Sulut,GN – Sekretaris DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Niklas Silangen,S.Sos.MSi, di wakili Kepala Sub Bagian (Kasubag) Analis Kebijakan Muda, Justman Etjaurau,ST.MAP menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Sekretariat DPRD Kabupaten Tojo Una Una Sulawesi Tengah, Selasa (18/2/2025).

Justman mengatakan, kunjungan kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tojo Una Una, dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

“Intinya mereka melakukan kunjungan studi komparatif tentang strategi memaksimalkan pelayanan terhadap lembaga DPRD. Sekaligus bersilaturahmi ke Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara,” kata Justman.

Sementara itu, Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Tojo Una Una Syaiful Muhammad kepada sejumlah awak media menyampaikan terimakasih kepada sekretariat DPRD Sulut telah menyambut dengan baik.

” Kami menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas sambutan dan pelayanan yang baik dan luar biasa dari sekretariat DPRD Sulut. Tujuan kami ke sini dalam rangka studi komparatif terkait dengan mekanisme rapat paripurna dalam rangka serah terima bupati terpilih. Itu yang kami diskusikan tadi bagaimana mekanismenya, paling tidak kami bisa mendapatkan gambarannya,” ucap saiful.

Syaiful juga memuji penataan ruangan dan administrasi di gedung DPRD Sulut.

“DPRD Sulut ini luar biasa, mulai penataan ruangan, administrasi sampai pada personilnya. Isya Allah ini akan dibawah ke daerah kami sebagai studi banding dan akan kami buat, tentu sesuai dengan anggarannya,” pungkasnya.(sisco)

Manado,GN – Plt Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Dr RD Kandou Manado drg Yuli Astuti Saripawan,MKes, menyampaikan laporannya, saat acara ground breaking pembangunan gedung pusat layanan kanker terpadu, Jumat (14/2/2025).

Dari laporan Dirut, gedung tersebut akan di bangun 11 lantai dan 1 besment, dengan 148 ruangan kamar tidur dan 3 ruangan operasi modular.

Dirut menjelaskan, angka prevalensi kanker di provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) th 2023 sebesar 1,2 permil atau sebesar 3175 pasien. Data Tahun 2024 Pasien dengan diagnosa kanker yang berobat ke RS Prof. Dr R D Kandou sebanyak 2697 pasien yang berasal dari 8 provinsi.

“Mayoritas pasien dari sulawesi utara, kemudian Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Kaltara, Papua dan Papua barat,” jelasnya.

Dari data kunjungan rawat inap dan rawat jalan dengan diagnosa kanker tahun 2020-2024, kata Dirut diprediksi akan mengalami peningkatan pasien kanker.

“Di prediksi akan terjadi peningkatan jumlah pasien kanker pada tahun 2030 sebesar 31% untuk kunjungan rawat inap dan 84% pada kunjungan rawat jalan,” ucap Dirut.

Sementara,berdasarkan jenis ada dua penyakit terbesar di RSUP Kandou Manado. “Berdasarkan jenis, Kanker Cervix dan Kanker payudara, masih menjadi 2 terbesar di RSUP Kandou Manado,” tandasnya.

Dirut berharap Gedung Pusat Layanan Kanker ini akan menjadi pusat pelayanan yang terintegrasi, menyediakan fasilitas dan teknologi yang tergolong modern untuk diagnosis, perawatan, dan rehabilitasi pasien kanker.

Dirut berkomitmen untuk menghadirkan layanan medis yang tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi mengutamakan kenyamanan serta keselamatan pasien.(sisco)

Manado,GN – Bertempat di lantai dua gedung administrasi kantor RSUP Kandou Manado,dilaksanakan acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Ketua Komite dan Kepala Inatalasi RSUP Prof Dr RD Kandou Manado, Selasa (12/2/2025).

acara pelantikan dan pengambilan sumpah di pimpin langsung Plt Direktur Utama (Dirut) RSUP Prof Dr RD Kandou Manado drg Yuli Astuti Saripawan,M.Kes dan turut dihadiri Direktur PMKP dr Jeheskiel Panjaitan,SH.MARS, Direktur Layanan Operasional dr Wega Sukamto,Sp BTKV, Direktur Perencanaan Keuangan dan BMN, Dr Erwin Sondang Siagian, SSTP, M.Si, Plt Direktur SDM, Pendidikan dan Pelatihan Ns Suwandi Luneto, S.Kep,M.Kes serta undangan lainnya.

