksi perbankan agar lebih aman.

-Meningkatkan kualitas Human Capital

-Program efisiensi biaya dalam rangka menekan biaya operasional

Dirut BSG menambahkan  sekalipun ini merupakan momentum yang menggembirakan, tapi mengingat tahun ini di beberapa wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo mengalami bencana alam, dan serta dalam rangka efisiensi, maka hari ini kami merayakan ketambahan usia Torang Pe Bank ini dengan sederhana.

“Kami hanya mengadakan doa syukur di kantor. Tentunya ada rangkaian lomba seni dan olahraga antar karyawan yang telah dan akan berlangsung dalam rangka kebersamaan. Tapi kita perlu fokus pada tujuan yang terutama yaitu tetap bertumbuh dan tangguh demi keberlanjutan Bank ini,” kata Dirut yang akrab dengan para awak media ini.

“Kami juga ucapkan apresiasi dan terimakasih kepada Bapak Gubernur selaku pemegang saham pengendali, serta seluruh pemegang saham dan stakeholders. Terutama para nasabah yang kami hormati, atas kepercayaannya sehingga BSG dapat bertumbuh sampai saat ini” tutupnya. (sisco/*)




Liputo : Sungai Mahawu dan Bailang Tak Kunjung Dapat Bantuan

Sulut,GN– Sekretaris Komisi III, Amir Liputo menegaskan, apabila Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWS2) I tidak mengalokasikan dana untuk perbaikan Sungai Mahawu dan Sungai Bailang, pihaknya bersama masyarakat akan lakukan ‘Sumpah Pocong’ untuk semua pejabat yang berkompeten dalam hal ini.

Kata Amir, pihaknya sudah bosan mendengar BWS2 yang hanya memandang sebelah mata kebutuhan masyarakat di Bailang dan Mahawu. “Selalu hanya bercerita tentang desain. Kami sudah bosan, sampai saat ini tidak ada action untuk perbaikan dia sungai itu, ” ungkapnya saat RDP bersama BWS2, Senin (03/06/2024).

Ia pun melanjutkan, Desember tahun kemarin pihaknya sudah mendatangi Dirjen Sumber Daya Air (SDA) dan sudah diperintahkan untuk segera memperbaiki dia sungai tersebut. Namun, sampai saat ini pihaknya tidak menemukan adanya alokasi dana untuk perbaikan dua sungai ini.

“Pak di tempat kami banyak pesantren, mesjid, gereja, pemukiman. Kenapa sulit sekali mengalokasikan dana untuk kami di Bailang dan Mahawu? Apakah karena kami orang yang terpinggirkan, ” ungkapnya dengan tegas.

Lanjut Amir, dirinya tidak setuju dengan pengerjaan saat ini di sungai tersebut. Tanggul yang permanen dibongkar, diganti bronjong. Pun bronjong tidak kunjung selesai sampai saat ini.

“Ini bukan solusi tapi masalah baru. Bronjong tidak dapat menahan datangnya banjir, ” tuturnya.

Menanggapi hal ini, Kabalai BWS2, Sugeng Herianto mengemukakan, fenomena banjir yang terjadi di Bailang dan Mahawu baru dilakukan penanganan pengerukan dan bronjong.

Hal itu hanya pemeliharaan saja dari tahun kemarin, keterbatasan dana yang ada sehingga belum adanya perbaikan yang permanen.

“APBD tidak tampung perencanaan. Untuk 2024 sudah dimasukan di Loan dan masuk dalam frame National Urban Flood Resilience Project/ (NUFReP). Untuk Bailang dan Mahawu baru disiapkan pra desainnya saja. ” ungkapnya.

RDP juga dihadiri anggota Arthur Kotambunan, Ayub Ali dan Tonao Jangcobus serta Yongkie Liemen.(*)




Kotambunan: BWSS Bangun Koordinasi dengan Pemprov Sulut untuk Perbaikan Sungai

Sulut,GN– Anggota DPRD Sulut, Komisi III Arthur Kotambunan mempertanyakan Balai Wilayah Sungai Sulawesi I memiliki supervisi, atas pengerjaan perbaikan sungai.

“Saya menyaksikan di Manado, banyak air bukan berjalan di jalurnya, tapi di jalur kiri dan kanan dan berdampak di bendungan besar, ” ungkapnya saat RDP berlangsung, Senin (03/06/2024).

Ia menambahkan, setelah ditanyakan mengapa hal ini terjadi alasannya klasik, karena kekurangan dana.

“Saya berpikir apabila semua kegiatan yang menyangkut sungai terkoordinasi dengan baik bersama pemerintah provinsi, semuanya akan sinkron. Jika tidak, maka tidak akan sinkron, ” tegasnya.

