JT: Dinamika di Masyarakat DPRD Harus Tanggap

Sulut,GN – Selama dua hari DPRD Sulut yang tergabung dalam lintas komisi melaksanakan Rapat Dengar Pendapat terkait Pengembangan reklamasi pantai Sindulang hingga Tumumpa Kota Manado. Terjadi pro dan kontra di tengah – tengah masyarakat pesisir yang berada di bibir pantai Sindulang hingga ke Tumumpa. Ada masyarakat yang menerima pengembangan reklamasi ada juga masyarakat yang menolak.

Sontak permasalahan ini masuk ke meja para legislator Sulawesi Utara yang notabene sebagai lembaga perpanjangan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan menyelesaikan setiap persoalan di tengah masyarakat.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, dengan bijaksana para legislator DPRD Sulut mencari solusi, sehingga mengundang pimpinan perusahaan pengembang di bawah PT Manado Utara Perkasa (MUP) dengan masyarakat yang menerima dan menolak pengembangan reklamasi di pesisir pantai Sindulang sampai Tumumpa.

Hari Senin 1 Juli 2024 DPRD Sulut yang dipimpin oleh legislator Jems Tuuk (JT) mengundang pihak pengembang PT MUP dengan Masyarakat yang menerima pengembangan reklamasi.

Dari pertemuan tersebut, pimpinan rapat meminta kepada masyarakat agar mereka menyampaikan alasannya dimana mereka menerima pengembangan reklamasi tersebut.
Dari penuturan masyarakat dan pengembang kata JT sapaan akrabnya menjelaskan penyampaian masyarakat bahwa alasan mereka menerima pengembangan reklamasi diantaranya adanya pembangunan, wilayahnya akan maju, terbuka lapangan kerja, tambatan perahu juga di siapkan, tidak akan banjir dan lain-lainnya, itu juga jaminan dari PT MUP.

Menurut JT pihaknya juga menanyakan kepada masyarakat yang menolak reklamasi apakah mereka sudah bertemu dengan pihak pengembang, namun kata mereka belum pernah bertemu sehingga DPRD akan memfasilitasi. Kemudian di hari kedua, Selasa 2 Juli 2024 DPRD Sulut juga mengundang pihak pengembang PT. MUP dengan masyarakat yang menolak pengembangan reklamasi.

“Hanya saja rapat hari ini legal standing dari tenaga ahli dan yang lain belum di sampaikan tetapi lembaga DPRD memberikan apresiasi kepada PT MUP dibawah pimpinan bapak Marthinus menjelaskan dengan detil proses perijinan sampai pada ijin ini keluar secara sah berdasarkan hukum yang ada di Republik Indonesia,” kata Jems Tuuk kepada sejumlah media usai rapat, Selasa (2/7/2024) dilantai 3 kantor DPRD Sulut.

Lanjut kata JT kemudian PT MUP menjelaskan juga tentang layout dari rencana reklamasi dan rencana apa yang akan di buat. “Hanya saja di dalam penjelasan pak direktur, anggota DPRD pak Yongki Limen menolak karena lahan terbuka untuk masyarakat di pantai yang seluas dua hektar tidak menghadap ke laut,” ujarnya.

“Saya yakin PT MUP akan melihat aspirasi masyarakat karena pantai ini hanya itu di kota Manado dan masyarakat banyak akan datang apalagi daerah ini akan menjadi daerah pertumbuhan bangunannya dan kota akan lebih bagus,” tambah JT.

JT menegaskan apa yang dilakukan oleh DPRD adalah untuk memfasilitasi. “Jadi apa yang dilakukan oleh DPRD hari ini adalah memfasilitasi. Dan DPRD juga melindungi investor dengan ijin yang lengkap tetapi dinamika dimasyarakat, DPRD juga harus tanggap sehingga dalam menyelesaikan persoalan ini tidak ada yang menang kalah tetapi harus menang menang supaya tidak ada yang kehilangan muka,” tegas JT.

Sementara ditempat yang sama, Direktur PT MUP Martinus Salim menyampaikan apresiasinya dimana DPRD menyelesaikan persoalan dengan menempatkan pada posisi netral.

“Kami melihat dalam hal ini DPRD provinsi Sulawesi Utara telah menempatkan diri pada posisi netral. Kami sangat menghargai dalam memfasilitasi ini,” ungkapnya.

