Toni Supit Minta Perhatian Pemerintah, Pengalokasian Anggaran Warga Terdampak Bencana di Sitaro

Sulut,GN- Pasca bencana alam gunung ruang yang menimpah warga masyarakat Sitaro khususnya masyarakat pulau Tagulandang beberapa bulan yang lalu mendapat perhatian khusus anggota DPRD Sulut Toni Supit.

Legislator daerah pemilihan Nusa Utara ini pun getol memperjuangkan dan angkat bicara saat pembahasan KUA Dan PPAS Perubahan APBD Sulut tahun 2024 di ruangan rapat paripurna DPRD.

“Tadi sudah diangkat oleh pak Henry dan pak Ayub bahwa kemiskinan baru terjadi karena bencana juga. Jadi bantuan – bantuan sosial mohon diperhatikan, kerusakan barang, mata pencaharian juga perahu nelayan, petani, UMKM perlu ada sentuhan – sentuhan di daerah wilayah bencana,” kata Supit.

Dia mengingatkan ketua TAPD Provinsi Sulut Steven Kepel, untuk melakukan penyesuaian sebelum disepakati.

“Penyesuaian itu penting karena saya dan pak ketua punya daerah pemilihan Nusa Utara. Jangan cuma ada di peta tapi tidak ada di APBD. Daerah saya tidak besar loh,” ungkapnya.

Supit berharap bantuan untuk bencana bukan hanya di Sitaro saja, namun juga berlaku bagi semua wilayah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.

“Saya berharap bantuan bencana juga bukan hanya di Sitaro saja, tetapi juga berlaku untuk daerah lainnya di provinsi Sulawesi Utara,” pungkas mantan Bupati Sitaro dua periode itu.

Diketahui Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA Dan PPAS Perubahan APBD tahun 2024 akan dilaksanakan Kamis,(8/8/2024) sore. Namun sebelumnya sinkronisasi penyesuaian anggaran sebelum di lakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama. (sisco)




Amir Liputo Bacakan Usul Prakarsa DPRD tentang Pelayanan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji

Sulut,GN- Rapat paripurna internal DPRD Sulut dalam rangka Penetapan Ranperda Usul Prakarsa DPRD tentang Pelayanan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji, dilaksanakan di ruang paripurna, Rabu (07/08/2024).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, didampingi Wakil DPRD Sulut Victor Mailangkay, Raski Mokodompit dan Billy Lombok.

Anggota DPRD Sulut, Amir Liputo yang juga pengusul Ranperda ini menyatakan, perjalanan calon jemaah haji (CJH) Sulawesi Utara (Sulut) menuju ke embarkasi adalah tanggung jawab Pemerintah Sulut, sehingga hal ini seharusnya diatur dalam Ranperda untuk dilaksanakan semua pihak terkait.

Liputo menambahkan, Ranperda ini sudah lama dinantikan masyarakat di Sulut khususnya umat muslim. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelengaraan Ibadah Haji dan Umbroh.

“Bagi daerah yang belum ada embarkasi
atau tempat awal jemaah haji menuju Tanah Suci, dan tempat kembali Jemaah Haji. Nah, Sulut belum ada embarkasi hanya ada asrama haji, sedangkan asrama haji hanya tempat untuk transit, ” urainya.

UU Nomor 8 Tahun 2019 salah satu pasal 36 mengamanatkan bagi daerah yang belum ada embarkasi, maka biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi Jemaah Haji dari daerah asal embarkasi dan atau debarkasi adalah tanggungan pemerintah daerah. Bahkan secara implisit biaya yang dimaksud dianggarkan dalam ABPD

“Agar supaya kita punya dasar hukum yang kuat, sebagaimana dengan daerah seperti
Gorontalo, Ternate dan Ambon ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah, ” tegasnya.

Kata Liputo, dalam Perda ini fokus pada tanggung jawab daerah, dan tidak mengambil tanggung jawab pemerintah pusat.

Antara lain, transportasi, akomodasi dan konsumsi. Substansinya apabila Perda ini sudah selesai Jemaah Haji tidak akan menanggung biaya dari asrama haji sampai ke Embarkasi Balikpapan.

“Hal ini akan dimasukan dalam kewajiban pemerintah yaitu dalam APBD, ” tuturnya.

Liputo menambahkan, mengapa Perda ini hadir karena saat pihaknya melaksanakan reses selalu mendapat pertanyaan dari masyarakat mengenai hal ini.

