Kapojos : Kawasan Hutan Lindung di Duduki Masyarakat, Akan di Hapus dan Ganti Jadi Lahan Pemukiman

Sulut,GN- Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2025-2044 terus di genjot.

Sekretaris Pansus Berty Kapojos (foto: Gemparnews)

Ada hal menarik saat tim pansus RTRW melakukan kunjungan kerja untuk konsultasi terkait pansus RTRW di Kantor Kementerian BPN-ATR di Jakarta.

Adapun poin yang menjadi catatan penting dalam penyusunan Ranperda RTRW seperti kawasan hutan lindung.

Sekretaris Pansus Berty Kapojos kepada sejumlah media menjelaskan, terkait kawasan hutan lindung yang sudah di tempati warga masyarakat.

“Pansus baru pulang untuk melakukan konsultasi ke Kementerian BPN-ATR. Banyak hal yang di sampaikan permohonan harus di muat dalam RTRW, salah satu contoh kawasan hutan lindung yang sudah ditempati masyarakat,” kata Kapojos kepada media Kamis (17/07/2025) di lobi kantor DPRD Sulut.

“Masyarakat yang sudah tinggal di lokasi tersebut dan mereka sudah mengantongi sertipikat,nantinya kita akan sampaikan ke Bupati atau Walikota, kemudian Bupati dan Walikota menyurat ke Gubernur dan Gubernur menyurat ke Kementerian kehutanan dan kita muat dalam RTRW,” jelasnya.

“Jadi kalau ada masyarakat yang menduduki kawasan hutan lindung, dan memiliki sertipikat, maka akan di hapus dan di jadikan lahan pemukiman. Itu akan kami muat dalam RTRW,” terang Kapojos.

Kapojos memberi contoh lahan hutan lindung yang sudah banyak di tempati oleh masyarakat. ” Misalnya di Bitung dan Minut, banyak disana masyarakat sudah menempati kawasan hutan lindung. Atau juga lahan pertanian, masyarakat petani penggarap dan sudah lama mengelola lahan tersebut, boleh mendirikan rumah asal petani penggarap,” tandasnya. (sisco)




Sekwan Niklas Silangen Terima Kunker Komisi II DPRD Minahasa

Sulut,GN- Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Wiliam Niklas Silangen,S.Sos, M.Si menerima Kunjungan kerja (Kunker) komisi II DPRD Kabupaten Minahasa, Kamis (17/7/2025).

Plt Sekretaris DPRD Sulut Weliam Niklas Silangen, S.Sos., M.Si (foto : ist)

Kepada media Gemparnews.com Sekwan menjelaskan kunjungan kerja komisi II DPRD Kabupaten Minahasa dalam rangka konsultasi mengenai kegiatan agenda di DPRD Sulut.

“Jadi kunjungan tersebut dalam rangka Konsultasi mengenai agenda – agenda di kantor DPRD Sulut,” jelas Sekwan ketika ditemui diruangan kerjanya.

Sekwan mengatakan bahwa saat ini DPRD Sulut sementara melaksanakan beberapa agenda kegiatan.

“Tadi sudah disampaikan bahwa DPRD Sulut sementara melaksanakan kegiatan pansus RTRW, Pansus Kepemudaan dan pansus Penanggulangan Bencana Alam. Sekali lagi itu yang kami sampaikan tadi ke Komisi II Kabupaten Minahasa,” tutupnya.

Adapun anggota komisi II DPRD Kabupaten Minahasa yang melakukan kunjungan kerja antara lain Sherly Tamuntuan, Melina Onibala dan lainnya. (sisco)




Silangen : Rencana Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Sulut Agustus Mendatang

Sulut,GN- Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen, S.Sos,M.Si mengatakan Agenda masa reses II bagi anggota DPRD Sulut di tahun 2025 ini akan segera dijadwalkan dan  akan dimulai pada bulan Agustus mendatang.

