KPU Sulut Gelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS

Sulut,GN- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat provinsi, 16-17 Agustus 2024, di Hotel Luwansa Manado.

Ketua KPU Sulut Kenly Poluan membuka kegiatan rapat pleno dan memaparkan secara singkat tentang PKPU No 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaran Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 nanti dan Juga Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk teknis Penyusunan daftar Pemilih  Dalam Penyelengggaraan Pilkada Tahun 2024.

Poluan juga menyampaikan beberapa hal diantaranya berharap dalam Pleno DPS ini dapat menghasilkan suatu data yang murni dilapangan sehingga bisa mendapatkan data pemilih yang valid.

Selanjutnya  pembacaan hasil  rekapitulasi DPS perkabupaten / Kota yang langsung ditanggapi dan diberi masukan oleh Bawaslu provinsi sulut, diantaranya sinkronisasi data sebelum penetapan DPS.

Adapun hasil Rekapitulasi Data Pemilih Tingkat Provinsi, jumlah pemilih  Laki laki sebanyak 987.091 pemilih dan jumlah pemilih Perempuan sebanyak 970.187 dan total  sebanyak 1.957.278 pemilih yang dituangkan Lewat penanda tanganan berita acara Nomor 201/PL.02.1-BA/71/3/2024 tentang Rekapitulasi Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang  dilanjutkan dengan penyerahan Salinan Keputusan tentang DPS oleh Ketua KPU Sulut.

Untuk Pilgub Sulut ini, 139.199 warga tercatat sebagai pemilih baru dan 174.317 sebagai pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Untuk Pilkada Se-Sulut ini, KPU menyiapkan 4.410 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota, 171 kecamatan dan 1839 Desa/Kelurahan. (sisco)




KPU Sulut Gelar Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Kelompok Perempuan dan Pemilih Pemula

Sulut,GN- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Kelompok Perempuan dan Pemilih Pemula Perempuan di Sulawesi Utara, yang dilaksanakan di Hotel Luwansa, Jumat (16/8/2024).

Puluhan peserta yang berasal dari kelompok perempuan dan para pemilih pemula perempuan hadir pada kegiatan ini. Anggota KPU Sulut Lanny Ointu hadir secara resmi kegiatan. Dalam penyampaiannya Ointu menekankan peran perempuan dalam dunia politik dan keputusan publik.

“Melalui kegiatan ini saya ingin perempuan percaya bahwa kita memiliki potensi yang besar untuk memengaruhi arah kebijakan dan pembangunan di daerah. Dengan memberikan sosialisasi yang tepat, saya berharap perempuan dapat lebih aktif dalam proses pemilihan umum mendatang”, ungkapnya.

KPU Sulut juga menghadirkan beberapa narasumber yakni Akademisi Unsrat Ferry Liando, Swara Perempuan Mun Djenan, Anggota Bawaslu Sulut Zulkifly Densi.

Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Awaluddin Umbola dalam kesempatannya sekaligus menutup giat mengajak kaum perempuan dalan peserta dibawa naungan Swara Parangpuan untuk menjadi agen agen mitra Kerja KPU Provinsi dalam mensosialisasikan Tahapan Tahapan Pemilihan Serentak Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakili Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sampai pada hari H pemungutan Suara 27 November 2024. (sisco)




Ketua DPRD Sulut Pimpin Sidang Paripurna Istimewa Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andy Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua dan dihadiri anggota DPRD menggelar sidang paripurna Istimewa Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Ir. Joko Widodo,Jumat (16/8/2024).

Gubernur Prof Dr (HC) Olly Dondokambey,SE dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven OE Kandouw turut hadir dalam sidang paripurna tersebut.

Berikut kutipan Pidato Presiden di lansir dari Sekretariat Kepresidenan RI :

Mengawali pidatonya, Presiden Jokowi menekankan bahwa Indonesia berhasil menghadapi berbagai tantangan berat, mulai dari pandemi Covid-19, gejolak geopolitik global, hingga perubahan iklim  di tahun 2024,” jelasnya. Presiden Jokowi juga mengungkapkan kebanggaannya atas kemajuan pembangunan infrastruktur yang Indonesiasentris.

Pembangunan ini meliputi jalan tol, jalan nasional, bendungan, irigasi, pelabuhan, bandara, dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur tersebut telah berhasil menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing Indonesia secara global.

