Jalankan Fungsi Kelembagaan, KPU Sulut Panggil KPU Minut

Sulut,GN- Terkait persoalan yang terjadi di KPU Minahasa Utara (Minut) saat pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) Senin (2/9/2024) secara resmi memanggil komisioner KPU Minut untuk mengklarifikasi sekaligus meminta penjelasan kronologis dugaan perlakuan tidak sama terhadap pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan wakil Bupati.

Secara lengkap hadir Ketua dan Anggota KPU Minut, Hendra Lumanauw, Irene Buyung, Rizky Pogaga dan Ibnu Dali.

Ketua KPU Sulut, Kenly Poluan menjelaskan Pemanggilan ini dalam upaya menjalankan fungsi Kelembagaan.
“ Kami sebagai atasan dan KPU Minut bawahan sehingga perlu dipanggil klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Kenly.

Sementara itu, anggota KPU Sulut Divisi Hukum dan Pengawasan, Meidy Tinangon mengatakan, dari hasil klarifikasi yang dilakukan terungkap tidak ada unsur kesengajaan dari KPU Minut atas kehadiran isteri salah satu pasangan calon di dalam ruangan pendaftaran.

“Jadi, hari ini telah memangil secara resmi KPU Minut untuk melakukan klarifikasi terkait ada dugaan perlakuan tidak sama terhadap pendaftaran calon Bupati dan wakil. Sebenarnya ini sudah di klarifikasi oleh KPU Minut, tapi kami ingin mendapatkan penjelasan secara langsung dari komisioner KPU Minut. Dan mereka telah hadir dan kami telah melakukan klarifikasi, ” jelas Meidy.

Meydi mengatakan, dari hasil klarifikasi tersebut tenyata tidak ada unsur kesengajaan dari KPU Minut atas kehadiran isteri salah satu pasangan calon di dalam ruangan pendaftaran.

Kata Meidy, KPU Minut telah menerapkan proses penerimaan pendaftaran calon sudah sesuai standar operasional dan prosedur.

“Sebenarnya KPU Minut telah menerapakan proses penerimaan pendaftaran calon sudah sesuai standar operasional dan prosedur tetapi akhirnya di lapangan terjadi hal demikian karna istri dari bakal calon itu menggunakan ID card yang harusnya digunakan oleh pengurus parpol,” ucapnya.

Lanjut Meydi karna berdasarkan kesepakatan teman-teman KPU dengan LO juga di hadiri Bawaslu sepakat yang hadir di dalam ruangan hanya paslon dan LO serta ketua dan sekertaris dari partai politik yang mengusung paslon.

“Sehingga ID card yang telah disiapkan KPU Minut berbeda antara ID card yang bisa masuk dalam ruangan dengan ID card yang hanya bisa mengikuti dari luar baik pendukung termasuk kelaurga dari calon,” terang Meidy.

Lanjut Meidy, karna yang bersangkutan mengunakan ID card dari pimpinan parpol sehingga yang bersangkutan dan hal ini istri salah calon bupati bisa lolos masuk ke dalam ruangan.

“Walaupun oleh petugas administrasi KPU telah ada upaya untuk mencegah, tapi karna yang bersangkutan memaksa masuk dengan menunjukan ID card itu, akhirnya petugas meloloskan yang bersangkutan masuk disaat memulai prosesi pendataran, tepatnya saat menyanyikan jingel KPU, ” ungkap Meidy.

Tapi kemudian kata Meidy, akhirnya yang bersangkutan keluar karna disaat KPU hendak melakukan klarifikasi ke pengurus parpol dan bersangkutan menyadari bukan pengurus parpol, oleh petugas KPU meminta yang bersangkutan untuk keluar ruangan.

“ID card itu ternyata juga dibagikan ke LO dan petugas penghubung itu yang membagikan ke masing masing paslon.Jadi sebenarnya filter pertama itu dari LO yang hadir dalam rapat koordinasi dan melakukan kesepakatan terkait dengan teknis pendaftaran, ” ujarnya.