Weliam Niklas Silangen, S.Sos,M.Si selaku Plt Sekretaris DPRD Sulut ( foto : Gemparnews.com)

Namun rencana ini akan menunggu hasil  rapat Badan Musyawarah (Banmus).

“Direncanakan Agustus, menunggu hasil keputusan rapat Badan Musyawarah,” ujar Silangen, Selasa (21/07/2025).

Menurut Silangen Rapat Banmus akan dilaksanakan Jumat 18 Juli 2025 pada akhir pekan ini.

Diketahui, ada tiga kali kegiatan reses atau serap aspirasi anggota DPRD Sulut ke daerah Pemilihan setiap tahunnya.

Agenda reses dianggarkan dana Rp 1,3 M. Dimana pengunaannya dipakai untuk biaya perjalanan, sewa tempat, makan-minum, alat tulis menulis (ATK) dan percetakan.(sisco).




Legislator Michaela Paruntu Minta Instansi Terkait Seriusi Anjloknya Harga Nilam

Sulut,GN- Anjloknya harga Nilam di pasaran dan maraknya alih fungsi lahan pertanian mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Sulut, Senin (14/7/2025).

Usai RDP Komisi II dan SKPD serta Perum Bulog SulutGo Foto Bersama (foto: Gemparnews)

RDP ini di laksanakan bersama SKPD Sulut terkait dan Bulog, di ruang rapat Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Wakil Ketua DPRD Sulut, Michaela E Paruntu, yang juga Koordinator Komisi II, menyoroti permasalahan ini yang semakin membebani masyarakat petani.

“Kita harus terbuka soal data dan fakta di lapangan. Harga Nilam yang turun drastis memukul petani, sementara mereka sudah banyak yang mengalihfungsikan lahan sawah demi Nilam. Ini tidak boleh dibiarkan tanpa solusi,” kata Michaela.

Menurutnya, OPD terkait harus hadir dengan langkah konkret, bukan sekadar imbauan. Ia mengingatkan bahwa kebijakan harus berpihak kepada kepentingan jangka panjang masyarakat dan menjaga keberlanjutan ketahanan pangan di daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulut menuturkan total lahan pertanian saat ini tercatat 43.542 hektar, meskipun idealnya dalam RTRW mencapai 53.426 hektar. Ia juga menegaskan bahwa menanam Nilam di area persawahan tidak diperbolehkan karena mengancam ketahanan pangan.

“Kami tidak melarang petani Nilam. Tapi untuk lahan sawah, apalagi yang masuk kawasan pangan, tidak boleh ditanami Nilam. Sosialisasi sudah kami lakukan, namun tetap perlu pengawasan dan pendampingan,” ujarnya.

Michaela meminta instansi terkait bersama Bulog untuk segera merespons keluhan petani, agar mereka tidak terus menjadi korban fluktuasi harga pasar tanpa perlindungan.

“Petani kita butuh kepastian. Jangan biarkan mereka terus dirugikan. Kita minta pemerintah hadir dengan solusi jangka pendek dan panjang, baik itu soal pemasaran, bibit unggul, hingga subsidi,” tandasnya. (sisco)




RDP Komisi II Bersama Mitra Kerja, Laluyan Pertanyakan Lahan Sawah di Sulut Kepada Dinas Pertanian Sulut

Sulut,GN- Jeane Laluyan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut),kembali menyoroti masalah pangan (beras red) yang belum terselesaikan. Sorotan ini disampaikan Laluyan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pertanian, Dinas Pangan, dan Bulog, Senin (14/7/2025).

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulut yang cepat merespon keluhan masyarakat melalui Dinas Pangan dan Bulog,” ujar Laluyan.

Namun, Dia menegaskan bahwa semua yang disampaikan masih sebatas rencana di atas kertas. Menurutnya, PR besar justru ada di Dinas Pertanian.

