Ketua DPRD Kecewa, Anggota Banggar Sepakat Panggil Khusus Direktur Umum BSG

Sulut,GN- Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiskus Andi Silangen,SpB-KBD kesal terhadap salah satu oknum direksi Bank SulutGo. Pasalnya oknum direksi Bank SulutGo saat Ketua DPRD Sulut melakukan komunikasi dan tidak di jawab.

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Sulut saat mengudang pimpinan direksi BSG yang hanya di hadiri Direktur Kepatuhan Mahmud Turuis dan Direktur Pemasaran Pius Batara, Kamis (01/8/2024).

” Bahkan Direktur umum saya sudah telepon dan juga WA tidak ada jawaban. Padahal kedudukan kita sejajar dengan Gubernur dan Wakil Gubernur,” kata Ketua DPRD Sulut.

Dia mengatakan semua anggota DPRD Sulut merupakan unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.

“Ada 45 anggota dewan adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi sampaikan ke Direktur umum masih ada disini saya WA, saya ketua dewan ingin menyampaikan sesuatu yang perlu saya sampaikan, sampai saat ini dia tidak jawab. Kita aja tidak di indahkan apalagi yang biasa – biasa,” semprot Ketua DPRD.

Silangen sangat berharap pelayanan pimpinan Bank SulutGo menjadi perhatian.
“Saya kira ini jadi perhatian untuk Bank SulutGo ke depannya,” harap Silangen.

Sementara anggota Banggar lainnya yang ikut mendengarkan kekecewaan ketua DPRD Sulut atas perlakuan salah satu direksi Bank SulutGo menyampaikan sikap tegas untuk memanggil khusus oknum Direktur Umum tersebut.

“Ini pelecehan pak, sebagai usul kita memanggil secara khusus direktur umum Bank SulutGo, kita undang khusus tolong dicatat. Kalau tidak di undang, saya akan interupsi terus,” tegas Amir Liputo dengan nada geram.

Diketahui sebelumnya, Direktur Kepatuhan Bank SulutGo Mahmud Turuis, Sudah menginformasikan bahwa Direktur Umum tidak dapat hadir karena sedang menjalankan tugas. Turuis juga meminta maaf kepada segenap pimpinan DPRD Sulut atas ketidaknyamanan dalam pelayanan. ” Pak Direktur umum sedang tugas, untuk itu atas nama Direksi dan segenap Bank SulutGo menyampaikan permohonan maaf atas pelayanan yang tidak berkenan,sekali lagi memohon maaf,” tandasnya. (sisco)




Dinas Kominfo Anggarkan Rp 10,5 Miliar Cuma Buat Konten, Jems Tuuk : APH Mesti Masuk, Periksa

Sulut,GN– Pembahasan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025 Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sontak menjadi begitu menegangkan.

Hal itu dikarenakan adanya ketidak adilan terhadap masyarakat Sulut yang didapati oleh anggota DPRD Provinsi Sulut Julius Jems Tuuk pada postur ApBD tahun 2025.

Pasalnya, Dinas Kominfo mendapat anggaran Rp 33,6 miliar, sementara Dinas Sosial hanya mendapat dapat Rp 17,6 miliar, kemudian Kehutanan mendapat Rp 47 miliar tapi hanya untuk bayar gaji.

“Di Dinas Kominfo ada pengalokasian anggaran penyusunan konten, jumlah konten 500 konten, anggarannya Rp 10,5 miliar. Tidak wajib. Konten apa yang disampaikan?,” tanya Jems Selasa, (31/7/2024) pada rapat pembahasan PPAS 2025 di ruang rapat DPRD Provinsi Sulut.

“Kenapa tidak masuk aja ke Perkim atau ke Dinas Kehutanan, atau ke Dinas Sosial yang nyata-nyata itu berimpect langsung dengan masyarakat,” sorot Jems.

Tak hanya itu, terungkap pula bahwa, Dinas Kominfo membuat website Pemerintah Provinsi, namun website itu sampai saat ini tidak ada data.