Meidy juga mengungkapkan, sesuai penyampaian dari KPU Minut bahwa, ternyata sudah ada klarifikasi dari LO tersebut dan membenarkan, bahwa yang bersangkutan (LO) yang menyerahkan ID card itu.

Sementara itu, Ketua KPU Minut Hendra Lumanauw memberi penghormatan yang sebesar-besarnya atas atensi yang diberikan KPU Provinsi terkait apa yang terjadi saat proses pendaftaran calon.

“Ini menunjukan bagiamana KPU Provinsi Sulut sangat caring kepada jajarannya dan pada ruang klarifikasi ini, kami KPU Minut menjelaskan fakta dan kenyataan yang terjadi saat proses pendaftaran calon di hari terakhir, khususnya pasangan Melky Pangemanan-Christian Kamagi,” tukas Lumanauw.

Seperti yang sudah diklarifikasi sebelumnya, Hendra mengatakan bahwa proses yang terjadi itu bukanlah proses kesengajaan.

“Jadi kami sudah melakukan proses sesuai prosedur. Dimana yang bersangkutan berada di ruang utama pendaftaran, itupun sudah kami tindak lanjuti dengan mengeluarkan beliau dari dalam ruangan. Dan ini sudah kami uraikan di ruang klarifikasi ke pimpinan (KPU Provinsi) dan media,” tandasnya. (sisco)




Dirut Ivonne : Pemeriksaan Kesehatan Paslon Pilkada 2024 di RSUP Prof Dr RD Kandou Manado Berjalan Dengan Baik dan Lancar

Manado,GN- Memasuki hari kelima (5) pemeriksaan kesehatan bagi bakal calon pasangan Kepala Daerah berjalan baik dan lancar di RSUP Prof Dr RD Kandou Manado.

Ini dikatakan Direktur Utama (Dirut) RSUP Prof Kandou Manado Dr dr Ivonne Elisabeth Rotty MKes saat diwawancarai di sela meninjau rangkaian pemeriksaan kesehatan para kandidat Pilkada Serentak Tahun 2024, Minggu (1/9/2024).

Lanjut kata Dirut, RSUP Prof Kandou melakukan rangkaian pemeriksaan kesehatan kepada 96 orang atau 48 Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari 15 kabupaten/kota dan 1 Provinsi se-Sulut.

“Kami punya tim pemeriksa yang cukup besar jumlahnya untuk memastikan  alur pemeriksaan kesehatan dapat berjalan lancar sebagaimana pedoman teknis yang disepakati bersama Komisi Pemilihan Umum,” kata Dirut.

Dia menambahkan, pemeriksaan kesehatan telah dilaksanakan sejak Rabu (28 Agustus) hingga Senin (02 September) nanti.

“Kami berterima kasih kepada seluruh kandidat yang telah mengikuti seluruh alur pemeriksaan kesehatan di RSUP Prof Kandou sebagai bagian penting dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024,” ujar Dirut Ivonne.

Untuk diketahui, kandidat yang mengikuti pemeriksaan terdiri dari Provinsi 3 Bakal Paslon, Minahasa 3, Bitung 2, Minahasa Utara 2, Manado 4.

Kemudian, Minahasa Tenggara 4 Bakal Paslon, Bolmong Timur 2, Kotamobagu 3, Bolmong Selatan 2, Bolmong Utara 4, Bolmong 3, Minahasa Selatan 3.

Ada juga Tomohon 3 Bakal Paslon, Kepulauan Talaud 5, Kepulauan Sangihe 4, dan Kepulauan Sitaro 1. (sisco)

 




Sambut Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Sulut Gelar Rakor Gakkumdu

Sulut,GN– Dalam rangka menyambut Pilkada serentak 2024, maka Bawaslu Provinsi Sulut menggelar Rapat Koordinasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang dilaksanakan di Hotel Sutan Raja, Sabtu (31/8/2024).

