Wakili Gubernur Sulut, Niklas Silangen Tutup Kejurnas Freedive Indoor Seri I Piala Dankodaeral VIII Tahun 2026

Sulut,GN- Mewakili Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, Sekretaris DPRD Sulawesi Utara, Wiliam N Silangen, S.Sos,M.Si secara resmi menutup gelaran Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Freedive Indoor Seri I Piala Dankodaeral VIII Tahun 2026 di Manado, Senin (20/4/2026). Ajang ini diharapkan menjadi kawah candradimuka bagi lahirnya atlet selam kelas dunia.

Dalam sambutannya, ​Silangen menegaskan pemerintah daerah berkomitmen penuh menjadikan olahraga freediving sebagai salah satu pilar prestasi olahraga air di Bumi Nyiur Melambai.

​”Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh atlet yang telah menunjukkan semangat juang dan dedikasi luar biasa. Ini bukan sekadar kompetisi, melainkan fondasi penguatan prestasi olahraga selam Indonesia,” kata Silangen

​​Silangen menilai antusiasme peserta dari berbagai daerah dalam Kejurnas kali ini menjadi sinyal positif bagi masa depan olahraga ekstrem tersebut. Menurutnya, Pemprov Sulut akan terus mendukung penyediaan wadah kompetisi guna menjaring bakat-bakat baru.

Dia menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan ini merupakan langkah awal untuk membawa nama Indonesia ke tingkat Internasional.

​”Melalui kegiatan seperti ini, kita berharap lahir atlet berbakat yang mampu mengharumkan nama bangsa di kancah yang lebih tinggi,” tandasnya Silangen. (sisco)

 




Legislator Sulut Prof Paula Runtuwene Tekankan Pentingnya Efisiensi dan Ketepatan Penggunaan APBD

Sulut,GN – Prof Dr Paula Runtuwene, selaku anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Sulawesi Utara,  memberikan catatan kritis terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulut.

Legislator Kota Manado ini ​dalam rapat evaluasi yang digelar di ruang serbaguna DPRD Sulut, Senin (20/4/2026), menyoroti sejumlah pos anggaran tahun 2025 yang dinilai belum terserap secara maksimal untuk pembangunan fisik.

​Prof Paula menekankan pentingnya efisiensi dan ketepatan sasaran dalam penggunaan APBD, mengingat infrastruktur merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Ia meminta penjelasan rinci mengapa beberapa program konstruksi terlihat stagnan dan tidak mencapai target penyerapan yang diharapkan.

​”Kami perlu kejelasan mengenai pos-pos anggaran yang belum terserap maksimal. Masyarakat menantikan dampak langsung dari pembangunan infrastruktur, sehingga setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan efektivitasnya,” kata Prof Paula.

​Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PUPR Sulut, Dr Deicy Paat memberikan klarifikasi bahwa kendala serapan bukan terletak pada masalah teknis di lapangan. Deicy menjelaskan bahwa sebagian anggaran dialokasikan untuk menyelesaikan kewajiban hutang konstruksi dari periode sebelumnya.

Pada kesempatan itu, ​pihak PUPR berjanji akan memberikan rincian data secara tertulis kepada Prof Paula dan anggota Pansus lainnya untuk membuktikan transparansi pengelolaan anggaran, termasuk dana perbaikan jalan (patching) sebesar Rp200 juta yang telah dilaksanakan.

​Prof Paula bersama jajaran Pansus juga terus mengawal progres TPA Regional Ilo-Ilo. Dia mengatakan proyek yang direncanakan menjadi pusat pengelolaan sampah energi listrik (Waste to Energy) tersebut harus benar-benar tuntas secara fisik dan fungsional.

Harapannya, hasil evaluasi LKPJ 2025 ini dapat menjadi dasar perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi, khususnya dalam percepatan infrastruktur strategis di masa mendatang. (sisco)




Pansus LKPJ Gubernur Tahun 2025, Sowan ke BSG

Sulut, GN- Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2025, melakukan rapat pembahasan dengan mengundang mitra kerja SKPD provinsi Sulut dan instansi terkait di ruangan paripurna DPRD Sulut beberapa hari lalu. Dan Senin depan, masih ada beberapa SKPD yang akan melaksanakan rapat pembahasan  pansus LKPJ Gubernur tahun 2025.

