MEP Terima Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Sumsel

Sulut,GN- Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut, dr Michaela E Paruntu (MEP) menerima kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Rabu (7/10/2026) di kantor DPRD.

Kunjungan Komisi yang membidangi Pembangunan tersebut dilakukan dalam rangka studi komparasi terkait perencanaan program kerja strategis, khusus dibidang infrastruktur.

Pertemuan ini menjadi wadah untuk bertukar informasi dan pengalaman mengenai strategi perencanaan pembangunan infrastruktur agar tetap dapat berjalan saat penyesuaian anggaran daerah. Ditengah kondisi pemberlakuan pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD).

Momentum pertemuan ini untuk saling bertukar informasi dan pengalaman mengenai strategi  Pemerintah Daerah dalam menyusun serta menentukan prioritas pembangunan, khususnya ketika kemampuan fiskal daerah menghadapi keterbatasan akibat penyesuaian dana transfer dari Pemerintah Pusat.

DPRD Sumsel juga menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas sambutan dari pimpinan DPRD Sulawesi Utara. (sisco)

 




DPRD Sulut Gelar RDP, Bakal Telusuri Keberadaan Talud di Museum

Sulut,GN– Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi III dan IV DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dilaksanakan di lantai dua ruang rapat komisi tiga, Senin (5/10/2026).

RDP ini membahas Persoalan batas lahan dan keberadaan talud di sekitar Museum Daerah Sulawesi Utara. Hal ini menindaklanjuti aspirasi Meity Panani, SH, warga yang tinggal di sekitar Museum Daerah Sulut, Jalan W.R. Supratman Nomor 72, Kelurahan Lawangirung, Kecamatan Wenang, Kota Manado.

Museum yang berada tepat di depan SMP Negeri 1 Manado itu merupakan salah satu tempat penyimpanan sejarah dan kebudayaan Sulawesi Utara. Namun, di balik fungsi tersebut, muncul persoalan terkait penggunaan lahan dan kondisi talud yang berbatasan langsung dengan rumah warga.

Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen, juga selaku koordinator turut hadir dalam dalam RDP tersebut.

Hadir juga Ketua Komisi III Berty Kapojos, Ketua Komisi IV Vonny Paat, Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Sulut Yorry Rommy Lesawengan, serta perwakilan Dinas PUPR Daerah Sulut.

Pada kesempatan itu, Meity dibrikan waktunoleh pimpinan rapat untuk memaparkan persoalan yang dialaminya.
Dia mengklaim sebagian halaman rumahnya telah digunakan untuk pembangunan talud Museum Daerah sejak puluhan tahun lalu.

“Kalau mau dilihat, rumah saya ini memiliki halaman satu meter empat puluh senti, kemudian diambil oleh museum sejak dahulu,” ujar Meity sambil menunjukan kondisi rumah dan talud melalui layar presentasi.

Ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos kemudian menanyakan apakah talud tersebut berdiri di atas tanah milik ibu Meity.

Secara spontan Meity menjawab pertanyaan Ketua Komisi II bahwa talud tersebut berdiri diatas lahan miliknya. “Iya, talud yang dibuat oleh museum itu di tanah saya,” ucapnya.

Menurut Meity, talud tersebut telah berada di lokasi selama kurang lebih 40 tahun. Ia mengaku khawatir kondisi talud yang mulai mengalami kerusakan dapat membahayakan rumahnya.

Meity bahkan menyampaikan bahwa dirinya berupaya mencari pinjaman dana dari bank untuk melakukan pengecoran terhadap tiang-tiang penyangga talud.

“Mengingat talud ini sudah 40 tahun, saya mencoba meminjam uang di bank untuk melakukan pengecoran 30/40 tiangnya, guna menopang talud yang ada agar tidak roboh di rumah saya,” sebutnya.

“Kenapa sejak dahulu museum membuat talud menempel di dinding rumah saya? Melihat kondisi ini, mungkin ada unsur sengaja mau mengambil rumah kami. Mungkin dananya tidak cukup, makanya diambil hanya per sentimeter,” sambungnya.

Pernyataan tersebut masih berupa klaim dari pihak Meity dan perlu diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen kepemilikan, data aset pemerintah daerah, serta peninjauan langsung di lokasi.

Menanggapi laporan tersebut, Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen mengatakan status kepemilikan dan batas lahan perlu dikonfirmasi kepada pihak yang menangani aset daerah.

Menurut Fransiskus, RDP tersebut baru mendengarkan keterangan dari satu pihak sehingga diperlukan verifikasi lebih lanjut.

