Manado-Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulut, Selasa (19/5/2026) dalam rangka evaluasi terhadap capaian program kegiatan tahun 2026.

Bertempat di Ruang Rapat Komisi I, Kantor DPRD Sulut, Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan ini menanyakan ke Dinas PMD Sulut seputar capaian kinerja dan sekaligus evaluasi program di triwulan pertama tahun 2026.

Ketua Komisi I Braien Waworuntu, memimpin jalannya RDP dan didampingi anggota komisi Muliadi Paputungan, Eugenie Mantiri, Henry Walukow, Hillary Tuwo dan Royke Anter. Sedangkan dari Dinas PMD dihadiri langsung oleh Plt Kepala Dinas Novita Lumintang.

Sejumlah permasalahan yang ada di Dinas PMD terangkat dalam RDP tersebut, salah satunya terkait capaian kinerja yang hanya 16 persen yang mestinya sudah harus di atas angka 30-40 persen.

Komisi I DPRD Sulut Pertanyakan Program Di Dinas PMD Terkait Fasilitas Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.

Selain itu, dalam RDP tersebut, komisi I juga mempertanyakan tentang kejelasan dari pelaksanaan Kopdes Merah Putih dan Bumdes, terkait fungsi dan regulasinya seperti apa nantinya, jangan sampai tumpang tindih dalam penerapannya, yang nantinya berdampak pada masyarakat luas. (sisco)

Sulut,GN- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD bersama Dinas PMD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa 19 Mei 2026 berjalan alot.

Sejumlah pertanyaan yang kritis dilontarkan anggota DPRD Sulut Komisi I membidangi Pemerintahan dan Hukum. Hal itu terpantau awak media Gemparnews.com saat RDP berlangsung.

Anggota komisi I DPRD, Mulyadi Paputungan pun menyoroti secara serius terkait pencapaian program dinas PMD Sulut yang di hadiri Kepala Dinas Novita Lumintang.

Muliadi menekankan perlu adanya sistem koordinasi yang baik, sebagaimana program pemerintah pusat terkait makan bergizi gratis, koperasi merah putih, yang berstatus badan hukum. “Itu tolong di perhatikan lahan agar supaya tidak terjadi simpang siur di tengah masyarakat,” ujar Paputungan.

Mulyadi berharap segala kekurangan kiranya ada perbaikan. Dimana program Nasional tersebut sampai pada tingkat Desa/Kelurahan. “Jadi terkait pengelolaan itu harus ada transparansi agar kami legislatif tidak lagi menemui kejanggalan di lapangan,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kadis PMD Provinsi Sulawesi Utara Novita Lumintang menginformasikan bahwa pengelolaan lahan itu ada satgasnya. Perlu di informasikan juga kata Novita, bahwa untuk bulan April 2026, di 15 Kabupaten/Kota terdapat aset Desa sudah dalam tahapan pembangunan sebanyak 962 Koperasi Merah Putih. Bolmong yang terdata ada 60 dari 260, Bolsel 81 , Boltim 30 dari 81 Bolmut 79 dari 107. Sangihe 89 dari 107, Sitaro 30 dari 90, Talaud 103 dari 153, Minahasa 129 dari 270, Minsel, 103 dari 177, Minahasa Tenggara 64 dari 164, Minut 43 dari 153, Bitung 46 dari 69, Kotamobagu 29 dari 33, kota Manado 48 dari 57, Kota Tomohon, 27 dari 44 saat ini masih dalam tahapan pembangunan Koperasi Merah Putih, beber Kadis PMD Provinsi Sulawesi Utara.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) dipimpin oleh ketua komisi 1 Brayen Waworuntu di dampingi Sekretaris  Rhesa Waworuntu, wakil ketua Julitje Margareta Maringka, koordinator komisi I Royke Anter, Anggota Komisi I Hendri Walukow, Mulyadi Paputungan, Hillary Tuwo. (sisco)

Sulut,GN- Rapat Dengan Pendapat (RDP) DPRD Sulawesi Utara menghadirkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut, KSBSI, para tenaga kerja, manajemen PT HTR, PT BMI, dan RSUP Kandou Manado, Senin (18/05/2026).

Rapat dipimpin anggota DPRD Lois Schram SH MH dari Fraksi Gerindra, bersama Cindy Wurangian dari Fraksi Golkar, Prof Paula Runtuwene dari Nasdem, dan Vionita Kuerah Golkar dan Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter.

Ketua KSBSI Sulut Jack Andalangi menyampaikan bahwa DPRD dapat menjadi jembatan penyelesaian persoalan masyarakat. Ia menyebut ada 15 orang pekerja eks cleaning service RS Kandouw yang dialihkan melalui sistem outsourcing. Persoalan muncul saat mereka bekerja di PT HTR dan PT BMI periode 2020 hingga 2025.

