Bawaslu Sulut Telah Menangani 136 Kasus Dugaan Pelanggaran di Pilkada 2024

Sulut,GN- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut) telah menangani 136 kasus dugaan pelanggaran di Pilkada 2024.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh saat menggelar press conference pada Rabu , (13/11/2024) di ruang Command Center Bawaslu Sulut.

“Total penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Sulut dan Bawaslu kabupaten kota se Sulut itu ada sejumlah 136, itu berupa temuan sebanyak 60 yang mana temuan ini adalah hasil pengawasan aktif, pengawasan langsung dari jajaran pengawas yang ada di Provinsi, kabupaten/kota maupun ditingkat adhoc, panwascam, pkd. Kemudian ada laporan sejumlah 86,” kata Mewoh.

Mewoh mengatakan, dari 136 kasus ini sudah ada 109 yang telah selesai.

“Lima masih sementara proses penanganan, 4 dalam proses penelusuran, dan ada sejumlah 18 yang tidak kita registrasi karena tidak memenuhi syarat,” ujarnya.

Bentuk pelanggaran yang ditangani kata Mewoh, yakni ada pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu yang diproses di sentra gakumdu, dan pelanggaran kode etik.

Ketua Bawaslu Sulut beserta jajarannya mengemban tugas sebagai pengawas pemilu untuk terus melakukan upaya-upaya pengawasan dan pencegahan agar penyelenggaraan Pilkada damai, adil dan jujur.

“Pada prinsipnya semua temuan dan laporan yang ada di Bawaslu itu kita tindaklanjuti dan tangani sesuai ketentuan perundang-undangan,” jelasnya.

Sementara itu Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sulut Steven Linu menyatakan prinsipnya Bawaslu Sulut tidak diam terkait tugas, dimana data harus komprehensif yang disampaikan berdasarkan ketentuan. Artinya tak ada asumsi dan bersifat prediktif belaka.

“Perlu diketahui teman-teman pers, prosedur penanganan di Bawaslu ada aturan mengikat. Yaitu asas praduga tak bersalah dimana semua data sesuai apa yang kami lakukan.” sebut Linu

Ditempat yang sama, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Zulkifly Densi mengatakan terkait pelaporan ada dua jenis yaitu laporan masyarakat dan temuan. Sifatnya bisa berdasarkan informasi awal seperti yang viral atau temuan di lapangan oleh jajaran.

“Temuan-temuan itu sudah berproses. Kalau temuannya di kabupaten/kota lokusnya, tentu kita limpahkan untuk penelusuran,” pungkasnya. (*/sisco)




Debat Publik Terbuka Ketiga Paslon Gubernur, Wagub Sulut Pilkada 2024 Berjalan Sukses

Sulut,GN– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (sulut) sukses menyelenggarakan  agenda Debat Publik Terbuka Ketiga, pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sulut, Nomor Urut 1 (YSK/VM) Calon Nomor Urut 2 (E2L/HJP) dan Calon Nomor Urut 3 (SK/DT) tahun 2024 yang diselenggarakan di Grand  Kawanua International Convention (GKIC), Selasa (12/11/24).

Pada debat ketiga KPU Sulut mengusung tema, Tata Kelola Pemerintahan,  Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik, Pengelolaan Perbatasan dan Wilayah tertinggal sebagai upaya memperkokoh NKRI dan Wawasan Kebangsaan.

Ketua KPU Sulut Kenly Poluan,  mengucapkan selamat datang di Kampanye Debat Terbuka Ketiga Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilkada serentak 2024.

‘Kami berharap Paslon dapat manfaatkan momentum debat publik terakhir ini untuk kembali meyakinkan pemilih melalui penyampaian visi misi program terkait dengan tema saat ini,” kata Kenly.

“Debat ketiga ini disiarkan  Media Sosial dan YouTube KPU Sulut dengan harapan rangkaian kegiatan ini boleh diikuti oleh seluruh masyarakat di Sulut,” sambungnya.

Lanjut kata Kenly menjelaskan tujuan di laksanakan debat publik tersebut, adalah dalam rangka untuk menyebarluaskan profil paslon tentang visi misi mereka kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya teman pemilih di pelosok Sulut.

“Berharap dari tema debat ketiga ini dapat tertuang ide dan gagasan para kandidat yang nantinya akan menjadi program dari masing-masing paslon yang akan menjawab semua kebutuhan masyarakat Sulut,” ucapnya.

Dia berpesan kepada ketiga pasangan calon,  agar berdebat secara terhormat, manfaatkan panggung ini untuk menyapa masyarakat Sulut dengan gaya dan komunikasi yang baik dan ramah, sehingga ide dan gagasan dapat disampaikan dengan baik kepada masyarakat terutama para pemilih dan pada akhirnya masyarakat terbantu dalam menentukan pilihannya di TPS nanti pada Rabu 27 November 2024.