Terkait dengan pekerjaan di lapangan, Direktur PT MUP mengatakan pihaknya saat ini mengehentikan sementara karena menghargai rekomendasi dari DPRD.

“Untuk sementara kami hentikan karena kami menghargai rekomendasi yang dilayangkan oleh DPRD. Kami tentunya dalam forum seperti ini akan mencoba menyerap aspirasi yang dapat kami terima sebisa mungkin tetapi tentunya kami akan mempertimbangkan cost dan benefitnya bagi perusahaan dan tentunya bagi masyarakat banyak dan kami berusaha membuat pembangunan yang terbaik bagi kota Manado ini,” ujarnya.

Untuk kelengkapan dan legal standing yang disampaikan oleh DPRD, direktur menjelaskan bahwa pihaknya akan memenuhi dan melengkapi segera.
“Legal standing perusahaan dan tim ahli yang dimintakan oleh DPRD tentunya kami akan melengkapi segera,” tutupnya.

Diketahui Rapat Dengar Pendapat PT MUP dan Masyarakat yang menolak reklamasi diskors dan di lanjutkan pada pekan depan sambil menunggu PT MUP melengkapi legal standing yang dimintakan oleh DPRD.(sisco)




PT. MUP Sanggupi Permintaan YL Terkait Pemasangan Baliho

Sulut, GN- Direktur PT Manado Utara Perkasa (MUP) Martinus Salim  menyanggupi permintaan anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Yongkie Limen (YL) terkait permintaannya untuk memasang baliho di sepanjang lokasi reklamasi Sindulang hingga Tumumpa.

Hal ini disampaikan YL ketika menerima masyarakat nelayan pesisir yang pro terhadap pelaksanaan reklamasi sepanjang pantai Sindulang hingga Tumumpa oleh pengembang PT MUP.

Menurut YL, alasan permintaan pemasangan baliho ini untuk mengetahui proyek apa saja yang nantinya dikerjakan oleh pengembang. “Jangan sama seperti tusa (kucing red) di dalam karung, masyarakat tidak tahu apa yang dikerjakan . Jadi saya minta pasang baliho kalau boleh design gambar yang akan dikerjakan dicantumkan, supaya masyarakat tahu. Ini sebagai bentuk sosialisasi ke masyarakat,” kata YL Senin (1/7/2024) saat hearing bersama dilantai tiga ruang serba guna kantor DPRD Sulut.

Menanggapi apa yang diusulkan oleh YL tersebut, usai hearing Direktur PT. MUP menyanggupi permintaan tersebut. Namun menurut direktur, pihaknya akan melakukan koordinasi dan diskusi bersama management PT MUP karena dirinya tidak dapat mengambil kesimpulan dan memberikan jawaban langsung seperti apa yang harus di tampilkan. ” Pasti akan kami pasang baliho tetapi waktunya akan kami atur,” tandasnya.

Diketahui rapat hearing tersebut di pimpin oleh anggota DPRD Sulut Jems Tuuk di dampingi Wakil Ketua DPRD Sulut Viktor Mailangkay,SH.MH, Yongkie Limen, Reza Waworuntu, Ismail Dahab, dan Harold V Kaawoan. (sisco)

 




KPU Sulut Gandeng OKP Sukseskan Pilkada Serentak

Sulut,GN- Dalam meningkatkan partisipasi pemilih Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi utara (Sulut) menggandeng Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dalam mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak.

Sosialisasi tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur OKP Sulut yang dilaksanakan di hotel Grand Puri  Manado (28/6/2024), dalam penyampaian Ketua KPU Sulut Kenly Poluan, OKP adalah elemen penting dalam memelihara alam demokrasi dan punya peran penting dalam mensukseskan dan menyelamatkan Pilkada Sulut yang berintegritas.

“OKP adalah garda terdepan dalam menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam pelaksanaan Pilkada. Serta berperan penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Target partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2024 target 82 Persen, kami berharap para Pemuda dapat membantu turut serta mengedukasi kepada masyarakat agar tingkat partisipasi pemilih tetap sama, “ujarnya.

Selain itu, Poluan juga berharap para organisasi pemuda Sulut untuk mendukung Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pentarlih) yang telah mulai bertugas sejak 24 Juni -25 Juli 2024.