“Coba buka yang Sulut info ini, apa yang diinfokan di Sulut. Harusnya menurut saya Kominfo itu APH (Aparat Penegak Hukum) mesti masuk, periksa karena ada banyak hal yang perlu kita pertimbangkan,” beber Jems.

“Bikin website aja pak ketua, di awal pembuatan website di Pemerintah Provinsi, laporan Rp 50 juta, saya bikin Rp 3,5 juta selesai, lebih bagus lagi,” tegas Jems.

Usai rapat Banggar, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulut Steven Liow menjelaskan bahwa anggaran Rp 10,5 miliar untuk pembuatan konten dimaksud untuk jasa media.

“Itu kan bayar jasa media. Konten itu yang dimaksud jasa media, masak ada konten tertentu yang depe harga bagitu, cuma depe mata anggaran, konten, bagitu,” ungkap Steven Rabu, (31/7/2024) dengan dialek Manado, di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.

Liow juga membantah terkait anggaran pembuatan website yang dibandrol dengan harga Rp 50 juta di Dinas Kominfo Sulut.

“Bukan Torang itu. Dia ada tulis di situ. Jadi, dia so bayar cloud, bayar apa, dia satu mata rekening. Rupa aplikasi kan bayar aplikasi sekarang to? Misalkan bayar cloud bayar itu, jadi nyanda sebanyak itu,” jelas Liow.

Terkait dengan besaran anggaran Rp 33,6 miliar, Steven menyebut di mana saat ini sudah interkoneksi dan bayar lewat Pensus.

“Itu lewat Pensus bayar. Inspektorat, BPK, kita kan cuma kase terus dan memang Depe anggaran begitu nyanda tambah-tambah, dan sekarang e-catalog semua,” tandasnya. (sisco)




YSK di Terpa Issue, HVK pasang badan

Sulut,GN- Melihat pemberitaan Media sosial terkait menyudutkan Ketua DPD Gerindra Sulut yang baru, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling (YSK) dari Oknum mantan Pengurus partai Gerindra Sulut.

Terkait hal itu, Herol V Kaawoan (HVK) pun angkat bicara. Sebagai kader partai kata HVK, dirinya harus patuh dan loyal terhadap pimpinan. Dia juga menyesalkan hal itu terjadi di internal partai.

“Tentunya saya selaku Kader Gerindra Sejati yang sudah lama membesarkan partai Gerindra di sulut sangat menyesalkan hal itu,” ungkap HVK.

HVK menegaskan Ketua YSK datang ke Sulut bukan cita-citanya tapi ini perintah langsung Prabowo Subianto Ketua Umum Gerindra, yang juga Selaku Presiden terpilih RI 2024 – 2029. HVK di perintahkan untuk Mendisiplinkan Kader. Selain itu juga membangun Provinsi Sulawesi Utara.

Lanjut kata HVK, di tengah – tengah issue menyudutkan YSK beberapa hari yang lalu, di jawabnya dengan melakukan kunjungan marathon hampir 10 DPC partai Gerindra Sulut.

” untuk memperkuat kader, mendisiplinkan kader dan mendorong pengurus DPC Melengkapi struktur kepengurusan sampai ke anak ranting yang belum terbentuk dan untuk menatap pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati yang sudah di depan mata,” katanya.

“Juga dalam kunjungan beliau berpesan Berdamailah dengan Semua orang dan jangan menyebar Hoax berita bohong dan mengutip kalimat pak Prabowo, Seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,” tegasnya.

Oleh sebab itu Wakil ketua DPD Gerindra Sulut yang juga selaku anggota DPRD Provinsi Sulut mengajak kader, simpatisan, pendukung, pengagum untuk bersama Bergandengan tangan, tegak lurus mengamankan, memenangkan YSK sebagai calon Gubernur Sulut 2024 – 2029.

Dan jika ada kader partai Gerindra, organisasi sayap yang Tidak mendukung tentunya akan Evaluasi. (sisco)




Silangen Pimpinan Pembahasan KUA PPAS

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut dr.Andy Silangen di dampingi Wakil ketua DPRD Sulut Rasky Mokodompit, Billy Lombok, Viktor Mailangkay, memimpin Rapat Pembahasan KUA-PPAS APBD Sulut T.A 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD, Selasa (30/7/2024) di ruang Paripurna DPRD Sulut.

