Legislator DPRD Sulut Stella Runtuwene Apresiasi Pemerintah Pusat Lantik Dirut RSUP Kandou

Sulut,GN- Wakil Ketua DPRD Sulut Stella Marlina Runtuwene mengucapkan selamat kepada jajaran direksi terutama Direktur Utama RSUP Kandou yang baru STARRY RAMPENGAN.

Wakil Ketua DPRD Sulut Stella Runtuwene (foto: Gemparnews)

“Saya sangat apresiasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait cepat tanggap dalam menyikapi persoalan yang dihadapi RS Prof Kandou yang sering kali dihadapkan dengan persoalan – persoalan yang dalam penanganan pasien kurang sigap. Juga persediaan alat medis yang tidak sistematik sehingga membuat persoalan dalam pelayanan pasien kurang maksimal,” kata adik dari Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, Kamis (19/06/2025).

Koordinator Komisi IV DPRD Sulut, Stella Runtuwene berharap untuk Direktur Utama RSUP Kandou yang baru dilantik agar manajemen bisa dikelola dengan baik sehingga bisa ada harapan baru untuk Masyarakat Sulawesi Utara dalam penanganan dan pelayanan kesehatan.

“Harus ada terobosan baru agar pelayanan semakin baik, agar supaya RS Kandou bukan saja hanya dikenal di Sulut tapi bisa di kenal lebih luas lagi dalam pelayanan,” Tutur Politisi Partai NasDem itu.

“Intinya bekerjalah dengan ketulusan hati dalam melayani masyarakat. Perlu dibenahi SDM sampai kebawah dan SOP yang jelas agar RS Kandou dikenal baik dalam pelayanan kesehatan,” Sambung Legislator Dapil Minsel-Mitra.

Diketahui, Menteri Kesegatan RI melantik Direksi RSUP Kandou Manado, Rabu (18/06/2025) bertempat di Kantor Kementerian Kesehatan RI. (sisco)

 




Cindy Wurangian: Pergantian Direksi RSUP Kandou, Momentum Penting Kembalikan Kepercayaan Masyarakat

Sulut,GN- Setelah dilantik Direksi RSUP Prof Dr RD Kandou Manado Rabu, (18/06/2025) kemarin, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Cindy Priscilia Wurangian angkat bicara.

Cindy P. Wurangian (foto: Gemparnews)

Menurut Cindy, pelantikan Direksi baru di RSUP Kandou Manado menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan menyeluruh demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional, dan berintegritas.

“Pergantian ini menjadi momentum penting. Kami menyambut dengan penuh harapan kehadiran direksi baru di RUSP Prof Dr RD Kandou Manado,” ucap Cindy kepada media Gemparnews.com Kamis (19/06/2025).

Selain itu kata Cindy, RSUP Kandou Manado kini saatnya kembali menjadi rumah sakit rujukan kebanggaan Sulawesi Utara yang benar-benar melayani dengan hati.

“Kami berharap direksi yang baru dapat membawa semangat transparansi, memperbaiki sistem manajerial yang selama ini dinilai bermasalah, serta membangun budaya kerja yang berfokus pada keselamatan dan kenyamanan pasien. Untuk itu, kami menyampaikan banyak Selamat kepada jajaran Direksi yang baru di lantik,” tandasnya.

Berikut ini Direksi RSUP Prof Dr RD Kandou Manado yang di lantik Menteri Kesehatan RI.
1.STARRY H RAMPENGAN sebagai Direktur Utama RSUP Prof Dr RD Kandou Manado;
2.WEGA SUKANTO sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Prof Dr RD Kandou Manado;
3.YUNE LAUKATI sebagai Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian RSUP Prof Dr RD Kandou Manado;
4.EKWANTO sebagai Direktur Perencanaan dan Keuangan RSUP Prof Dr RD Kandou Manado;
5.ERWIN SONDANG S sebagai Direktur Layanan Operasional RSUP Prof Dr RD Kandou Manado.
(sisco)




Menkes RI Lantik Direksi RSUP Kandou Manado, dr Sterry Rampengan Jabat Direktur Utama

Manado,GN- Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Rabu, (18 Juni 2025) hari ini, RSUP Prof Dr RD Kandou Manado mempunyai Direktur Utama  secara definitif.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Sadikin, secara resmi melantik jajaran direksi rumah sakit kebanggaan Sulawesi Utara bertempat di Kantor Kementerian Kesehatan RI.

Menkes RI Lantik Direksi RSUP Prof Dr RD Kandou Manado (Foto: ist)

Dengan adanya era kepemimpinan baru di jajaran RSUP Prof Dr RD Kandou Manado menandai langkah maju dalam upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan di Bumi Nyiur Melambai.