Tidak seperti mitra kerja SKPD lainnya untuk melaksanakan rapat pembahasan hadir di kantor DPRD Sulut. Kali ini, Pansus LKPJ Gubernur tahun 2025 langsung mengunjungi mitra kerja komisi II Bank SulutGo yang ada di bilangan jalan bolivard pusat kota Manado, Rabu (15/04/2026).

Kunjungan Pansus LKPJ Gubernur 2025, Dibawah pimpinan Ketua Pansus Raski Mokodompit SH, diterima oleh jajaran petinggi BSG, yakni Revino Pepah (Direktur Utama), GS Vicky Lumentut (Komisaris Utama), Mutesa Holdin (Direktur Kepatuhan), Rudianto Katili (Direktur Dana dan Treasury).

Diawal pembukaan pertemuan Personil Komisi 1 menjelaskan kunjungan ini merupakan agenda formal perdana Pansus LKPJ di kantor pusat BSG yang baru. “Paling tidak, kami ingin mendengar langsung terkait kinerja ‘Torang pe Bank’ di tahun 2025,” ujarnya.

Dalam kunjungan ini, Pansus LKPJ berharap mendapatkan data yang lebih komprehensif mengenai kontribusi BSG terhadap pendapatan daerah serta sejauh mana efektivitas pengelolaan manajemen baru dalam mencapai target perusahaan.

Melalui tinjauan ini, Pansus berharap mendapatkan data yang lebih komprehensif mengenai kontribusi BSG terhadap pendapatan daerah serta sejauh mana efektivitas pengelolaan manajemen baru dalam mencapai target perusahaan.

Sementara itu Dirut PT Bank Sulut Revino Pepah dalam penjelasan mengenai capaian kinerja Bank SulutGo dari deviden,total aset, capaian PAD sampai pada penjelasan terkait kredit.

Pansus LKPJ yang hadir dalam kunjungan tersebut yakni Raski Mokodompit, Loius Schramm,Prof Paula Runtuwene, Remly Kandoli, Nick Lomban,Roy Roring, Mulyadi Paputungan dan Jeane Laluyan. (*/sisco)




Usai Sambangi BSG, Pansus LKPJ Gubernur Tahun 2025 Kunjungi PT MSM di Minut

Sulut,GN- ​Tak hanya sektor perbankan, Pansus Pembahas LKPJ Gubernur tahun 2025 di pimpin oleh Ketua Pansus Raski Mokodompit,SH pada Rabu (15/04/2026) juga memperluas jangkauan pengawasan ke sektor sumber daya alam. Tim melanjutkan perjalanan ke lokasi operasional PT Meares Soputan Mining (MSM) di Minahasa Utara.

Kunjungan ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian daerah serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berdampak pada laporan pertanggungjawaban gubernur Sulawesi Utara.

Hasil dari kunjungan lapangan ini nantinya akan menjadi bahan rekomendasi kritis DPRD Sulawesi Utara terhadap LKPJ Gubernur tahun 2025 sebelum diputuskan dalam rapat paripurna. (sisco)




Pansus Pembahas LKPJ Gubernur Tahun 2025, Sowan Kantor Pusat BSG

Sulut,GN – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara tahun anggaran 2025 bergerak cepat melakukan fungsi pengawasan,Rabu (15/4/2026).

 

Saat melakukan kunjungan lapangan (on the spot) rombongan pansus mengunjungi PT Bank SulutGo (BSG) dan perusahaan pertambangan PT Meares Soputan Mining (MSM).

​Kunjungan ini merupakan langkah krusial untuk memverifikasi kesesuaian antara laporan tertulis yang disampaikan pemerintah provinsi dengan realitas kinerja di lapangan.

