Camping Pilkada Bersama Komunitas Pecinta Alam Sulut, langkah awal KPU Sulut mengusung Pilkada Serentak Ramah Lingkungan

Sulut,GN- Acara penutupan camping yang diadakan oleh KPU Sulut bersama dengan komunitas pecinta alam Sulawesi Utara di lokasi Wawowow, Tomohon, berlangsung lancar dan penuh semangat.

Para narasumber yang diundang pada kegiatan ini diantaranya yaitu Ronny Buol yang merupakan seorang jurnalis, Marlon Kamagi; seorang pendiri perusahaan daur ulang yang bernama Baciraro Recycle, DR. Felly Warouw seorang akademisi dengan banyak gelar dan Putri Potabuga yang merupakan direktur dari Climate Institute, yaitu sebuah lembaga yang fokus pada perubahan iklim. Keempat narasumber tersebut juga sudah menyampaikan materi dengan sangat apik.

Begitu pula dengan penampilan dari Braga, sebuah group band lokal yang diundang untuk memeriahkan kegiatan tersebut.

Ketua Divisi Sosdkilih, Parmas dan SDM Awaluddin Umbola saat menutup kegiatan menyampaikan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut dan sudah memberikan sumbangsih, saran, gagasan kepada KPU Sulut.

Umbola kembali menegaskan bahwa dirinya sangat berkomitmen untuk dijalankan hasil rekomendasi dalam kegiatan Camping Pilkada ini.
“Nanti kita akan coba ukur, nanti rekomendasi itu kita akan coba FGD kan, kita akan klasifikasikan mana yang bisa diintervensi lewat anggaran dan mana yang akan kita intervensi lewat kebijakan,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, KPU Sulut akan mengundang beberapa perwakilan dari pegiat lingkungan untuk hadir dalam FGD untuk mengerucutkan apa yang sudah dihasilkan dalam forum ini.

Penutupan camping ini juga menjadi momen serius dalam mengevaluasi persiapan Pilkada mendatang. KPU Sulut terus berkomitmen untuk memastikan bahwa semua persiapan teknis dan keamanan terpenuhi dengan baik demi kelancaran dan integritas Pilkada di daerah ini.

Kegiatan ini juga diakhiri dengan komitmen bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan dan alam Sulawesi Utara, sesuai dengan semangat komunitas pecinta alam yang turut berpartisipasi. Diharapkan, semangat kolaborasi antara KPU Sulut dan komunitas masyarakat ini akan terus terjalin dalam rangka mendukung keberhasilan Pilkada Sulut yang adil dan demokratis. (*/sisco)




Berikut Informasi Agenda DPRD dan Sekretariat Dewan Provinsi Sulut Pada Besok Hari

Sulut,GN- Berdasarkan sumber informasi dari Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara, agenda DPRD dan Sekretariat Dewan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Senin, 8 Juli 2024 sebagai berikut.

Agenda pertama diawali dengan ibadah rutin pimpinan dan anggota DPRD Sulut serta Sekretariat DPRD dan Forward Sulut pukul 09.00 Wita dilaksanakan diruang rapat paripurna.

Selanjutnya Pukul 10.00 Wita bertempat diruang rapat komisi IV, Rapat Dengar Pendapat Biro Kesra Setda Provinsi Sulut terkait evaluasi kinerja program kegiatan tahun anggaran 2024 bersama komisi IV DPRD.

Kemudian pukul 11.00 Wita dilaksanakan Rapat Internal Komisi I bertempat di ruang rapat komisi I.

Pada pukul 11.00 Wita Rapat Lanjutan Pembahasan RANPERDA Tentang Perlindungan Dan Pelestarian Danau Tondano Bersama Perangkat Daerah Terkait, dilaksanakan Diruang serba guna lantai tiga.

Rapat Dengar Pendapat Komisi III Bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara, Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Minahasa Utara Terkait Proses Penyelesaian Ganti Rugi Lahan Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung pukul 11.30 Wita dilaksanakan di ruangan komisi III.

Dan Pukul 14.00 Wita Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas PUPR dalam Rangka Evaluasi Program dan Kegiatan, dilaksanakan di ruang rapat komisi III DPRD Sulut. (sisco)

 




Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Oleh Pantarlih




KPU Sulut Gelar Camping Pilkada Bersama Komunitas Pecinta Alam Sulut,Dukung Upaya Pelestarian Lingkungan

Sulut,GN – KPU Sulut mengadakan kegiatan camping Pilkada berkolaborasi dengan komunitas pecinta alam di Sulut dalam rangka menyambut Pilkada Serentak tahun 2024.

Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 5 hingga 7 Juli 2024 ini dilaksanakan di Wawowow, Kota Tomohon, dengan tema “Menuju Pilkada Serentak  di Sulawesi Utara yang Ramah Lingkungan”.

Camping Pilkada ini tidak hanya menjadi ajang untuk mempersiapkan teknis pelaksanaan Pilkada Serentak, tetapi juga sebagai wujud komitmen KPU Sulut dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan. Kegiatan ini juga akan diisi dengan materi-materi dari narasumber terkait dengan Pilkada dan aktivis lingkungan, terdapat juga kegiatan lain seperti zumba dan penanaman pohon yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pada pembukaan Kegiatan Anggota KPU Sulut Awaluddin Umbola mengajak pemilih tidak sekedar merayakan pesta demokrasi, tapi turut memperhatikan dampak ekologis dari perhelatan ini.
“Mari kita lahirkan gagasan baru untuk Pilkada yang ramah lingkungan. Kadang hal ini kita anggap sepele, tapi seharusnya menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan Pilkada,” ujarnya

Tercetusnya kegiatan Camping Pilkada bersama Komunitas Pecinta Alam ini juga dikarenakan banyaknya pohon yang rusak karena pemasangan baliho para calon dan banyak sampah plastik yang dihasilkan pada saat Pilkada.

Umbola berharap kegiatan ini akan menghasilkan perubahan yang baik di Pilkada 2024. Salah satunya lewat regulasi Pilkada yang ramah lingkungan.

“Dua hari kedepan kita akan berdiskusi untuk menghasilkan rekomendasi yang diberlakukan untuk semua kabupaten kota. Ini dalam rangka menuju pesta demokrasi yang ramah lingkungan,” tandas Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sulut.

Adapun peserta pada kegiatan yakni Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,Parmas dan SDM dan Kasubag Teknis dan Parhubmas KPU Kab/Kota se-Sulawesi Utara serta Komunitas Pecinta Alam.

Dengan adanya inisiatif seperti camping ini, diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjalankan proses demokrasi yang tidak hanya efektif dan transparan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan dan generasi mendatang.

Turut hadir pada kegiatan Raymond F. Mamahit Fungsional Ahli Madya yang bertindak selaku moderator pada kegiatan.
(*/sisco)




Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Oleh Pantarlih




Bawaslu Sulut Pastikan Pengungsi Erupsi Gunung Ruang Dapat Menggunakan Hak Pilih Pada Pilkada 2024

Sulut,GN – Erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, yang terjadi pada April 2024 telah menyebabkan ribuan warga harus mengungsi ke beberapa titik pengungsian. Erupsi ini berdampak signifikan terhadap berbagai aspek, termasuk penyusunan daftar pemilih untuk Pilkada 2024.

Pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih di Sulawesi Utara telah berjalan kurang lebih satu minggu, Bawaslu Sulawesi Utara bersama KPU Sulawesi Utara telah memastikan bahwa sekitar 702 pengungsi dari Pulau Ruang (442 dari desa lahingpate, dan 260
dari desa pumpente) tetap dapat menggunakan hak pilih mereka dalam Pilkada 2024.

Langkah-langkah sedang diambil untuk memastikan bahwa warga yang mengungsi tetap terdaftar dan
dapat memberikan suara mereka meskipun berada di lokasi pengungsian. Bawaslu akan memastikan bahwa KPU dalam menyiapkan skema pemutakhiran daftar pemilih yang menyesuaikan dengan kondisi darurat ini.

Data yang diperoleh Bawaslu Sulawesi Utara dari jajaran dibawah, bahwa untuk lokasi pengungsian tersebar dibeberapa kabupaten/kota. Untuk tempat pengungsian yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah terpusat di dua Kabupaten/Kota, dalam hal ini Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa.

Dua kabupaten/kota yang menjadi pusat pengungsian tersebut sudah dicoklit dengan uraian sebagai berikut:
1. Pengungsi erupsi Gunung Ruang di Rumah Susun (Rusun), Kelurahan Sagerat I, Kecamatan Matuari, Kota Bitung (sudah dicoklit pada 26 Juni 2024)
2. Pengungsi erupsi Gunung Ruang di Balai Penjamin Mutu Pendidikan Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa (sudah dicoklit pada 27 Juni 2024).