Zulkifli Densi selaku salah satu Anggota Bawaslu Sulut saat membuka Rakor ini mengatakan bahwa jangka waktu penanganan pelanggaran saat pemilihan itu adalah maksimal 5 hari.

“Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan, kita (Bawaslu) diberikan waktu 3 plus 2 hari kalender. Harapannya disaat menerima laporan dari masyarakat, teman-teman Bawaslu Kab/Kota bisa melibatkan teman-teman Gakkumdu dari unsur kejaksaan dan kepolisian,” ucap Zulkifli Densi.

Dia melanjutkan, terkait informasi awal adanya dugaan pelanggaran, Bawaslu tidak bisa menolak. Hal ini agar Bawaslu tidak terkesan pasif, hanya menunggu laporan.

“Untuk informasi awal kita tidak bisa menolak, ketika disampaikan ke Bawaslu harus diterima. Kemudian di plenokan dulu, jika sepakat maka bisa dilakukan penelusuran selama 7 hari,” katanya.

Kenapa ini menjadi penting, menurut Zulkifli, biasanya ada yang memberikan informasi dugaan pelanggaran tapi tidak mau jadi pelapor. Sehingga, dia berharap kepada jajaranya (Bawaslu) agar tidak membiarkan informasi adanya dugaan pelanggaran, apalagi ada bukti-bukti yang dikirimkan oleh masyarakat.

Terakhir, Zulkifli berpesan kepada jajarannya di Kab/Kota untuk terus membangun koordinasi dengan pihak gakkumdu unsur kejaksaan dan kepolisian baik formal maupun informal.

Kepala Sekretariat Aldrin Christian yang hadir saat itu turut menyampaikan, bahwa pelaksanaan tugas Bawaslu seperti penanganan pelanggaran perlu di support dan difasilitiasi. “Disitulah tugas jajaran sekretariat baik di Provinsi maupun Kab/Kota, kita perlu memfasilitasinya,”kata Aldrin.

Rakor tersebut bertujuan untuk membangun persepsi yang sama terkait mekanisme penanganan pelanggaran serta menyusun potensi pelanggaran pada tahapan Pilkada, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum (P3SPH) Yenne Janis saat memaparkan laporan kegiatan.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yakni Kasubdit Kamneg Polda Sulut Nanang A.A Nugroho, Akademisi Universitas Pamulang Bahtiar Beatel, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sulut Johnny A. Suak. Sedangkan peserta kegiatan terdiri dari Anggota Bawaslu Kab/Kota, Staf Bawaslu Kab/Kota, Anggota Gakkumdu baik dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan. (*/sisco)




Rapat Pencermatan dan Persiapan DPS Tingkat Provinsi Sulut, Steffen Linu di Percayakan Jadi Narasumber

Sulut,GN- Anggota Bawaslu Sulut Steffen Linu menjadi narasumber pada rapat pencermatan dan persiapan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Provinsi Sulawesi Utara Dalam Rangka Pilkada Serentak 2024, bertampat di Hotel Luwansa Manado.

Pada kesempatan itu, Steffen memaparkan soal kerawanan penyusunan daftar pemilih pada Pilkada serentak. Steffen mengatakan saat itu, bahwa KPU dan Bawaslu memiliki substansi yang sama dalam menjaga dan memastikan hak pilih masyarakat.

“Terkait Data Pemilih pada prinsipnya, dua lembaga penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu memiliki substansi dan tujuan yang sama yaitu memastikan hak konsitusional masyarakat tidak hilang,” ungkap Steffen, Rabu (14/8/2024).

Hanya saja dalam hal core bisnis memiliki cara yang berbeda, Bawaslu dengan cara mengawasi dan memastikan prosedur tata cara penyusunan Data dan Daftar Pemilih yang dilakukan oleh jajaran KPU harus sesuai dengan prosedur yang diatur dalam PKPU nomor 7 tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan 2024.