“Kami akan bertanya ke aset terkait status tanah ini. Hari ini kita hanya mendengar keterangan dari ibu secara sepihak. Mungkin ada catatan kita di aset. Kami akan melakukan konfirmasi,” pungkas Silangen. (sisco)




Sekwan Niklas Silangen Hadiri Rapat Banmus DPRD Sulut

Sulut,GN- Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Weliam Niklas Silangen S.Sos, M.Si Senin (5/10/2026) mengikuti Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD yang digelar di Ruang Kerja Ketua DPRD Sulut.

Rapat Banmus tersebut dilaksanakan untuk memutuskan agenda kerja Pimpinan dan Anggota DPRD selama bulan Oktober 2026.

Ketua Dewan dr. Fransiscus Andi Silangen, memimpin jalannya rapat Banmus. Turut hadir Anggota Komisi dan Anggota Badan Musyawarah, serta para pejabat di Sekretariat DPRD Sulut.

Rapat ini fokus pada agenda utama bulan oktober 2026. Adapun Banmus menetapkan prioritas kerja dewan yang mencakup pematangan linimasa rapat dengar pendapat (RDP) Komisi, Kunjungan Kerja, hingga persiapan mekanisme sidang dan singkronisasi jadwal agar program kerja kedewanan berjalan maksimal sesuai jadwal agenda. (sisco)

 

 




Ketua Pansus Louis Schramm Pimpin Rapat Lanjutan Pembahasan Ranperda TJSL Badan Usaha

Sulut,GN- Ketua Panitia Khusus (Pansus), Louis Carl Schramm, memimpin jalannya rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha.

Turut hadir Jeane Laluyan dan Cindy Wurangian, serta anggota Pansus lainnya, yakni Eungenia Mantiri, Eldo Wongkar,  Rheza Waworuntu dan Angel Wenas.

Rapat pembahasan lanjutan di laksanakan di gedung serba guna lantai tiga kantor DPRD Sulawesi Utara, Selasa (5/10/2026).

Sementara dari pihak eksekutif, dihadiri Kepala Biro Ekonomi Provinsi Sulut, Reza AW Dotulung, bersama jajaran sekaligus  mempresentasikan draf Ranperda tersebut.

Sejumlah pasal kembali dikaji dalam pembahasan tersebut. Beberapa bagian pun direvisi dan disesuaikan bersama agar substansi Ranperda dapat lebih sinkron dengan kebutuhan serta program yang akan dijalankan nantinya.
Louis menyampaikan bahwa Pansus DPRD Sulut bersama pihak eksekutif berencana melakukan kunjungan lapangan ke wilayah Bolaang Mongondow (Bolmong).  Kunjungan ini penting untuk melakukan sinkronisasi antara pembahasan Ranperda dengan program yang sedang dijalankan di daerah.
“Sesuai dengan kesepakatan awal, kita hanya membahas sampai pada Pasal 12. Pak Karo sampaikan ke staf-staf yang ada, kiranya bisa menyampaikan kepada teman-teman yang ada di Bolmong, bahwa ada Pansus yang sudah membahas, supaya bisa sinkronisasi programnya dengan apa yang ada di Pansus,” kata Louis

Pansus ini kata Louis,  kemungkinan juga melakukan kunjungan kerja dalam daerah sebagai bagian dari proses pembahasan Ranperda.

“Kita akan melakukan kunjungan dalam daerah di daerah Bolaang Mongondow. Kiranya, Bapak Reza bisa mengikuti,” ucapnya. (sisco)



DPRD Sulut Terima Aspirasi FSPMI

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menerima aspirasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sulut saat melakukan aksi damai di Gedung DPRD Sulut, Kamis (1/10/2026).

Diketahui, Para Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia menggelar Aksi unjuk rasa serentak diberbagai daerah di Indonesia (38 Provinsi) untuk menyampaikan tuntutan.

Sekretaris DPRD Sulut, Weliam Niklas Silangen S.Sos, M.Si didampingi Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulut, yang juga sebagai Plt Kepala Dinas Drs Noldy Salindeho menerima masa aksi damai.

Pertemuan dilakukan secara Hybrid (Tatap muka dan Daring) bersama dengan sejumlah Anggota Dewan diantaranya H Amir Liputo, Henry Walukow, Hillary Tuwo, dan Vionita Kuera.

Adapun tuntutan para masa aksi damai yaitu diantaranya mendesak pengesahan undang-undang perlindungan ketenaga kerjaan yang baru, yang pro-Buruh sebagai pengganti aturan turunan Omnibus Law. Menghentikan Eksploitasi sistem Outsourching, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), serta penyalahgunaan pemagangan. Dan menjamin pembayaran upah layak, juga memperkuat perlindungan jaminan sosial.