Selain 2 daerah di atas, Bawaslu Sulawesi Utara juga memperoleh data dari jajaran di bawah terkait pengungsi yang berada di Kecamatan Siau Barat-Selatan, Siau Barat, Tagulandang, Tagulandang Selatan, dan Tagulandang Utara yang belum dicoklit.

Bawaslu Sulawesi Utara telah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Sitaro, Bawaslu Kota Bitung, Bawaslu Kabupaten Minahasa dan melakukan hal-hal sebagai berikut:

Membangun posko aduan kawal hak pilih di wilayah pengungsian.
2. Merekrut PKD Kampung Pumpente dan Kampung Laingpatehe yang berasal dari pengungsi.
3. Melakukan pengawasan melekat saat pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih dilakukan.

Secara keseluruhan, erupsi ini menambah tantangan bagi KPU dan Bawaslu dalam menyusun daftar pemilih yang akurat dan memastikan partisipasi warga dalam Pilkada tetap tinggi meskipun ada kondisi darurat akibat bencana alam.

Langkah-langkah yang diambil untuk menyusun daftar pemilih di lokasi bencana alam, seperti kasus erupsi Gunung Ruang di Sitaro, diatur oleh beberapa regulasi dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) dan Peraturan KPU tentang Penyusunan Data dan Pemutakhiran Daftar Pemilih.

Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada):
1. Pasal 58 UU No. 10 Tahun 2016: mengatur tentang daftar pemilih tetap (DPT) dan pemilih yang berhak memilih di tempat pemungutan suara (TPS) tertentu. Dalam kondisi darurat seperti bencana alam, KPU dapat mengambil langkah khusus untuk memastikan pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya.
2. Pasal 67 dan 68 UU No. 10 Tahun 2016: menyebutkan bahwa pemilih yang berada dilokasi bencana dan pengungsi harus tetap didata dan dimasukkan dalam DPT sesuai dengan tempat tinggal sementara mereka di pengungsian.

Peraturan KPU tentang Penyusunan Data dan Pemutakhiran Daftar Pemilih dalam
Pemilihan Kepala Daerah.
1. PKPU No. 7 Tahun 2024 pasal 56 dan 57 mencakup ketentuan tentang pendataan pemilih di lokasi bencana. Pasal tersebut menyatakan bahwa pemutakhiran data pemilih harus dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan darurat, termasuk bencana alam.

KPU wajib melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan pendataan pemilih di daerah bencana, serta menyediakan TPS di lokasi khusus tempat relokasi bencana (pengungsian) jika diperlukan Rekomendasi (langkah yang dapat dilakukan).
1. Pendataan Ulang dan Verifikasi (jika sebelumnya telah dilakukan di tempat asal): KPU dan jajarannya melakukan pendataan ulang dan verifikasi pemilih yang terdampak bencana. Ini melibatkan pendataan di tempat-tempat pengungsian dan lokasi sementara pemilih.
2. Koordinasi dengan Pemerintah dan BNPB: KPU bekerja sama dengan pemerintah daerah dan BNPB untuk mendapatkan data akurat mengenai pengungsi dan memastikan mereka
terdaftar sebagai pemilih.
3. Penyediaan TPS di Lokasi Khusus: Untuk memudahkan pemilih di pengungsian, KPU dapat mendirikan TPS khusus di lokasi pengungsian, memastikan bahwa pemilih dapat
menggunakan hak pilih mereka dengan aman dan nyaman.
4. Sosialisasi dan Informasi: Bawaslu bersama KPU melakukan sosialisasi kepada pemilih tentang prosedur pemungutan suara di lokasi pengungsian dan memberikan informasi mengenai hak-hak mereka sebagai pemilih.
Implementasi dari langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga yang berhak tetap dapat menggunakan hak pilih mereka, meskipun berada dalam situasi darurat akibat bencana alam. (*/sisco)




Sekwan Niklas Silangen : Anggota DPRD Sulut Lakukan Perjalanan Dinas Keluar Daerah

Sulut,GN- Setelah DPRD melakukan RDP Senin dan Selasa kemarin, hari ini sampai Jumat tidak ada agenda kegiatan. Karena anggota DPRD melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah.

Ini dikatakan Plt Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen kepada media Gemparnews.com ketika ditemui diruangan kerjanya, Rabu (3/7/2024).