Arthur pun menjelaskan, pihaknya sudah bertemu Dirjen Sumber Daya Air (SDA) dan ada dua hal yang dibahas. Pertama, banjir Manado. Meskipun sudah ada mitigasi, namun tetap terjadi banjir.

“Jika banjir terus terjadi solusinya apa. Pak gubernur audah pernah menyatakan, jika ada hal yang penting untuk menunjang agar tidak terjadi banjir disampaikan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Bangun koordinasi dengan provinsi, ” jelasnya.

Di sisi lain, Arthur juga mempertanyakan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di atas Danau Tondano dan kewenangannya ada di Kementerian Sumber Daya Air (SDA).

“Kami sudah menyarankan kepada Dirjen, dan ia sudah menjamin hal itu. Sehingga semua pihak harus bersinergi, untuk pemeliharaan Sanau Tondano,” ungkapnya.

Ia pun berharap, proses perijinan dapat dilakukan dengan baik, agar Danau Tondano dapat berfungsi dengan baik, dan bermanfaat bagi masyarakat. (*)




Berikut Pembahasan RDP Komisi III DPRD Sulut bersama BWS2

Sulut,GN – Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Sulut bersama Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWS2) I yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi III, Senin (03/06/2024).

Rapat dipimpin Amir Liputo, Sekretaris Komisi III dan dihadiri anggota Arthur Kotambunan, Ayub Ali dan Tonao Jangcobus serta Yongkie Liemen.

Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai perbaikan sungai yang ada di Manado dan sekitarnya.

Amir Liputo menegaskan, pihaknya sampai sekarang belum melihat progres perbaikan Sungai Bailang dan Mahawu. Hanya ada, pengerukan dan pembangunan bronjong, dengan merusak tanggul permanen yang ada. “Tanggul dibongkar diganti bronjong, ini bukan solusi untuk pengendalian banjir, ” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Yongkie Liemen. Menurutnya, sudah beberapa kali pergantian kepala balai hal ini belum ditindaklanjuti dengan baik. “Sungai Bailang dan Mahawu seharusnya menjadi perhatian khusus BWS2, ” tuturnya.

Arthur Kotambunan meminta koordinasi yang baik antara BWS2 dengan Pemerintah Provinsi Sulut, agar kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan baik.

Kabalai BWS2, Sugeng Herianto mengemukakan, fenomena banjir yang terjadi di Bailang dan Mahawu baru dilakukan penanganan pengerukan dan bronjong.

Hal itu hanya pemeliharaan saja dari tahun kemarin, keterbatasan dana yang ada sehingga belum adanya perbaikan yang permanen.

“APBD tidak tampung perencanaan. Untuk 2024 sudah dimasukan di Loan dan masuk dalam frame National Urban Flood Resilience Project/ (NUFReP). Untuk Bailang dan Mahawu baru disiapkan pra desainnya saja. ” ungkapnya. (*)




Ointu Menjadi Majelis Dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran KEPP di Kantor Bawaslu Sulut

Sulut,GN- Anggota KPU Sulut Lanny Ointu menjadi salah satu majelis dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan perkara nomor 50-PKE-DKPP/III/2024 yang digelar di Kantor Bawaslu Sulut pada hari kamis, (30/5/2024) pukul 08.00 WITA.

Anggota KPU Sulut Lanny Ointu Menjadi Salah Satu Majelis Sidang (foto: ist)

Pengadu dalam perkara ini adalah Londa Simmbela, yang melaporkan dugaan pelanggaran KEPP oleh Yunita Mokodompit selaku Ketua Bawaslu Kota Kotamobagu dan anggotanya, Arie Setiawan Mokodompit. Kedua teradu didalilkan lalai dalam memproses laporan dugaan kecurangan pada pemilu tahun 2024, yang menurut pengadu sangat merugikan integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

Sidang ini dipimpin oleh Ratna Dewi Pettalolo selaku Ketua Majelis, didampingi oleh Viktory Nicodemus Joufree Rotty sebagai Anggota Majelis/TPD Sulut Unsur Masyarakat, Lanny Anggriany Ointu sebagai Anggota Majelis/TPD Sulut Unsur KPU, dan Ardiles MR Mewoh sebagai Anggota Majelis/TPD Sulut Unsur Bawaslu.

Majelis sidang, yang dipimpin oleh Ratna Dewi Pettalolo, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis kepada kedua belah pihak guna menggali lebih dalam mengenai permasalahan yang dihadapi.

Sidang ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi dan memastikan bahwa setiap penyelenggara pemilu bekerja sesuai dengan kode etik yang berlaku. Keputusan akhir dari majelis sidang akan sangat menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam penegakan hukum dan kode etik dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. (*/sisco)