Saripawan mengatakan dukungan dari seluruh aspek manajemen serta pihak terkait sangat diperlukan dalam menjalankan tugas Komite, terutama dalam menjaga standar profesi dan mutu pelayanan medis di rumah sakit.

“Saya meminta seluruh aspek di RSUP Kandou, mulai dari Direksi, manajemen hingga seluruh aspek pendukung, untuk memberikan dukungan penuh kepada Komite yang baru dalam menjalankan tugasnya,” ucapnya saat memberikan sambutan.

Lanjut kata Saripawan, ada saatnya kinerja di evaluasi sehingga membangun komitmen dan kepercayaan terhadap RSUP Kandou. Selain itu, juga membangun komunikasi yang baik.

“Nanti dievaluasi kinerja kalian. Kita harus membangun komitmen dan kepercayaan terhadap RSUP Kandou. Komunikasi harus terus dibangun agar mendapat kepercayaan. Karena kita terus dipotret oleh masyarakat, jadi utamakan SOP,” terangnya.

Adapun ketua komite dan kepala instalasi yang dilantik sebagai berikut ini:
1. Ketua Komte Medik Dr dr Juanita Asri Langi, Sp.PD-KEMD
2. Ketua Komite Keperawatan Ns. Jerry Hence Pandelaki, S.Kep
3. Ketua Komite PPI dan IPCN dr Pearla F.C Lasut,Sp.PD-KHOM
4. ketua Komite Koordinasi dan Pendidikan dr Janeline Rivana Sefty Tengor, Sp.JP, Subsp.P.Kv(K)
5. Ketua Komite Mutu dr Ronaldy EC Tumbel, Sp.THT-KL (K)
6. Ketua Komite Etik Penelitian dan Kesehatan dr Eka Yudha Lantang, Sp.AN-TI. Subsp-TI (K) Mmin.MM
7. Ketua Komite Resistensi Antimicroba dr Jose Meki Mamdei,S.PA (K)
8.Ketua Komite Etik dan Hukum Dr dr Theresia Isye Mogi, Sp.KRF,. KR (K). SH. MKes
9. Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain David Ginting,S.Tr.Kes
10. Ketua Komite Farmasi dan Terapi Farha Elein Kukihi, Apt.M.Clin.Pharm
11. Kepala Instalasi Farmasi Farha Elein Kukihi,Apt,M.Clin.Pharm

Dirut berharap, dukungan dari seluruh aspek di RSUP Kandou Manado untuk memberikan dukungan penuh kepada Komite yang baru dilantik dalam menjalankan tugasnya. (sisco)

Sulut,GN- Kepala BP3MI Sulawesi Utara (Sulut) Hendra Makalalag Selasa, (11/2/2025) menghadiri undangan Pemerintah Kota Tomohon dalam acara Pelepasan CPMI asal Kota Tomohon yang akan bekerja ke Jepang.Acara pelepasan dilaksanakan di Kantor Walikota Tomohon.

Usai acara pelepasan Calon Pekerja Migran Indonesia, Kepala BP3MI Sulut dan Walikota Tomohon Caroll Senduk membahas sekaligus menyepakati perpanjangan Kerjasama dalam rangka Pelindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Keluarganya di Kota Tomohon.

Kerjasama antara Pemerintah Kota Tomohon dan BP3MI sudah terjalin sejak tahun 2021 dan telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas Pelindungan bagi CPMI, PMI dan Keluarganya yang berasal dari Kota Bunga tersebut.

Hal tersebut terbukti dengan terlaksananya berbagai program dari kedua belah pihak baik dalam bentuk fasilitasi Pendidikan dan pelatihan bagi CPMI, fasilitasi pendampingan dan penanganan terhadap PMI Bermasalah, Pencegahan TPPO yang bermodus bekerja ke luar negeri bahkan sampai pada Pelatihan Kewirausahaan bagi PMI Purna maupun keluarganya.

“BP2MI membutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kualitas Pelindungan bagi CPMI, PMI maupun Keluarganya sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indoneisa, dimana salah satu kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota yang tertuang adalah menyediakan anggaran Pendidikan dan pelatihan bagi CPMI, dan Pemerintah Kota Tomohon sudah melaksanakannya dengan mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk biaya Pendidikan dan pelatihan bagi CPMI bahkan sampai pada biaya penempatan,” ujar Hendra.