Usai melakukan pertemuan, masa aksi damai membubarkan diri secara teratur dan aman terkendali. (sisco)




Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut Terima Masa Aksi Damai

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil ketua DPRD Royke Anter,SE,MAP dan Anggota DPRD Billy Lombok, SH dan Pierre Makisanti,SH menerima masa aksi damai Koalisi besar Perjuangan Buruh Indonesia, Sulawesi Utara, Rabu (29/09/2026).

Setelah melakukan orasi dihalaman kantor DPRD Sulut, masa aksi di ajak berdialog di ruangan rapat lantai tiga DPRD Sulut.

Ada beberapa Penyampaian masa aksi dalam Aspirasi Dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia, Sulawesi Utara kepada  Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulut.

Masa aksi berharap aspirasi mereka dapat di perjuangkan oleh pimpinan dan anggota DPRD Sulut nantinya.

Usai berdialog, masa aksi menyerahkan aspirasinya kepada pimpinan DPRD Sulut, Dialog berjalan dengan tertib dan aman. (sisco)




Sekwan Niklas Silangen Pimpin Apel Kerja

Sulut,GN- Apel kerja adalah kegiatan berkumpulnya para pegawai atau anggota suatu instansi di suatu tempat pada waktu tertentu untuk mendengar arahan, mengecek kehadiran, dan melatih kedisiplinan sebelum mulai bekerja.

Tujuan dan Manfaat Apel Kerja untuk Pengecekan kehadiran dan Memastikan jumlah personil yang hadir dan siap bekerja, Penyampaian informasi yakni Menyalurkan instruksi penting, target kerja, atau kebijakan baru dari pimpinan,
Meningkatkan disiplin untuk Membiasakan pegawai datang tepat waktu dan menaati aturan dan Memupuk kebersamaan dlaam Mempererat kerja sama dan kekompakan antaranggota tim.

Terkait dengan hal itu, sekretariat DPRD Sulawesi Utara, Selasa (29/09/2026) menggelar apel kerja di halaman kantor DPRD Sulut.

Bertindak sebagai pembina apel Sekretaris DPRD Sulut Weliam Niklas Silangen,S.Sos,M.Si dan pemimpin apel Kasubag Administrasi Kesekretariatan.

Turut hadir Plh Kabag Umum, Plh Kabag Keuangan, Plh Kabag Persidangan, Ibu Pj Pengawas/Fungsional, staf ASN, Pol PP dan Mahasiswa Magang.

Pada kesempatan itu, Sekwan Niklas menyampaikan arahan penting bagi seluruh pegawai di lingkungan sekretariat DPRD Sulut. Dia berharap agar dalam menjalankan tugas pekerjaan harus dibarengi dengan tanggungjawab. (sisco)

 




Ketua Komisi I DPRD Braien Waworuntu Dampingi Gubernur Sulut Perjuangkan Nasib Penambang Rakyat

Sulut,GN– Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Braien R.L Waworuntu ikut mendampingi Gubernur Sulut Yulius Selvanus saat bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Senin (28/9/2026).


Pertemuan ini membahas Persoalan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan upaya peningkatan akses masyarakat terhadap Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Sejumlah persoalan terkait regulasi pertambangan rakyat disampaikan Gubernur Yulius kepada Menteri ESDM. Salah satunya mengenai adanya ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2025 dengan ketentuan pada kementerian lainnya.

Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2025 merupakan regulasi yang mengatur pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, termasuk ketentuan mengenai Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Gubernur Yulius memaparkan sejumlah poin yang dinilai perlu mendapat perhatian, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan WPR serta skema pemberian IUP dengan cara prioritas.

Selain membahas regulasi, Gubernur juga menyampaikan bahwa Dokumen Pengelolaan WPR Provinsi Sulawesi Utara telah selesai.

Dokumen tersebut selanjutnya diharapkan dapat segera diproses untuk mendapatkan penetapan dalam bentuk Keputusan Menteri (Kepmen), sehingga pengelolaan WPR di Sulawesi Utara memiliki landasan yang lebih jelas.

Gubernur Yulius juga menekankan pentingnya revisi Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2025. Menurutnya, penyesuaian regulasi diperlukan untuk mendukung percepatan implementasi WPR sekaligus mendorong peningkatan WPR menjadi wilayah yang dapat dimanfaatkan melalui IPR.

