Cindy Wurangian Dorong Dinkes Sulut, Programkan Penanganan Dini Mental Health di Sekolah

Sulut,GN- Legislator daerah pemilihan Kota Bitung dan Minahasa Utara Cindy Wurangian mendorong Dinas Kesehatan (Dinkes) Daerah Provinsi Sulawesi Utara ( Sulut) untuk melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut dalam penanganan kesehatan mental siswa di sekolah.

” Kita ketahui banyak kasus yang terjadi di sekolah terkait dengan kesehatan mental para siswa. tetapi kasus ini jarang di publish sehingga kami dorong Dinas Kesehatan melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Sulut untuk membuat program penanganan mental health di sekolah,” kata Cindy saat menggelar hearing bersama Dinkes Sulut, Senin (10/6/2024).

Wurangian berharap pihak sekolah atau pemerintah menyiapkan tenaga konsultan, guna menangani masalah siswa terkait mental health.

” Kami berharap ada sosialisasi di sekolah untuk tenaga konsultan yang akan menangani masalah kesehatan mental siswa,” ucap sekretaris komisi IV ini.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Sulut Dra Vonny Paat sependapat dengan apa yang sudah di sampaikan oleh Sekretaris Komisi terkait penanganan masalah kesehatan mental siswa di sekolah.

” Saya sependapat dengan penyampaian dari ibu Cindy terkait program penanganan masalah mental health. Untuk itu, harapan kami Dinas Kesehatan Sulut untuk melakukan terobosan dalam penanganan kasus seperti mental health dari siswa di sekolah. Atau melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Sulut bersama – sama dalam penanganan kesehatan mental disekolah,” tutupnya.

Hadir dalam hearing tersebut Kepala Dinkes Sulut dr Debby Kalalo, Direktur RS ODSK, direktur RS Manembo-nembo,dan jajaran Dinkes Sulut.(sisco)




Ismail Dahab Minta Penjelasan Penanganan Stunting ke Dinkes Sulut

Sulut,GN – Rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Sulut dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dilaksanakan Senin (10/06/2024).

Anggota DPRD Sulut Komisi IV, Ismail menanyakan perihal penanganan stunting di Sulut terutama di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Menurutnya, angka stunting tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 21.31 persen, dan tersebar di 10 kabupaten/kota. “Angka stunting di Bolmong dari 19 persen menjadi 24 persen, ” ujarnya.

Menghadapi persoalan ini, Dinkes Sulut harus ada koordinasi yang kuat, bahkan dukungan, korelasi dan anggaran yang harus mumpuni juga. “Target Sulut akan turun sampai angka berapa, ” tuturnya.

Kepala Dinas Kesehatan Sulut, Debie Kalalo menjelaskan, upaya penanganan stunting
terbentuk inter padu stunting d an intrasektor di provinsi dan kabupaten/kota dari BKKBN.

Kegiatan terpadu TKA langsung kepada kabupaten/kota, termasuk pelayanan di puskesmas, serta pelatihan tenaga kesehatan di puskesmas yang dilakukan dinkes provinsi dan dinkes kab/kota

“Data stunting hasil data survei SKI. Referensi stunting melalui survei yang dilakukan secara nasioanl mendapat hasil pada tahun 2023 sebesar 21.3 persen, ” ujarnya.

Debie menambahkan, cara pengambilan data survei SKI secara nasional dan IPPGM diambil untuk per bulan langsung kepada by name by address.

“Tertanggal akhir Maret 2024 (bukan pengukuran di Februari dan Agustus) angka stunting prefelensi balita stunting 1.88 persen beda. Karena ada masalah di kabupaten/kota kepadapuskesmas-puskesmas penilaian terhadap balita ada yang tidak 100 persen, ” imbuhnya. (*)




Dr Ardiles Mewoh Sebut Usul dan Saran Sangat Bermanfaat Bagi Bawaslu Sulut

Sulut,GN – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Dr Ardiles Mewoh,SIP.MSi menutup secara resmi rangkaian kegiatan Rapat Evaluasi Fasilitasi Pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka Pengawasan Tahapan Pemilu tahun 2024 di hotel Peninsula, Sabtu (8/6/2024) tadi malam.