“Alhamdulilah kami dapat dukungan Gubernur Wagub, Kajati, Kapolda, semua memberikan perhatian, ” ungkapnya.

Tidak semua Jemaah Haji yang ke Tanah Suci itu ekonominya di atas, sebagian besar mereka yang sudah menabung puluhan tahun. Namun, karena semangat beribadah tinggi, sehingga dirinya merasa daerah wajib membantu para Jemaah yang akan melaksanakan ibadah haji. (sisco)




Minim Kehadiran Peserta, Rapat Finalisasi Pansus Ranperda Perlindungan dan Pelestarian Danau Tondano di Skors

Sulut,GN- Ketua Pansus Ranperda Perlindungan dan Pelestarian Danau Tondano Careig N Runtu membuka rapat pansus, Selasa (7/8/2024) di ruang serba guna lantai 3 DPRD Sulut.

Tak berselang lama usai dibuka, kemudian rapat diskors oleh ketua pansus, karena kehadiran peserta masih minim.

Selanjutnya rapat di pimpin oleh anggota pansus Herol V Kaawoan (HVK) untuk melanjutkan rapat finalisasi pansus Ranperda Perlindungan dan pelestarian danau Tondano.

” Saya di berikan mandat oleh ketua pansus untuk melanjutkan rapat finalisasi hari ini,” kata HVK sambil mengetuk palu tanda skors dibuka kembali.

Politisi partai Gerindra ini kemudian melanjutkan rapat finalisasi dengan instansi terkait yang sudah hadir dan sambil menunggu peserta lainnya.

Melihat minimnya kehadiran peserta rapat dan termasuk ketidakhadiran tim ahli dalam rapat tersebut sehingga rapat kembali diskors.

Diketahui anggota pansus yang hadir antara lain Toni Supit, Tonao Petrus Jangkobus, Henry Walukow.

Sementara dari pemerintah hadir Kepala Dinas LH Kabupaten Minahasa Vicky Kaloh bersama staf, Biro Hukum Pemprov Sulut dan instansi lainnya.(sisco)




RDP Komisi I DPRD Bersama Diskominfo Sulut, HVK Sebut Comand Center Belum Layak

Sulut,GN- Anggota DPRD Sulut Herol Vresly Kaawoan (HVK) mengkritisi fungsi Comand Center yang berada di Kantor Gubernur Provinsi Sulut. Menurut HVK, Comand center belum layak disebut Comand center. Pasalnya selama ini kata HVK, Comand center hanya digunakan untuk rapat zoom metting dan rapat biasa.

“Menurut saya ini kritik membangun ya. Comand center belum layak di sebut Comand center. Kenapa belum layak?Karena disitu setahu saya hanya digunakan untuk rapat – rapat, zoom metting dan rapat biasa,” ungkap HVK pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Diskominfo Sulut Senin (5/8/2024) di ruangan komisi I DPRD Sulut.

HVK menegaskan bahwa dirinya telah menyampaikan hal itu (Comand center red) pada rapat sebelumnya kepada kepala dinas dan jajarannya.

“Pada rapat sebelumnya saya sudah sampaikan kepada pak kadis dan jajaran tapi mungkin kinerjanya belum optimal,” ujarnya.

HVK memberikan contoh terkait fungsi dari Comand center dalam menyampaikan berita dan informasi yang cepat apabila terjadi hal yang genting di Sulut. Justru selama ini kata HVK Comand center belum berfungsi dengan baik.

“Comand center itu memberitakan dengan cepat. Misalnya ada bencana alam gunung ruang di Sitaro, atau tanah longsor di Kota Kotamobagu Bolmong dan Bitung. Comand center itu yang menyebarluaskan berita. Tetapi saya lihat sampai hari ini belum berjalan dan kita harus sampaikan hal ini supaya kedepan Kasub, Kabid dapat membantu Kepala Dinas,” kata HVK.

Diketahui Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD bersama Diskominfo Sulut di pimpin Sekretaris Komisi I Hendry Walukow. Sementara dari Diskominfo Sulut di hadir oleh Kepala Dinas Steven Liow bersama jajaran. (sisco)




MEP Sambangi Kantor DPRD Sulut

Sulut,GN- Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara periode 2024-2029 Michaela E Paruntu (MEP), Senin (5/8/2024) menyambangi kantor DPRD Sulut.