” Mari kita bantu tugas mereka dalam rangka pencocokan penelitian data pemilih, sampai ke pelosok desa demi suksesnya Pilkada serentak yang jatuh pada tanggal 27 November 2024 nanti yaitu Sukses Proses dan sukses hasil, ” tutup Kenly Poluan.

Turut hadir dalam Kegiatan ini, Komisioner KPU Sulut Meydi Tinangon dan Awaludin Umbola, Sekretaris Badan Kesbangpol Sulut, Jaringan Demokrasi Sulut Jopi Suak, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Guki Ginting, Kharisma Kirana ketua Aman Sulut, Rini Mamahit sekertaris dinas Pemuda Olahraga dan OKP. (sisco/*)




Ketua KPU Sulut Buka Rakor dan Bimtek Peningkatan Kapasitas Protokoler Se-Sulut

Sulut,GN- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Bimbingan Teknis( Bimtek) Peningkatan Kapasitas Protokoler Pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara.

Kegiatan Rakor dan Bimtek ini dilaksanakan di Pantai Indah Tateli Resort selama tiga hari (28-30 Juni 2024) dan dihadiri ratusan peserta yang terdiri dari utusan KPU Kabupaten/Kota Se- Sulawesi Utara.

Acara pembukaan di buka oleh Ketua KPU Provinsi Sulut Kenly Poluan di dampingi anggota KPU Sulut Salman Saelangi, Awaludin Umbola, Lanny Ointu, Kabag Protokoler Sekretariat KPU RI dan Plt Sekretaris KPU Sulut.

Ketua KPU Sulut Kenly Poluan dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini adalah upaya untuk menjalankan organisasi dengan baik, dalam melaksanakan satu tertib organisasi dalam konteks struktur dan strategi organisasi dalam satu tujuan dan kepentingan, terutama dalam konteks pelaksanaan tahapan pilkada.

“Pengenalan lebih dalam, bagaimana kita mengelola protokoler dalam tahapan pencalonan dalam pilkada,” kata Kenly.

Dia berharap, kegiatan Rakor dan Bimtek Peningkatan Kapasitas Protokoler ini semua peserta dapat mengikuti materi dengan baik.

“Mudah – mudahan kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik – baiknya, supaya setelah kita mengikuti kegiatan Rakor dan bimtek protokoler ini, tidak ada lagi terjadi kesalahan – kesalahan dalam kegiatan dan juga komplain. Jadi itu yang harus kita perhatikan, sehingga saya berharap kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik,” pungkas Kenly. (sisco)

 

 




Ketua KPU Sulut Hadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sulawesi, Kalimantan dan Maluku

Sulut,GN- Ketua KPU Sulut Kenly Poluan beserta Ketua KPU Kab/Kota se-Sulawesi Utara menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sulawesi, Kalimantan dan Maluku bertempat di Claro Hotel Makassar, Rabu(26/6/2024).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto yang dalam arahannya menyampaikan digelarnya Rapat Koordinasi ini sebagai langkah konkrit untuk mengupayakan dan mengevaluasi kesiapan penyelenggaran Pilkada 2024 di Wilayah Kalimantan , Sulawesi dan Maluku. Selain itu Tjahjanto menghimbau agar seluruh pihak dapat memanfaatkan forum ini sebagai ajang saling bertukar informasi terkait permasalahan-masalahan serta solusi penyelesaiannya sehingga hal itu dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ini

Mendagri RI Muhammad Tito Karnavian turut hadir sekaligus bertindak sebagai narasumber pada Rapat Koordinasi ini bersama Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, Kabaharkam Polri, Komjen Pol. Dr. Mohammad Fadil Imran, Pangkogabwilhan II Marsdya TNI M. Khairil Lubis.

Adapun peserta pada rapat ini diantaranya Jajaran Forkopimda Provinsi, seluruh Gubernur, Bupati/Walikota, KPU,Bawaslu,Kejati, Pimpinan Kejari, Jajaran Pimpinan Satuan TNI dan Polri, Partai Politik, Pimpinan Organisasi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,Tokoh agama dan masyarakat di wilayah Sulawesi, Kalimantan dan Maluku.(*/sisco)




Komisi dan Pansus Sedang Melakukan Kunker ke Luar Daerah

Sulut,GN- Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen mengatakan komisi – komisi dan Panitia Khusus (Pansus) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke DKI Jakarta dan Kota Bandung.