Langkah tersebut berkaitan dengan upaya penataan pertambangan rakyat agar masyarakat yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh akses perizinan dan menjalankan kegiatan pertambangan sesuai aturan. Dokumen Kementerian ESDM juga menjelaskan bahwa penerbitan IPR pada WPR didahului dokumen rencana pengelolaan WPR.

Usai mendampingi Gubernur dalam pertemuan tersebut, Braien Waworuntu menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintah provinsi yang terus mendorong penyelesaian persoalan WPR di Sulawesi Utara.

Braien menilai perjuangan tersebut penting karena berkaitan langsung dengan keberadaan penambang rakyat di Sulawesi Utara.

“Saya mengapresiasi perjuangan dan kerja keras Gubernur YSK dalam memperjuangkan WPR dan para penambang rakyat di Sulut,” ujar Braien.

Menurut Braien, pembahasan mengenai WPR tidak hanya menyangkut persoalan regulasi, tetapi juga berkaitan dengan kepastian pengelolaan pertambangan rakyat sesuai ketentuan yang berlaku.

Dia berharap proses yang sedang diperjuangkan pemerintah provinsi melalui Kementerian ESDM tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Sulawesi Utara, khususnya mereka yang menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan rakyat.

“Harapannya, perjuangan ini bisa membawa warga Sulut, khususnya para penambang rakyat, bisa lebih sejahtera,” kata Braien.

Pertemuan Gubernur Yulius dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan dan persoalan pengelolaan WPR di Sulawesi Utara kepada pemerintah pusat.(*/sisco)




MEP Terima SK Kepengurusan DPD I Golkar Sulut

Sulut,GN- Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut)  dari Partai Golkar Michaela E Paruntu (MEP) menerima Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara periode 2025–2030 dari Ketua umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Prosesi penyerahan SK bernomor Skep-180/DPP/GOLKAR/IX/2026 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Provinsi Sulut tersebut berlangsung di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (25/9/2026).

Melalui terbitnya surat keputusan tersebut, MEP secara resmi menakodai Partai Golkar Sulawesi Utara sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Sulut.

Dalam menjalankan roda organisasi lima tahun ke depan, MEP didampingi oleh Aditya Anugrah Moha (ADM) yang sebagai Sekretaris dan Inggried Sondakh sebagai Bendahara.

Diketahui, MEP sebelumnya telah ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sulut dalam forum Musyawarah Daerah (Musda) XI yang digelar di Novotel Manado pada 11 April 2026 lalu.

Dengan diterimanya SK Kepengurusan ini DPD Golkar Sulut siap menyusun langkah-langkah strategis, memperkuat konsolidasi internal hingga tingkat akar rumput, dan memanaskan mesin partai Golkar di seluruh wilayah Sulut. (sisco/*)




Louis Schramm Puji Keberhasilan Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut

Sulut,GN- Louis Carl Schramm, selaku anggota DPRD Sulut memuji kinerja Pemerintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay (YSK-Victory).

Ini dikatakannya usai menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-62 Provinsi Sulut di halaman Kantor Gubernur Sulut, Rabu (23/9/2026).

Louis menilai, selama kepemimpinan YSK-Victory, telah banyak capaian dan prestasi yang diraih pemerintah provinsi. Sebagai keberhasilan tersebut patut dipertahankan bahkan ditingkatkan demi menjawab kebutuhan pembangunan daerah ke depan.

“Kami mengapresiasi pemerintahan Yulius Selvanus-Victor Mailangkay dalam memimpin Sulut. Apalagi banyak capaian dan prestasi yang diraih selama masa kepemimpinan keduanya,” kata Louis.

Ketua Fraksi Partai Gerindra itu menambahkan, momentum HUT ke-62 Provinsi Sulut menjadi tepat untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat sektor – sektor pembangunan yang masih membutuhkan perhatian.

Louis berharap, prestasi yang telah dicapai tidak hanya dijaga, tetapi juga ditingkatkan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. “Harapan kami di usia 62 tahun Provinsi Sulut, prestasi yang ada dipertahankan, kalau perlu ditingkatkan,” ucapnya

“Sinergitas antara eksekutif dan legislatif di Sulut sejauh ini berjalan sangat baik,” sambung Louis.

Sebagai lembaga legislatif kata Louis, DPRD Sulut terus menjalankan tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan tetap dijalankan untuk memastikan program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan serta memberi manfaat bagi masyarakat.

“Dari legislatif kami menjalankan tugas juga dengan baik sebagai fungsi legislasi, anggaran maupun pengawasan. Sebagai lembaga pengawasan kami tetap melaksanakan tupoksi kami,” tandasnya. (sisco)