Sementara Bawaslu dalam melakukan pengawasan dilaksanakan berdasarkan pada surat edaran Bawaslu nomor 89 tahun 2024 terkait dengan Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pilkada, lanjut Steffen.

Dia juga mengimbau agar koordinasi dan sinergitas secara berjenjang antara KPU dan Bawaslu perlu dilakukan dengan intens.

“Karena substansinya sama, maka perlu adanya sinergitas yang baik, komunikasi dan koordinasi yang komprehensif antara KPU dan Bawaslu secara berjenjang hingga jajaran adhoc sehingga data pemilih yang dihasilkan adalah sesuai dengan Prinsip Penyusunan Data Pemilih yaitu Valid, Komprehensif dan Mutakhir,” tutup Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Sulut ini.

Hadir pada kesempatan itu, Komisioner KPU Sulut Lanny Ointu, bersama Komisioner dan jajaran sekretariat KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Sulut.(*/sisco)

 




02 September Batas Pemeriksaan Kesehatan Paslon Pilkada Tahun 2024

Sulut,GN- Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi menegaskan tanggal 02 September batas pemeriksaan kesehatan bagi Pasangan Calon (Paslon) Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

Penegasan ini disampaikan oleh komisioner KPU Sulut, saat konferensi pers penutupan penerimaan pendaftaran calon Pilkada tahun 2024, Kamis (29/8/2024) tadi malam sekira pukul 23.59 Wita.

“Pasca penutupan pendaftaran tentunya kita akan melakukan verifikasi – verifikasi terhadap kebenaran dokumen administrasi bakal pasangan calon. Sebenarnya verifikasi administrasi pasangan calon sudah beririsan jadwalnya dari tanggal 27 Agustus. Berdasarkan PKPU nomor 8 tahun 2024. Jadi tanggal 27 Agustus sampai 03 September itu verifikasi administrasi . Nah, beririsan juga sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan sampai tanggal 02 September 2024,” kata Salman Saelangi kepada sejumlah media.

Selanjutnya Saelangi menjelaskan terkait dengan case yang calon tunggal atau yang mendaftar hanya satu bakal pasangan calon. Menurut Saelangi akan dilakukan perpanjangan pendaftaran sesuai mekanisme.

“Tentu untuk case yang calon tunggal atau yang mendaftar hanya satu bakal pasangan calon, tentu ini akan dilakukan perpanjangan dengan mekanisme,” jelas Saelangi.

Lebih jauh Saelangi mengatakan KPU akan melakukan sosialisasi kembali untuk tahap pendaftaran selama tiga hari.

“KPU akan menunda tahap dan selanjutnya akan di sosialisasikan dan setelahnya akan dibuka kembali pendaftaran selama tiga hari. Itu sesuai dengan regulasi yang ada pada KPP 1229 atau keputusan KPU RI nomor 1129 tahun 2024. Itu adalah langkah – langkah khusus bagi pendaftar dari tanggal 27 sampai 29 Agustus pukul 23.59 Wita hanya satu bakal pasangan calon,” terang Saelangi. (sisco)




Secara Resmi Ketua KPU Sulut Tutup Pendaftaran Calon Pilkada Tahun 2024

Sulut,GN- Setelah KPU Sulut membuka kesempatan untuk penerimaan pendaftaran calon Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, selama tiga hari (27-29 Agustus 2024) tepat pukul 23.59 Wita Ketua KPU Sulut Kenly Poluan secara resmi menutup pendaftaran.

Dalam sambutannya Ketua KPU Sulut menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat membantu dalam suksesnya pendaftaran calon Pilkada tahun 2024.

“Tentunya kami menyampaikan terimakasih yang pertama untuk masyarakat, kemudian juga kepada stake holder terkait dan PLN,” kata Kenly.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pengawasan hingga ke kabupaten dan kota di lokasi pendaftaran.

