Tiga Sektor Ini Skala Prioritas Akan di Lakukan Paslon E2L – HJP di BMR, Apabila di Percayakan Memimpin Sulut

Sulut,GN – Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, Elly Engelbert Lasut dan Hanny Jost Pajouw (E2L – HJP) tetap konsisten menjadi calon pemimpin yang mengayomi semua masyarakat di Sulawesi Utara.

Hal itu dibuktikan E2L di sela-sela kesibukannya menyempatkan waktu untuk menyapa masyarakat melalui live di media sosial facebook tetap menerima permintaan awak media berdiskusi sehingga suasana menjadi akrab sambil menikmati kopi yang telah disediakan di kediamannya, Jumat (12/10/2024) dan diskusipun berlangsung diawali dengan pertanyaan apabila ia dipercayakan masyarakat Sulut menjadi pemimpin, skala prioritas apa yang akan dilakukan untuk masyarakat di Bolmong Raya (BMR).

Dengan lugas dan berwibawa E2L menjelaskan, ada tiga sektor yang akan diperhatikan antara lain; Pertanian, Pertambangan dan Perikanan.

Namun, yang dijelaskan E2L saat itu menitikberatkan pada pertanian. Dari amatannya, sistem pertanian di Bolmong, maupun di Sulut harus dibenahi terlebih dahulu. Harus ada perbaikan ekonomi di desa dan kecamatan, yang bersumber dari pertanian tersebut.

Menurut E2L ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan. Pertama, masalah pupuk. Pembagian pupuk yang diberikan sesuai dengan data petani yang tercatat di Dinas Pertanian. Namun, ketika masuk di Sulut termasuk di BMR petani tidak kebagian pupuk tersebut.

Dengan tegas E2L menyatakan, harus diurai masalahnya dimana. Ternyata, ada kelompok distributor yang menerima alokasi pupuk tersebut memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga pupuk bersubsidi tersebut, dijual tapi bukan untuk para petani. Alhasil mereka tidak kebagian.

“Nah, kita harus memperbaiki pendistribusian pupuk yang masuk ke Sulut termasuk BMR. Saya pun akan tegas memilih Kepala Dinas Pertanian yang profesional dan ahli di bidang pertanian serta tidak berpartai, sehingga dapat berlaku adil untuk para petani yang tersebar di Sulut nantinya,”ungkap E2L.

Kedua, Kata E2L Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan). Untuk membangun pertanian yang lebih baik, ketersediaan Alsintan ini untuk petani harus merata dan adil menunjang aktivitas pertanian di sawah.

Ketiga, bibit. Menurut E2L, dahulu ada beras China Halus, Nurdian dan Pandan Wangi. Namun, sekarang, banyak yang menanam Rahayu yang kualitasnya tidak sebaik Nurdin.

“Balai tidak lagi menyediakan bibit padi yang unggul seperti dahulu Nurdin dan lainnya, ” ujar E2L.

Dia menambahkan, pendataan dan perencanaan irigasi untuk waduk pun harus dilakukan dengan baik, karena saat ini seperti kurang perhatian.
Padahal ada anggaran yang dikelola oleh PUPR, dan Balai Sungai untuk pengelolaan waduk tersebut.

Di akhir wawancara, E2L menyebutkan, budaya menanam harus dilakukan semua pihak. Sembari tertawa ia mengakui, semua pohon yang ada di sekitar kediamannya ialah hasil karya tangannya menanam. “Semua pohon di samping rumah ini saya yang tanam, ” ujarnya sambil tersenyum (sisco/*)




Faramitha : Aspirasi Akan Kami Ditindaklanjuti

Sulut,GN – Sekitar 18 poin aspirasi dan tuntutan masyarakat aliansi gabungan ketika melakukan aksi damai di kantor DPRD Sulut, Jumat (11/12/2024).

Dari aspirasi tersebut, masa aksi damai Aliansi gabungan meminta agar anggota DPRD Sulut sebagai perpanjangan masyarakat untuk memperjuangkan.

Faramitha Mokodompit (Foto : Gemparnews)

Terkait aspirasi tersebut, Legislator Sulut Faramitha Mokodompit menegaskan pihaknya akan menindaklanjutinya. Namun dirinya akan membicarakan dan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pimpinan dan teman – teman di DPRD Sulut, apabila AKD sudah terbentuk.