“Saya minta tolong, kalau bisa dijelaskan berapa total luas sawah yang ditanami padi di Sulut? Ini penting, agar tidak menunggu terlalu lama dan supaya pembahasan lebih fokus,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, perwakilan Dinas Pertanian Provinsi Sulut, Patris Saroinsong, Carol E. Sumilat, dan Nova Hisamraini menyampaikan bahwa berdasarkan LBS (Lahan Baku Sawah)  nasional tahun 2024, luas lahan sawah yang ditanami di Sulut mencapai 39.768 hektar.

Setelah mendengar penjelasan dari Dinas Pertanian, Laluyan kembali menanggapi data tersebut. Dirinya mempertanyakan apakah Dinas Pertanian juga memiliki angka panen terbaru. “Karena menurut informasi, panen berikutnya baru akan berlangsung pada November 2025,” ujarnya. (sisco)




Gerak Cepat Pelayanan Kesehatan di RSUP Kandou Manado Tuai Pujian Keluarga Pasien Asal Kotamobagu

Manado,GN – Gerak cepat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Dr RD Kandou Manado di bawah kepemimpinan Direktur Utama Prof Dr dr Sterry Rampengan,Sp.JP (K), FIHA,MARS terus menuai pujian dan  mendapat apresiasi serta pengakuan secara luar biasa kerja para staf, perawat maupun dokter dari keluarga pasien.

Keluarga Pasien Ibu Lia Bawole Asal Kotamobagu (foto: Gemparnews)

Apresiasi ini datang dari Ibu Lia Bawole asal Kotamobagu adalah istri pasien bernama Novri Maleke (40) yang dirawat selama 10 hari di ruangan Edelweis 1 khusus penyakit saraf RSUP Prof Dr RD Kandou Manado.

Ibu Lia menuturkan dimana gerak cepat para staf, perawat dan dokter menangani pasien bahkan sampai pada pelayanan obat pun di akuinya secara pelayanan luar biasa.

” Awal pelayanan kesehatan dari UGD dan disini sungguh luar biasa para staf, Perawat dan dokter sangat ramah terhadap kami, boleh dikata sangat gercep (gerak cepat red) menangani pasien. Kami pasien rujukan dari Kotamobagu mulai dari dokter sampai perawat langsung mengambil tindakan,” kata Ibu Lia, Senin (14/7/2025) kepada media Gemparnews.com di kantor RSUP Kandou Manado, ruangan Edelweis 1.

Ibu Lia mengakui pelayanan di RSUP Kandou Manado, selama pasien di rawat tidak ada pembiaran sedikit pun dalam pelayanan kesehatan.

“Tidak ada pembiaran. Dokter dan perawat masuk dan keluar tak henti – hentinya mengecek pasien dan menanyakan kondisi pasien,” ucapnya.

” Jadi mulai dari UGD sampai masuk di ruangan ini luar biasa pelayanan kesehatan sejak kami masuk kedua kalinya sampai hari ini,” terang ibu Lia.

” Yang intinya kami disini diberikan pelayanan terbaik, ketika kami membutuhkan dan menanyakan sesuatu terkait pelayanan kesehatan, mereka menjawab dengan baik dan tegas, misalnya kami menyampaikan bahwa infus sudah hampir habis, mereka langsung bergerak tepat waktu,” sambungnya.

Ibu Lia berharap, tetap di jaga dan di pertahankan pelayanan kesehatan di rumah sakit kebanggaan masyarakat bumi nyiur melambai ini, sehingga nama rumah sakit ini menjadi rumah sakit yang mengedepankan pelayanan kesehatan secara baik.

“Kami berharap pelayanan kesehatan tetap di pertahankan sehingga ketika kami pulang dari ruangan ini, ada pasien lain yang masuk pelayanan juga sama seperti pelayanan kesehatan kepada kami,” tutup ibu lia dengan hati gembira di dampingi kepala Ruangan Edelweis 1 Ns Angelein Kosegeran.