Di sektor SDM, Presiden Jokowi menyoroti upaya reformasi pendidikan dan transformasi sistem kesehatan. Program Indonesia Pintar disebutnya telah memberikan akses pendidikan kepada 20 juta siswa per tahun. Program KIP Kuliah dan Bidik Misi juga memberikan akses pendidikan bagi 1,5 juta mahasiswa.

Sementara itu, perbaikan di sektor kesehatan ditandai dengan turunnya angka kematian bayi dan prevalensi stunting. Angka kematian bayi turun dari sebelumnya 27 per seribu kelahiran menjadi 17 per seribu kelahiran di tahun 2023. Angka prevalensi stunting turun dari 37,2 persen menjadi 21,5 persen di tahun 2023.

Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkat dari sebelumnya 133 juta menjadi 273 juta di tahun 2024, di mana separuh dari jumlah tersebut adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah.

Dengan pencapaian yang telah diraih, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya melanjutkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. (sisco)

 




Dana Purna Bakti Anggota DPRD Tidak di Anggarkan, Amir Liputo Bilang Begini

Sulut,GN- Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut Amir Liputo, terkejut ketika mendengar penyampaian dari sekretariat DPRD bahwa dana purna bakti bagi anggota DPRD yang akan mengakhiri masa jabatannya tidak teranggarkan di sekretariat.

Rapat Banggar DPRD Bersama TAPD Provinsi Sulut Bahas KUA PPAS APBD Perubahan 2024 ( foto : Gemparnews.com)

“Saya mendengar penyampaian bahwa anggaran purna bakti tidak teranggarkan di sekretariat dan Teman – teman yang akan berakhir, dana purna bakti tidak teranggarkan, ini sungguh luar biasa,” kata Liputo saat pembahasan KUA PASS APBD Perubahan 2024 bersama Tim TAPD di ruang paripurna, Jumat (9/8/2024).

Legislator DPRD Sulut dapil Kota Manado ini mendorong pemerintah provinsi untuk dapat memikirkan hal tersebut. Liputo menegaskan bahwa dana purna bakti bagi anggota DPRD yang akan berakhir di atur oleh undang – undang.

“Jadi kami mohon dapat di pikirkan, karena ini amanat undang – undang tentang susduk bagi anggota DPRD yang akan mengakhiri masa jabatan, di berikan jasa pengabdian sesuai ketentuan,” tegas Liputo.

Selain itu, Liputo juga mengkritisi dana reses anggota DPRD Sulut tahun 2024 hanya satu kali. Pada hal menurut ketentuan lanjut Liputo, dana reses itu ada tiga kali dalam setahun.

“Anggota DPRD melakukan jemput aspirasi masyarakat satu tahun tiga kali sebagai bentuk pertanggungjawaban kami ketika dilantik, namun tidak teranggarkan,” ungkapnya.

“Reses itu amanat undang – undang dan di APBD 2024 hanya satu kali dianggarkan. Padahal dalam ketentuan itu tiga kali. Nah, ini yang perlu kita diskusi bersama,” ucap Liputo. (sisco)




Minta Perhatian Pemprov, Cindy Wurangian Kritisi Fasilitas Wify di DPRD Sulut

Sulut,GN- Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut Cindy Wurangian mengkritik fasilitas wify yang ada di kantor DPRD. Pasalnya selang beberapa tahun ini wify di kantor DPRD Sulut tidak diperbaiki oleh Dinas Kominfo Sulut.

Rapat Banggar DPRD Bersama TAPD Provinsi Sulut Bahas KUA PPAS APBD Perubahan 2024 ( foto : Gemparnews.com)

Menurut Sekretaris Komisi 4 DPRD Sulut ini, informasi yang dia dapat saat menanyakan kepada beberapa staf dan menyampaikan bahwa wify tidak jadi.

“Jadi setiap kali rapat, diruangan rapat manapun di lingkup DPRD ini, selalu signal handphone itu susah. Bukannya torang nda ada kuota, kami banyak kuota cuma signalnya tidak bagus. Jadi mau tidak mau kami harus berharap wify. Nah wify di kantor DPRD ini sudah sekian tahun tidak jadi. Setiap kali kami bertanya kepada staf menangani wify bukan cuman satu orang saja kami bertanya tetapi beberapa orang, namun jawabannya selalu wify tidak jadi,” kata Wurangian saat rapat pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan tahun 2024 di ruangan rapat Paripurna Jumat, (09/8/2024).