Ketua Bawaslu Sulut menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas kehadiran peserta. Banyak usul dan saran yang baik disampaikan oleh peserta kepada Bawaslu Sulut sebagai penyeimbang kerja dari KPU dalam menjalankan tugasnya.

” Usul – usul dan saran dari para peserta dapat bermanfaat bagi kami Bawaslu Sulut,” ujarnya.

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini, kata Mewoh merupakan sebuah komunitas tetap untuk berdiskusi. Forum yang luar biasa dari semua unsur sudah terwakili. Kedepan kata Mewoh, pihaknya akan mengundang lagi berdiskusi untuk terus memberikan masukan bagi Bawaslu.

“Saya yakin semua yang hadir sudah terwakili, komunitas ini akan kita gulirkan terus melakukan diskusi untuk menggali masukan dan saran yang bermanfaat bagi Bawaslu,” kata Mewoh mengakhiri sambutannya. (sisco)




Evaluasi Kinerja Bawaslu Sulut, Dr Ardiles Mewoh Minta Peserta Berikan Masukan, Kritik dan Saran

Sulut,GN- Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Evaluasi Fasilitasi Pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka Pengawasan Tahapan Pemilu tahun 2024.

Dr Ardiles Mewoh,SIP,MSi Menyampaikan Sambutan Sekaligus Membuka Kegiatan Rapat Evaluasi (foto : Gemparnews)

Kegiatan tersebut di laksanakan di hotel peninsula selama tiga hari, 7-9 Juni 2024.
Ratusan peserta yang terdiri dari berbagai elemen diantaranya aktivis, lembaga organisasi, Bawaslu kabupaten/kota serta media hadir dalam acara rapat evaluasi.

Pada kesempatan itu, Steven Linu selaku koordinator Divisi pencegahan Palmas dan Humas menyampaikan bahwa Bawaslu Sulut akhir ini telah mengalami perkembangan sehingga dulunya Bawaslu tertutup namun kini sudah terbuka dengan kritik dan lebih komprehensif.

“Wajah Bawaslu kini sudah dirubah oleh ketua Bawaslu. Kalau dulu Bawaslu kaku dan tertutup, namun saat ini kami mencoba kedepan Bawaslu menjadi terbuka. Terbuka dengan kritik dan lebih komprehensif,” kata Steven.

Sementara itu, Dr Ardiles Mewoh, SIP,MSi selaku Ketua Bawaslu Sulut dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebelum berbicara mengenai pilkada, sebelumnya akan melakukan evaluasi kinerja Bawaslu Sulut dalam melakukan pengawasan pemilu.

” Jadi peserta dapat memberikan catatan dan poin – poin yang sudah dikerjakan oleh Bawaslu. Baik itu kritik dan saran yang menjadi bekal bagi kami di masa yang akan mendatang.,” ujar Dr Ardiles.

“Bisa juga memberikan evaluasi buat Bawaslu. Sebelum tahapan pilkada kita harus melakukan evaluasi kerja Bawaslu terlebih dahulu, apakah sudah mengerjakan pekerjaan dengan baik atau masih kurang. Kami perlu saran,masukan dan kritik nantinya dari peserta yang hadir,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dr Ardiles mengatakan kemauan dan harapan dari masyarakat bahkan publik,supaya Bawaslu ini punya taring dalam melakukan pengawasan terhadap pilkada tahun 2024.

Selain itu, Dr Ardiles menuturkan bahwa
tantangan yang berat pada pilkada tahun ini, karena dilakukan secara serentak dan ini adalah yang pertama dilaksanakan.

