MARI JO TORANG BADAFTAR JADI PENGAWAS TPS




Semakin Dicintai Masyarakat, Survei Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut E2L – HJP Naik Drastis

Sulut,GN – Pasangan Calon (Paslon) Gubernur Sulut Elly Engelbert Lasut (E2L) dan Wakil Gubernur Hanny Joost Pajouw (HJP), nomor urut 2 semakin dicintai oleh masyarakat.

Ini dibuktikan dengan Hasil Lembaga Survei Indonesia terbaru dari Circle Data Research Center CDRC dari tanggal 7-13 Oktober 2024, paslon nomor urut 1 YSK-VM 9,3 %, paslon nomor urut 2 E2L-HJP 65,8 %, dan nomor urut 3, SK – ADT 21,5 %.

Kemudian masyarakat yang belum menentukan pilihan sebesar 3,4 %. Sampel pada survei ini adalah 1200 responden dengan margin of error +/-2,9 % dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasil survei terbaru membuktikan, Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut E2L – HJP ratingnya semakin naik.(*/sisco)




Laluyan Terima Aspirasi Masyarakat Di Gedung DPRD Sulut

Sulut,GN- Anggota DPRD Sulut Jeane Laluyan menerima aspirasi masyarakat, Rabu (16/10/2024) di gedung DPRD Sulut.

Laluyan mengatakan menerima aspirasi masyarakat adalah bagian tugas mereka  sebagai anggota DPRD.

Jean Laluyan (foto: ist)

Ini katakan Laluyan kepada sejumlah media saat di temui di ruang fraksi PDIP, Rabu (16/10/2024).

Menurut Laluyan, tugas sebagai wakil rakyat tentu menerima dan mendengar keluhan masyarakat.

“Ini rumah rakyat sudah menjadi tugas kita sebagai wakil rakyat untuk menyampaikan dan meneruskan aspirasi kepada pimpinan DPRD,” pungkas legislator PDI Perjuangan itu. (sisco)




Niklas Silangen : Susunan AKD Akan Ditetapkan Dalam Rapat Paripurna

Sulut,GN- Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD Sulut, Niklas Silangen, S.Sos, M.Si mengatakan pihaknya sudah mengirim surat kepada setiap fraksi untuk melengkapi susunan alat kelengkapan dewan.

Niklas Silangen, S.Sos,M.Si (foto : ist)

“Sudah sejak lalu, kami kirim surat ke fraksi-fraksi agar melengkapi susunan AKD. Nantinya susunan AKD akan ditetapkan dalam rapat paripurna,” ucap Silangen, Selasa (15/10/2024) kemarin.

Silangen menambahkan, penetapan dan pelantikan pimpinan dewan definitif akan diproses di Kemendagri.

“Memang untuk pimpinan dewan definitif itu harus SK Mendagri,” ujarnya.

“Nantinya masing-masing fraksi akan menyampaikan nama-nama anggota di setiap AKD. Kemudian akan ditetapkan dalam rapat paripurna,” pungkasnya. (sisco/*)




Puluhan Mahasiswa Tuntut DPRD Sulut Lakukan Pengawasan ke  PT JRBM

Sulut,GN- Kantor DPRD Sulut kembali didatangi puluhan mahasiswa, Selasa (15/10/2024) Siang.

Maksud kedatangan mahasiswa tersebut untuk menuntut DPRD untuk melakukan pengawasan dan investigasi terhadap PT. JRBM terkait dengan CSR yang mangkrak di kecamatan lolayan yang mengakibatkan banjir dan merusak hasil panen warga di kawasan lingkar tambang.

Selain itu, puluhan mahasiswa juga menuntut adanya stabilitas harga hasil pertanian serta pembuatan regulasi Perda yang mengatur harga standar pemborong untuk komoditi unggulan.

Dasar tuntutan tersebut, menurut mahasiswa pendemo adalah dampak lingkungan yang dihasilkan perusahaan pertambangan di BMR yang mengakibatkan banjir dan merusak hasil pertanian.

Aksi damai tersebut di terima Sekretaris DPRD Sulut, Niklas Silangen diwakili oleh kasubag Fabiola Sumampouw.

Sumampouw mengatakan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut sedang melakukan tugas luar.