“Teknis lainnya akan kami bahas setelah ada AKD. Karena dimana dari 18 poin tadi tidak hanya membicarakan kekerasan seksual tetapi juga ada permasalahan – permasalahan yang lainnya seperti pertambangan ilegal dan itu tidak semata – mata kami bisa menyelesaikan,” ujar Legislator dapil Bolmong raya kepada sejumlah media.

Menurut Dia, ke depan pihaknya akan mendorong dan mendiskusikan hal ini kepada teman anggota DPRD lainnya.

“Dan ada juga upaya-upaya mendorong kedepan ketika kami sudah duduk dan mendiskusikan hal ini kepada teman teman fraksi, AKD dan pimpinan,” ucapnya.

“Maka ketika nanti ada, misalnya dibentuk Panitia khusus atau juga kita akan turun ke lapangan dalam rangka observasi yang akan kami laksanakan, maka itu ditindaklanjuti,” tandasnya. (sisco)




Pricilia Rondo : Tuntutan dan Aspirasi Akan Kami Teruskan ke Pimpinan

Sulut,GN – Usai menerima masa aksi damai gabungan aliansi masyarakat di Sulut, anggota DPRD Pricilia Rondo kepada sejumlah media mengatakan bahwa sebagai wakil rakyat, dirinya tentu Wajib menerima aspirasi – aspirasi dan tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat di kantor DPRD Sulut.

Pricila Rondo (foto : Gemparnews)

 

Pricilia mengatakan apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan mereka, tentunya akan disampaikan kepada pimpinan di DPRD Sulut.

“Kami akan tampung, karena kami ada pimpinan. Tentunya aspirasi masyarakat ini akan kami teruskan apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi pada saat melakukan aksi damai tadi. Kami akan teruskan kepada pimpinan sesuai mekanisme yang ada,” kata legislator dapil Minsel Mitra itu.

Lanjut Pricilia menjelaskan apabila Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sudah terbentuk, pihaknya akan membicarakan aspirasi dan tuntutan masyarakat ini.

“Semua aspirasi mereka akan kami tampung dan bicarakan. Karena belum terbentuk AKD di DPRD Sulut. Dan apabila sudah terbentuk maka kami tentunya akan bicara di komisi – komisi sesuai dengan aspirasi yang mereka sampaikan tadi,” tandasnya. (sisco)




Rondo dan Mokodompit Terima Massa Aksi Damai di DPRD Sulut

Sulut,GN- Ratusan Gabungan Aliansi masyarakat melakukan aksi damai di kantor DPRD Sulut, Jumat (11/10/2024). Mereka masing – masing menyuarakan aspirasi dan tuntutannya kepada legislator Sulut sebagai perpanjangan masyarakat untuk dapat di perjuangkan aspirasi di kantor DPRD Sulut.

Aksi damai gabungan aliansi masyarakat di Sulut, di terima anggota DPRD Sulut Pricilia Rondo dan Faramitha Mokodompit di ruangan serba guna lantai tiga kantor DPRD Sulut.

Pantauan media ini, sekitar 9 aliansi masyarakat yang hadir. Setiap koordinator lapangan diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Dari sekian aspirasi ada 18 poin yang menjadi pokok aspirasi dan tuntutan masa aksi damai tersebut.

Setelah menerima aspirasi, anggota DPRD Pricilia Rondo dan Faramitha Mokodompit mengatakan bahwa aspirasi tersebut akan di tampung kemudian diteruskan kepada pimpinan DPRD Sulut. ” Semua aspirasi dari teman – teman akan kami sampaikan kepada pimpinan, karena kami juga ada pimpinan di DPRD Sulut,” kata Rondo di sambut tepuk tangan masa aksi damai.