Hadir dalam debat tersebut, para Komisioner dan jajaran, Sekretaris KPU Sulut dan jajaran, Ketua dan Anggota Bawaslu Sulut, Forkopimda Sulut, Ketua dan Sekretaris Partai Peserta Pemilu 2024, Tim Paslon dan LO, Tim Perumus, Tim Panelis. (sisco/*)




Ramly Kandoli Berharap Pilkada Berjalan Aman dan Damai

Sulut,GN- Akhir-akhir ini, Sulawesi Utara (Sulut) dihebohkan dengan banyaknya video viral keterlibatan ASN dan Perangkat Desa diduga tidak netral, yang secara terang-terangan mendukung salah satu pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut.

Anggota DPRD Sulut Capt Ramly Kandoli,M.Mar (foto: st)

Salah satunya perangkat Desa Lobu Atas, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) misalnya.

Hal ini pun mendapat tanggapan dari anggota DPRD Sulut Capt Remly Kandoli M.Mar.

Ia berharap dalam Pilkada Sulut 2024, berjalan dengan aman dan damai.

“Tentunya netralitas dari ASN, perangkat desa dan penyelenggara pemilih itu penting, karena kalau tidak netral pasti Pilkada tidak akan aman,” ujarnya di Kantor DPRD Sulut, Senin (11/11/2024).

Remly Kandoli adalah anggota DPRD Sulut dari Fraksi PDI-Perjuangan yang terpilih dari Dapil Minsel-Mitra. (*/sisco)




Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024




Soal Video Viral, Pricylia Rondo: ASN Harus Netral

Sulut,GN– Anggota DPRD Sulut Pricilia Rondo mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan bersikap netral dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang akan berlangsung pada 27 November mendatang.

Anggota DPRD Sulut Pricilia Rondo (foto: ist)

“Sebagai ASN sudah pastinya harus Netral,” ujarnya, Senin (11/11/2024).

Kata Legislator Dapil Minahasa Selatan-Minahasa Tenggara ini, soal video viral di Desa Lobu Atas, Kecamatan Touluaan, Minahasa Tenggara yang terang-terangan menyatakan siap mendukung salah satu pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, Bawaslu harus melaksanakan tugasnya.

“Pertama berdoa dan berharap agar penyelenggara pemilu harus juga melaksanakan tugasnya sesuai tupoksi mereka,” ujar politisi PDIP ini.

Diketahui, netralitas kepala desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (*/sisco)




Ibadah Rutin DPRD Sulut, Pdt Albert Supit: Letakkan Segala Kekuatiran Hanya Kepada Tuhan

Sulut,GN – Ibadah rutin anggota DPRD Sulut, Jajaran Sekretariat DPRD Sulut, dan Forum Wartawan DPRD (FORWARD) Sulut melaksanakan Ibadah Pagi, Senin (11/11/2024) pagi bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut.

Ibadah tersebut dipimpin oleh Pdt dr Albert O Supit. Dalam khotbahnya yang terambil dalam Kejadian 21:9-21, Pdt Albert mengingatkan bahwa dalam segala kekuatiran yang terjadi dalam kehidupan keluarga kita dapat membawa segala persoalan kepada Tuhan.

“Ia memahami bahwa kekuatiran kita dan mengingatkan kita untuk mencari kehendakNya dalam menangani kondisi yang tidak mengenakan,” ujar Pdt Albert

Sementara itu, Anggtoa DPRD Sulut, Inggried Sondakh atas nama Pimpinan DPRD Sulut menyampaikan ucapan terima kasih atas Firman Tuhan yang membangun dan menguatkan iman. (sisco/*)




Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024




Sekretariat DPRD Gelar Upacara Bendera

Sulut,GN- Jajaran Sekretariat DPRD Sulawesi Utara menggelar upacara dalam rangka mengenang dan menghormati jasa para pahlawan dan pejuang dalam Pertempuran Surabaya yang terjadi 10 November tahun 1945 yang di Peringati sebagai hari Pahlawan, Minggu (10/11/2024).

Pada upacara tersebut bertindak sebagai Pemimpin Upacara Kasub Okta Lapian dan Pembina Upacara Kabag Persidangan Yahya Rondonuwu.

Kabag Rondonuwu mewakili Sekwan Weliam Niklas Silangen, membacakan amanat dari Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Berikut petikan Amanat Menteri Sosial.

“Meski tugas para pahlawan terdahulu telah selesai dan berhasil mewujudkan NKRI, maka berikutnya kita berharap muncul sosok pahlawan yang memberikan pencerahan, memberikan harapan dan melakukan tindakan terhormat membawa bangsa Indonesia mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Itu semua dapat dilakukan oleh siapa pun. Oleh karenanya Kita berharap peringatan Hari Pahlawan dari tahun ke tahun tidak sekedar ulang tahun mengulang-ulang apa yang rutin kita lakukan, kita berharap pada setiap momen Peringatan Hari Pahlawan muncul semangat baru, muncul sosok warga negara Indonesia yang berhasil mengeluarkan inovasi baru untuk mengimplementasikan nilai kepahlawanan sesuai dengan tantangannya saat ini,” ucapnya.