​Gedung kantor pusat baru Bank SulutGo menjadi titik pertama dikunjung. Dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Raski Mokodompit, agenda ini menjadi kunjungan kerja perdana DPRD Sulut.

​Raski mengatakan keterbukaan data keuangan BUMD adalah kunci dalam penilaian LKPJ. Fokus utama Pansus adalah memastikan kontribusi bank daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap optimal.

“Kami turun lapangan untuk memvalidasi data. Pansus ingin memastikan performa manajemen BSG sepanjang 2025 tetap berada di jalur yang benar, terutama mengenai deviden dan efektivitas pengelolaan manajemen baru dalam mencapai target,” ujar Raski Mokodompit.

​Kehadiran Pansus disambut oleh jajaran pimpinan tertinggi BSG, termasuk Komisaris Utama GS Vicky Lumentut dan Direktur Utama Revino Pepah. Manajemen BSG dalam pertemuan itu, memaparkan secara rinci mengenai pertumbuhan aset, penyaluran kredit ekonomi kerakyatan, hingga realisasi deviden yang menjadi motor penggerak ekonomi di Sulawesi Utara dan Gorontalo. (sisco)




Ketua DPRD Sulut Jadi Peserta Kursus KPPD di Magelang

Sulut,GN- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dr. Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di Akademi Militer Magelang.

Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD (foto: Gemparnews)

ketua DPRD Sulut ikut dalam kegiatan ini bersama para Ketua DPRD provinsi serta kabupaten/kota lainnya dari seluruh Indonesia.

Mengusung tema “Memperkuat Peran Pimpinan Legislatif dalam Mensukseskan Program AstaCita Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045”, menjadi wadah strategis bagi peserta dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan serta sinergi antara lembaga legislatif di berbagai daerah.

Ketua DPRD Sulut mengatakan, retreat yang diikuti meninggalkan semangat, betapa pentingnya peran legislatif dalam mendukung arah pembangunan nasional.

“Kegiatan ini sangat penting untuk diikuti, karena secara langsung membuka wawasan kebangsaan. Bahkan meningkatkan kapasitas kepemimpinan kami sebagai pimpinan DPRD. Sehingga kami dapat lebih optimal dalam mengawal dan mensukseskan program-program strategis pemerintah menuju Indonesia Emas 2045,”kata Silangen.

Agenda KPPD ini, para pimpinan DPRD mendapatkan pembekalan optimal terkait geopolitik, geostrategi, hingga tata kelola pemerintahan yang efektif.

“DPRD sebagai representasi rakyat di daerah harus mampu menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program yang tepat sasaran. Kunci utamanya adalah sinergi antara pusat dan daerah,” ucapnya.

Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Akademi Militer Magelang ini dirancang tidak hanya sebagai forum akademik, tetapi juga sebagai ruang refleksi dan penguatan karakter kepemimpinan.

Berbagai kegiatan yang di ikuti oleh peserta antara lain sesi diskusi, ceramah strategis, serta simulasi kebijakan yang dipandu oleh para pakar dan pejabat nasional.

Sialngen berharap dalam mengikuti agenda ini, DPRD Provinsi Sulawesi Utara semakin berperan aktif dalam mendorong pembangunan daerah yang selaras dengan visi nasional.

“Kami berkomitmen untuk membawa hasil pembelajaran ini ke daerah, demi peningkatan kinerja legislatif yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tandasnya




Ketua Pansus : Besok Rapat Pembahasan dengan Mitra Kerja Komisi III dan IV

Sulut,GN- Ketua Pansus LKPJ Gubernur tahun 2205, Raski Mokodompit menegaskan rapat pembahasan akan berlangsung sampai Selasa 14 April 2026 dengan menghadirkan mitra kerja komisi III dan komisi IV DPRD Sulut.

Ketua Pansus LKPJ Gubernur 2025, Raski Mokodompit (foto : Gemparnews)

Raski menyebutkan sebelumnya rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2025 menghadirkan dua mitra kerja yakni komisi I dan Komisi II.