Michaela E Paruntu (foto: Gemparnews.com)

Kehadiran Ketua Partai Golkar Minahasa Selatan ini, di Kantor DPRD Sulut dalam rangka persiapan pelantikan anggota DPRD pada 9 September 2024 mendatang.

Terkait sudah berpasangan dengan dr Elly E Lasut (E2L) dikatakan MEP hal itu sedang berproses. Jika Tuhan berkenan dirinya akan mundur sesuai dengan regulasi atau aturan yang telah ditetapkan Komisi Pemulihan Umum (KPU).

MEP berharap rencana tersebut dapat berjalan dengan baik. ” Saya berharap berjalan dengan lancar, mohon doa restunya ya, jika Tuhan berkenan,” kata adik kandung Christiany E Paruntu.(sisco)




Berikut Agenda Kegiatan DPRD Sulut dan Sekretariat

Sulut,GN- Seperti biasanya bagian kehumasan setiap hari menginformasikan kegiatan DPRD Sulut dan Sekretariat. Untuk hari ini Senin, 5 Agustus 2024 agenda DPRD Sulut dan sekretariat adalah sebagai berikut.

1.Ibadah rutin Pimpinan/Anggota DPRD, Sekretariat,DPRD dan Forum Wartawan DPRD Sulut, Pukul : 09.00 Wita bertempat diruang Rapat Paripurna .

2. RDP Komisi I bersama, bapak Herling Walangating & Partner Advocates and consellor at law Kota Bitung terkait Perampasan/penyerobotan atas tanah adat/pasini milik keluarga wullur dengan menerbitkan HGU No 54 mencantumkan data fisik dan data yuridis dengan keterangan palsu serta tindakan mal adminstrasi. Kemudian RDP bersama bapak Yeri Kalangkahan terkait permasalahan tanah di Desa Paputungan Kec. Likupang Barat dan juga RDP bersama bapak Kendek Batotanete terkait permasalahan jual beli tanah di Kelurahan Tikala Baru Pukul 10.30 Wita s/d selesai,bertempat diruang Rapat Komisi I

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulut terkait pelaksanaan program kegiatan dan evaluasi penyerapan anggaran tahun 2024,
Pukul 14.00 Wita bertempat diruang Rapat Komisi I

3. Rapat Lanjutan Pansus Perlindungan dan Pelestarian Danau Tondano, pukul 11.00 Wita, bertempat diruang Rapat Serbaguna. (sisco)

 




Ini Penjelasan Direktur Kepatuhan BSG Ke Tim Banggar DPRD Sulut Terkait Penjaminan Bank Mega 1,3 T

Sulut,GN- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Gubernur Olly Dondokambey, saat memberikan sambutan pada rapat paripurna DPRD Sulut Pekan lalu, mengatakan bahwa Bank SulutGo sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) harus menambah modal saham sebesar 3 triliun agar tidak turun menjadi Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). Menurut Gubernur Modal Saham BSG saat ini hanya dikisaran 1,7 triliun rupiah. Untuk mencapai angka 3 Triliun tersebut, maka perlu menambah agar BSG sebagai Bank kebanggaan daerah Sulawesi Utara tidak turun level.

Berkaitan itu, DPRD juga sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah harus memikirkan hal tersebut. Sehingga DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) Kamis, (1/8/2024) mengundang Direksi BSG menjelaskan hal tersebut.

Salah satu anggota Banggar DPRD Sulut Toni Supit angkat bicara. Mantan Bupati Sitaro dua periode ini menanyakan terkait penambahan saham Mega Corporate ke Bank SulutGo.

“Apakah BSG akan merger dengan Bank Mega (Mega Corporate)?. Itu yang pertama dan yang kedua apakah dengan menambah saham dari Mega Corporate itu, akan menjadi pemegang saham pengendali?,” tanya Supit.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Direktur Kepatuhan Bank SulutGo Mahmud Turuis di dampingi Direktur Pemasaran Pius Batara menjelaskan terkait penambahan saham Bank Mega atau Mega Corporate.

“Pertama perlu kami sampaikan BSG tidak merger. Yang kedua Mega Corporate tidak menambah saham. Ketiga yang betul adalah Mega Corporate akan menjamin kekurangan modal intim minimum sebanyak tiga triliun. Jadi hanya menjamin saja tidak merger, tidak tambah saham,” jelas Mahmud.