Niklas menjelaskan Pansus yang melakukan perjalan dinas itu adalah pansus pemberdayaan pemuda.

“Semua komisi dan pansus melakukan perjalanan dinas ke luar daerah. Dengan substansi masing -masing bersama dengan pansus pemberdayaan pemuda yang juga turut ambil bagian dalam kunker kali ini,” tandasnya. (sisco)




Bawaslu Sulut Launching Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Sulut,GN- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) secara resmi meluncurkan Posko Kawal Hak Pilih secara serentak di seluruh Kabupaten/Kota Rabu, 26 Juni 2024, di Kantor Bawaslu Provinsi Sulut.

Dengan peluncuran tersebut, masyarakat yang terkendala dalam mengecek status hak pilih selama penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 dapat menyampaikannya melalui Posko Kawal Hak Pilih di kantor Pengawas Pemilu di semua tingkatan mulai dari provinsi sampai dengan kecamatan ataupun melalui media sosial Bawaslu setempat.

Dari hasil inventarisir Bawaslu Sulut mencatat, beberapa poin yang biasanya menjadi kendala dalam penyusunan daftar pemilih yang diantaranya adalah Ketidaksesuaian indentitas pemilih,
Pemilih meninggal/pemilih TMS yang masih terdaftar dalam daftar pemilih , pemilih yang telah memenuhi syarat untuk menyalurkan hak pilih tapi tidak terdaftar dalam DPT maupun serta kendala lainnya terkait data kependudukan dan data pemilih.

Mengacu pada Surat Instruksi Ketua Bawaslu No. 6235.1 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih ini merupakan salah satu bentuk dari rangkaian Pengawasan Kawal Hak Pilih yang digelar sejak 26 Juni sampai dengan 27 November 2024. Kegiatan “Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih” sendiri meliputi lima hal.

Rangkaian kegiatan Patroli Kawal Hak Pilih terdiri dari Launching Posko Kawal Hak Pilih secara daring dan/atau luring di masing – masing Kantor Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Siaran media/ konferensi media terkait kesiapan Pengawasan Penyusunan daftar Pemilih
pada Pemilihan Tahun 2024.

Kegiatan “Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih” pada masa tahapan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu 2024 meliputi hal-hal sebagai berikut : Pertama, Selama tahapan penyusunan daftar pemilih dengan memastikan adanya tindak lanjut terhadap saran perbaikan atas ketidaksesuaian terhadap kinerja KPU di seluruh tingkatan dan Pantarlih,

Kedua, sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya mulai dari tahapan coklit hingga pelaksanaan pemungutan suara. Sasaran masyarakat difokuskan kepada masyarakat yang rentan dalam kerawanan hak pilih.

Ketiga, secara langsung mendatangi pemilih rentan yang berpotensi
terabaikan hak pilihnya dan berpotensi disalahgunakan hak pilihnya seperti pemilih disabilitas, masyarakat adat, pemilih yang telah meninggal dunia namun masuk dalam data atau daftar
pemilih di KPU, pemilih yang berada di wilayah perbatasan, dan pemilih di wilayah rawan (konflik,bencana, dan relokasi pembangunan).

Keempat, mendirikan Posko Pengaduan Keliling Kawal Hak Pilih.

Kelima, bentuk kegiatan “Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih” lainnya yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan peta kerawanan wilayah masing-masing.

Kerawanan Pada Sub-Tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih Tahapan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Tahun 2024 yang sudah memasuki tahapan coklit yang menjadi salah satu sub tahapan dengan kerawanan paling banyak dan tinggi untuk Provinsi Sulawesi Utara.

Kerawanan tersebut meliputi beberapa isu yang diantaranya adalah:
a. Pemilih tidak memenuhi syarata (TMS) tapi terdaftar dalam DPT;
b. Penduduk Potensial tapi tidak memilki E – KTP;
c. Pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam DPT;
d. Pemilih ganda dalam daftar pemilih.