Menurut Andalangi, terdapat indikasi upah yang dibayarkan dua perusahaan berada di bawah Upah Minimum Provinsi. Selain itu ada selisih upah, pemotongan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang tidak disetor, serta lembur yang tidak dibayar sesuai ketentuan. Pemotongan BPJS disebut dibebankan sepenuhnya kepada pekerja, sementara porsi pengusaha tidak disetorkan.

“Kami berharap ada musyawarah untuk menyelesaikan persoalan ini. DPRD sebagai fungsi mediasi bisa mencegah persoalan berlarut. Jika tercapai kesepakatan, laporan di Polda bisa ditarik,” kata Jack.

Sementara pihak PT HTR membantah adanya pemaksaan. Pihal perusahaan menyebut pemotongan dan sistem kerja merupakan hasil kesepakatan bersama yang dikonsultasikan ke Disnakertrans. Perusahaan mengklaim ada surat persetujuan dari pekerja. Sementara terkait lembur, perusahaan mengatakan tidak dibayar tetapi diganti dengan jadwal libur. Kenaikan upah tidak dilakukan karena kontrak dengan RSUP Kandou tidak memungkinkan.

Dialin pihak, manajer PT BMI Rafika Hasan menjelaskan kontrak 2025 dari perusahaan memberikan dua pilihan, melanjutkan atau mengurangi personel. Dari 140 personel, anggaran hanya cukup untuk 120 orang, namun perusahaan tetap mempertahankan semuanya. Hal ini, katanya, tidak dicantumkan dalam kontrak.

Terkait persoalan ini, Plt Kepala Disnakertrans Sulut Noldy Salindeho menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran UMP.

“Kalau kesepakatan itu diberikan kepada kami, akan kami minta pihak pihak terkait untuk meninjau kembali. Aturan yang ada wajib diikuti, baik melalui Disnaker Manado maupun provinsi,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, DPRD Sulut mendorong agar persoalan diselesaikan melalui musyawarah agar tidak berlarut dan merugikan pekerja. Mediasi yang dilakukan diharapkan menghasilkan solusi yang adil bagi pekerja, perusahaan, dan pihak rumah sakit. (sisco)

Sulut,GN– Ibadah rutin keluarga besar jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Senin (18/5/2026) dilaksanakan diruangan paripurna.

Pujian dan penyembahan dalam ibadah keluarga besar DPRD Sulut tersebut dipimpin langsung oleh bagian Sekretariat Dewan (Setwan), sementara untuk pelayanan Firman Tuhan disampaikan oleh Pdt Melki Tamaka Mth.

Ibadah rutin dihadiri anggota Dewan, staf bagian sekretariat Dewan, ASN dan para jurnalis liputan DPRD Sulut.

Hamba Tuhan Pdt Melki Tamaka mengambil ayat pembacaan Firman Tuhan di Kisah Para Rasul 1:6-11, judul ayat Firman Tuhan, ‘Yesus Terangkat Ke Sorga’.

Dia menegaskan ayat pembacaan dari firman Tuhan ini, Yesus mau mengatakan kepada murid muridnya bahwa jangan sibuk tentang bertanya kapan Yesus datang lagi tetapi lakukan tugas sebagai murid. Demikian halnya  dalam hidup kita jangan fokus bertanya kapan Tuhan datang tetapi fokuslah pada tugas tanggung jawab lewat bagian kita tetapi Tuhan yang memperlengkapi kita dengan roh kudus sehingga kita mampu dan sanggup melakukan setiap perkara sehingga pun kita menjadi saksi Kristus.

“Ayat firman Tuhan ini mengingatkan pada kita hari ini, agar dalam hidup kita jangan hanya fokus bertanya kapan Tuhan datang tetapi fokuslah pada tugas dan tanggung jawab lewat bagian kita,dengan keberadaan  mari kita menjadi saksi Kristus” katanya.

Ditambahkannya, bahwa kita tidak luput dalam berbagai persoalan khususnya sebagai anggota DPRD dalam pekerjaan dan tanggung jawab  tetapi firman Tuhan adalah kompas moral.

“Yesus terangkat ke Sorga sebagai anak manusia tetapi Yesus di beri tempat di sebelah kanan yaitu tempat yang penuh kuasa. Kita bukan hanya menang tetapi kita adalah lebih dari pemenang. Sekali menang bersama Yesus kita akan selamanya menang,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil ketua DPRD Sulut Royke Anter menyampaikan dalam mengawali agenda kerja  yang padat, tidak mengurangi semangat iman para anggota DPRD Provinsi Sulut, para ASN hingga jurnalis yang sehari-hari meliput untuk untuk melaksanakan ibadah awal pekan seperti pada hari ini.