Dibawah ini Daftar nama Direksi yang Dilantik ke dalam jabatan dengan tugas tambahan sebagai Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2025 yang dilantik oleh Menteri Kesehatan RI.

1.STARRY H. RAMPENGAN sebagai Direktur Utama RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado;
2.WEGA SUKANTO sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado;
3.YUNE LAUKATI sebagai Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado;
4.EKWANTO sebagai Direktur Perencanaan dan Keuangan RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado;
5.ERWIN SONDANG S sebagai Direktur Layanan Operasional RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado.

Dengan adanya rotasi di jajaran direksi RSUP Prof Dr RD Kandou Manado diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di bumi Nyiur Melambai. (sisco)




Usai Mendapat Kritikan Anggota Komisi IV, BPJS Kesehatan Sambangi DPRD Sulut

Sulut,GN – Setelah mendapat kritikan pedas dari DPRD Sulut akhirnya,  BPJS Kesehatan Cabang Utama Manado, Selasa (17/6/2025) mendatangi kantor DPRD Sulut.

Kedatangan BPJS kesehatan Manado ke DPRD untuk membicarakan Perihal ketidakhadiran mereka di rapat dengar pendapat DPRD Sulut bersama RSUP Kandou, keluarga almarhum Gabriel dan Dinkes Sulut pada kemarin hari.

Kedatangan BPJS Kesehatan Manado dipimpin oleh Kepala Cabang Betsy M.O Roeroe dan jajaran, diterima oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut Louis Schramm dan Sekretaris Cindy Wurangian.

Dalam kesempatan itu, DPRD memberikan kesempatan kepada pihak BPJS Kesehatan memberikan penjelasan terkait ketidakhadiran saat RDP.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Manado Betsy M.O Roeroe menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran di RDP.

“Memohon maaf atas kelalaian kami. Kami sangat berharap bisa hadir secara langsung tapi kami mendapatkan duka teman sejawat kami yang meninggal dan disemayamkan di kantor Kabupaten Minahasa Utara,” kata Betsy.

Betsy mengungkapkan, pihaknya sempat datang ke DPRD untuk hadir dalam kegiatan tapi sudah selesai.

“Itu menjadi catatan kami sehingga tidak terjadi ke depan,” ungkap Betsy.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi IV Louis Carl Schramm mengatakan DPRD tidak menganggap superior.

“Kami sudah layangkan surat undangan jauh sebelumnya. Kami di sini tidak merasa superior, tapi karena kami melihat ada kejadian yang sangat perlu perhatian khusus. Maka RDP itu kami anggap sangat penting sehingga jauh hari kami sudah mengundang,” ujar Louis.

“Kita berharap kerja sama lebih baik lagi ke depan dengan BPJS Kesehatan,” harap Ketua Fraksi Partai Gerindra itu.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV Cindy Wurangian mengatakan, dirinya hadir saat ini sudah lebih dulu melakukan koordinasi dengan Ketua Komisi IV Vonny Paat.

“Karena beliau kemarin kesal atas ketidak hadiran. Nanti penjelasan ibu juga akan kami sampaikan ke ketua Komisi IV dan teman-teman lain,” kata Cindy.

Ketua Fraksi Partai Golkar itu menuturkan bahwa ia sependapat dengan Wakil Ketua Komisi IV Louis Carl Schramm.

“Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV Pak Louis. Ke depannya koordinasi ini terus ada,” tutup Cindy. (*/sisco)




BPJS Kesehatan Manado Tidak Hadir, Stella Runtuwene : Undangan Sudah di Sampaikan Minggu Lalu

Sulut,GN- Ketidakhadiran BPJS Kesehatan Cabang Utama Manado membuat Pimpinan dan anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Berang.

Wakil Ketua DPRD Sulut Stella Runtuwene (foto: Gemparnews)

DPRD Sulut mengaku kesal dengan sikap dari pihak BPJS Kesehatan Cabang Utama Manado.

Wakil Ketua DPRD Sulut Stella Runtuwene mengatakan undangan rapat dengar pendapat sudah di berikan dari minggu lalu. Namun pada saat rapat dengar pendapat hari ini, Senin (16/6/225) mereka mangkir dan tidak hadir dalam rapat tersebut.

” Undangan sudah kami berikan, untuk lebihnya nanti teman – teman wartawan tanyakan ke pihak BPJS atas ketidak hadiran,” kata Stella.