Temuan Ketidakpatuhan Prosedur Coklit Pada Pemilu Sebelumnya Pada pemilu serentak 2024 sebelumnya, Bawaslu Sulawesi Utara menemukan sejumlah
persoalan saat pengawasan pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih (coklit) di lapangan diantaranya ketidakpatuhan prosedur coklit yang dilakukan oleh petugas pantarlih
dengan uraian sebagaimana berikut;
1. Sebanyak 13 Pantarlih, Tidak dapat menunjukkan SK Pantarlih sebanyak 257 Pantarlih
a. Salinan SK walaupun tidak tertuang secara rinci tapi menjadi dasar untuk memastikan bahwa Pantarlih yang melakukan coklit sesuai dengan SK yang ditetapkan oleh PPS.
b.Terdapat Pantarlih yang melakukan coklit tidak sesuai dengan SK
2. Sebanyak 26 Orang Pantarlih melaksanakan Coklit tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
3. Sebanyak 29 orang Pantarlih, tidak mencatat data pemilih yang berubah status dari status prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
4. Sebanyak 28 Orang Pantarlih, tidak mencoret data pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dibuktikan dengan menunjukan kartu tanda anggota Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Sebanyak 33 orang Pantarlih, tidak mencoret data pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara sebanyak 33 pantarlih. 6. Pantarlih tidak berkoordinasi dengan RT dan RW dalam melaksanakan Coklit.
6. Sebanyak 29 Pantarlih, tidak dapat berkomunikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan Pantarlih dan Pemilih untuk saling bertatap muka, berbicara langsung, dan melihat kesuaian wajah dengan foto pada dokumen KTP-el, jika dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukan salinan KTPel.
7. Sebanyak 31 Orang Pantarlih tidak mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit ke dalam formulir Model A-Laporan Hasil Coklit.

Selain ketidakpatuhan terkait dengan prosedur, pada Pemilu serentak 2024 sebelumnya Bawaslu Sulawesi Utara juga menemukan beberapa hal dalam proses pengawasan coklit yaitu ;
1. Adanya beberapa pemilih dalam satu KK yang terpisah TPS.
2. Di Kabupaten Boltim ditemukan di beberapa desa pemekaran masih banyak ditemui penduduk yang menggunakan e-KTP lama yang masih tercantum di desa yang lama belum diganti dengan e-KTP yang baru.
3. sesuai dengan domisili di desa yang baru. Di Kota Manado tepatnya disalah satu perumahan di malendeng ada yang sudah masuk wilayah administratif kabupaten minahasa dan manado, banyak penduduk yang masuk data pemilih di manado tapi secara administratif domisili harusnya sudah masuk wilayah Minahasa sehingga pantarlih kota manado tidak melakukan coklit.
4. Ditemukan adanya rumah yang sudah dicoklit dan ditempel sticker tapi stickernya masih kosong tidak diisi.
5. Kualitas sticker yang hanya melekat di kaca tapi saat ditempel di media lain cepat jatuh.
6. Pantarlih tidak menempel sticker hanya menyerahkan ke keluarga atau dilepas meja di sticker ada yang sudah diisi nomor TPS ada yang belum diisi.
7. Petugas pantarlih menyerahkan tugas coklit ke pihak yang lain,
8. Di Kabupaten Bolsel, ditemukan adanya petugas pantarlih yang menempelkan sticker pemilih yang tidak dapat ditemui di sekretariat PPS.
9. Ditemukan pemilih dalam satu KK tapi berbeda TPS.
10. Penduduk ber-KTP kota bitung kelurahan tendeki yang berbatasan dengan desa rok-rok Minahasa utara yang sudah berdomisili di wilayah desa rok-rok kabupaten minahasa utara tapi dicoklit oleh petugas pantarlih dari kota bitung.
11. Di kota bitung ditemukan adanya pemilih korban penggusuran jalan tol yang tidak diketahui sudah pindah ke alamat yang lain.
12. Adanya pemilih yang pindah domisili tapi tidak merubah data kependudukan
Masalah Faktual Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih Pada Pemilu sebelumnya selain ketidakpatuhan terkait dengan prosedur, Pada pengalaman pengawasan coklit pada Pemilu serentak 2024 sebelumnya Bawaslu Sulawesi Utara juga menemukan beberapa hal
penting yaitu ;
1. adanya beberapa pemilih dalam satu KK yang terpisah TPS.
2. Di Kabupaten Boltim ditemukan di beberapa desa pemekaran masih banyak ditemui penduduk yang menggunakan e-KTP lama yang masih tercantum di desa yang lama belum diganti dengan e-KTP yang baru sesuai dengan domisili di desa yang baru.
3. Di Kota Manado tepatnya disalah satu perumahan di malendeng ada yang sudah masuk wilayah administratif kabupaten minahasa dan manado, banyak penduduk yang masuk data pemilih di manado tapi secara administratif domisili harusnya sudah masuk wilayah Minahasa sehingga pantarlih Kota Manado tidak melakukan coklit.
4. Ditemukan adanya rumah yang sudah dicoklit dan ditempel sticker tapi stickernya masih kosong tidak diisi.
5. Kualitas sticker yang hanya melekat di kaca tapi saat ditempel di media lain cepat jatuh.
6. Pantarlih tidak menempel sticker hanya menyerahkan ke keluarga atau dilepas meja.
7. Di sticker ada yang sudah diisi nomor TPS ada yang belum diisi.
8. Petugas pantarlih menyerahkan tugas coklit ke pihak yang lain,
9. Di Kabupaten Bolsel, ditemukan adanya petugas pantarlih yang menempelkan sticker pemilih yang tidak dapat ditemui di sekretariat PPS.
10. Ditemukan pemilih dalam satu KK tapi berbeda TPS.
11. Penduduk ber-KTP kota bitung kelurahan tendeki yang berbatasan dengan desa rok-rok Minahasa utara yang sudah berdomisili di wilayah desa rok-rok kabupaten minahasa utara tapi dicoklit oleh petugas pantarlih dari kota bitung.
12. Di kota bitung ditemukan adanya pemilih korban penggusuran jalan tol yang tidak diketahui sudah pindah ke alamat yang lain.
13. Adanya pemilih yang pindah domisili tapi tidak merubah data kependudukan
Dalam rangka mengawal hak pilih warga masyarakat, selain mengadakan Posko Kawal Hak Pilih untuk menjadi sarana informasi aduan masyarakat, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pula akan mengedepankan strategi pencegahan untuk meminimalisir potensi kerawanan di atas. Strategi itu dilakukan dengan cara memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder di daerah, pemantau Pemilihan, organisasi kemasyarakatan, media, dan kelompok masyarakat
lainnya.
Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen untuk mengawal kemurnian hak pilih warga dengan cara memastikan penyusunan daftar pemilih tepat prosedur dan akurat dan hak pilih terkawal. (*/sisco)




