Sulut, GN- Pemerintah Provinsi melalui dinas pendidikan Sulawesi Utara (Sulut) yang saat ini melakukan pembatasan mengakses media sosial (Medsos) bagi anak di bawah usia 16 tahun.

Terkait dengan itu, legislator DPRD Sulut Cindy Wurangian angkat bicara saat Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sulut, Senin (11/05/1026) di ruangan rapat komisi IV.

Sekretaris Komisi IV itu, mempertanyakan langkah dinas pendidikan Sulut terkait pembatasan tersebut. “Saya ingin bertanya berkaitan dengan pembatasan mengakses media sosial yang di berlakukan bagi anak di bawah usia 16 tahun. Seperti apa implementasinya di Provinsi Sulawesi Utara ini, dan lebih dari itu, saya melihat sekolah – sekolah sekarang yang mayoritas di minta siswa dan siswi untuk membawa perangkat elektronik ke sekolah,” kata Cindy

Cindy menegaskan bagaimana dinas pendidikan ini mengatur agar supaya bisa seimbang. Karena dengan kemajuan teknologi pasti banyak menggunakan AI dan sebagainya, tetapi juga harus seimbang.

” Jangan sampai kemampuan berpikir kritis dari anak – anak kita ini di gantikan oleh AI semuanya. Nah, keterlibatan dari dinas pendidikan ini seperti apa yang akan diatur,” ujar Cindy.

Politisi Golkar ini memberikan beberapa contoh di Kota lainnya sudah ada kemajuan dalam menangani hal seperti ini. “Kita melihat contoh di kota – kota lainnya yang sudah maju, Meraka sudah ada surat edaran yang jelas dari Pemerintah setempat yang memang benar – benar mengatur sehingga ada indikator – indikator yang jelas dan tidak abu – abu dan tidak hanya wacana – wacana saja yang dilemparkan tetapi memang ada program yang sangat jelas. Jadi saya ingin tau apakah di dinas pendidikan Sulawesi Utara memiliki hal yang sama,” ucap legislator dapil Minut – Bitung itu. (sisco)

Sulut,GN – Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Cindy Wurangian mengkritisi terkait bantuan studi bagi siswa yang berhak menerima. Hal itu, di sampaikan oleh Sekretaris Komisi IV saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Senin, (11/05/2026) bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sulut.

Cindy menegaskan apakah prosentase Kabupaten Kota di atur oleh dinas atau di buka seluas – luasnya. “Pertanyaan saya terkait bantuan studi untuk SMA dan SMK ini, prosentase per Kabupaten Kota apakah diatur oleh dinas atau dibuka seluas – luasnya untuk siapa saja yang mau mendaftar,” ucap Cindy.

Lanjut Cindy mengatakan, Sulut ada 15 Kabupaten Kota dan setiap Kabupaten Kota ada yang mewakili di gedung ini,dan banyak yang bertanya – tanya prosentase berapa setiap Kabupaten Kota.

“Yang kedua berkaitan dengan bantuan studi tersebut, apakah di tahun 2026 ini ada syarat misalnya yang sudah menerima di tahun lalu, atau tahun ini di berikan kesempatan kepada yang lain. Ataukah bisa mereka berturut – turut mendaftar untuk mendapatkan bantuan tersebut,” ujar politisi partai Golkar.

Masih berkaitan dengan bantuan studi, Cindy menanyakan bagaiman dinas pendidikan mensinkronkan data dari pemerintah pusat terkait bantuan PKH bagi anak usia sekolah.

“Ketiga masih tetap berkaitan dengan bantuan studi ini, bagaimana dinas pendidikan mensinkronkan data yang banyak digunakan oleh pemerintah pusat juga karena kita tau bersama ada bantuan – bantuan dari kementerian, kalau tidak salah PKH yang komponennya ada anak usia sekolah,” terang Cindy.

Menurut Cindy, mereka berhak mendapatkan itu, dan juga bantuan – bantuan lainnya yang ditujukan kepada anak usia sekolah mungkin dengan nama program yang beda dari kementerian yang berbeda – beda.

“Jadi bagimana dinas pendidikan Provinsi Sulawesi Utara mensinkronkan data penerima sehingga bisa ada pemerataan, artinya tidak tumpang tindi dengan apa yang sudah dianggarkan oleh Pemerintah Pusat. Dan juga kami ingin tau karena program bantuan beasiswa, ini baru berjalan tahun lalu dan kendala – kendala permasalahan apa yang dihadapi. Kita tau untuk ke depan apa saja yang diperbaiki atau apakah program ini efektif atau kurang efektif untuk di lanjutkan,” pungkas Cindy.