Anter menyampaikan syukur dan terima kasih kepada hamba Tuhan Pdt Melky Tamaka atas layanan firman Tuhan yang telah memotivasi untuk senantiasa fokus terhadap menjadi berkat dan pelaku firman Tuhan dalam kehidupan pribadi masing-masing

”  Firman Tuhan adalah sebagai pengingat atau alarm dalam hidup kita sehingga kita dapat melakukan tugas kerja dan tanggung jawab di DPRD sesuai apa yg tertulis dalam firman. Firman itu sebagai pengingat bila kita melakukan kesalahan maka harus di perbaiki,” tutupnya. (sisco/*)

Sulut,GN— Plt Sekretaris DPRD (Sekwan) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Wiliam Niklas Silangen S.Sos, M.Si, mewakili Gubernur Sulut Yulius Selvanus menghadiri acara pembukaan Open Turnamen Baca Kitab Mazmur, “Minahasa Bermazmur 2026”.

Secara resmi Sekwan Silangen membuka kegiatan religius yang diselenggarakan oleh Jemaat GMIM Bait’el Ritey, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Jumat (15/5/2026).

Sekwan Silangen membacakan sambutan tertulis dari Gubernur Sulut Yulius Selvanus mengatakan, sebagai wujud dukungan penuh pemerintah terhadap pembinaan kerohanian masyarakat.

Untuk diketahui acara tersebut bertujuan untuk menjadi wadah kesaksian iman bagi para pegiat baca mazmur GMIM, sekaligus sebagai ajang persiapan HAPSA P/KB dan W/KI GMIM 2026.

Turut hadir dalam acara tersebut para Tokoh Masyarakat, dan Pegiat seni gerejawi dari berbagai wilayah pelayanan.

Kegiatan ini disambut antusias oleh ratusan peserta yang dibagi dalam berbagai kategori pelayanan jemaat, termasuk Pria/Kaum Bapa (P/KB), dan Wanita/Kaum Ibu (W/KI), dengan pembagian kelas unggulan (Seri A1) dan Pemula (Seri B).

Sekwan Silangen secara simbolis mengalungkan ID Card kepada salah satu peserta perwakilan kontingen sebagai tanda dimulainya kompetisi, dan disambut dengan tepuk tangan meriah dari peserta yang hadir. (sisco/*)

Sulut,GN- Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Dinas Koperasi dan UMKM Sulut meninjau pembangunan gerai dan gudang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Kalasey Satu.

Kunker ini dilakukan untuk memastikan progres pembangunan fasilitas ekonomi desa berjalan sesuai perencanaan.

” Pembangunan gerai dan gudang KDKMP Kalasey Satu kini telah mencapai 100 persen. Fasilitas ini diharapkan kelak dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa melalui penguatan koperasi sebagai pusat distribusi dan pemasaran produk lokal,” ungkap Kabid Alex Rompies.

Dalam tahap proses pengadaan ini PT Agrinas Pangan Nusantara tengah menyiapkan berbagai sarana pendukung. Fasilitas yang akan disalurkan meliputi 1 unit truk 6 ban, 1 unit pickup 4×4, 2 motor roda tiga, rak display, meja, AC, dan perlengkapan lainnya guna menunjang operasional gerai dan gudang.

Sebelumnya, Selasa 5 Mei 2026, Komisi II bersama Komisi IV DPRD Sulut Bidang Kesejahteraan Rakyat telah melaksanakan audiensi dengan Kementerian Koperasi RI. Rombongan tersebut terdiri dari Inggried Sondakh SE, MM selaku Ketua Komisi II dari Partai Golkar, Dhea Lumenta SE Sekretaris Komisi II dari Partai Gerindra, Ruslan Gani, S. Sos, MM dari PDIP, Seska Budiman dari Nasdem, dan Angelia Regina Wenas, S.E. dari Demokrat.

Dalam kunjungan ke Kalasey Satu, rombongan menyampaikan hasil pertemuan dengan Kementerian Koperasi RI dan PT Agrinas Pangan Nusantara kepada pengurus KDKMP dan Hukum Tua. Informasi disampaikan terkait pembangunan gerai, gudang, dan kelengkapan fasilitas yang menjadi bagian program penguatan koperasi desa.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi II DPRD Sulut Inggried Sondakh menjelaskan bahwa setiap koperasi mendapatkan pagu anggaran sebesar 3 miliar rupiah. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan gerai, gudang, serta pengadaan kendaraan dan perlengkapan lainnya.

“Pembiayaan ini dicicil dan dibayarkan oleh APBN, bukan oleh KDKMP, sesuai PMK Nomor 15 Tahun 2026,” ujar Inggried.

Dengan dukungan APBN, koperasi diharapkan dapat fokus pada pengembangan usaha tanpa terbebani beban awal investasi. Program ini juga menjadi upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan.