Untuk di ketahui, pasien bapak Novry Maleke oleh dokter, hari ini sudah di nyatakan membaik dan di izinkan pulang ke Kotamobagu untuk selanjutnya pekan depan pasien di ingatkan melakukan kontrol kembali. (sisco)




Harga Beras Melonjak, Michaela Paruntu: Komisi II Agendakan RDP Pekan Depan

Sulut,GN- Permasalahan yang kini menjadi sorotan masyarakat Sulawesi Utara dimana harga bahan pokok khususnya beras yang terus merangkak naik hingga hampir menyentuh angka Rp 20 ribu per kilogram.

Michaela E Paruntu (foto: Gemparnews)

Para ibu rumah tangga yang pendapatan keluarga hanya pas – pasan  semakin dibuat resah dengan kondisi harga beras. Padahal, harga normal beras biasanya berada di kisaran Rp 12 ribu hingga Rp 15 ribu per kilogram.

Terkait permasalahan itu, menjadi perhatian serius dari DPRD Provinsi Sulut merupakan perpanjangan masyarakat menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi.

Wakil Ketua DPRD Sulut, dr Michaela Elsiana Paruntu Mars, menyatakan Komisi II DPRD akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) Senin (15/7/2025) pekan depan bersama pihak terkait, termasuk instansi pemerintah yang menangani urusan pangan dan perdagangan.

“RDP ini kami harapkan bisa menjadi wadah untuk mencari solusi konkret agar harga beras sebagai bahan pokok masyarakat bisa kembali stabil,” kata Michaela.

Koordinator Komisi II DPRD Sulut mengatakan kenaikan harga beras ini paling banyak dikeluhkan oleh kalangan emak-emak karena langsung berdampak pada kebutuhan dapur sehari-hari. (sisco/*)




Legislator DPRD Sulut Amir Liputo Minta Pemerintah Ambil Langkah Serius Kenaikan Harga Beras

Sulut,GN- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara daerah pemilihan Kota Manado H. Amir Liputo mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengambil langkah serius terkait kenaikan harga beras.  Harga beras premium di pasaran Kota Manado saat ini sudah di kisaran angka Rp 17 ribuan per kilogram.

Legislator DPRD Sulut Amir Liputo (foto: Gemparnews)

“Kami mohon pak gubernur dan jajaran serta pihak terkait seperti Disperindag, Bulog untuk melakukan stabilisasi harga beras dengan operasi pasar,” kata Liputo, Kamis (10/7/2025).

Beberapa hari terakhir Liputo mengatakan Dia menerima banyak keluhan dari warga Manado terkait lonjakan harga beras. Sulitnya mendapatkan Beras SPHP yang biasa disalurkan Bulog.

“Ini persoalan serius jika tidak ditangani bisa menimbulkan masalah baru,” ujarnya.

“Saya dapat info dari Inobonto (Bolmong) bahwa susah juga di sana. Ini artinya sudah gawat,” tambahnya.

Liputo berharap agar pemerintah segera mengambil langkah tegas. Bulog perlu melakukan stabilisasi harga dengan melakukan operasi pasar di pasar-pasar sentral yang menjadi tempat belanja masyarakat.

Kedua, harus melakukan sidak ke lokasi atau  tempat – tempat penjualan beras, terutama beras Bulog.

“Agar supaya masyarakat yang ekonominya kurang mampu bisa mendapatkan beras sebagaimana harga beras disubsidi Bulog atau pemerintah,” ungkapnya.

Selain itu, Liputo minta aparat turun tangan jika ada indikasi permainan spekulan yang memanfaatkan kondisi kurangnya stok beras.  (sisco/*)




HUT KB Bank ke- 55 Tahun, Branch Manager Harap Pelayanan ke Depan Semakin Lebih Baik

Manado,GN – Tingkat kepercayaan nasabah menjadi motivasi dalam pengembangan pelayanan untuk perbankan. Hal itu, membuat perbankan semakin berkembang dan maju dalam menjalankan usaha dan bisnisnya.

Korea Best Bank (KB Bank) salah satu usaha dan bisnis yang bergerak di bidang perbankan di seluruh wilayah Indonesia hari ini Kamis 10 Juli 2025 merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke -55 tahun.