Rapat pembahasan begitu alot dengan berbagai intrupsi anggota DPRD Sulut kepada eksekutif yang di pimpin oleh Sekprov Steve Kepel di ikuti OPD terkait

Di ketahui bahwa yang disebut KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, sebagaimana amanat ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Hal itu di sampaikan Ketua DPRD Sulut dr.Andy Silangen di mana agenda tersebut menindaklanjuti penghantar Gubernur dalam pembahasan BANGGAR mengenai rancangan KUA-PPAS lewat paripurna DPRD Sulut 22/7 lalu

Selain itu Sekprov Steve Kepel, menyampaikan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD,Pemerintah Daerah tentunya harus tetap mempertimbangkan dokumen-dokumen pemerintah.

Dalam hal ini rencana strategis daerah, hasil evaluasi kerja pemerintah , pokok pikiran DPRD dan Arahan dari Pemerintah Pusat.

Demikian pula halnya terkait hutang pemerintah provinsi Sulawesi Utara sampai 2029 dengan setoran menurun tiap tahun, 200M sekian untuk pembayaran setahun.

“Dengan demikian pembahasan Kebijakan umum anggaran selesai di bahas hari ini 30 Juli 2024 kita setujui dan untuk pembahasan Platform Anggaran sementara (PPAS) di lanjutkan hari Rabu besok 31 Juli 2024,” tutup Silangen sambil mengetuk palu sidang. (sisco)




Sekwan Niklas Silangen Sebut RDP Dengan Komisi I, Koordinasi Tugas Kerja DPRD Sulut

Sulut,GN- Komisi I melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretariat DPRD Sulut, Senin (29/07/2024). Rapat tersebut untuk melakukan koordinasi terkait tugas dan kerja DPRD Sulut.

Sekwan DPRD Sulut Niklas Silangen (foto : ist)

Rapat dihadiri oleh Ketua Komisi I DPRD Sulut Fabian Kaloh bersama personil serta turut hadir Sekwan Niklas Silangen didampingi jajaran Kabag dan Kasubag.

Usai rapat Sekretaris DPRD Sulut, Niklas Silangen menjelaskan, inti RDP yang dilaksanakan tadi terkait kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD yang sudah dan akan dilaksanakan.

Selain itu, Kata Niklas, sebagai Mitra Komisi I pihaknya juga membahas bersama mengenai sisa anggaran Setwan Sulut, bahkan penambahan anggaran pada APBD Perubahan nanti.

“Semuanya tentu untuk menunjang kegiatan para pimpinan dan anggota DPRD Sulut, ” katanya.

Untuk agenda besok di DPRD Sulut, Niklas menguraikan, besok ada pembahasan APBD induk 2025 antara Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD) Provinsi Sulut. Dan untuk Komisi I, ada RDP bersama BKAD dan Biro Organisasi Pemprov Sulut.

“Kegiatan banggar akan dimulai pukul 10.00 wita, ” tandasnya.(sisco)




Fabian Kaloh : Jika di tugaskan Oleh Partai, Saya Siap Maju Sebagai Calon Wakil Walikota Bitung

Sulut,GN- Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey beberapa bulan lalu telah mengumumkan Maurits Mantiri sebagai calon Walikota Bitung periode 2024-2029. Maurits Mantiri yang saat ini menjabat Walikota Bitung akan kembali bertarung pada pilwako 27 November 2024 mendatang.

Ketua Komisi I DPRD Sulut Fabian Kaloh Bersama Gubernur Sulut Olly Dondokambey (Foto: Gemparnews)

Namun Olly Dondokambey yang juga Gubernur Sulut, belum menentukan siapa yang akan mendampingi calon Walikota Bitung Maurits Mantiri.

Santer terdengar calon kuat yang akan mendampingi Walikota Bitung Maurits Mantiri pada pilwako November mendatang adalah legislator Sulut Fabian Kaloh.