DPRD dan Dinas Koperasi Sulut optimis pembangunan gerai dan gudang KDKMP Kalasey Satu akan membawa dampak nyata bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Kolaborasi antara legislatif, pemerintah daerah, TNI, dan kementerian diharapkan menjadi model percepatan penguatan ekonomi desa di seluruh Sulawesi Utara

Hadir pula Danramil Minahasa dan Babinsa sebagai bentuk dukungan TNI dalam pengawalan program ekonomi kerakyatan di tingkat desa. (*/sisco)

Sulut,GN- Plt Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Weliam Niklas Silangen S.Sos,M.Si Rabu (13/05/2026) menerima kedatangan puluhan Siswa-siswi dari Manado Independent School (MIS) yang melakukan kunjungan lapangan (field trip) di Ruang Rapat Paripurna, Kantor DPRD Sulut.

Kunjungan puluhan siswa – siswi MIS di kantor DPRD Sulut kali ini, selain merupakan Karya Wisata juga sebagai wadah edukasi untuk memberikan wawasan langsung mengenai tata kelola pemerintahan, layanan publik, dan fungsi legislatif.

Untuk diketahui, MIS berlokasi di Jalan Walanda Maramis Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara, melalui Koordinator Rombongan Berry Havelaar, S.Pd., menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas sambutan yang diberikan oleh Pihak Sekretariat DPRD kepada Siswa-siswi peserta didiknya.

“Kami berterima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Sekwan dan jajaran yang telah menerima Kami dengan sangat dengan sangat baik,” ujar Havelaar.

“Kesempatan ini sangat berharga bagi siswa – siswi untuk belajar langsung dilapangan,”tambahnya. (sisco)

Manado- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus A Silangen,SpB,KBD memimpin jalannya rapat pimpinan, Selasa (12/05/2026).

Agenda Rapat Pimpinan Dewan tersebut, melibatkan Sekretariat DPRD beserta jajaran, di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor DPRD Jalan Raya Manado-Bitung, Kairagi.

Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen, SpB-KBD didampingi Wakil Ketua Dewan Royke Anter, menyampaikan bahwa rapat ini menjadi ajang strategis mengkoordinasikan agenda, serta hal-hal teknis ini.

Rapat ini mengundang Jajaran dari Sekretariat Dewan yang dikomandoi oleh Sekretaris Dewan Wiliam Niklas Silangen S.Sos, M.Si.

Rapat tersebut membahas seputaran Koordinasi, operasional, dan menyusun agenda kedewanan, termasuk Rapat Badan Musyawarah (Banmus), serta Rapat Paripurna, serta mematangkan beberapa kebijakan internal.

Rapat ini selain mempererat hubungan antara Pimpinan DPRD dan Seluruh Kesetwanan, juga sebagai salah satu upaya peningkatan kinerja DPRD, dan Kesekretariatan DPRD Sulut. (sisco)

Sulut, GN- Senin (11/05/2026), Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PPK Pengadaan Jalan Tol Manado- Bitung, Forum Masyarakat  Jalan Tol Sulut dan Perwakilan Masyarakat yang berdampak terkait penyelesaian masalah Lahan/Tanah terdampak Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung.

RDP tersebut ikut dihadirkan Weyni Paulce D. Mawey, S.T selaku  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Manado-Bitung di bawah naungan Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Kementerian PUPR bersama dua orang staf flora Kaunang dan Geret Kowaas.

Berty Kapojos selaku ketua komisi III DPRD Sulut membuka kegiatan RDP tersebut. Kapojos meminta kepada masyarakat, jangan berhenti menyampaikan aspirasi kepada DPRD Sulut.

“Kami sebagai lembaga bukan hanya menampung setiap aspirasi, melainkan berusaha untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Pertemuan ini belum ada keputusan, nanti selanjutnya Komisi III akan melakukan Turun Lapangan,” ujarnya.

Rapat tersebut belum ada kesepakatan, karena pihak PPK dan masyarakat terdampak Ivone Lumempouw dan ketua Forum Masyarakat Jalan Tol Sulawesi Utara terjadi silang pendapat soal tanah yang dipersoalkan.

Ketua Komis III Berty Kapojos memperjelas masalah ini dengan meminta pertanggungjawaban dari pihak Kementan PUPR lewat PPK Paulce Mawey, ST.

“Kami berharap Komisi III dapat membantu masyarakat, agar masalah ini segera dapat terselesaikan, mengingat masih banyak juga masyarakat yang belum mendapatkan haknya, bahkan ada pemilik lahan yang meninggal dan saat ini ahli waris masih menantikan penyelesaian permasalahan ini,” ujar Renal Maringka perwakilan forum masyarakat jalan tol Bitung. (sisco)