“Ada baiknya teman-teman mahasiswa menyurat langsung ke kami DPRD Sulut, pasti kami sekretariat akan menyampaikan ke Anggota DPRD,” ujarnya.

Mendengar penyampaian dari sekretariat DPRD Sulut, Mahasiswa menitipkan surat titipan untuk disampaikan ke Pimpinan DPRD Sulut. (sisco)




Fransiscus A Silangen : DPRD Sulut Saat ini DPRD Fokus Rampungkan AKD

Sulut,GN- pimpinan Sementara DPRD Sulut, dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD mengatakan saat ini DPRD tengah fokus merampungkan Pimpinan Definitif dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Pimpinan Sementara DPRD Sulut (foto : Gemparnews)

Silangen mengatakan bila sudah ada surat dari Kemendagri soal Pimpinan Definitif, akan segera ditetapkan lewat rapat paripurna.

“Sekaligus juga menetapkan AKD. Tinggal menunggu surat dari masing-masing Fraksi soal keanggotaan AKD termasuk badan anggaran,” Ucap Silangen, usai Paripurna usulan Pimpinan DPRD beberapa waktu lalu.

Bila sudah disahkan, Silangen menuturkan akan melanjutkan kembali pembahasan APBD 2025.

“Pembahasan APBD 2025 kan tinggal melanjutkan. Itu yang akan menjadi fokus,” ujar Silangen. (sisco)




MARI JO TORANG BADAFTAR JADI PENGAWAS TPS




Gelar Tadzkir Perdana, Hi Amir Liputo : Segala Sesuatu Berawal Dari Niat

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Senin (14/10/2024), menggelar Tadzkir Perdana.

Hi Amir Liputo (foto : ist)

Di awali dengan pembacaan kitab suci Al-Quran, kemudian di lanjutkan dengan ceramah agama yang di bawakan oleh Anggota DPRD Sulut Hi. Amir Liputo.

Menurut Hi Amir Liputo, Agenda tersebut dirancang dengan tujuan agar seluruh muslim yang terlibat atau berhubungan dengan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sulawesi utara, baik Anggota dewan, staf dewan, hingga pers, bisa tetap dalam koridor islami dalam menjalankan segala aktivitas kehidupannya.

“Hikmah adzkir yang diantaranya terkait pentingnya saling mengingatkan tentang kebaikan, pentingnya mengingat kematian, dan pentingnya merealisasikan tujuan agenda tadzkir,” ujarnya

Dia mengatakan, mengingat tadzkir perdana ini terdapat salah satu ASN Setwan DPRD Sulut yang akan melaksanakan ibadah umrah yang hadir, sehingga Amir Liputo menyelipkan tentang penjelasan umrah dan haji kepada para hadirin yang didasari dengan pengalamannya.

Tadzkir Perdana Anggota DPRD Sulut (foto: ist)

Salah satu penjelasannya adalah tentang hukum meniatkan ibadah untuk orang lain.

“Innamal a’malu bin niyat. Segala sesuatu berawal dari niat. Pertama niatkan kepada diri sendiri terlebih dahulu. Jika diri sendiri sudah melaksanakannya, baru selanjutnya boleh diniatkan pada orang tua.” kata Hi. Amir Liputo Anggota DPRD Sulut Fraksi PDI Perjuangan.

Turut hadir anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sulawesi utara dari partai demokrasi indonesia perjuangan (PDI P), Dapil Bitung-Minut, Ruslan Abdul Gani. (*/sisco)




Ibadah Rutin DPRD Sulut, Berty Kapojos : Kekayaan Kita Miliki Hanyalah Anugerah Tuhan

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara Senin (14/10/2024) menggelar ibadah rutin sebelum melaksanakan tugas dan tanggungjawab di kantor DPRD. Ibadah dilaksanakan diruang rapat Paripurna DPRD Sulut, diawali dengan Nyanyian Pujian dan Penyembahan.

Berty Kapojos,S.Sos (foto : ist)

Selanjutnya mendengarkan pembacaan ayat Firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Steven Tumbel. Dalam Khotbah yang diangkat dari bacaan Alkitab Mazmur 103:2 “Pujilah Tuhan Hai Jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikanNya”.