Dari jejak karir dan pengalaman, Fabian Kaloh tidak di ragukan lagi sebab dirinya pernah berkiprah sebagai birokrat handal di Kota Bitung. Dan pernah menjabat sebagai jabatan strategis Sekretaris Kota Bitung dan juga jabatan lainnya di lingkup pemerintah Kota Bitung.

Fabian Kaloh juga merupakan warga asli kota Bitung sehingga kedekatan dengan warga masyarakat kota Bitung makin di kenal apalagi pernah menjabat birokrat di lingkup pemerintah kota Bitung.

Sementara di internal partai, Fabian Kaloh tercatat sebagai kader PDI Perjuangan. Dia saat ini duduk sebagai anggota DPRD Sulut daerah pemilihan Bitung – Minahasa Utara. Dan juga menjabat sebagai ketua komisi I DPRD Sulut membidangi Hukum, HAM dan Pemerintahan.

Terkait dengan calon kuat mendampingi walikota Bitung Maurits Mantiri pada pilwako November mendatang, awak media Gemparnews.com menemui legislator DPRD Sulut Fabian Kaloh di ruangan kerjanya.

Ketika di wawancarai, Fabian Kaloh menegaskan jika di tugaskan oleh partai, dirinya siap maju sebagai calon wakil walikota Bitung mendampingi Walikota Maurits Mantiri di pilwako mendatang.

” Jika ditugaskan oleh partai tentu saya siap maju sebagai calon wakil walikota Bitung,” tegasnya.

Sebagai kader partai kata Kaloh, dirinya tetap patuh pada pimpinan apabila ditugaskan. ” Sebagai kader partai, bila diberikan penugasan untuk maju calon wakil walikota Bitung, sekali lagi saya siap maju mendampingi walikota Bitung,” pungkasnya. (sisco)




Berikut Jadwal Kegiatan DPRD Sulut dan Sekretariat Hari Ini

Sulut,GN- Berikut ini informasi agenda kegiatan DPRD Sulut dan Sekretariat hari ini Senin, (29/7/2024).

Ada enam (6) agenda kegiatan yang akan dilaksanakan DPRD Sulut, sebagai berikut:

1. Ibadah Rutin Pimpinan/Anggota DPRD, Sekretariat DPRD dan Forum Wartawan DPRD Sulut. Pukul  09.00 Wita, bertempat di Ruang Rapat Paripurna

2. Rapat Internal Komisi IV, pukul 10.00 Wita bertempat di Ruang Rapat Komisi IV

3. Rapat Internal Komisi I, pukul 10.00 Wita bertempat di Ruang Rapat Komisi I

4.Rapat akhir Pembahasan Pansus DPRD Pembahas Ranperda Tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pukul 11.00 Wita, bertempat di Ruang Rapat Komisi II

5. RDP Komisi I Dalam Rangka Membicarakan Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024 Serta Persiapan Pelaksanaan Fit and Proper Test Calon KPID Sulut, Pukul 11.30 Wita bersama Timsel KPID dan Pukul 13.00 wita bersama Sekretariat DPRD kemudian Pukul 15.00 Wita bersama BKD Provinsi Sulut kegiatan bertempat di Ruang Rapat Komisi I

6. Rapat Lanjutan Pembahasan Ranperda Tentang Perlindungan dan Pelestarian Danau Tondano Bersama Perangkat Daerah Terkait, pukul 13.00 Wita, bertempat di Ruang Rapat Serbaguna. (sisco)




KPU Sulut Gelar Sosialisasi Bersama Komunitas Vespapora Kotamobagu

Sulut,GN- KPU Sulut menggelar kegiatan sosialisasi tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 kepada Komunitas Vespa Kotamobagu, bekerjasama dengan Barlonga yang dikemas dalam kegiatan Vespapora Day Kotamobagu 2024.