Setelah selesai menyampaikan aspirasinya, masa aksi damai meninggalkan kantor DPRD Sulut dengan tertib. (sisco)




Kuasai Tema di Debat Perdana, Paulus Pangau : Bukti E2L- HJP Layak Pimpin Sulut

Sulut, GN – KPU Sulut menggelar Debat publik tahap perdana di hotel Sutan Raja Kotamobagu,Rabu (9/10/2024). Tiga Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut nomor yakni urut 1 YSK-Victory, nomor urut 2 E2L-HJP dan urut 3 SK-DT menyampaikan visi misi pada debat publik tahap pertama. Debat publik ini meyakinkan pilihan masyarakat untuk pimpin Sulut ke depan.

Usai menghadiri debat publik, Ketua Sahabat E2L Sulut Paulus M Pangau, ST, menilai dari ketiga paslon, E2L – HJP lebih layak untuk memimpin Sulut lima tahun ke depan.

“Visi misi yang disampaikan oleh masing-masing paslon sudah terlihat jelas mana yang lebih mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Paulus.

Dari kesiapan untuk menghadapi debat pertama, Paslon E2L – HJP lebih siap dibandingkan paslon lainnya.

“Pada saat pembukaan, Pak Elly begitu lugasnya saat berbicara, dan tidak menggunakan teks atau dituntun contekan untuk dibaca,” ucapnya.

Lanjut kata Paulus, pasangan calon E2L – HJP sangat baik menguasai tema dan pertanyaan yang sudah dipersiapkan oleh penyelenggara pemilu dan tanggapan yang dilontarkan oleh paslon lain.

Menurutnya, Paslon E2L – HJP memberikan jawaban yang realistis dibandingkan janji-janji saja seperti yang sudah dijelaskan E2L dari segi pariwisata, destinasi wisata harus ditunjang dengan infrastruktur.

“kemudian untuk sektor pertanian yang menjadi utama dalam perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Mengelola lahan pertanian, meningkatkan dan mengelola produk pertanian dengan baik dan peningkatan taraf hidup masyarakat, kemudian untuk meningkatkan pariwisata tanpa merusak lingkungan,” ujar Paulus.

Dia menambahkan, mengenai wilayah pertambangan rakyat yang menjadi salah satu prioritas utama E2L-HJP karena regulasinya hanya sekedar janji-janji tanpa ada realisasinya.

“Begitu juga dari sisi pertambangan rakyat yang lebih di fokuskan, pemerataan berusaha di semua sektor bukan dengan gaya monopoli dan akhirnya menjadi penonton ditanah sendiri bahkan di usir dari lahan sendiri dari turun temurun karena tidak di berikan hak mengelola,” pungkasnya. (*/sisco)




Luntungan Gabung Fraksi Gerindra di DPRD Sulut

Sulut,GN – Anggota DPRD Sulut dari partai Perindo dapil Nusa Utara Normans Luntungan kepada sejumlah media mengatakan bahwa dirinya bergabung dengan Fraksi Gerindra di DPRD Sulawesi Utara.

Anggota DPRD Sulut Normans Luntungan (foto : ist)

Keputusan ini diambil kata Luntungan, mengikuti arahan dan instruksi dari pimpinan pusat partai Perindo.

” Saya bergabung dengan Fraksi Gerindra di DPRD Sulut, sesuai instruksi dari DPP partai Perindo,” ucapnya, Rabu (09/10/2024) usai rapat paripurna.

Sementara untuk anggota DPRD dari PSI dan PKB masih belum ada informasi, karena akan melalui proses PAW terlebih dahulu. ( sisco)




Fraksi DPRD Sulut Terbentuk, Liputo Gabung Fraksi PDI Perjuangan

Sulut,GN- Rapat Paripurna internal DPRD Sulut, Rabu (09/10/2024) dengan agenda membacakan usulan pimpinan dewan dan pembentukan fraksi.

Ketua DPRD sementara, dr Andi Silangen didampingi Wakil Ketua DPRD sementara, dr Michaela Elsiana Paruntu MARS memimpin jalannya rapat tersebut.

Dalam rapat paripurna lima Fraksi DPRD Sulut resmi terbentuk antara lain, Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Partai Gerindra.

Ada beberapa anggota DPRD seperti Amir Liputo dari PKS, memilih bergabung dengan Fraksi PDIP, dan Normans Luntungan dari Perindo bergabung dengan Fraksi Partai Gerindra. Sementara untuk anggota DPRD dari PSI dan PKB masih belum ada informasi, karena akan melalui proses PAW terlebih dahulu.