Ayat Firman Tuhan ini mengingatkan jemaat bahkan siapapun untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan serta mengingat perbuatan baik yang Tuhan lakukan dalam kehidupan ini.

” Adakah yang merasa bahwa bisa berkarya dan melalukan apapun sendiri dengan kemampuannya. Kalau saudara masih ada hari ini, kalau saudara masih bisa menempati.kursi anggota Dewan bisa bekerja, bisa makan, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Karena itu Inga Tuhan pe bae dan jangan lupakan dia,” kata Pendeta Steven dalam kotbahnya.

Anggota DPRD Sulut (foto : ist)

Sementara itu mewakili pimpinan. DPRD Sulut, Berty Kapojos, S.Sos dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas berita Firman yang meneguhkan, menguatkan oleh Pdt Steven sekaligus mengingatkan pesan firman untuk tetap rendah hati dan jangan sombong.

“Ingatlah selalu bahwa hidup kita bahkan jabatan, profesi , kekayaan apapun semua yang dimiliki hanyalah anugerah Tuhan, jadi jangan sombong,” ucap Kapojos.

Dalam ibadah tersebut, ada sembilan (9) anggota DPRD Sulut yang hadir diantaranya Berty Kapojos, Louis Carl Schram, Reza Waworuntu, Remly Kandoli,  Cindy Wurangian ,Inggrid Sondakh, Jeane Laluyan, Pricilia Rondo dan Paula Runtuwene.

Anggota DPRD membawakan kesaksian pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Hadir juga sekretariat DPRD Sulut dalam ibadah tersebut. (sisco).




Seperti Apa Solusi E2L – HJP Atasi Persoalan IPR, Ayo Simak!

Sulut,GN- Pasangan Calon Gubernur Sulawesi Utara Elly Engelbert Lasut (E2L) ketika ditemui beberapa awak media dikediaman, Jumat (12/10/2024) mengungkapkan Saat mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur memang banyak sekali persoalan yang harus dihadapi, sehingga segala persoalan yang ada harus dicarikan solusi dan jalan keluar yang terbaik.

Salah satu yang menjadi persoalan penting adalah tentang Ijin Pertambangan Rakyat (IPR). menurutnya persoalan IPR ini bagi penambang tradisional sangat kesulitan untuk mendapatkan ijinnya.

“Bagi saya untuk ijin pertambangan rakyat tidak masalah karena saya dengar ada juga masyarakat yang ingin menikmati soal hasil bumi dan pertambangan bahkan ada yang sudah mencapai tiga puluh tahun bekerja sebagai penambang, tapi justru sampai hari ini belum mendapatkan ijin,” ujar E2L.

E2L menyampaikan jika Tuhan berkenan dirinya menjadi Gubernur Sulawesi Utara terkait persoalan pertambangan dirinya tidak akan mempersulit soal ijin pertambangan atau IPR tetapi ada beberapa solusi yang lebih berpihak pada masyarakat.

“Jadi prinsip saya yang utama tidak mempersulit soal ijin pertambangan atau IPR, maka dari itu solusi pertama yaitu Green Ekonomi dan saya berpihak pada masyarakat yang mau mengakses sumber daya alam menjadi penghasilan, tetapi punya satu prinsip bahwa mereka harus memperhatikan lingkungan hidup, karena lingkungan hidup sangat penting dan jangan sampai dirusak karena dampaknya menjadi banjir dan longsor sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, maka perlu dilakukan yaitu, pilih, tebang dan tanam kembali,” kata E2L dengan khas senyumnya terpancar membawa kesejukan.

Lanjut E2L menjelaskan, Solusi kedua adalah keamanan, dimana pekerjaan pertambangan terdapat resiko yang sangat besar, termasuk pencemaran lingkungan dan logam berat yang berdampak kepada masyarakat sekitarnya. Sehingga SOP keamanan sangat penting agar tidak merugikan pekerja tambang dan masyarakat serta lingkungan.

“Untuk daerah pertambangan rakyat juga harus melihat peta lokasi kawasan pariwisata dan lokasi pertambangan, misalkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, dan tentunya itu harus dicarikan solusi agar supaya pertambangan rakyat berjalan baik dan kawasan pariwisata juga berjalan dengan baik,” tandas E2L. (sisco/*)