Di ketahui, RDP Komisi IV DPRD Sulut bersama Dinas Pendidikan Sulut di Pimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV Louis Chramm sementara dari Dinas Pendidikan Sulut di hadiri langsung Kepala Dinas Femmy Suluh. (sisco)

Sulut,GN- Keluarga Besar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan Ibadah Oikumene di Kantor DPRD Sulut, Senin (11/05/2026) tadi pagi.

Ibadah dilaksanakan di Ruangan Rapat Paripurna DPRD Sulut. Kegiatan ibadah bersama Pimpinan dan Anggota Dewan, Sekretariat DPRD, serta Forum Wartawan yang meliput di DPRD Sulut.

Ibadah dilayani oleh Hamba Tuhan Fransiscus Andi Silangen, SpB-KBD dan juga sebagai Ketua DPRD Sulut.

Ibadah rutin tersebut turut di hadiri para Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut diantaranya Royke Anter, Roy Roring, dan sekwan Niklas Silangen, Kabag Persidangan Yahya Rondonuwu, Kasubag Analis Kebijakan Muda Justman Entjaurau dan para staf. (sisco)

Sulut,GN- DPRD Sulawesi Utara Senin (11/05/2206) kembali melaksanakan kegiatan rutin. Ada beberapa agenda kerja dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab anggota DPRD Sulut sebagai representasi menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Sulawesi Utara . Berikut ini informasi agenda dan kegiatan DPRD Sulawesi Utara dan sekretariat.

1. Ibadah Rutin Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretariat DRPD serta Forum Wartawan DPRD Sulut. Pukul 08.30 Wita, Tempat di Ruang Rapat Paripurna.

2. RDP Komis IV Bersama dengan Dinas Pendidikan Daerah dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah dalam  Rangka Evaluasi Program dan Kegiatan Triwulan I. Pukul 11.00 Wita,Tempat di Ruang Rapat Komisi IV.

3. RDP Komisi III Bersama PPK Pengadaan Jalan Tol Manado – Bitung, Forum Masyarakat Jalan Tol Sulut dan Perwakilan Masyarakat yang  Berdampak Terkait Penyelesaian Masalah Lahan/Tanah Terdampak Pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung. Pukul 14.00 Wita,Tempat di Ruang Rapat Komisi III. (sisco)

Sulut,GN- Menteri Hukum (Menhum) Republik Indonesia Supratman Andi Agtas dan Ketua Majelis Permusyarawatan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Muzani bersama rombongan kembali bertolak ke Jakarta, Sabtu (9/5/2026) melalui VVIP Bandara Samratulangi Manado.

Sekretaris DPRD Sulut Weliam Niklas Silangen S.Sos,M.Si turut mengantar rombongan di Badara Samratulangi Manado. Ditugaskan Gubernur Yulius Selvanus, Sekwan Niklas bersama dengan beberapa Pejabat eselon II dan Keasistenan di lingkup Pemprov Sulut, mengantarkan kepulangan Menhum dan Ketua MPR beserta rombongan.

Kegiatan mengantar kepulangan Menteri dan Pejabat Penting dari Pusat merupakan bagian dari tugas protokoler. Juga sebagai penghormatan dalam tata krama kunjungan kerja, serta bentuk koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah saat kunjungan resmi.

Keakraban terjalin baik dalam momen tersebut, terpantau para rombongan mendapat pelayanan prima, sebelum bertolak kembali ke Jakarta dan sebelum kembali, para rombongan sempat juga melakukan foto bersama dengan pejabat daerah Pemerintah Provinsi Sulut. (sisco)

Manado-Sekretaris DPRD Sulut Weliam Niklas Silangen S.Sos,M.Si, mendampingi Sekprov Sulut Tahlis Galang, Jumat (8/5/2026) menyambut kedatangan Ketua Majelis Permusyarawatan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) Ahmad Muzani yang tiba di Bandara Sam Ratulangi Manado.

Nampak kedatangan Ketua MPR RI juga disambut dengan tarian adat Kabasaran, sebagai bentuk penghormatan setibanya di Tanah Toar Lumimuut.

Turut hadir bersama sekprov Sulut sejumlah Pejabat teras Pemprov Sulut menjemput kedatangan ketua MPR RI.