Lanjut kata Mahmud mengatakan posisi saham hari ini dapat kita lihat 23,5 persen. Kalau sudah diatas 25,5 persen otomatis itu sudah PSP (Pemenang Saham Pengendali) berarti ada dua PSP. Kami berusaha hanya satu PSP yaitu pemerintah Provinsi ada di tingkat 37,sekian persen.

“Sekali lagi tidak merger dan Mega Corporate tidak tambah saham mereka hanya menjamin kekurangan modal intim minimum sejumlah 1,3 triliun. Hanya menjamin sesuai dengan regulator,” kata Mahmud.

Selain itu, Mahmud mengatakan Mega Corporate tidak membawa uang tunai ke Bank SulutGo tetapi mereka hanya menjamin saja.

“Mereka tidak membawa uang tunai ke BSG tetapi hanya menjamin kelebihan modalnya. khusus Bank Mega akan menjamin kekurangan tersebut,” tandasnya. (sisco)




Toni Supit Pertanyakan Penjaminan Mega Corporate 1,3 Triliun Ke BSG

Sulut,GN- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Gubernur Olly Dondokambey, saat memberikan sambutan pada rapat paripurna DPRD Sulut Pekan lalu, mengatakan bahwa Bank SulutGo sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) harus menambah modal saham sebesar 3 triliun agar tidak turun menjadi Bank Pengkreditan Rakyat (BPR).

Anggota Banggar DPRD Sulut Toni Supit (foto: Gemparnews)

Menurut Gubernur Modal Saham BSG saat ini hanya dikisaran 1,7 triliun rupiah. Untuk mencapai angka 3 Triliun tersebut, maka perlu menambah agar BSG sebagai Bank kebanggaan daerah Sulawesi Utara tidak turun level.

Berkaitan itu, DPRD juga sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah harus memikirkan hal tersebut. Sehingga DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) Kamis, (1/8/2024) mengundang Direksi BSG menjelaskan hal tersebut.

Salah satu anggota Banggar DPRD Sulut Toni Supit angkat bicara. Mantan Bupati Sitaro dua periode ini menanyakan terkait penambahan saham Mega Corporate ke Bank SulutGo.

“Apakah BSG akan merger dengan Bank Mega (Mega Corporate)?. Itu yang pertama dan yang kedua apakah dengan menambah saham dari Mega Corporate itu, akan menjadi pemegang saham pengendali?,” tanya Supit.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Direktur Kepatuhan Bank SulutGo Mahmud Turuis di dampingi Direktur Pemasaran Pius Batara menjelaskan terkait penambahan saham Bank Mega atau Mega Corporate.

“Pertama perlu kami sampaikan BSG tidak merger. Yang kedua Mega Corporate tidak menambah saham. Ketiga yang betul adalah Mega Corporate akan menjamin kekurangan modal intim minimum sebanyak tiga triliun. Jadi hanya menjamin saja tidak merger, tidak tambah saham,” jelas Mahmud.

Lanjut kata Mahmud, posisi saham hari ini dapat kita lihat 23,5 persen. Kalau sudah diatas 25,5 persen otomatis itu sudah PSP (Pemenang Saham Pengendali) berarti ada dua PSP. Kami berusaha hanya satu PSP yaitu pemerintah Provinsi ada di tingkat 37,sekian persen.

“Sekali lagi tidak merger dan Mega Corporate tidak tambah saham mereka hanya menjamin kekurangan modal intim minimum sejumlah 1,3 triliun. Hanya menjamin sesuai dengan regulator,” kata Mahmud.

Selain itu, Mahmud mengatakan Mega Corporate tidak membawa uang tunai ke Bank SulutGo tetapi mereka hanya menjamin saja.

“Mereka tidak membawa uang tunai ke BSG tetapi hanya menjamin kelebihan modalnya. khusus Bank Mega akan menjamin kekurangan tersebut,” tandasnya. (sisco)




Gentle.., Permohonan Maaf Direktur Kepatuhan Atas Ketidaknyamanan Pelayanan BSG Ke DPRD Sulut

Sulut,GN- Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara atau sebutan yang keren Bank SulutGo atau juga paling keren BSG mendapat sorotan tajam dari Pimpinan dan anggota DPRD Sulut.

Pasalnya, pelayanan ke masyarakat di Bank SulutGo tidak menunjukan sikap yang ramah seperti yang diharapkan.