Amir Liputo kepada sejumlah media mengatakan pihaknya bergabung dengan PDIP agar aspirasi masyarakat bisa cepat terealisasi karena PDIP adalah fraksi terbesar di DPRD Sulut.

Lain pula dengan Normans Luntungan dari partai Perindo. Dia mengatakan bahwa dirinya bersama Fraksi Partai Gerindra karena instruksi DPP Partai Perindo. (sisco)




Inilah Susunan Fraksi DPRD Sulut. Siapa Yang Menempati Posisi Ketua dan Anggota Fraksi

Sulut,GN- Setelah DPRD Sulut menggelar rapat paripurna, berikut ini susunan Ketua, wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota DPRD Sulut.

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN :

KETUA : ROCKY WOWOR

WAKIL KETUA : BERTY KAPOJOS, S.Sos

SEKRETARIS : Dra. VONNY J. PAAT

ANGGOTA :

1. dr. FRANSISCUS A. SILANGEN,

Sp.B, KBD

2. DR. TONI SUPIT, SE, MM

3. Dr. Ir. ROYKE O. RORING, M.Si

4. Hj. MUSLIMAH MONGILONG

5. PRICYLIA E. S. RONDO, SS, M.Pd

6. EUGENIE N. MANTIRI, S.Pd, MAP

7. RUSLAN ABDUL GANI, S.Sos, MM

8. FERAMITHA T. MOKODOMPIT, SM, MBA

9. Capt. REMLY KANDOLI, M.Mar

10. IRENE GOLDA PINONTOAN

11. PIERRE JOHAN SIERRA MAKISANTI, SH

12. HARRY E. PORUNG, SH

13. JEANE LALUYAN, SE

14. ELDO WONGKAR

15. RHESA WAWORUNTU

16. Hi. AMIR LIPUTO, SH

FRAKSI PARTAI GOLKAR :

KETUA : PRISCILLA C. WURANGIAN, MBA

WAKIL KETUA : INGGRIED J. N. N. SONDAKH, SE, MM

SEKRETARIS : VIONITA KUERA

PENASEHAT : dr. MICHAELA ELSIANA PARUNTU, M.A.R.S

ANGGOTA :

1. YONGKIE LIMEN

2. I KETUT SUKADI

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT :

KETUA : ROYKE R. ANTER, SE, ME

WAKIL KETUA : FRANGKY ROGER MAMESAH

SEKRETARIS : HENDRI WALUKOUW, SE

PENASEHAT : BILLY LOMBOK, SH, MAP

ANGGOTA :

1. RONAL SAMPEL

2. ANGELIA REGINA WENAS, SE

FRAKSI PARTAI NASDEM :

KETUA : BRAIEN R. L. WAWORUNTU, SE

WAKIL KETUA : HASLINDA ROTINSULU, SE

SEKRETARIS : Prof. Dr. JULYETA PAULINA RUNTUWENE, MS

ANGGOTA :

1. STELA MARLINA RUNTUWENE

2. SESKA BUDIMAN

3. NICK ADICIPTA LOMBAN

FRAKSI PARTAI GERINDRA:

KETUA : LOUIS CARL SCHRAMM, SH, MH

WAKIL KETUA : JULITJE MARGARETA MARINGKA, SE

SEKRETARIS : DHEA EUCHARISTY LUMENTA

ANGGOTA :

1. GRACIA YUBELINDA OROH

2. NORMANS LUNTUNGAN, ST, M.Eng

(sisco)




Tumbelaka: Olly Dondokambey Masuk Kabinet, Peluang 3 Birokrat Menjadi Pjs Gubernur Sulawesi Utara

Sulut,GN – Jelang pelantikan Presiden RI terpilih pada Oktober 2024 ini, mulai santer nama Olly Dondokambey (OD) disebut akan menjadi Menteri. Hal ini wajar dikarenakan OD dikenal orang kepercayaan Ketua Umum PDI Perjuangan disisi lain OD memiliki hubungan sangat baik dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Salah satu bukti kedekatannya adalah saat OD terbaring sakit di Jakarta, Prabowo Subianto datang membezuk.