Lebih lanjut Kepala BP3MI Sulawesi Utara menambahkan bahwa BP2MI sangat mengapresiasi komitmen dari Pemerintah Kota Tomohon dalam melaksanakan isi dari Perjanjian Kerjasama yang sudah disepakati bersama.

“Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kota Tomohon dibawah kepemimpinan Bapak Walikota Caroll Senduk, dimana dengan arah kebijakan yang beliau lakukan, isi dari perjanjian Kerjasama dapat dilaksanakan dan berhasil dengan baik.’ Lanjut Hendra.

Pada kesempatan tersebut Walikota Tomohon juga menyampaikan apresiasi kepada BP2MI terkait Kerjasama yang sudah terjalin dan meminta Kepala BP3MI Sulawesi Utara untuk segera mengagendakan perpanjangan Kerjasama.

“Saya atas nama Pemerintah Kota Tomohon dan segenap masyarakat Kota Tomohon sangat mengapresiasi kerja-kerja dari BP2MI dalam melakukan Pelindungan bagi warga Kota Tomohon, dimana banyak warga Kota Tomohon yang sudah mendapatkan fasilitasi dari BP2MI baik yang bermasalah maupun yang resmi bahkan sampai pada pemberdayaan PMI Purna dan keluarga melalui pelatihan kewirausahaan. Hal baik tentunya harus dilanjutkan sehingga kami meminta Kepala BP3MI Sulut untuk segera mengagendakan perpanjangan Kerjasama antara BP2MI dengan Pemerintah Kota Tomohon yang sudah akan berakhir pada tahun ini.” Jelas Caroll.

Pertemuan tersebut dihadiri anggota Legislatif Noldy Lengkong, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon, Mariam M. Rau. Pertemuan berlangsung santai namun berkualitas karena menghasilkan kesepakatan untuk menentukan arah kebijakan Pemerintah Kota Tomohon dalam meningkatkan Pelindungan bagi CPMI, PMI dan Kelurga di Kota Tomohon kedepannya. (*/sisco)

Sulut,GN – Listrik penting untuk desa karena dapat meningkatkan kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas masyarakat.  Listrik juga memberikan manfaat untuk desa terkait pengembangan usaha dan peningkatan akses informasi dan pendidikan.

Terkait itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus berupaya memaksimalkan desa yang ada di seluruh kabupaten agar teraliri pembangkit listrik.

Data yang dihimpun media ini, ada 10 desa di Sulut belum teraliri pembangkit listrik. Desa tersebut berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulut Fransiscus Maindoka, melalui Kepala Bidang Listrik Micriority Y Maki,ST saat di konfirmasi, membenarkan 10 desa di Sulut yang belum teraliri pembangkit listrik.

Kepala bidang listrik menjelaskan 6 desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan 4 desa berada di Kabupaten Kepulauan Sitaro.

” Jadi semua ada 10 desa yang belum berlistrik. 6 desa di Sangihe yakni desa Beeng darat, desa kahakitang,desa dalako bembanahe, taleko batusaiki, desa para 1 dan desa para. Sedangkan 4 desa berada di Sitaro yakni desa tapile,desa pahepa, desa pumpente dan desa laingpatehi,” jelasnya di kantor Dinas ESDM Sulut Selasa. (11/2/2025).

Lanjut Maki menjelaskan, ada dua desa yakni desa pumpente dan laingpatehi sampai saat ini belum ada informasi, karena warga di kedua desa ini tidak kembali dan menetap di sana pasca erupsi gunung ruang di tagulandang Sitaro.

“Kami tinggal menunggu status kedua desa ini, karena sampai sekarang kami belum mendapatkan informasi terkait status kedua desa,” ucapnya.

Sementara, untuk desa pahepa dan tapile di targetkan tahun 2025 ini selesai pengerjaan pembangkit listrik. ” Rencana bulan april ini, pembangkit listrik di desa tapile dan pahepa akan segera terpasang. Jadi target 2 desa tahun ini sudah teraliri listrik,” kata Maki.

Pengerjaan pembangkit listrik kata Maki, merupakan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) dan ditangani langsung oleh PLN. ” Ini anggaran penyertaan modal negara yang di tangani langsung oleh PLN,” tandasnya. (sisco)

Manado,GN- Rencana acara Ground Breaking gedung pusat layanan kanker RSUP Kandou Manado,seperti di beritakan sebelumnya 10 Februari 2025 hari ini, di tunda pelaksanaannya karena masih menyesuaikan waktu dari kementerian.