Bahkan herannya sambung Wurangian, ketika kami bertanya lagi kepada staf, mereka menjawab bahwa penanganan wify di DPRD Sulut sudah ditangani oleh Dinas Kominfo Sulut. “Bukan torang yang bekeng tetapi so dari Kominfo Sulut,” jelasnya.

Wurangian berharap kepada ketua TAPD Pemprov Sulut Steve Kepel dapat memperhatikan hal tersebut.

“Jadi mohon pak sekprov, di perhatikan wify di kantor DPRD Sulut. Kalo pun jadi wify hanya lima menit kemudian putus lagi. Setiap kali kami rapat Kadang kami membaca berita dari teman media sangat sulit karena tidak ada signal . Wify ini mati hidup kemudian mati hidup lagi lebih banyak mati dan sudah bertahun – tahun. Sekali lagi kiranya ini menjadi perhatian,” harap Wurangian. (sisco)




Yayasan Pondok Daun Prayers Suport Doa Puasa di Sulut

Minut,GN- Ratusan hamba – hamba Tuhan dari denominasi gereja di Indonesia menggelar doa puasa di Sulawesi Utara (Sulut). Acara doa puasa ini sukses dilaksanakan dan disponsori oleh Yayasan Pondok Daun prayers. Sementara peserta yang hadir mereka adalah para hamba Tuhan se- Indonesia.

Ketua Yayasan Pondok Daun Prayers (foto : ist)

Ketua yayasan pondok daun Prayers ibu Theressa Bokang mengatakan acara doa puasa ini merupakan yang ke-29 tahun. ” Setiap tahun biasanya dua kali kami mengadakan doa puasa. Dan tempatnya juga berpindah,tidak hanya di satu daerah saja,” kata Ibu Theressa.

Acara doa puasa ini kata Ibu Theressa dilaksanakan selama tiga hari (6-9 Agustus 2024) di hotel Sutan raja Minahasa Utara.

” Doa puasa selama tiga hari dan tentu kami mendoakan bangsa dan negara, pemerintah Indonesia serta mendoakan Sulawesi Utara senantiasa aman dan damai,” ujarnya.

Selain itu, kata Ibu Theressa peserta hamba Tuhan yang dari luar daerah dapat menikmati keindahan bumi nyiur melambai yang terkenal dengan pariwisata dan kuliner. ” Setelah acara selesai mereka dapat menikmati keindahan alam,pantai dan juga kuliner makanan khas Sulawesi Utara,” ucap Ibu Theressa.

Sementara itu Ketua Panitia, Pdt Dany Karamoy menjelaskan doa puasa ini fokus mendoakan provinsi Sulawesi Utara.

Ketua Panitia Pdt Danny Karamoy (foto : Gemparnews)

” Tahun kemarin doa puasa di Bali kemudian Solo dan sekarang ini kita doakan Sulawesi Utara. Jadi lokus kita dimana kita berada disitu kita mendoakan wilayah otomatis mendoakan gubernur, walikota dan Bupati di Sulawesi Utara dan Bangsa Indonesia juga pastinya,” jelas Kakak kandung Angel Karamoy itu.

“Peserta yang hadir ini secara nasional ada dari Jawa Barat,Jawa Timur, Bali, Batam, Kalimantan, Sumatera dan Papua serta dari Sulawesi Utara kabupaten Talaud,Sangihe dan Sitaro dan lain sebagainya,” tambah Ketua Panitia.

Untuk rencana doa puasa selanjutnya, Pdt Dany Karamoy menegaskan bahwa semua menunggu arahan dari Ketua Umum dan Juga sesuai dengan kehendak Tuhan.

“Kita berencana sesuai dengan arahan ketua umum akan digelar di Kuala Lumpur, namun semua rencana berjalan dengan kehendak Tuhan,” tutup Pdt Pembantu GPdI Imanuel Kakaskasen Tomohon ini. (sisco)




DPRD Bersama Pemrov Sulut Sepakati KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2024

Sulut,GN— Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Kamis, (8/8/2024), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, APBD tahun 2024 setuju disepakati dan ditandatangani oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD dengan Gubernur Privinsi.Sulut, Prof Dr (HC) Olly Dondokambey,SE bertempat di ruang paripurna DPRD Sulut.

Ketua DPRD Sulut mengatakan, Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melaksanakan pembahasan dan menyetujui KUA dan PPAS Perubahan APBD 2024.