Taufik Tumbelaka (foto : ist)

Lalu jika nantinya benar OD menjadi Menteri, siapa yang akan mengisi Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Utara (Sulut). Pengamat Politik & Pemerintahan Sulut, Taufik M Tumbelaka menyatakan ada 3 birokrat yang berpeluang.

“Ada 3 birokrat berpeluang. Satu dari Pemerintah Propinsi (Pemprop) Sulut dan dua dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Dari Pemprop Sulut adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Propinsi Sulut,Steve Kepel. Kalau dari Kemendagri ada Dirjen Kependudukan san Catatan Sipil (Dukcapil) Dr. Teguh Setyabudi dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Dr. Sugeng Hariyono”, ujar Taufik M Tumbelaka yang juga alumnus Fisipol UGM Yogyakarta.

Terkait siapa yang lebih berpeluang, Taufik M Tumbelaka menjawab seimbang berdasarkan plus – minus yang dimiliki masing-masing.

“Masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Kalau Sekda Sulut, Pak Kepel kelebihannya karena dari internal maka akan cepat beradaptasi. Kelemahannya beban kerja akan sangat besar karena tidak adanya Gubernur dan Wakil Gubernur jadi musti kerja extra, sedangkan sebagai Sekda Sulut, beban kerjanya sudah sangat tinggi. Kalau kelebihan selain eselon I/a dan Golongan tertinggi IV/e Dirjen Dukcapil, Dr Teguh Setyabudi telah penggalaan menjadi Penjabat Gubernur di Sulawesi Tenggara dan juga Kalimantan Utara. Beliau juga latar belakang pendidikan dari Ilmu Pemerintahan. Kelemahannya karena baru, maka perlu adaptasi dengan waktu tertentu sedangkan masa jabatan relatif pendek. Kalau Kepala BPSDM Kemendagri, Dr Sugeng Hariyono kelebihannya pejabat dengan jam terbang tinggi sebagai Pejabat Eselon I/a dan telah mencapai golongan tertinggi, Golongan IV/e dengan di Kemendagri, beliau latar belakang pendidikan Ilmu Pemerintahan dan sering datang ke Sulut dikarenakan isterinya orang asal Sulut. Jadi cukup mengenal daerah Sulut. Kelemahannya hampir tidak ada, paling cuma perlu sedikit beradaptasi”, pungkas Taufik M Tumbelaka yang juga putera bungsu FJ Tumbelaka yang mantan Gubernur Pertama Sulut. (sisco/*)




Dapil Nusa Utara dan Minsel Mitra Dominasi Pimpinan DPRD Sulut

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Rabu (09/10/2024) menggelar rapat paripurna dalam rangka Pengumuman dan Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi – Fraksi DPRD Sulut serta Pengumuman dan Penetapan Usulan Calon Pimpinan DPRD Sulut masa jabatan 2024 – 2029.

Pimpinan sementara DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD dan Michaela Paruntu memimpin jalannya rapat tersebut.

Sementara, Plt Sekretaris DPRD Sulut Weliam Niklas Silangen, S.Sos, M.Si membacakan surat masuk terkait penetapan usulan pimpinan DPRD Sulut masa jabatan 2024 – 2029.

Usulan calon pimpinan DPRD Sulut yang telah di tanda tangani oleh Ketua Umum masing – masing Partai menetapkan satu nama yakni Ketua dr Fransiscus A Silangen,SpB- KBD dari PDI Perjuangan dapil Nusa Utara, Wakil Ketua Michaela Paruntu dari Partai Golongan Karya dapil Minsel – Mitra, Wakil Ketua Stella Runtuwene dari Partai Nasdem dapil Minsel – Mitra dan Wakil Ketua Billy Lombok dari Partai Demokrat dapil Minsel – Mitra.

 

Ketua DPRD Sulut mengatakan usul calon pimpinan DPRD Sulawesi Utara masa jabatan 2024 – 2029 di nyatakan sah untuk di tuangkan dalam keputusan DPRD.

“Selanjutnya akan di sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Gubernur dalam pengangkatannya,” pungkas Silangen.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut Anggota DPRD Sulut periode 2024 – 2029. (sisco)