Branch Manager KB Bank KCU Manado Karel Kaligis (foto: Gemparnews)

Branch Manager Kantor Cabang Utama KB Bank Karel Kaligis kepada media Gemparnews.com menyampaikan harapannya terkait hari ulang tahun ke -55 tahun.

Kaligis mengatakan kedepannya KB Bank.semakin bertumbuh ke arah yang lebih baik dalam pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Harapan saya ke depan, kiranya semakin bertumbuh ke arah yang lebih baik dalam pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat mewujudkan dan membangun bisnis usaha mikro, usaha kecil menengah, konsumer dan komersial,” kata Kaligis.

Foto Bersama Branch Manager Dengan Karyawan (foto: Gemparnews)

Kaligis yakin dengan tingkat kepercayaan masyarakat Sulawesi Utara lebih khusus Kota Manado membuat perjalanan KB Bank semakin lebih baik.

“Kepercayaan dari masyarakat sulawesi Utara khususnya kota Manado membentuk KB Bank dalam perjalanan 55 tahun ini,” ucapnya.

Lebih jauh Kaligis mengatakan KB Bank akan terus bersinergi dan mengembangkan layanan digital yang salah satu layanan unggulan yaitu mobile Banking KB Star.

“Ini untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam mempermudah menabung dan bertransaksi dengan layanan perbankan digital. Dan KB Bank adalah mitra finansial yang dapat di andalkan,” sebutnya.

Kegiatan Olahraga Senam Zumba (foto: Gemparnews)

Acara hari ulang tahun KB Bank ke -55 tahun ini, di buka dengan doa dan di lanjutkan dengan pemotongan kue tumpeng. Sebelumnya juga di gelar kegiatan pelayanan kesehatan gratis bagi para pensiunan dan pelayanan kesehatan untuk karyawan dan mitra kerja.

Selain itu, dilaksanakan kegiatan olahraga senam zumba dan kegiatan akan dilanjutkan besok dengan acara fun running, start dari KB Bank dan akan finish di Manado Bay kawasan mega mall. (wandi)




Delapan Desa Tak Berlistrik, Cindy Wurangian Pacu Ranperda Untuk Menjawab Kesenjangan Pembangunan

Sulut,GN- Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut sementara melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2025-2044.

Cindy Wurangian (foto: Gemparnews)

Wakil Ketua Pansus RTRW Cindy Wurangian menegaskan akan menjadikan solusi bagi warga di desa-desa yang belum teraliri listrik.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulut ini memberikan apresiasi atas terobosan pemerintah sulut untuk melakukan revisi Ranperda RTRW.

Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Minahasa Utara dan Kota Bitung ini,mengatakan draft Ranperda RTRW Pemprov Sulut mencantumkan delapan desa tersebut yamg semuanya berada di daerah kabupaten kepulauanSangihe.

Adapun Desa tersebut berada di pulau atau Kecamatan Tatoareng :
Desa Kahakitang, Desa Para,Desa Dalako Bembanehe dan Desa Taleko Batusaiki serta Desa Para I. Selanjutnya ada satu Desa di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah yakni Desa Beeng

Sementara ada dua di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Kecamatan Tagulandang, Desa Pumpente dan Desa Laingpatehi. Namun untuk dua Desa ini masyarakat disana sudah di relokasi ke tempat lain.

“Untuk desa Pumpente dan Laingpatehi itu lokasinya di gunung ruang dan masyarakat sudah di relokasi,” jelas Cindy.

Guna mempercepat adanya sentuhan PLN ke warga di desa tersebut maka kata Cindy, pembahasan Ranperda RTRW terus dipacu.

Menurut Cindy, melalui pembahasan Ranperda ini pemerintah daerah ingin menjawab ketimpangan dan kesenjangan pembangunan yang masih terjadi di beberapa wilayah yang belum tersentuh oleh aliran listrik.

“Ranperda ini ketika ditetapkan, mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat terkait usaha, pekerjaan termasuk sarana prasarana,” pungkas Cindy. (sisco)