Hal ini di sampaikan oleh Plh Direktur Utama RSUP Kandou Manado dr Jeheskiel,SH.MARS kepada media Gemparnews.com ketika di temui di halaman kantor RSUP Kandou Senin,(10/2/2025).

” Iya, acaranya di tunda karena kita menyesuaikan waktunya pak menteri dan hari ini pak menteri berhalangan hadir,” jelas dr Jeheskiel.

“Acaranya akan di laksanakan Jumat 14 Februari 2025. Jadi pak Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes red) akan hadir pada acara ground breaking,” sambung direktur PMKP RSUP Kandou.

Diharapkan acara ground breaking kantor pusat layanan kanker terpadu ini, dapat berjalan dengan baik dan sukses.

” Mohon doa restu agar acara ground breaking gedung pusat layanan kanker terpadu berjalan dengan lancar sehingga pembangunannya juga selesai dengan baik,” pungkas dr Jeheskiel.

Untuk diketahui, gedung pusat layanan kanker terpadu RSUP Kandou Manado merupakan pusat layanan kanker di Indonesia timur dan akan dibangun sebanyak 12 lantai. (sisco)

Sulut,GN- Masyarakat pesisir pantai Lorong Orang Sanger (LOS) Malalayang Satu Timur Kota Manado secara tegas menolak rencana salah satu pengembang untuk melakukan kegiatan reklamasi pantai tahap kedua.

Penolakan ini dilakukan karena masyarakat pesisir LOS notabene sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai nelayan.

Menurut warga jika dilakukan penimbunan pesisir pantai maka tempat tambatan perahu otomatis tidak ada lagi, sehingga dapat dipastikan warga kehilangan mata pencaharian sebagai nelayan.

” Terus terang kami menolak tegas rencana pengembang melakukan kegiatan reklamasi pantai. Kami menaruh harapan untuk dapat menyekolahkan anak kami hanya lewat pekerjaan sebagai nelayan,” ucap om Dare sapaan akrab warga setempat.

Sementara, Ketua Forum Nelayan LOS Jhon ‘opo’ Manope sepakat dengan warga lainnya menolak tegas kegiatan reklamasi pantai di pesisir LOS.

” Kami tegas menolak reklamasi pantai. Yang kami butuh pemecah ombak bukan reklamasi pantai,” tegasnya.

Jhon menyayangkan hingga saat ini, pihak pengembang belum pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum di lokasi reklamasi.

” Seharusnya pengembang melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat, terkait rencana reklamasi pantai. Kami masih menunggu pihak pengembang untuk melakukan sosialisasi kepada warga di lokasi,” ucapnya.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulut Arfan Basuki ketika di konfirmasi media ini menjelaskan rencana pengembang yang akan melakukan kegiatan reklamasi yakni PT TJ Silvanus. Pada tahap pertama pengembang sudah melakukan kegiatannya. Mengenai kelengkapan perijinan kegiatan, kata Arfan semua sudah memenuhi syarat.

Namun di tahap kedua ini, pengembang belum bisa melakukan aktivitas kegiatan, sebab harus melengkapi persyaratan. ” Pada dasarnya tahap kedua, pengembang belum bisa melakukan aktivitas kegiatan, karena pengembang harus melakukan sosialisasi publik, lokasinya bisa saja di kantor kelurahan, kantor kecamatan atau langsung ke lokasi warga masyarakat,” jelasnya.

Arfan menjelaskan tahapan sosialisasi bisa sampai dua atau tiga kali dengan masyarakat. ” Ada kalanya satu kali pertemuan jika sudah ada kesepakatan, tetapi jika belum ada titik temu bisa sampai dua atau tiga kali pertemuan,” jelasnya.

Arfan menegaskan sepanjang belum memenuhi persyaratan perijinan, pihak pengembang belum bisa melakukan aktivitas reklamasi di pesisir pantai.

“Jika belum memenuhi syarat perijinan, otomatis pengembang belum bisa melakukan aktivitas,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Usai melaksanakan rapat fraksi Demokrat Jumat (7/2/2025) di kantor DPRD Sulut kepada sejumlah media, Ketua fraksi Demokrat Royke Anter mendorong semua anggota harus berperan aktif di setiap alat kelengkapan dewan yang telah ditugaskan.

Dorongan ini disampaikan oleh ketua fraksi demokrat untuk mendukung program fraksi yang akan dilaksanakan di tahun 2025 ini.