Kunjungan ini dinilai sebagai momentum penting untuk mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Untuk di ketahui Kedatangan Ketua MPR RI di bumi nyiur melambai untuk menghadiri sejumlah agenda penting. Diharapkan kehadiran ketua MPR RI akan membawa dampak positif bagi kemajuan bumi nyiur melambai ke depan. (sisco)

Sulut, GN – Bertolak ke Jakarta, Komisi II dan Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Koperasi Republik Indonesia (Kemenkop RI) di Jalan Rasuna Said, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Maksud kunjungan tersebut untuk audiensi dan berkonsultasi dengan Kemenkop seputar Koperasi Merah Putih.

Dalam kunjungan ini diikuti oleh Komisi II dan IV (lintas Komisi) untuk melakukan pembahasan serta penerapan terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.

Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Panel Barus dan beberapa Staf Ahli Kementerian menyambut baik kedatangan rombongan DPRD Sulut.

Rombongan DPRD Sulut yang ikut dalam kunjungan ini diantaranya Ingried Sondakh, Louis Schramm, Jeane Lalujan, Pricylia Rondo, Juleyta Runtuwene, Dea Lumenta dan Abdul Gani.

Untuk di ketahui dalam pertemuan tersebut terangkat sejumlah kekhawatiran terkait potensi tumpang tindih antara Koperasi Merah Putih dan beberapa badan Usaha di Daerah, termasuk permasalahan SDM para pendamping, operasional, dan terkait mekanisme pendanaan. (*/sisco)

Sulut,GN – Tiga Legislator DPRD Sulawesi Utara, Selasa (05/05/2026) menerima puluhan massa aksi yang tergabung dalam mahasiswa Sulut. Ketiga Legislator DPRD Sulut yakni, Raski Mokodompit, Pierre Makisanti dan Hillary Tuwo.

Bertema ‘Hardiknas 2026: Dari MBG Hingga Represi: Negara Makin Menjauh dari Rakyat!’ Mereka menyampaikan 6 tuntutan inti yakni:

1.Mendesak negara untuk menghapus program MBG serta menuntut pertanggungjawaban hukum seluruh pihak penyelenggara secara transparan dan adil

2.Mendesak penghentian seluruh aktivitas Koperasi Merah Putih serta penegakan hukum atas pelanggaran, terutama yang merugikan masyarakat dan berdiri di atas lahan sengketa

3.Mendesak negara memberikan kejelasan status dan jaminan kesejahteraan bagi seluruh pendidik, termasuk guru honorer

4.Mengecam segala bentuk represi terhadap mahasiswa dan dosen, serta mendesak pencabutan kebijakan skorsing dan jaminan kebebasan berekspresi

5.Menolak segala bentuk militerisasi kampus dan mendesak penghentian intervensi aparat dalam kehidupan akademik

6.Mendesak kampus menindak tegas pelaku kekerasan seksual, menjamin perlindungan korban, serta membangun sistem penanganan yang transparan dan berpihak pada korban

Dalam kesempatan tersebut, Raski Mokodompit mengatakan, sebagaimana hasil tuntutan yang disampaikan, DPRD Sulut secara kelembagaan menerima hal tersebut.

“Namun, dari tuntutan yang ada sebagian besar menjadi kewenangan pemerintah pusat. Adapun beberapa poin yang menjadi kewenangan daerah, akan disampaikan kepada pimpinan DPRD yang nantinya akan menugaskan AKD terkait untuk melakukan RDP sesuai kewenangan dari tuntutan mahasiswa,” kata Raski.

Sementara itu, Pierre Makisanti mengatakan aspirasi para mahasiswa akan di sampaikan kepada pimpinan. ” Jadi aspirasi adek – adek ini akan kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Sulut,” ucapnya. (sisco)

Sulut,GN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara melalui Komisi III, kembali mengundang PT MSM,BPJN Sulut serta masyarakat lingkar tambang di Minahasa Utara dan Bitung menggelar Rapat Dengar Pendapat ( RDP) Senin (04/05/2026).

RDP tersebut di laksanakan di lantai 3 gedung DPRD Sulut. Ketua komisi III Berty Kapojos memimpin jalannya rapat tersebut. Turut hadir Wakil Ketua Komisi III Nick A Lomban, Sekretaris Komisi III Yongkie Limen dan Koordinator Komisi III sekaligus Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter serta anggota komisi III.