Acara ini berlangsung di Lapangan Universitas Dumoga Kotamobagu, dihadiri oleh anggota komunitas Scooterist Se-Sulawesi Utara,

Ketua KPU Kotamobagu, Mishart A. Manoppo dalam sambutannya menyampaikan pentingnya peran komunitas dalam menyukseskan pilkada 2024.
“KPU Sulut memang terus giat mengsosialisasikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Sulut agar bagaimana bisa menjangkau seluruh segmentasi komunitas, seluruh stakeholder, seluruh lapisan masyarakat yang paling bawah untuk sama-sama bersama dengan KPU Sulut terkhusus kami KPU Kotamobagu untuk memberikan edukasi, memberikan pelajaran, menginformasikan kepada seluruh warga negara, terutama di Sulut bahwa pentingnya mengambil peran, pentingnya mengambil bagian, turut serta mensukseskan penyelenggaraan pilkada serentak 2024” ujarnya.

Kegiatan ini diisi dengan berbagai kegiatan yaitu penampilan tarian kesenian daerah dari SDN 1 Bilalang, FunRun, Zumba, Sosialisasi dari beberapa narasumber, FunRide, dan penampilan dari beberapa band lokal.

Narasumber yang berkesempatan hadir dalam kegiatan ini yaitu Asintel Kajati Sulut, Marthen Tandi; Pegiat Pemilu, Asep Sabar; Kasat Intelkam Polres Kotamobagu, Victorrico A. Hartono; dan Anggota KPU Sulut, Awaluddin Umbola yang hadir secara daring.

Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Sulut Awaluddin Umbola yang turut bergabung melalui zoom meeting menyampaikan kegiatan ini melibatkan komunitas scoter sebagai upaya kami mensosialisasikan tahapan Pilkada serentak tahun 2024 di Sulawesi Utara yang tengah berjalan selain itu kami harapkan dengan diselenggarakannya kegiatan-kegiatan seperti ini dapat meningkatkan partisipasi masyarkat di segala lapisan masyarakat.

Saat penutupan kegiatan, Ketua KPU Sulut Kenly Poluan menyampaikan terimakasihnya kepada seluruh pihak yang sudah ikut membantu dan terlibat dalam kegiatan ini.
“Terima kasih banyak kepada semua masyarakat Kota Kotamobagu, terlebih khusus Komunitas Vespa yang boleh mendukung kegiatan KPU Sulut dalam mensosialisasikan Pilkada Tahun 2024. KPU Sulut mengharapkan peran aktif dari semua lapisan masyarakat untuk mensukseskan Pilkada ini. Gunakan hak politik kita pada tanggal 27 November 2024 dan tentukan pilihan kita berdasarkan rekam jejak, visi misi paslon untuk kemajuan Sulut” ujarnya.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan anggota Komunitas Vespa ini dapat menjadi duta pilkada yang menyebarkan informasi dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024. KPU berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi serupa kepada berbagai komunitas dan kelompok masyarakat agar pilkada mendatang dapat berjalan dengan lancar, jujur, dan adil. (*/sisco)




Legislator DPRD Sulut HVK Intens Kawal Aspirasi Warga MinTom di Bappenas

Sulut,GN – Sebagai penyambung aspirasi warga masyarakat Sulawesi Utara (Sulut) khususnya daerah pemilihan Minahasa-Tomohon (MinTom), legislator DPRD Sulut Herol V Kaawoan (HVK) tak jemu-jemu mengawal setiap aspirasi warga di Bappenas Jakarta.

Menurut Kaawoan Bappenas merupakan jantung perencanaan nasional. Oleh sebab itu, kata Kaawoan Komisi I DPRD Sulut bersama tim melaksanakan kunjungan kerja, Jumat (26/7/2024).

Kaawoan menuturkan komisi I bersama Bappenas menggelar diskusi saat kunjungan ini.

Pada kesempatan tersebut, Kaawoan menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon di Bappenas.

pada beberapa tahun lalu HVK sudah menginput ke Aplikasi SIPD (Sistem informasi pembangunan daerah) yang mana menjadi kewenangan Pemerintah pusat.