“Kami telah melakukan pencegahan melalui imbauan, saran perbaikan, rekomendasi yang ditindaklanjuti KPU,” ucap Ardiles.

Lanjutnya mengatakan, Bawaslu telah menyampaikan surat kepada KPU Sulut perihal permintaan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon.

“Dari tiga pasang calon yang mendaftar, jadi bahan pengecekan,” tukas Ardiles.

Kepada media ketua Bawaslu Sulut juga menyampaikan terima kasih ikut berpartisipasi melaporkan potensi pelanggaran.

“Terima kasih atas laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh media, bagian dari pengawasan partisipatif,” tandasnya.

Sebagai informasi bahwa  ada tiga bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang sudah mendaftar di KPU Sulut untuk Pilkada 2024. Ketiga bakal pasangan calon yaitu pasangan Yulius Selvanus – Victor Mailangkay, Elly Lasut – Hanny Joost Pajouw dan Steven Kandouw – Alfret Denny Tuejeh. Oleh KPU Sulut telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat dan diberikan pengantar untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUP prof Dr RD Kandou Manado. (sisco)




Paslon YSK – VICTORY Jalani Pemeriksaan Kesehatan di RSUP Kandou Manado

Sulut,GN- Setelah dinyatakan oleh KPU Sulut lengkap dan berkas persyaratan sudah terpenuhi terkait pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Yulius Selvanus Komaling (YSK) dan Victor Mailangkay (VICTORY) menjalani tes kesehatan tahap pertama, Kamis (29/8/2024).

Sejak pukul 05.00 WITA, Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur usungan delapan partai yakni Gerindra, Nasdem, Golkar, PKB, PAN, Perindo, PKS, PSI, dan Partai Garuda sudah menyambangi RSUP Prof Dr RD Kandou Manado.

YSK mengatakan, beberapa tahapan yang harus dilalui mulai tes kesehatan rohani, juga tes psikologi serta wawancara dilakukan secara teliti.

“Selain itu paslon juga menjalani pemeriksaan fisik, mulai dari gula darah, tes urine yang dilakukan BNN, kemudian pemeriksaan mata, tulang (ortopedi), paru-paru dan beberapa pemeriksaan lain yang akan berlanjut besok tahap kedua (Jumat 30/8/2024) dengan treadmill dan masih ada tes kesehatan lain,” kata YSK.

“Ini merupakan hal rutin dilakukan TNI, mengingatkan waktu di TARUNA tidak kaget. Namun pada intinya saya dan Pak Victor Mailangkay siap menjalani semua tahapan untuk lima tahun kedepan,” tutupnya. (sisco)




Bapaslon Gubernur dan Wakil Gubernur Steven Kandouw dan Alfred Tuejeh Mendaftar di KPU Sulut

Sulut,GN- Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw dan Alfred Denny Tuejeh Kamis (29/8/2024) melakukan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara (KPU Sulut).

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw dan Alfred Denny Tuejeh yang diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Hanura dan Partai Gelora tiba di kantor KPU Sulut Sekira pukul 10.35 Wita.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara Olly Dondokambey turut mengantar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw dan Alfred Denny Tuejeh melakukan pendaftaran di kantor KPU Sulut.

Pantauan media ini, sepanjang jalan di ponegoro di penuhi masa pendukung bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw dan Alfred Denny Tuejeh.

Sementara di tempat pendaftaran penerimaan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw dan Alfred Denny Tuejeh bersama pengurus partai pengusung di terima langsung oleh Ketua KPU Sulut Kenly Poluan bersama jajarannya.

Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh bersama jajarannya, turut hadir memantau jalannya penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut di kantor KPu Sulut.