” Kita baru selesai melakukan rapat pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2025 dengan mitra kerja komisi I dan komisi II dan besok hari kita akan lanjut rapat pembahasan LKPJ Gubernur dengan mitra kerja komisi III dan komisi IV DPRD Sulut,” kata Raski kepada sejumlah media usai rapat pembahasan, Senin (13/04/2026) di ruangan sidang paripurna DPRD Sulut.

Lanjut kata Raski, setelah selesai pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2025 dengan mitra kerja, pansus akan turun lapangan sekaligus mengecek spot – spot sesuai dengan data yang di terima oleh pansus. ” Nanti kita akan berembuk dengan anggota pansus, untuk turun lapangan usai rapat pembahasan ini,” tandas Raski. (sisco)




Kegiatan Kerja Bakti di Lingkungan DPRD Sulut

Sulut,GN- Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan disekitar kantor, maka DPRD Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan kerja bakti.

Kegiatan tersebut di pimpin langsung Plt Sekretaris DPRD Sulut Wiliam N Silangen, S.Sos, M.Si dan turun langsung di lapangan.

Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, seluruh jajaran turut ambil bagian dalam mendukung Gerakan Indonesia Asri, menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan nyaman serta menjadi cerminan komitmen dalam membangun budaya disiplin, tanggung jawab, serta pelayanan publik yang lebih baik.

Pantauan media ini, seluruh staf DPRD Sulawesi Utara ikut dalam kegiatan kerja bakti sebagai bentuk tanggungjawab bersama dalam menciptakan keindahan dan kebersihan di kantor DPRD Sulut. (sisco)




Ketua Komisi I DPRD Sulut Braien Waworuntu: Jadikan Paskah Momentum Mempererat Kerukunan di Sulut

Sulut,GN – Ketua Komisi I DPRD Sulut Braien Waworuntu mengucapkan Selamat Paskah tahun 2026 bagi keluarga, sahabat, teman, kerabat yang terkasih, semoga hari raya kebangkitan ini membawa sukacita dan kebahagiaan bagi kita semua.

“Di momen yang penuh berkat ini, ijinkan saya, Braien Waworuntu, anggota DPRD Sulut, untuk mengucapkan selamat Paskah dengan penuh kehangatan,” ucap Penatua Braien, Minggu (05/04/2026).

Paskah adalah waktu yang istimewa bagi umat Kristiani di seluruh dunia. Kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, yang merupakan simbol harapan dan kehidupan baru bagi umat manusia.

Meskipun di tengah kesibukan dan dinamika kehidupan sehari-hari, Braien mengajak untuk merenungkan makna sejati dari Paskah ini.

“Sebagai anggota DPRD Sulut, saya merasa terpanggil untuk terus melayani masyarakat dengan baik dan penuh dedikasi. Dalam setiap keputusan dan langkah yang diambil, saya selalu berusaha untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Sulawesi Utara. Semoga di tahun 2026 ini, kami dapat terus bekerja keras demi kemajuan daerah kita tercinta,” Jelas Politisi Muda Nasdem Sulut itu.

“Saya ingin mengajak kita semua untuk selalu mengutamakan persatuan dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Mari jadikan Paskah sebagai momentum untuk saling memaafkan dan mempererat tali persaudaraan,” legislator dapil Minahasa – Tomohon.

Lanjutnya, BW mengajak untuk tetap mengingat akan nilai-nilai kebaikan dan kejujuran. Jadikanlah setiap langkah yang kita ambil sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan dan sesama. Dengan penuh kegembiraan dan semangat, mari kita sambut hari raya kebangkitan ini dengan hati yang bersih dan jiwa yang damai.

” Mengatasnamakan Keluarga Waworuntu Mewoh, saya mengucapkan Selamat Paskah tahun 2026, semoga kebahagiaan dan kedamaian senantiasa menyertai langkah-langkah kita ke depan. Teruslah berbuat kebaikan dan menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Bersama-sama, mari kita ciptakan Sulawesi Utara yang lebih baik dan sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Amin,” tandasnya. (sisco/*)




Ratusan Masa Aksi Damai Sambangi Kantor DPRD Sulut

Sulut,GN – Usai menggelar aksi damai di kantor Gubernur Sulawesi Utara, masa aksi damai yang di koordinir oleh Panglima LMP Provinsi Sulut Indra Wongkar,SE, Ketua LMP Sulut Yopie Wonte, dan beberapa Ormas lainnya dan masyarakat bergerak menuju ke kantor DPRD Sulut yang berada di Kairagi, di bilangan jalan Manado – Bitung.