“Pertama pelindungan dan Pelestarian Danau tondano, dan Pelebaran, Penguatan tebing Jalan Nasional yang menghubungkan kota manado, Kota Tomohon dan kabupaten Minahasa,” sebut
Ketua OKK DPD Partai Gerindra Sulut itu.

Anggota DPRD Sulut ini berharap aspirasi tersebut bisa terakomodir dan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Juga ke depan Program -program pemerintah pusat yang besar, strategis buat Kemaslahatan masyarakat lebih banyak masuk di provinsi Sulut.

Kunjungan kerja komisi 1 kantor Bappenas diterima oleh Alfiah Oktivalerina, selaku Koordinator Bidang Pembangunan Daerah dan bersama Jajarannya. (sisco)




Berikut Catatan Bawaslu Sulut Dalam Pengawasan Coklit

Sulut,GN — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) awasi Pencocokan dan Penelitian (Coklit) sejak 24 Juni – 24 Juli 2024.

Bawaslu memastikan proses coklit sudah sesuai prosedur dan data pemilihnya akurat.

“Metode pengawasan dilakukan melalui pengawasan melekat dan uji petik,” kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sulut, Steffen S. Linu SS MAP, dalam keterangan tertulis, Jumat (26/7/2024) malam.

Lanjut Steffen, Bawaslu juga lakukan langkah proaktif melalui patroli pengawasan kawal hak pilih menyasar pemilih rentan, wilayah perbatasan, dan pemilih di wilayah rawan.

“Selain itu, Bawaslu mendirikan posko kawal hak pilih baik di kantor, media sosial, maupun Posko Pengaduan Keliling Kawal Hak Pilih,” ujar Steffen.

Dalam upaya memitigasi kerawanan dan mencegah pelanggaran prosedur Coklit, Bawaslu melakukan upaya pencegahan sejak dini, baik melalui imbauan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebanyak 2.083 imbauan, sosialisasi dan edukasi kepada pemilih baik melalui media sosial, tatap muka, pamflet/leaflet, koordinasi dan kerja sama dengan KPU dan stakeholder kepemiluan lainnya, pelibatan pengawasan partisipatif, publikasi, serta saran perbaikan secara langsung.

Steffen menjelaskan, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan hingga akhir Coklit (24/7/2024), Bawaslu mendapati 3 klaster masalah Coklit, yakni sebagai berikut:

A. Hasil Pengawasan Terhadap Prosedur Pelaksanaan Coklit Bawaslu Provinsi Sulut melalui Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PKD) melakukan Pengawasan secara melekat dan uji petik proses Coklit, dengan cara mendatangi Kepala Keluarga (KK) secara door to door, dengan total 698.515 KK yang tersebar di 4.390 TPS. Hasil pengawasannya sebagai berikut :

1. Jumlah KK yang belum dicoklit tetapi ditempel stiker : 8 KK

Hal ini terdapat di 2 Kabupaten. Kabupaten dengan jumlah kejadian terbanyak yaitu di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro sejumlah 7 (Tujuh) orang dan 1 (Satu) Orang di Kabupaten Minahasa Selatan;

2. Jumlah KK yang sudah dicoklit tetapi tidak ditempeli stiker : 390 KK

Hal ini terdapat di 11 Kabupaten/Kota. Kabupaten terbanyak terdapat (di atas 10 kejadian) ada di Manado, Minahasa Tenggara, Kepulauan Sangihe, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sitaro, Minahasa Selatan. Sedangkan kejadian paling sedikit (di bawah 10 kejadian) terdapat di Bolaang Mongondow Timur, Bitung, Kotamobagu, Bolaang Mongondow, dan Minahasa Utara;

3. Jumlah Kepala Keluarga yang sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker : 698.117 KK

Kabupaten/Kota dengan jumlah Kepala Keluarga yang di coklit (jumlah di atas 50.000) yaitu di Minahasa, Manado, Bolaang Mongondow, Minahasa Utara, dan Minahasa Selatan.

Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap integritas petugas Pantarlih serta kinerja Pantarlih pada saat melakukan Coklit. Hasil sebagai berikut:

a. Masih terdapat Pantarlih yang tercatat sebagai anggota/pengurus Parpol/tim kampanye/tim pemenangan pemilu/pemilihan terakhir (tercatat di Sipol) yakni sebanyak 29 orang yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota yaitu Bolaang Mongondow Timur, Kepulauan Sangihe, Minahasa Utara, Kota Bitung, Bolaang Mongondow, dan Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro.

b. Masih terdapat Pantarlih tidak melakukan Coklit secara langsung yakni sebanyak 17 orang yaitu di Minahasa Selatan, Minahasa Utara, dan Kotamobagu;

c. Terdapat Pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain sebanyak 1 orang yaitu di Kota Kotamobagu.

B. Hasil Pengawasan Terhadap Kejadian Khusus Lainnya

• Coklit yang dilaksanakan terhadap Kejadian Khusus Lainnya

Terjadinya erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro (Sitaro), menyebabkan ratusan Penduduk terpaksa mengungsi ke beberapa titik pengungsian. Terhadap hal itu Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Bersama KPU Sulawesi Utara memastikan bahwa pengungsi dari Pulau Ruang tetap dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Tahun 2024. Bawaslu memastikan KPU menyiapkan mekanisme pemutakhiran data pemilih ditengah keadaan bencana ,berikut rincian hasil pengawasan pemilih terdampak erupsi gunung ruang :

1. Terdapat 2 kampung/Desa yang terdampak yaitu Laingpatehi dan Pumpente.

2. Jumlah Penduduk Kampung Laingpatehi 519 jiwa dan Pumpente 341 jiwa.

3. Terdapat sejumlah Kampung Laingpatehi 163 KK dan Pumpente 103 KK.

4. Jumlah pemilih dalam A daftar pemilih Kampung Laingpatehi 423 pemilih dan Kampung Pumpente 256 pemilih.

5. Jumlah Pemilih Kampung Laingpatehi di pengungsian Rusun Sagerat Bitung 232 pemilih, Jumlah Pemilih Kampung Pumpente di pengungsian Rusun Sagerat Bitung 37 pemilih dan Jumlah Pemilih Kampung Pumpente di pengungsian BPMP Pineleng 36 pemilih.

6. Jumlah Pemilih Kampung Laingpatehi yang mengungsi secara mandiri di wilayah Kab. Kepl. Sitaro 105 pemilih, di luar wilayah Kab. Kepl. Sitaro 69 pemilih.

7. Jumlah Pemilih Kampung Pumpente yang mengungsi secara mandiri di wilayah Kab. Kepl. Sitaro 100 pemilih dan di luar wilayah Kab. Kepl. Sitaro 72 pemilih.

C. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Terhadap hasil pengawasan tersebut, Bawaslu melakukan hal hal sebagai berikut.

A. Menyampaikan saran perbaikan baik secara lisan maupun tulisan kepada KPU sesuai tingkatan dalam hal terdapat ketidaksesuaian prosedur Coklit.

B. Melakukan koordinasi kepada KPU dan stakeholder lainnya untuk melakukan mitigasi kerawanan dalam persiapan rapat pleno Rekap Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran;

C. Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengawasan pencocokan dan penelitian di masing – masing Bawaslu Kabupaten/Kota.

D. Melakukan rekapitulasi jumlah saran perbaikan yang dikeluarkan di masing-masing tingkatan pengawasan pemilu;

E. Melakukan inventarisasi jumlah Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pengawasan sub- tahapan pencocokan dan penelitian;

F. Mengimbau seluruh masyarakat untuk mengecek namanya dan/atau keluarganya sebagai pemilih yang telah dicoklit oleh Pantarlih. Jika ditemukan adanya pemilih yang belum dicoklit, silakan untuk menghubungi Posko Kawal hak Pilih yang disediakan Bawaslu, baik secara offline maupun secara online.

Steffen mengatakan, untuk saran perbaikan seluruhnya telah ditindak lanjuti oleh KPU.

“Bahwa semua rekomendasi yang disampaikan baik lisan maupun tulisan sudah ditindaklanjuti oleh jaran KPU,” tandas Steffen. (*/sisco)