Tahun ini merupakan tantangan yang berat karena pilkada dilaksanakan secara serentak. Saya berharap catatan muncul dari para peserta. Semua masukan akan kami perhatikan satu persatu,” pungkas Dr Ardiles sambil membuka kegiatan Rapat Evaluasi secara resmi. (sisco)

 

 




KPU Sulut Matangkan Persiapan Pembentukan Pantarlih Pilkada 2024

Sulut,GN- KPU Sulut Mengelar Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 yang berlangsung selama 3 hari 3-5 juni 2024 di Hotel Swiss-bell hotel Manado.

Kegiatan ini menjadi langkah awal yang signifikan, dimana salah satu fokus utama rapat adalah membahas rencana pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih.

Termasuk penentuan kriteria seleksi petugas, pelatihan yang akan diberikan, serta langkah-langkah teknis  untuk memastikan akurasi dan keandalan data pemilih.

Rapat Koordinasi dibuka oleh oleh Ketua KPU Sulut Kenly Poluan didampingi Anggota KPU Sulut Awaluddin Umbola, Salman Saelangi dan Meidy Tinangon serta Plt Sekretaris KPU Sulut Meidy Malonda.

Dalam sambutannya Poluan mengapresiasi atas kehadiran dan keaktifan peserta kegiatan ini, Poluan juga menegaskan sekarang ini kita telah memasuki tahapan pemutakhiran data pemilih sehingga kita perlu mematangkan terkait data pemilih yang pendataannya akan dilakukan oleh Pantarlih yang rekruitmentnya sebentar lagi akan teman-teman lakukan.

“Penting keseriusan dan keprofesionalan KPU Kabupaten/Kota agar Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bisa berjalan dengan baik, saya juga berharap agar pembahasan dalam Rakor ini bisa bermanfaat dalam pembentukan Pantarlih Pilkada Serentak Tahun 2024”, ungkapnya.

Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Sulut Awaluddin Umbola menekankan KPU Kabupaten dan Kota agar lebih memperhatikan dan memastikan persiapan rekrutmen badan adhoc Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) berjalan dengan baik.

Selain itu kehadiran kita disini bertujuan untuk konsolidasi data antara Divisi SDM dan Divisi Perencanaan dan Data Informasi karena perlu ketelitian dan penyamaan persepsi yang matang antar divisi tersebut guna memastikan keakuratan data pemilih yang akan menyalurkan suaranya pada 27 november 2024 nanti.

Sementara itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut Meidy Tinangon mengatakan perlu diperhatikan mekanisme pembentukan Pantarlih yang telah diatur dalam pedoman teknis sehingga hasilnya prosedural.

“Pantarlih yang akan direkrut harus memahami kondisi wilayahnya” sambung Tinangon Disisi lain Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sulut Salman Saelangi menegaskan Calon Pantarlih harus bukan berasal dari anggota Partai Politik sehingga perlu diseleksi dengan baik dan cermat.

Selanjutnya Plt. Sekretaris KPU Sulut Meidy Malonda dalam arahan mengingatkan Sekretariat harus membackup dengan serius perekrutan Pantarlih dan juga setiap proses kegiatan harus dikomunikasikan dengan para atasan.

Sekretariat harus memberi dukungan teknis dan administrasi terkait persiapan pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih.

Adapun peserta Rakor antara lain Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM , Kasubag Hukum dan SDM serta Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten/Kota. (*/sisco)




Silangen Terima Kunjungan Kerja DPRD Sultra Dan DPRD Bone Bolango

Sulut,GN- Plt Sekretaris Dewan DPRD Sulut Niklas Silangen,S.Sos,MSi menerima kunjungan kerja DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan DPRD Kabupaten Bone Bolango di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (6/6/2024).

Silangen mengatakan, kunjungan DPRD Bone Bolango hari ini untuk melakukan study komparatif.

“Study komparatif tentang fungsi legislasi DPRD dalam menentukan calon kepala daerah untuk menghadapi Pilkada tahun 2024,” kata Silangen.