Sementara itu, Ketua Komisi IV FPRD Sulut Vonny Paat menyesalkan ketidakhadiran BPJS Kesehatan Manado. “Kami DPRD Sulut menyesal BPJS kesehatan tidak hadir, fadahal rapat ini sangat penting untuk kita semua,” Ucapnya Vonny saat rapat dengan lintas Komisi DPRD Sulut. (sisco)




Kolaborasi BP3MI Sulut dan LPSK Tangkal TPPO ke Luar Negeri

Manado,GN- Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Utara (Sulut) Syachrul Afriyadi, SKom, MAP mengatakan saat ini kondisi di Sulut sedang darurat wabah sosial tenaga kerja ilegal bekerja di luar negeri.

Kepala BP3MI Sulut Syachrul Afriyadi, SKom, MAP, Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin dan Sekretaris LPSK (foto: Gemparnews)

Hal itu disampaikan Kepala BP3MI Sulut kepada sejumlah awak media, Jumat (13/06/2025) di ruangan kerjanya.

“Kondisi di Sulut saat ini sedang darurat, wabah sosial masyarakat senang kerja ke Kamboja,” kata Syachrul.

Dia menyebutkan langkah dan upaya untuk menangkal pekerja ilegal dari bumi nyiur melambai, saat ini pihaknya gencar melakukan sosialisasi kepada elemen masyarakat diberbagai tempat.

“Belum lama ini kami melakukan silaturahmi ke Sinode GMIM. Kami lakukan sosialisasi dan memohon beri pemahaman ke jemaat soal bahayanya kerja ke luar negeri yang belum memiliki perjanjian kerja sama,” ucapnya.

Indonesia tidak memiliki hubungan kerjasama tenaga kerja ke negara luar yakni Kamboja, Vietnam, Myanmar, Laos dan Kamboja. Kepala BP3MI Sulut mengajak masyarakat yang ingin kerja di luar negeri untuk waspada.

“Bekerjalah ke negara yang memiliki hubungan perjanjian kerja sama dengan Indonesia,” terangnya.

“Kita bisa kolaborasi dengan LPSK, untuk ke depannya tentunya bagaimana kita melayani masyarakat terutama kasus perdagangan orang,” tukas pria yang ramah dengan awak media.

Sementara, di tempat yang sama Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Republik Indonesia Wawan Fahrudin merespon positif berkolaborasi dengan BP3MI.

Dengan penuh keyakinan, Wakil Ketua LPSK ini kerjasama dan kolaborasi dapat membantu korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Kuncinya memang kolaborasi, hak warga bisa kerja di manapun tapi kalau sudah jadi korban kita upayakan memberikan perlindungan,” tegas Fahrudin.

“Kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri, harus bekerja sama. Kita berbagi peran dengan teman-teman BP3MI. Mereka didorong untuk bagaimana suatu proses penempatan prosedural sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ketika ada korban tindak pidana perdagangan orang, kemudian kami bisa lakukan penanganan, LPSK bisa masuk di situ,” ungkapnya saat bertandang di bumi nyiur melambai.(sisco)




RDP Komisi I Bersama ABPK, Royke Anter: DPRD Tidak Dapat Membatalkan Putusan MA

Sulut,GN – Komisi I DPRD Sulawesi Utara bersama Aliansi Bersatu Pondol Keraton (ABPK) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait putusan Mahkamah Agung (MA) atas eksekusi lahan tanah di lorong pondol Bolivard Manado pekan lalu.

Pimpinan Rapat Komisi 1 DPRD Sulut (foto: Gemparnews)

Rapat tersebut di Pimpin oleh Wakil Ketua Komisi 1 Rhesa Waworuntu, dan di hadiri Koordinator Komisi 1 Royke Anter bersama anggota komisi 1 dan Aliansi Bersatu Pondol Keraton. RDP di laksanakan di ruangan rapat Komisi 1 DPRD Sulut, Rabu (10/06/2025).

Setelah mendengarkan penyampaian masyarakat Aliansi Bersatu Pondol Keraton, koordinator komisi I Royke Anter angkat bicara.

Anter mengatakan bahwa DPRD tidak dapat membatalkan hasil keputusan Mahkamah Agung. Menurut Anter, hasil keputusan MA sudah Inkrah. ” Jadi kami tidak dapat membatalkan keputusan itu, karena keputusan MA sudah Inkrah,” kata Anter.

Anter menjelaskan apabila punya bukti – bukti yang baru temukan, masyarakat boleh memasukan laporan lagi untuk sidang kembali.

“Kalau ada bukti – bukti yang baru, silahkan bapak,ibu boleh memasukan laporan baru lagi, untuk sidang kembali. Tetapi hasil putusan MA yang sudah di keluarkan ini, kami tidak bisa membatalkannya, sebab putusan MA ini sudah Inkrah,” ucapnya.