Diketahui bakal Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut periode 2024-2029 Steven Kandouw dan Alfred Denny Tuejeh merupakan pendaftar ketiga dan diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Hanura dan Partai Gelora. (sisco)




Belum Ada Catatan Dugaan Pelanggaran Administrasi, Ketua Bawaslu Sulut Apresiasi Kerja Keras KPU Sulut

Sulut,GN- Ketua Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Utara (Bawaslu Sulut) Ardiles Mewoh memberikan apresiasi kepada segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara (KPU Sulut) dibawah pimpinan Ketua KPU Sulut Kenly Poluan, atas kerja keras sehingga proses pendaftaran sampai pada verifikasi berkas dokumen pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara sampai hari ini Bawaslu Sulut belum menemukan catatan atau kesalahan administrasi pendaftaran dan verifikasi berkas.

” Sejak proses penerimaan pendaftaran dan verifikasi sampai saat ini selesai di pukul 18.00 wita, kami belum menemukan catatan terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi terhadap tata cara dan prosedur penerimaan pendaftaran dan verifikasi. Tentu kami memberikan apresiasi kepada teman – teman KPU Sulut yang sudah melakukan proses penerimaan pendaftaran dan verifikasi ini sesuai dengan ketentuan yang ada,” kata Ardiles, saat konferensi pers Rabu (28/8/2024) malam tadi.

 

Lebih jauh Ardiles mengatakan dalam proses penerimaan pendaftaran dan verifikasi berkas dokumen, KPU Sulut sangat terbuka dan transparan.

“Proses penerimaan pendaftaran ini sangat terbuka dan transparan disaksikan oleh semua pihak yang berkepentingan,”ungkap Ardiles.

Selain itu, Ardiles terus menghimbau agar dihari terakhir besok masih ada pendaftaran, untuk tidak diperbolehkan dalam penggunaan fasilitas – fasilitas negara dan tidak melibatkan anak – anak dalam proses pendaftaran.

“Kedua, kami tetap menghimbau karena besok masih ada pendaftaran hari terakhir sampai pada pukul 23.59 Wita dan tentu himbauan – himbauan yang telah kami sampaikan menjadi perhatian terkait dengan pelibatan – pelibatan semua pihak yang tidak diperbolehkan penggunaan fasilitas – fasilitas negara dan juga pelibatan anak – anak dalam proses penerimaan pendaftaran di kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara,” tutup ketua Bawaslu Sulut itu. (sisco)




Pasangan Bakal Cagub dan Cawagub E2L -HJP Pendaftar Kedua di KPU Sulut

Sulut,GN- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut kembali menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur (Cagub) Elly Engelbert Lasut (E2L) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Hanny Jost Pajouw (HJP) Rabu (28/8/2024).

Pasangan Cagub dan Cawagub (E2L-HJP) merupakan pendaftar kedua yang di terima oleh KPU Sulut. Pasangan Cagub dan Cawagub ini memakai setelan pakaian putih polos.

Sekitar pukul 15.00 Wita pasangan Cagub dan Cawagub E2L – HJP tiba di Kantor KPU Sulut jalan Diponegoro untuk mendaftarkan diri.

Pasangan Cagub dan Cawagub E2L – MJP diterima dan mendapatkan pengalungan kain Bentenan dari Sekretaris KPU  Sulut, sebelum diarahkan untuk kemeja registrasi dan selanjutnya naik kelantai dua untuk melakukan pendaftaran.

Selanjutnya KPU Sulut melakukan verifikasi terhadap surat pencalonan serta surat dukungan partai kepada Pasangan Cagub dan Cawagub E2L – MJP.

Bawaslu Sulut juga ikut melakukan pantauan dan pengawasan khusus terhadap tahapan pendaftaran pasangan Cagub dan Cawagub.

Diketahui, Pasangan cagub dan cawagub E2L – MJP yang diusung Partai Demokrat juga mendapat dukungan Partai Buruh, PKN dan PBB. (sisco)