Sementara kunjungan kerja DPRD Sultra bermaksud melakukan koordinasi terkait keterangan pertanggungjawaban LKPJ dan LPPD serta hak dan kewajiban DPRD pada akhir masa jabatan periode 2019-2024.

Silangen pada kesempatan tersebut melakukan dialog dengan legislator Sultra dan Bone Bolango.

Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen dan jajaran menyambut baik Kunjungan kerja perwakilan dari dua daerah ini. (sisco)

 




Ini Tanggapan Henry Walukow Terkait Pemerintah Izinkan Ormas Keagamaan Mengelola Lahan Tambang

Sulut,GN- Pemerintah Pusat melalui Presiden membuka peluang bagi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) keagamaan untuk mengelola lahan tambang di bumi Indonesia.

Hal tersebut tertulis dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pasal 83A ayat (1).

“Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK (wilayah izin usaha pertambangan khusus) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan,” bunyi pasal 83A ayat (1)

“Yang dimaksud dengan ormas keagamaan adalah ormas keagamaan yang salah satu organnya menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat/umat,” bunyi ayat penjelas dari Pasal 83A ayat (1) PP 96/2021 s.t.d.d PP 25/2024.

Terkait pemerintah izinkan Ormas Keagamaan Mengelola lahan tambang, anggota DPRD Sulut yang duduk di komisi I Henry Walukow angkat bicara.

Henry mengatakan, dirinya mendukung apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini Presiden memberikan izin mengelola lahan tambang bagi ormas keagamaan. Namun menurut Henry, pengelolaan lahan tambang oleh badan atau ormas keagamaan harus sesuai dengan aturan main.

“Untuk mengelola tambang butuh profesionalisme. Artinya organisasi yang ingin mengelola sumber daya alam pertambangan, organisasi yang betul – betul bisa mengelola secara profesional dan penuh tanggungjawab,” kata Henry kepada media Gemparnews.com saat ditemui diruangan kerjanya, Selasa (4/6/2024).

” Bagi saya tidak ada masalah, siapapun yang mengelola asalkan sesuai dengan aturan main yang ada. Kemudian dikelola secara profesional sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku,” tambahnya.

Henry pun menyampaikan, hal ini seharusnya menjadi peluang bagus bagi organisasi atau badan yang ingin mengelola lahan tambang.

“Ini peluang yang sangat bagus yang ditawarkan oleh pemerintah dalam hal ini bapak presiden yang sejokyanya bisa dimanfaatkan oleh pihak terkait. Saya mendukung apa yang disampaikan oleh pemerintah sepanjang para stake holder mengelola secara profesional dan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.dan ini sebenarnya peluang yang harus ditangkap bagi yang berkepentingan,” terang Henry.

Henry menuturkan, Sulawesi Utara mempunyai potensi besar dalam hal kekayaan dan sumber daya alamnya.

“Sulawesi Utara mempunyai potensi yang sangat besar mulai dari Bolmong, Minahasa Selatan, Minahasa tenggara sampai pada Minahasa Utara kaya akan sumber daya alam,” tandasnya. (sisco)




Ayub Ali Minta Syarat Pembukaan Jalan Nasional

Sulut,GN– Anggota Komisi III DPRD Sulut, Ayub Ali minta penjelasan syarat pembukaan jalan nasional, karena di Kepulauan Sitaro belum ada jalan nasional.

“Sitaro tidak ada jalan nasional, syaratnya apa sehingga pulau tersebut dapat merasakan jalan nasional, ” ungkapnya saat RDP dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), Selasa (04/06/2024).

Kepala BPJN Sulut, Hendro Satrio pun menjelaskan, untuk pembuatan jalan nasional dilakukan lima tahun sekali.

Adapun syaratnya ialah, jalan tersebut dapat menghubungkan satu provinsi dengaan provinsi yang lain. Dan lebar jalan tersebut adalah 5.5 meter serta sudah diaspal. Selain itu, lanjut Hendro jalan tersebut menuju ke akses bandara ataupun pelabuhan utama.