Rapat Perdana Pansus Ranperda Pemberdayaan Pemuda Daerah, Terima Banyak Masukan

Sulut,GN- Rapat Pembahasan RANPERDA Tentang Pemberdayaan Pemuda Daerah Bersama Perangkat Daerah Terkait, Selasa (25/6/2024) di laksanakan di ruangan serba guna lantai 3 kantor DPRD Sulut.

Rapat yang dipimpin ketua pansus Ismail menerima banyak masukan. Beberapa masukan yang disampaikan oleh peserta akan menjadi poin penting untuk pembahasan Ranperda tentang Pemberdayaan Pemuda Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

Anggota pansus Ayub Ali Albugis mengusulkan agar dalam pembahasan selanjutnya dapat menghadirkan organisasi kepemudaan dan ormas kepemudaan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan pansus ini.

Selain itu, Albugis juga memberikan usulan agar rapat pembahasan pansus dilaksanakan hari Senin dan hari Selasa setiap Minggu berjalan. ” Sehingga rapat pansus ini dapat selesai tepat waktu,” ucapnya.

Kepala Biro Hukum Provinsi Sulut Dr Flora Kristen juga memberikan tanggapannya terkait pembahasan pansus Ranperda Pemberdayaan Pemuda Daerah.

Dr Flora mengatakan kehadiran mereka dalam rapat pansus ini adalah sebagai penanggap. Menurutnya Pansus ini merupakan inisiatif DPRD Sulut, sehingga mereka hanya memberikan masukan ataupun tanggapan.

Setelah mendengarkan masukan dari peserta rapat, Ketua Pansus Ranperda Pemberdayaan Pemuda Daerah menskors dan rapat dilanjutkan pada Minggu depan.