Hal tersebut disampaikan oleh  ketua DPRD Sulut berdasarkan Rapat Badan Anggaran DPRD bersama TAPD dan disepakati dengan rinciannya sebagai berikut ini.

Pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp 3.905.319.788.596,- setelah perubahan menjadi Rp 3.941.319.788.596,- mengalami penambahan sebesar Rp 36 miliar.

Anggaran belanja daerah APBD induk tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp 3.616.277.183.348,- setelah perubahan menjadi Rp 3.932.149.392.277,- mengalami penambahan sebesar Rp 315.872.208.929,-.

Pembiayaan dianggarkan terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 35 miliar setelah perubahan menjadi Rp 253.121.347.253,- mengalami penambahan sebesar Rp 218.121.347.253,- dan mengalami pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 324.042.605.248,- setelah perubahan menjadi Rp 262.291.743.572,- mengalami penurunan sebesar Rp 61.750.061.676,-.

Perlu untuk memperhatikan alokasi anggaran APBD Perubahan sesuai program prioritas yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terlebih khusus yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Diharapkan agar pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan perhatian terhadap penyelesaian perbaikan jalan di Kabupaten Minahasa Selatan khususnya antara desa Mopolo Powalutan Kecamatan Ranoyapo.

Terkait pembebasan lahan guna pelebaran jalan di kawasan ekonomi khusus Likupang diharapkan ada perhatian dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Penyusunan KUA dan PPAS perubahan tahun 2024 diharapkan dapat difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, selain itu penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap pemberdayaan dan pembangunan desa guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat desa dan memperkuat struktur ekonomi daerah dan kesepakatan-kesepakatan lain sebagaimana pembahasan KUA dan PPAS perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2024 yang tertuang dalam notulen rapat.

“Hasil pembahasan badan anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah yang diuraikan ini, menjadi dasar dalam penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2024,” rinci, Silangen.

Selanjutnya tambah Silangen,  berdasarkan peraturan DPRD Sulut nomor 1 tahun 2021 tentang tata tertib DPRD bahwa, KUA dan PPAS yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh gubernur dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. (sisco)




DPRD Dan Pemprov Sulut Sepakati KUA Dan PPAS APBD Sulut 2025

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Rabu, (7/8/2024) Menggelar rapat Paripurna dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan KUA Dan PPAS Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2025 serta penyampaian/penjelasan Gubernur terhadap KUA Dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2024.

Rapat paripurna di pimpin Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD didampingi wakil ketua Viktor Mailangkay,Raski Mokodompit dan Billy Lombok.

Turut hadir Gubernur Sulut Prof Dr (HC) Olly Dondokambey,SE, Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw, Sekretaris Provinsi bersama jajaran, anggota DPRD Sulut serta Forkopimda.

Ketua DPRD mengatakan setelah penyampaian KUA dan PPAS Provinsi Sulawesi Utara oleh Gubernur maka Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan rapat pembahasan dan menyetujui KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2025.

Selanjutnya pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara di mana disepakati 15 poin penting diantaranya bahwa untuk pendapatan daerah yang dianggarkan sebesar 4.282.639. 000 132.
Anggaran belanja daerah dianggarkan sebesar 3.711.243.884. Penerimaan sebesar 35 miliar rupiah dan pengeluaran sebesar 324.42.600 5. 248.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat melaksanakan pengelolaan yang efektif dan pemantauan yang cermat terhadap sektor-sektor pendapatan yang memiliki potensi besar,” kata Silangen.

Lanjut kata Silangen, hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang telah disampaikan tadi, menjadi dasar dalam penandatanganan kesepakatan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025.

Gubernur dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Ketua DPRD, Banggar dan anggota telah menyelesaikan pembahasan KUA Dan PPAS Provinsi Sulut tahun anggaran 2025 secara marathon, sehingga hari ini boleh di lakukan penandatangan nota kesepakatan bersama.

“Terima kasih kepada ketua para wakil ketua dan seluruh anggota DPRD provinsi Sulawesi Utara atas kerja keras dan dedikasi dalam mengawal jalannya pemerintahan di daerah bumi nyiur melambai ini,” ucapnya.

Gubernur mengatakan pada kesempatan ini kita telah mendatangani kesepakatan kebijakan umum anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2005, dengan menjadi pedoman penyusunan rencana yang telah dijelaskan sebelumnya.