“Penentuan jalan nasional harus diajukan oleh pemerintah daerah setempat. Kalau di Sitaro Pemkab harus ajukan ke kami, untuk dilapor ke pusat dan akan ditindaklanjuti, ” imbuhnya. (*)




Dihadapan Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Sulut, Hendro Satrio Paparkan Proyek Pekerjaan di Sulawesi Utara

Sulut,GN- Kepala BPJN Sulut Ir Hendro Satrio,ST.MT memaparkan proyek pekerjaan di wilayah Sulawesi Utara.

kepala BPJN Sulut dihadapan pimpinan dan anggota komisi III DPRD Sulut yang dihadiri Ketua Komisi Berty Kapojos, Sekretaris Amir Liputo, anggota Yongkie Limen, Arthur Kotambunan, Boy Tumiwa, Tonao Jangkobus dan Tonny Supit menjelaskan semua progres pengerjaan proyek jalan dan jembatan di bumi nyiur melambai, Selasa (4/6/2024).

“Jadi akan menjelaskan semua progres pengerjaan proyek jalan dan jembatan di Wilayah I meliputi Manado, Minahasa Raya dan Bitung, wilayah II meliputi Bolmong Raya dan Wilayah III meliputi Sangihe,Talaud dan Sitaro,” kata Hendro.

” Untuk wilayah Manado, sudah mengerjakan MORR III dan menyelesaikan beberapa jembatan termasuk jembatan pesawangan. Untuk wilayah Minahasa kami juga mengerjakan proyek jalan Wori-likupang-Girian-Bitung. Dan untuk wilayah Bolmong kami juga mengerjakan proyek jalan dari maelang-worotijan hingga atinggola, serta proyek jembatan dan jalan lingkar esang-rainis-Bitunuris di pulau Talaud wilayah III,” jelas Hendro.

Lanjut kata Hendro, Masih ada proyek yang di kerjakan di Sulawesi Utara seperti lanjutan MORR III tahap 4 melewati jalan sea Malalayang hingga Winangun.

” Nantinya pengerjaan proyek tersebut akan dikerjakan tahun depan. Kami harap tahun depan pengerjaan proyek tersebut akan tuntas,” tandasnya. (sisco)




Ketua Komisi III Puji Kinerja Kepala BPJN Sulut

Sulut,GN- Ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos memberikan apresiasi sekaligus memuji kinerja kepala BPJN Sulawesi Utara Ir Hendro Satrio,ST.MT saat diundang rapat dengar pendapat di ruangan rapat komisi III, Selasa (4/6/2024) tadi siang.

Ketua komisi III menilai bahwa selama menjalankan tugas dan pekerjaan di bumi nyiur melambai ini, Kepala BPJN Sulut berhasil merubah wajah Sulawesi Utara dengan membangun sarana jalan semakin indah dan menarik.

” Kami secara pribadi menyampaikan apresiasi kepada kepala Balai yang kami nilai berhasil membangun sarana jalan di bumi nyiur melambai. Tugas yang diemban dilaksanakan dengan sangat baik sehingga pembangunan infrastruktur jalan di Sulawesi Utara dapat di rasakan oleh masyarakat,” ujar Kapojos.

Apresiasi dari ketua komisi III DPRD Sulut kepada Kepala BPJN Sulut di sambut dengan tapuk tangan dari seluruh anggota komisi yang hadir pada saat rapat dengar pendapat.

Menanggapi itu, Hendro Satrio selaku kepala BPJN Sulut menyampaikan terimakasih atas penilaian dari komisi III. ” Terimakasih banyak pak Berty, atas apresiasi dan penilaian kepada kami. Kami hanya menjalankan tugas untuk mengerjakan setiap pembangunan jalan dan jembatan yang ditugaskan kepada BPJN Sulut di wilayah Sulawesi Utara,” pungkasnya. (sisco)