Anter sangat menyayangkan ketidak hadiran pihak BPN Manado dalam rapat dengar pendapat.

“Sangat disayangkan, BPN tidak hadir hari ini, pada hal kami ingin menanyakan kenapa BPN dapat mengeluarkan SHM tersebut,” terang Anter.

Selanjutnya pimpinan rapat menutup RDP, dan akan di agendakan kembali lanjutan RDP dengan menghadirkan pihak BPN Manado. (sisco)




Henry Walukow di Percayakan Sebagai Ketua Pansus RTRW

Sulut,GN- Legislator DPRD Sulut Henry Walukow,SE di percayakan sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2025-2044.

Ketua Pansus RTRW Henry Walukow Ketika di Wawancarai Sejumlah Media (foto: Gemparnews)

Henry di percayakan sebagai Ketua Pansus pada rapat pimpinan DPRD Sulut, Selasa (10/06/2025). Adapun pimpinan pansus RTRW yang terpilih yakni Henry Walukow (Demokrat) sebagai Ketua, Cindy Wurangian (Golkar) sebagai Wakil Ketua dan Berty Kapojos (PDI P) sebagai Sekretaris.

Usai rapat pimpinan kepada sejumlah media, Henry mengatakan dirinya akan menjalankan mandat dan kepercayaan ini dengan penuh tanggung jawab.

“Sebuah kepercayaan, saya harus siap menjalankan kepercayaan dan mandat yang sudah di berikan dengan penuh tanggung jawab,” ucap Henry Selasa (10/06/2025) di kantor DPRD Sulut.

Terkait rencana jadwal pembahasan pansus, Henry menjelaskan segera akan dilakukan pertemuan untuk membahas jadwal khusus dan rencana kerja

“Kita akan segera melakukan pertemuan khusus untuk rencana kerja dan kita akan mempelajari dokumen – dokumen yang ada,” tandasnya.

Di ketahui sebelumnya, DPRD Sulut telah melakukan rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2025–2044, dihadiri langsung oleh Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus. (sisco)




Braien Waworuntu Dorong DOB Kota Langowan

Sulut,GN- Ketua Komisi I DPRD Sulut Braien Waworuntu komitmen dalam mendukung Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Langowan.

Braien Waworuntu Saat Menyuarakan dan Mendorong Pemekaran Kota Langowan dalam rapat paripurna DPRD Sulut (foto : ist)

Hal itu di sampaikan oleh Braien Waworuntu dalam rapat paripurna penyampaian/penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Provinsi Sulawesi Utara tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Tahun 2025-2044 sekaligus pemandangan umum fraksi, Selasa (10/06/2025).

Braien mendorong agar kampung halaman Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto dimekarkan menjadi Kota Langowan.

“Saya mendorong agar Langowan dimekarkan menjadi Kota,” Ucap Braien di hadapan Gubernur YSK.

Untuk diketahui, Langowan masuk dalam daftar 32 Daerah Otonom Baru (DOB) yang bakal ditetapkan tahun 2025, Sesuai dengan apa yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum lama ini.

Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus juga telah mengumumkan bahwa DOB Kota Langowan akan segera terwujud.

Braien mengatakan Dia siap mendukung berdirinya pemekaran Langowan sebagai Kota.

“Saya sejatinya mensupport langkah Pemerintah Pusat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal DOB Kota Langowan,” terang legislator dapil Minahasa Tomohon itu.
(sisco)




Ketua DPRD Sulut Umumkan Pengusulan Ketua Fraksi Demokrat

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen mengumumkan Surat pengusulan ketua Fraksi Partai Demokrat dari Royke Anter kepada Ronald Sampel.

Rapat Paripurna DPRD Sulut (foto: ist)

Surat masuk dari Partai Demokrat itu disampaikan Ketua DPRD di akhir Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian/penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Provinsi Sulawesi Utara tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Tahun 2025-2044 sekaligus pemandangan umum fraksi, Selasa (10/06/2025).

Ketua DPRD juga menyampaikan pengusulan nama-nama Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Fraksi Partai Demokrat.

“Dimana Bapak Frangky Roger Mamesah sebagai anggota badan anggaran dan Ronald Sampel sebagai anggota badan musyawarah,” Tutur Ketua Andi di hadapan Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wagub Victor Mailangkay, Forkopimda serta para pimpinan dan anggota DPRD.

Berikutnya, Ketua DPRD mengumumkan AKD Fraksi Demokrat, dimana Anggota DPRD Ronald  Sampel sebagai anggota Komisi III dan Billy Lombok sebagai Anggota Komisi IV.

“Demikian informasi untuk selanjutnya akan dituangkan dalam keputusan DPRD,” Ucap Ketua DPRD. (*/sisco)