Direktur Kepatuhan Mahmud Turuis dan Direktur Pemasaran Pius Batara (Foto: Gemparnews)

Hal itu, terungkap ketika Banggar DPRD Sulut mengundang Direksi Bank SulutGo dalam rapat Banggar membahas KUA PPAS Tahun anggaran 2025, sekaligus membahas persetujuan DPRD dalam penyertaan modal di Bank SulutGo, Kamis (1/8/2024) di ruang sidang paripurna DPRD.

Direksi BSG yang hadir yakni Direktur Kepatuhan Mahmud Turuis dan Direktur Pemasaran Pius Batara pun di bombardir dengan pertanyaan yang menggelitik terkait pelayanan pimpinan BSG.

Toni Supit anggota Banggar pun menyatakan kekesalannya kepada direksi Bank SukutGo. ” Pak Dirut saya telephone beberapa kali tidak di angkat. Saya juga WA tidak direspon. Kami tidak meminta-minta uang tetapi kami menyampaikan dan ingin bertanya terkait kepentingan masyarakat di Sitaro pasca bencana alam disana,” kata Supit.

Sementara, Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD pun merasa kecewa dengan Direktur Umum dimana Ketua DPRD beberapa kali menelepon tidak di respon,dan juga menanyakan lewat WA pun tidak di jawab.

“Bahkan Direktur umum saya sudah telepon dan juga WA tidak ada jawaban. Padahal kedudukan kita sejajar dengan Gubernur dan Wakil Gubernur,” kata Ketua DPRD Sulut.

Dia mengatakan semua anggota DPRD Sulut merupakan unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.

“Ada 45 anggota dewan adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi sampaikan ke Direktur umum masih ada disini saya WA, saya ketua dewan ingin menyampaikan sesuatu yang perlu saya sampaikan, sampai saat ini dia tidak jawab. Kita aja tidak di indahkan apalagi yang biasa – biasa,” semprot Ketua DPRD.

Silangen sangat berharap pelayanan pimpinan Bank SulutGo menjadi perhatian.
“Saya kira ini jadi perhatian untuk Bank SulutGo ke depannya,” harap Silangen.

Atas ketidaknyamanan itu, secara gentle dan penuh kerendahan hati Direktur Kepatuhan Mahmud Turuis pun menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulut.

” Saya atas nama Direksi dan segenap karyawan Bank SulutGo menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dalam pelayanan kami, ke depannya kami akan membenahi ini agar pelayanan di bank SulutGo lebih baik lagi, jadi sekali lagi kami mohon maaf,” pungkas Turuis dengan nada penuh kerendahan hati.

Justru lewat permintaan maaf ini, pimpinan dan anggota DPRD ikut memberikan apresiasi atas respon baik dari direktur Kepatuhan Mahmud Turuis. (sisco)




Banggar DPRD Sulut dan Tim TAPD Setujui KUA PPAS APBD Tahun 2025

Sulut,GN- Secara marathon tim Banggar DPRD Sulut bersama TAPD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melakukan pembahasan, akhirnya Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2025 di sepakati bersama.

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua Viktor Mailangkay,SH, Raski Mokodompit, Billy Lombok dan anggota Banggar lainnya.
Saat menutup rapat, Kamis (1/8/2024) Ketua DPRD Sulut mengatakan bahwa Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2001 tentang tata tertib pasal 18 ayat 6 mengamanatkan bahwa kebijakan umum APBD dan prioritas platform sementara mendapat persetujuan bersama, ditanda tangani oleh Gubernur dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

“Maka perlu kami sampaikan bahwa rapat paripurna ini dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2025 dan untuk pelaksanaannya akan dilaksanakan dalam waktu dekat,” kata dr Andi sapaan akrab ketua DPRD Sulut.

Lanjut, Ketua DPRD Sulut menyampaikan terimakasih kepada Pimpinan dan anggota Banggar serta tim TAPD yang sudah hadir dalam rapat pembahasan.

“Hadirin yang terhormat, dengan demikian rapat pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas platform anggaran sementara APBD tahun 2025 telah selesai. Saya menyampaikan terimakasih kepada pimpinan dewan, anggota Banggar DPRD provinsi Sulawesi Utara, tim TAPD sekretaris Provinsi, Asisten 1, Asisten 2, Asisten 3 bersama jajaran SKPD yang hadir,” Ujar dr Andi.

“Maka agenda pembahasan hari ini telah selesai dan saya akan nyatakan ditutup,” pungkasnya. (sisco)