“Pada akhirnya jangan pernah lelah untuk berbuat yang terbaik meneladani dan mewarisi nilai-nilai kepahlawanan. Mari kita implementasikan sifat-sifat kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial di tengah masyarakat mulai dari diri kita, mulai dari hal yang paling kecil yang dapat dilakukan di sekitar kita untuk kemaslahatan masyarakat,” ajaknya.

Tema Peringatan hari Pahlawan Tahun 2024 adalah “Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu”. Tema ini mengandung makna yang dalam. “Teladani Pahlawanmu”, berarti bahwa semua olah pikiran dan perbuatan harus senantiasa diilhami oleh semangat kepahlawanan. Adapun “Cintai Negerimu” mengandung makna bahwa apa pun bentuk pengabdian kita harus memberikan sumbangsih yang berarti bagi kemajuan bangsa Indonesia. Terlebih dalam situasi global yang sukar diprediksi ini maka mencintai negeri adalah juga dengan memperkuat jalinan kesetiakawanan sosial, memperkuat persatuan dan solidaritas sosial, menghidupkan kembali nilai sosial persaudaraan sesama anak bangsa.

Turut hadir dalam upacara ini Pejabat Srukrutal dilingkup DPRD Sulut, ASN dan THL di lingkup sekretariat Dewan Sulut. (sisco)




Tutup Kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wagub Tahun 2024 bersama Forward, Ini Penegasan Ointu

Sulut,GN- Lanny Ointu komisioner KPU Sulut menegaskan, saat masuk bilik suara untuk memberikan hak pilih pada 27 November nanti, kiranya tidak ada yang tahu siapa yang akan dipilih, selain diri sendiri dan Tuhan.

“Jangan takut intimidasi dan intervensi dari siapa pun, ” tegasnya saat menutup Sosialisasi Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 bersama Forward, Sabtu (09/11/2024).

Ia pun juga meminta bantuan dari semua stakeholder yang ada, agar saling mengajak masyarakat datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk gunakan hak pilih.

Lanjut Ointu, apabila warga datang ke TPS dan menerima surat suara dari KPPS, wajib dibuka oleh petugas atau pun pemilih.

“Surat suara diterima dalam bentuk lipatan, kemudian dibuka lalu dicek dulu. Kalau ada sobek sedikit, berarti itu sudah rusak. Kalaubtemui demikian, wajib berikan ke petugas dan minta ganti yang baru, ” urainya.

Selain itu juga, Ointu juga meminta agar tak hanya proses penyelenggaraan pilkada yang diawasi. Namun penyelenggara itu sendiri juga wajib dipantau dan diawasi.

“Kami sudah miliki catatan evaluasi di pemilu lalu dan ada 3 kabupaten/kota yang lakukan pergeseran suara yaitu Bitung, Minut dan Sangihe. Hal ini sudah diproses dan ditindak tegas,” tuturnya.

Lanny Ointu pun berharap, agar semua pihak dapat bekerja sama demi kesuksesan Pilkada 2024 di Sulut. (sisco)




Wakili Sekwan DPRD Sulut, Kasub Justman Terima Kunker Sekretariat DPRD Kota Tomohon

Sulut,GN- Plt Sekretaris DPRD Sulut Weliam Niklas Silangen, S.Sos, M.Si melalui Kepala Sub Bagian Analis Kebijakan Muda Justman Entjaurau,ST menerima kunjungan kerja (Kunker) Sekretariat DPRD Kota Tomohon, Kamis (7/11/2024).

Maksud kunjungan tersebut dalam rangka konsultasi terkait kegiatan pimpinan dan anggota DPRD ke bagian sekretariat DPRD Sulut.

Justman saat memberikan penjelasan, menyampaikan bahwa anggota DPRD Sulut sampai saat ini belum melakukan kegiatan, namun anggota DPRD Sulut tetap hadir di kantor seperti biasanya.

“Meskipun sudah secara resmi sebagai anggota DPRD Sulut sejak dari dua bulan yang lalu, namun anggota DPRD belum melakukan kegiatan, karena pimpinan DPRD Sulut secara definitif belum dilantik,” kata Justman.

Lanjut Justman mengatakan apabila pimpinan DPRD definitif sudah dilantik, alat kelengkapan dewan langsung dibentuk.

“Jika pimpinan definitif sudah dilantik, tentunya akan di ikuti pembentukan alat kelengkapan dewan. Setelah itu, anggota DPRD akan memulai kegiatannya. Jadi kita tinggal menunggu surat keputusan Menteri dalam negeri untuk pelaksanaan pelantikan pimpinan definitif DPRD Sulut,” ucapnya. (sisco)