“Rapat fraksi Demokrat tadi membahas program – program fraksi yang akan dikerjakan di tahun 2025,” kata Anter.

“Semua anggota fraksi demokrat harus aktif di setiap alat kelengkapan dewan yang sudah ditugaskan,” sambungnya.

Selain itu, Anter menegaskan fraksi Demokrat di DPRD Sulut juga mendukung program dan kerja yang tujuannya mensejaterahkan masyarakat Sulawesi Utara.

“Bersama Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih mendukung dalam setiap program dan kerja yang tujuannya mensejaterahkan masyarakat, tidak ada yang lain,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN – Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Sulut Henry Walukow secara kesatria menegaskan fraksi demokrat menerima hasil pemilihan kepala daerah dari KPU Sulut dan mendukung pemerintahan gubernur dan wakil gubernur terpilih tahun 2024.

“Yang pertama saya menyampaikan, atas nama fraksi partai Demokrat menyampaikan secara kesatria partai Demokrat menerima hasil pemilihan kepala daerah dari KPU Provinsi Sulawesi Utara. Kedua, fraksi partai Demokrat siap mendukung pemerintahan Gubernur terpilih bapak Mayjen Yulius Selvanus Komaling (YSK) dan Wakil Gubernur Dr Victor Mailangkay,SH MH (Victory) tanpa syarat,” tegas Henry di sela – sela rapat paripurna DPRD Sulut, Jumat (7/2/2025).

Henry juga menyampaikan dua aspirasi masyarakat yang di titipkan pada pemerintahan YSK – Victory untuk dapat di perjuangkan.

“Izinkan saya menyampaikan aspirasi dalam forum ini yaitu pertama bahwa sampai saat ini teman – teman penambang rakyat belum mendapat izin dan sangat merindukan payung hukum yang jelas di provinsi Sulawesi Utara. Yang kedua ada suara hati dari masyarakat nelayan pesisir utara pantai manado sekarang sudah tiga kali berproses reklamasi dan tiga kali telah melakukan RDP di kantor DPRD menghasilkan beberapa rekomendasi yaitu rekomendasi penolakan dan ada yang menerima dengan catatan,” ujar Henry.

Henry mengusulkan agar reklamasi tersebut di berdayakan oleh BUMD mengingat harga tanah 50 tahun ke depan akan berubah.

“Reklamasi ini alangkah baiknya ketika sulawesi utara boleh memberdayakan BUMD yang melaksanakannya. Karena harga tanah 50 tahun ke depan akan naik dan sangat rugi kalau pihak swasta yang akan mengelola,” pungkas Henry. (sisco)

Sulut,GN – Gubernur terpilih Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling (YSK) menegaskan dalam kepemimpinannya ingin mengajak bergandengan tangan untuk memajukan bumi nyiur melambai Sulawesi Utara (Sulut) ke depan.

Hal ini dikatakannya saat konferensi pers Jumat (7/2/2025) usai menghadiri rapat paripurna DPRD Sulut dalam rangka pengusulan pemberhentian Gubenur Olly Dondokambey,SE dan Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandou periode 2021-2024 dan pengesahan Gubernur terpilih Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling dan Wakil Gubernur Dr Victor Mailangkay,SH,MH periode 2025-2030 di lantai dua kantor DPRD Sulut.

“Inilah yang kami harapkan, apapun warnamu kami ingin bergandengan tangan untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat Sulawesi Utara dan untuk Indonesia raya,” kata Gubernur terpilih YSK di dampingi Wakil Gubernur Victor Mailangkay.

YSK menjelaskan tugas kerja seratus hari ke depan, akan mempelajari apa yang menjadi kepentingan utama dalam kemajuan bumi nyiur melambai.

“Tugas kerja kami seratus hari kedepan, nantinya kami akan mempelajari apa – apa yang ada di Sulawesi Utara. walaupun kami sudah menguasai dan memahami kondisi di Sulawesi Utara tetapi dalam ke pemerintahan dengan situasi sehingga timnya bapak presiden begitu cepat bergerak tentunya kita akan mengikuti irama bapak presiden sampai ke daerah ini,” jelasnya.

Sementara itu, YSK juga mengajak media untuk dapat mewartakan berita dengan baik, sehingga dapat menciptakan situasi yang kondusivitas.

“Teman – teman media, mari wartakan dengan berita baik,ciptakan suasana yang kondusivitas,” ajak YSK. (sisco)