Sementara, PT MSM di hadiri langsung Presiden Direktur David Sompie dan jajaran serta dari BPJN Sulut di wakili oleh Kepala unit satuan kerja.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Utara Berty Kapojos memberikan Apresiasi kepada PT MSM. Menurut Kapojos, dengan adanya longsor diruas tersebut, PT MSM sudah melakukan alternatif jalan. Langkah cepat mengatasi persoalan masyarakat terkait masalah jalan yang mengalami kerusakan berat di wilayah lingkar tambang Likupang Minahasa Utara menuju ke Pinasungkulan Kota Bitung.

” Kami beberapa waktu lalu sudah turun lapangan, meninjau lokasi bersama dengan PT MSM dan melihat kondisi jalan di situ. Kami tentu mengapresiasi langkah cepat PT MSM karena mereka sudah melakukan alternatif jalan,” kata Kapojos.

Menurut Kapojos, PT MSM telah membuka jalan baru untuk kebutuhan masyarakat lingkar tambang di Minahasa Utara menuju Girian Bitung. Lanjut Kapojos mengatakan alternatif jalan ini di kerjakan, dengan memakan waktu selama lima bulan.

” Sesudah itu kami di ajak oleh PT MSM meninjau lokasi jalan yang sudah di kerjakan, dan jalan itu akan di tukar guling,” tambah Kapojos.

Usai meninjau lapangan kata Kapojos, komisi III berbincang – bincang dengan masyarakat Pinenek bersama camat, PT MSM. Dan kami mendapat kesimpulan pada saat itu sesuai fakta di lapangan, bahwa jalan yang lama sudah sangat membahayakan.

Sementara itu, Presiden Direktur PT MSM David Sompie menyampaikan terimakasih kepada komisi III DPRD Sulut telah menjembatani pertemuan hari ini, apa yang kami lakukan dan keinginan masyarakat.

Sompie menjelaskan, bahwa tiga empat tahun yang lalu jalan tersebut mengalami longsor. Saat ini kata Sompie, pihaknya terus memonitor jalan tersebut.

” Jadi setiap pergerakan tanah tersebut kami memonitor per detik. Karena kami kuatir akan longsor. Pada waktu gempa bumi beberapa waktu lalu kami melihat adanya pergerakan besar, walupun belum membahayakan. Sampai hari ini kami tetap melihat ada pergerakan. Kami bersama BPJN Sulut ada komitmen dan kami sepakat jalan tersebut akan di perbaiki. Walaupun kita sudah membangun jalan baru, jalan yang lama itu harus tetap eksis karena kita harus hibah atau tukar guling atau apa yang kita belum tau modelnya, dengan pemerintah,” jelasnya.

“Jadi jalan itu harus tetap ada, karena itu kami berkomitmen untuk tetap memperbaiki jalan tersebut dan merubah sedikit rute dan itu sudah disetujui oleh balai jalan pada pertemuan tersebut. Jadi rute diperbaiki sedikit untuk menghindari kemungkinan longsor, itu akan kita rubah sedikit. Untuk merubah rute tersebut, tentu kami yang akan membiayai ,dan melakukan perhitungan pelaksanaan pekerjaan jalan empat atau sampai lima bulan ke depan,” pungkasnya. (sisco)

Sulut,GN – Berikut informasi kegiatan Sekretariat dan DPRD Sulawesi Utara, Senin 04 Mei 2026.

1. IBADAH RUTIN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, SEKRETARIAT DRPD SERTA FORUM WARTAWAN DPRD SULUT, Pukul  09.00.Wita bertempat  di Ruang Rapat Paripurna.

2. RAPAT LANJUTAN PEMBAHASAN PANSUS PERATURAN DPRD PROV.SULUT TENTANG TATA TERTIB DPRD, Pukul  11.00 Wita bertempat di Ruang Rapat DPRD.

3. RAPAT INTERNAL KOMISI II, Pukul  10.30 Wita bertempat di Ruang Rapat Komisi II

4. RDP KOMISI III BERSAMA DINAS PUPR DAERAH PROV. SULUT DAN UPTD WLYH II BOLAANG MONGONDOW PROV.SULUT DLM RANGKA TINDAK LANJUT HASIL KUNJUNGAN LOKASI KOMISI III, Pukul  13.00 Wita bertempat di Ruang Rapat Komisi III

5. KEPALA BALAI JALAN NASIONAL (BPJN) BERSAMA STAKEHOLDER TERKAIT DLM RANGKA TINDAKLANJUT HASIL KUNJUNGAN LAPANGAN, Pukul  14.00 Wita bertempat di Ruang Rapat Komisi III. (sisco)