” Tema rencana kerja pemerintah RKPD tahun 2025 adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi industri dan berkelanjutan yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ungkapnya.

Gubernur berharap dapat berjalan dengan baik dan lancar.” Semoga kerjasama ini bisa berlangsung dengan baik. Mari kita jadikan momen ini sebagai pondasi untuk memperkuat komitmen kita bersama mewujudkan pembangunan daerah dengan semangat kebersamaan,” tutup Gubernur. (sisco)




Banggar DPRD Bersama TAPD Rampungkan Pembahasan Perubahan APBD Sulut 2024

Sulut,GN- Bertempat di ruang sidang paripurna Rabu (7/8/2024), Banggar DPRD bersama TAPD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat pembahasan KUA Dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024.

Rapat tersebut di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua Viktor Mailangkay, Raski Mokodompit, Billy Lombok dan anggota Banggar lainnya.

Sementara Pemerintah Provinsi Sulut di hadiri langsung ketua TAPD Steve Kepel, Asisten I dan III bersama jajaran SKPD Provinsi Sulut.

Pantauan media Gemparnews.com pembahasan dimulai sekira pukul 17.00 Wita hingga berakhir pada pukul 20.30 Wita dengan mendapat persetujuan anggota Banggar DPRD.

Akan tetapi ada beberapa poin catatan pada beberapa SKPD nilai anggaran yang akan dilakukan penyesuaian pada besok hari, sebelum penandatanganan nota kesepakatan pada rapat paripurna.

“Jadi akan ada penyesuaian besok hari, dan pelaksanaan paripurna Kamis besok pada jam 14.00 Wita atau jam dua siang,” kata Silangen. (sisco)




Dinilai Anggaran APBD P 2024 Dinas Kominfo Sulut Terlalu Besar, Stella Runtuwene Tidak Setuju

Sulut,GN- Terbilang sangat fantastis anggaran yang diplot pada Dinas Komunikasi, Statistik dan Informatika (Kominfo) Sulut pada APBD Perubahan 2024 mendapat sorotan tajam dari anggota Banggar DPRD Sulut.

 

Pada rapat pembahasan KUA-PPAS perubahan APBD Sulut Tahun Anggaran 2024, Rabu (7/8/2024), giliran anggota banggar Stella Runtuwene menunjukan sikapnya.

Penambahan anggaran bagi program penyusunan konten Diskominfo dalam APBD perubahan TA 2024 yakni 12.450.000.000, ( 12 miliar 450 juta sekian) dinilai tidak membawa dampak positif bagi masyarakat secara langsung.

“Bagi saya ini terlalu besar kalau dibandingkan dengan Dinas Sosial yang hanya ketambahan 1 miliar 250 juta,” ungkap srikandi partai Nasdem itu.

Artinya lanjut Stella, dirinya menilai sebaiknya dalam pengalokasian anggaran harus langsung berdampak kepada masyarakat.

“Masyarakat sangat membutuhkan uluran tangan kita yang ada disini untuk memperjuangkan semua itu,” kata Stella.

Legislator dapil Minsel – Mitra ini membandingkan pengalokasian anggaran yang tidak adil dengan dinas lainnya.

“Tidak adil bagi masyarakat kalau di Dinas Sosial saja hanya 1 miliar lebih sedangkan di Diskominfo naiknya berapa kali lipat,” sebutnya.

Stella pun mengingatkan agar dalam penyusunan anggaran lebih memperhatikan program-program yang langsung menyentuh ke masyarakat.

“Lebih baik dari pada konten yang kita kasih ke masyarakat, mungkin lebih bermanfaat kita bawa beras ke mereka dibanding konten-konten itu sendiri,” tandasnya.

Adik kandung Felly Runtuwene ini tetap bersih keras menolak penambahan anggaran program penyusunan konten di Diskominfo.

“Ini anggaran sebesar ini 12 miliar 450 juta terlalu besar hanya untuk membuat konten, itu saja, dan saya tidak setuju,” tegas anggota komisi 3 DPRD Sulut itu.

Sementara itu, Ketua TAPD Provinsi Sulut Steven Kepel menanggapi usai mendengar penolakan dan ketidak setujuan anggota Banggar Stella Runtuwene.

“Untuk Ibu Stella anggaran di Dinas Kominfo akan kami pertimbangkan pengalokasian dan tentu akan jadi catatan untuk dilakukan penyesuaian,” jawabnya singkat. (sisco)