Turut hadir Wakil Ketua Jems Tuuk,
Sekretaris Inggrid Sondakh, Anggota Reza Waworuntu, Ayub Ali Albugis, Melisa Gerungan, Hilman Idrus, Meyke Lavarence serta Dinas terkait Dispora Sulut dan Biro Hukum Pemprov Sulut. (sisco)




RDP Komisi IV DPRD Hadirkan Mitra Kerja  Dispora Sulut

Sulut,GN- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di pimpin langsung oleh Ketua Komisi IV Dra Vonny Paat.

Hadir juga anggota Komisi IV Nori Supit, Agustin Kambey, Syeni Kalangie, Imelda Novita Rewah, Resa Waworuntu, Ismail.
RDP di laksanakan di ruang rapat komisi IV, Senin (25/6/2024).

Sementara Dispora  Sulut di hadiri Plt Kadis Carla Montong, SPd. Kadis menjabarkan program kegiatan Dispora Sulut.

Ketua Komisi IV Vonny Paat menanyakan terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Dispora Sulut. Begitu pula sumber-sumber nya di mana, dan berapa realisasi termasuk dana hibah untuk KONI.

Ketua Komisi IV dalam rapat Dengar Pendapat akhirnya di skors, dan di lanjutkan pekan depan. (sisco)




Ketua KPU Sulut Lantik 7.568 Pantarlih Pilkada 2024 Serentak Se-Sulut

Sulut,GN– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melantik dan melaksanakan Apel Akbar Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Coklit Pilkada Serentak Tahun 2024, di Auditorium Universitas Sam Ratulangi Manado, Senin (24/06/2024).

Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Kenly Poluan mengatakan, peran serta pemerintah dan stakeholder dalam membantu tugas PPDP atau Pantarlih ini.

Kenly mengatakan, tugas Pantarlih akan lebih mudah jika mendapat dukungan penuh oleh pemerintah Provinsi ataupun daerah begitupun juga Forkopimda.

Menurut Kenly, dengan adanya dukungan dari semua pihak maka proses pemutakhiran data pemilih ini akan lebih mudah dilalui.

“Terutama proses koordinasi dengan Bawaslu. Ini penting karena komitmen kita sebagai sesama penyelenggara untuk kerjasama dan kolaborasi harus dilakukan agar aktivitas ini dapat berjalan dengan lancar,” kata Kenly.

Kenly mengucapkan selamat atas pelantikan 7.568 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau Pantarlih se-Sulawesi Utara ini, dan berharap dapat melaksanakan tugas sebaik mungkin.

“Semoga pekerjaan sebulan ini dapat dijalankan sebaiknya. Dan melakukan pekerjaan ini sesuai dengan prosedur atau standar operasional,” ujarnya.

Dia berharap, PPDP atau Pantarlih ini dapat melakukan kunjungan ke semua pemilih atau semua rumah untuk memastikan hak pilih semua yang berhak memilih.

“Tapi bagi semua yang belum memenuhi syarat harus dilaporkan tidak memenuhi syarat,” tutupnya.

Sementara itu, Assisten I Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Denny Mangala mewakili Gubernur dalam menyampaikan selamat kepada semua yang sudah dilantik.

Lanjutnya mengatakan ini merupakan tugas yang mulia dalam rangka mensukseskan Pilkada tahun 2024 ini.

Dalam sejarah demokrasi kata Mangala, baru kali ini dilakukan pemilihan serentak se Indonesia. Ini tantangan atau challenge bagi semua termasuk penyelenggara Pilkada.

“Bagi pantarlih, tugas ini berat. Selama sebulan bapak ibu akan bertugas. Karena ini lakukan tugas ini dengan baik, lakukan dengan tanggung jawab. Pemerintah provinsi akan memberi support dan dukungan,” ungkapnya.

Diketahui, Lima Kabupaten/Kota yang hadir secara langsung dalam kegiatan Pelantikan dan Apel Akbar ini yakni Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa. Sementara kabupaten/kota lainnya mengikuti secara online.

Sebagai informasi, PPDP atau Pantarlih akan bekerja mulai hari ini 24 Juni sampai 25 Juli 2024. Selama sebulan kedepan, Pantarlih akan mulai melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar calon pemilih yang memenuhi syarat memilih pada Pilkada serentak tahun 2024 yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang.

Turut hadir Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Forkopimda, Pejabat di Kabupaten Kota di Sulawesi Utara dan jajaran KPU Provinsi Sulawesi Utara.(*/sisco)