“Jadi sekarang ini melakukan perjalanan dinas luar daerah yakni Komisi I, Komisi II, komisi III, komisi IV dan pansus pelestarian kawasan danau Tondano,” kata Sekwan.

Tujuan perjalanan dinas DPRD Sulut lanjut Sekwan menjelaskan, ada yang ke provinsi Gorontalo dan juga ke Ibukota Jakarta.

“Komisi III melakukan perjalanan dinas ke provinsi Gorontalo sedangkan lainnya melakukan perjalan dinas ke Ibukota Jakarta,” ujar Sekwan.

Untuk kegiatan seleksi KPID Sulut kata Sekwan, semua sudah diatur oleh tim seleksi terkait jadwal. “Ada timnya sendiri jadi untuk agenda – agenda tersebut kewenangan tim seleksi yang menjadwalkan,” tukasnya.

Selain itu, Sekwan juga menjelaskan terkait agenda DPRD pada bulan berjalan ini. ” Jadi nantinya bulan ini sudah mulai tahapan pembahasan KUA PPAS APBD perubahan. Selanjutnya akan ada paripurna penyampaian APBD Perubahan, pembahasan sampai penetapan untuk APBD perubahan,” pungkas Silangen. (sisco)




KPU Sulut Sosialisasikan Tahapan Pilgub dan Wagub Tahun 2024 kepada Pengungsi Gunung Ruang

Sulut,GN- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar acara Sosialisasi Tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara Tahun 2024 kepada pengungsi erupsi gunung Ruang Kampung Laingpatehi dan Kampung Pumpente Kabupaten Kepl. Siau Tagulandang Biaro. Acara yang berlangsung di rumah susun Sagerat Kota Bitung sebagai tempat pengungsian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada warga terdampak terkait proses Pilkada Serentak.

Gunung Ruang yang berada di wilayah Sitaro telah mengakibatkan banyak penduduk terdampak harus mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman, termasuk Rumah Susun Pengungsian Sagerat Bitung. Di tempat ini, warga pengungsi diberikan penjelasan tentang pentingnya partisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang akan datang, serta tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam proses demokrasi tersebut.

“Ini adalah bukti nyata dari KPU Provinsi Sulawesi Utara, KPU Sitaro dan KPU Kota Bitung, dimana kaitannya dengan tugas kami untuk melayani pemilih di dalam pelaksanaan hari H pemungutan suara tanggal 27 November 2024, nanti bapak ibu akan tetap terlayani dan tetap akan bisa menggunakan hak konstitusinya. dengan keterbatasan  semua dinamika proses tahapan yang akan kita lewati bersama sampai dengan 27 November 2024 nanti” ujar Anggota KPU Sulawesi Utara, Bapak Awaluddin Umbola saat membuka acara.

Umbola juga mengatakan soal status kependudukan pengungsi erupsi gunung Ruang yang akan direlokasi ke wilayah Modisi kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada saat pelaksanaan Pilkada 27 November 2024 mendatang.
“Kita akan melihat perkembangan seperti apa soal status mereka nanti, apakah pada saat Pilkada mereka sudah menetap disana dan memiliki KTP Bolsel, tentu akan disesuaikan nanti, tetapi sebaliknya pada saat Pilkada masih menggunakan KTP Sitaro ada opsi lain yang kita lakukan seperti pengadaan TPS Lokasi Khusus (Loksus) di lokasi pengungsian seperti di Rusunawa ini,” terang Umbola

Acara sosialisasi ini tidak hanya memberikan informasi tentang proses pencalonan, kampanye, dan pemungutan suara, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam memilih pemimpin yang dianggap dapat mewakili kepentingan mereka secara maksimal. Selain itu, KPU juga menegaskan kesiapan mereka dalam mengatasi tantangan logistik dan teknis untuk memastikan pemilihan berlangsung secara adil dan transparan, meskipun dalam kondisi dipengungsian.

Kepala Kesbangpol Sulut Ferry Sangian, serta Perwakilan Kodam XIII Merdeka dan Polda Sulut pada kesempatan kali ini juga hadir sebagai narasumber kepada warga pengungsi.

Selain itu menjadi sebuah kehormatan juga karena kegiatan tersebut juga mendapat perhatian anggota KPU RI
yaitu ibu Betty Epsilon Idroos yang datang dan memantau langsung pelaksanaan sosialisasi tersebut.
Dalam kunjungannya, Betty Idroos didampingi Komisioner KPU Sulut Lanny Ointu dan jajaran, Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh serta Koordinator Divisi Penanganan, Pelanggaran Data Informasi Bawaslu Sulut Zulkifli Densi.