Pantauan media Gemparnews.com, Rabu (01/04/2026) Ratusan masa aksi berkonvoi dengan memakai satu kendaraan tronton dan kendaraan roda empat serta roda dua menuju ke gedung cengkih.

Sesampainya di halaman kantor DPRD Sulut, masa aksi belum diberikan izin masuk. Dan setelah melakukan negosiasi, akhirnya masa aksi di perbolehkan memasuki gedung DPRD Sulut. Selanjutnya perwakilan masa aksi di perkenankan menuju ke lantai tiga di ruangan serba guna DPRD Sulut untuk melakukan dialog sekaligus menyampaikan aspirasinya.

Di ruangan serba guna DPRD Sulut, perwakilan masa aksi damai di terima oleh Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, Ketua Komisi 3 Berty Kapojos, Ketua Fraksi Nasdem Nick A Lomban, anggota fraksi Nasdem Paula Runtuwene dan Sekretaris DPRD Sulut Wiliam Niklas Silangen.

Dialog tersebut di tuntun langsung Ketua Komisi 3 DPRD Sulut Berty Kapojos, memberikan kesempatan kepada kordinator masa aksi Indra Wongkar,SE mewakili masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

Indra menjelaskan ada berbagai aspirasi yang akan di sampaikan diantaranya, aspirasi dari masyarakat Bolaangmongondow tepatnya desa Lolak, pinagoluman dan beberapa desa lainnya terkait penerbitan akta tanah atau sertipikat. Hal sama juga kata Indra terjadi pada Masyarakat Pandu Kota Manado. Dimana Masyarakat Pandu telah lama menempati tanah HGU namun belum diberikan haknya untuk mendapatkan sertipikat.

Sementara untuk masyarakat Desa Lotta Kecamatan Pineleng mengeluhkan terkait janji Pemerintah Kota untuk memberikan secara gratis kepada masyarakat desa Lotta dalam penyambungan air bersih dari PDAM. ” Tapi nyatanya, pihak PDAM menagih beban tagihan kepada masyarakat. Padahal pemerintah kota sudah menjanjikan secara gratis,” ucap Indra dengan nada geram.

Indra juga memberikan kesempatan kepada perwakilan masyarakat diantaranya masyarakat Pandu, masyarakat Bolmong, masyarakat Lotta dan lainnya secara langsung menyampaikan keluhan kepada anggota DPRD Sulut.

Perwakilan Masyarakat Pandu Christian Salumpaehe dan Ibu Sofie Adrian mengharapkan DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sulut, dapat memfasilitasi menerbitkan sertipikat.  Saat ini ada program Pemerintah yakni PTSL untuk penerbitan sertipikat.

Usai mendengar keluhan dan aspirasi masyarakat, Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter berjanji bahwa aspirasi masyarakat akan di tindaklanjuti dan semua akan dilaporkan kepada pimpinan DPRD Sulut mengenai hasil diskusi hari ini. “Jadi kami sebagai anggota DPRD tugas kami sebagai pengawasan tentunya akan menerima aspirasi ini untuk disampaikan kepada pimpinan DPRD Sulut,” kata Anter.

Sementara itu, Ketua Komisi 3 Berty Kapojos, senada dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Sulut bahwa keluhan dan aspirasi masyarakat akan di tindaklanjuti. “Pasti akan Kami tindaklanjuti dengan memanggil Hearing. Semua akan kami undang termasuk perwakilan masyarakat yang hadir pada saat ini,” ungkap Kapojos.

Pantauan media ini, Dialog berjalan dengan tertib dan aman. Semua perwakilan masa aksi yang sudah hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi serta keluhannya. (sisco)