Sosialisasi yang diadakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat pengungsi dalam proses demokrasi, menjadikan setiap suara terdengar dan dihargai dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 mendatang. (*/sisco)




Pansus Perlindungan dan Pelestarian Danau Tondano Bahas Judul Terbaru, Berikut Ini Usul Kepala Biro Hukum Pemprov Sulut

Sulut,GN- Panitia khusus (Pansus) perlindungan dan pelestarian Danau Tondano, Selasa (2/7/2024) membahas judul terbaru. Rapat Pansus DPRD Sulut di pimpin Ketua Pansus Careigh Night Runtu (CNR) melibatkan dinas dan badan terkait serta tim ahli.

Pada rapat pembahasan tersebut, diberikan kesempatan kepada Biro Hukum Provinsi Sulawesi Utara dihadiri Kepala Biro Hukum Dr Flora Krisen menyampaikan usulan. Dr Flora mengatakan untuk penyampaian rancangan yang sudah disesuaikan, sesuai dengan judul yang terbaru.

“Jadi saya mengusulkan untuk menyampaikan rancangan yang sudah di sesuaikan, sesuai dengan judul yang terbaru dan itu usul saya,” kata Dr Flora.

Menurutnya, jika masih terpaku judul pada naskah lama pasti banyak sekali penyesuaian. “karena kalau kita masih tetap terpaku judul pada naskah yang lama yang sudah sempat beredar pasti banyak sekali ada penyesuaian mulai dari judul. Di pasal dua masih menggunakan judul yang lama,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pansus menjelaskan pihaknya sudah mengikuti apa yang menjadi perintah daripada undang – undang, jadi perlindungan dan pelestarian danau Tondano.

“Terkait dengan judul atau saran dari Kemendagri atau Biro Hukum dari hasil pencermatan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini Biro Hukum dan beberapa dinas atau badan terkait, kami sudah mengikuti apa yang menjadi perintah daripada undang – undang jadi perlindungan dan pelestarian danau Tondano,” ungkap CNR.

Lanjut kata CNR, kalaupun nanti dari rencana perda ini masih ada kata – kata yang memuat menyebutkan terkait dengan pengembangan, itu akan kita rubah menjadi perlindungan dan pelestarian sesuai dengan yang dibutuhkan.

“Yang pasti pengembangan akan kita rubah secara keseluruhan yang tertera di dalam pasal per pasal,” terangnya. (sisco)




Aksi WalkOut YL Saat Rapat, JT : Hal Yang Biasa

Sulut,GN- Rapat dengar pendapat, Selasa (2/7/2024) yang di pimpin oleh anggota DPRD Sulut Jems Tuuk (JT) menghadirkan Direktur PT. Manado Utara Perkasa (MUP) Marthinus Salim dengan Masyarakat yang menolak pengembangan reklamasi pantai pesisir Sindulang sampai Tumumpa Manado.

Ada hal menarik yang di pertontonkan oleh anggota DPRD Sulut Yongkie Limen (YL) saat rapat dengar pendapat. Dimana YL sapaan akrab dari Yongkie Limen melakukan aksi WalkOut dari ruangan rapat tersebut.

Aksi WalkOut YL tersebut dimana YL menolak pada saat penjelasan Direktur PT MUP karena lahan terbuka untuk masyarakat di pantai yang seluas dua hektar tidak menghadap ke laut.

Terkait aksi WalkOut YL anggota DPRD, pimpinan rapat Jems Tuuk pun menanggapi hal tersebut adalah biasa.

“Hal biasa itu. Kita ini kolektif kolegial undang -undang juga memberikan ruang kepada siapa saja. Saya juga bisa walkout kan?. Saya ditunjuk oleh pimpinan tadi untuk memimpin RDP mulai dari yang setuju dan tidak setuju,” ucapnya.

JT mengatakan hal tersebut hanya untuk menyuarakan suara hati, agar pemegang saham melihat bahwa pentingnya laut dan pesisir pantai tersebut.

“Hal yang biasa itu hanya menyuarakan suara hati agar supaya paling tidak pemegang saham dari PT MUP ini melihat betapa pentingnya laut atau pesisir pantai yang ada di Tuminting. Itu hal yang biasa saja, tidak ada masalah. Pak Yongki bukan menolak investor,” pungkasnya. (sisco)