Fraksi di DPRD Sulut Setuju Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029 di Sahkan Menjadi Perda, Berikut Catatan Fraksi – Fraksi

Sulut,GN- Setelah melakukan pembahasan secara marathon akhirnya Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 – 2029 disetujui menjadi Peraturan daerah (Perda), melalui Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Jumat, 8 Agustus 2025.

Adapun komposisi Pansus RPJMD tahun 2025-2029 yakin Ketua Louis Carl Schramm, SH MH, Wakil Sekretaris Inggried J. N. N. Sondakh, SE, MM, Sekretaris Nick Adicipta Lomban, SE serta anggota yakni, Dr. Ir. Royke O. Roring, M.Si, IPU, Capt. Remly Kandoli, M.Mar, Dra. Vonny J. Paat, Melisa Gerungan, Irene Golda Pinontoan, Rhesa Waworuntu, Pierre J. S. Makisanti, SH, Pricilla Cindy Wurangian, MBA, Ronald Sampel, Henry Walukow, SE, Prof. Dr. Julyeta P. A Runtuwene, M.S dan Muliadi Paputungan, S.AP.

Pendapat akhir fraksi-fraksi yang disampaikan dalam pembahasan akhir terhadap ranperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029, menerima dan menyetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Meskipun telah diterima menjadi Perda namun ada beberapa catatan fraksi antara lain:

1. Menegaskan pentingnya agar program-program prioritas dalam rpjmd diarahkan pada pengentasan kemiskinan struktural, pemberdayaan petani, nelayan, buruh, dan pelaku umkm serta penataan sistem perlindungan sosial yang lebih kuat.

2. Wilayah pembangunan harus menyentuh seluruh pelosok daerah termasuk daerah kepulauan, daerah perbatasan, dan desa tertinggal. fraksi mendorong pemerataan infrastruktur, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan konektivitas digital sebagai hak rakyat yang tidak bisa ditunda.

3. RPJMD perlu memberikan penekanan lebih terhadap strategi kedaulatan pangan dan energi melalui penguatan produksi lokal, inovasi teknologi pertanian dan kelautan serta hilirisasi komoditas unggulan Sulawesi Utara.

4. Mendorong pendidikan yang berorientasi pada karakter kebangsaan, literasi digital, dan kesiapan menghadapi transformasi teknologi. generasi muda harus menjadi subjek aktif pembangunan, bukan sekedar objek statistik.

5. Implementasi RPJMD harus dikawal secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. fraksi menekankan pentingnya pengawasan melekat oleh dprd, media dan masyarakat sipil agar setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

6. Memahami adanya batas waktu 6 bulan penetapan rpjmd sesuai ketentuan. namun tidak ingin dokumen ini nantinya menjadi tidak sinkron dengan RTRW yang sedang difinalisasi. oleh karena itu, fraksi mendorong agar ada klausul eksplisit dalam rpjmd bahwa akan dilakukan review terbatas setelah RTRW 2025-2044 ditetapkan, sehingga harmonisasi dokumen tetap terjaga dan arah pembangunan tetap akuntabel.

7. Mencermati pagu indikatif perangkat daerah serta penjabaran ke program dan kegiatan, masih ada keraguan apakah bisa menopang pencapaian target. fraksi berharap adanya konsistensi arah kebijakan dan transparansi apabila terjadi deviasi dalam pagu anggaran perangkat daerah pada apbd tahun berjalan, termasuk tahun 2026 nanti. jangan sampai RPJMD hanya menjadi dokumen formalitas tanpa keterkaitan nyata dengan penganggaran tahunan.

8. Isu strategis seperti kesenjangan konektivitas dan infrastruktur, ketahanan pangan dan energi air di samping itu transparansi dan akuntabilitas pemerintah diakomodir dengan baik.

9. Mendorong agar isu-isu ini tidak berhenti di tataran dokumen tetapi diimplementasikan secara konsisten.

10. target indeks reformasi birokrasi dan indeks pengelolaan keuangan daerah, fraksi mendukung arah kebijakannya yang bersih dan berorientasi pelayanan. disamping itu percepatan digitalisasi dan sistim pelayanan publik.

11. perlunya sinkronisasi vertikal dan horizontal dalam 12 program yang telah dirancang termasuk infrastruktur, sanitasi dan perumahan serta stabilisasi harga, diperlukan penguatan koordinasi antar OPD agar capaian rpjmd tahun 2025-2029 tercapai.

12. Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara melalui RPJMD lima tahunan, menurut FRAKSI DPRD sudah dapat mengakomodir sektor-sektor pembangunan multi dimensional.

13. Fraksi mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan perhatian khusus daerah kepulauan terlebih sektor pendidikan, terutama gedung-gedung sekolah yang perlu direhabilitasi lebih khusus proyek pembangunan sekolah yang ditinggalkan oleh pelaksana proyek.

14. Fraksi berharap dan mendorong pembangunan ketersediaan jaringan tenaga listrik dan internet yang merata, bermutu dan berkelanjutan di Sulawesi Utara khususnya jaringan komunikasi internet di area Tondano Pantai, Minahasa;

15. Fraksi juga berharap dan mendorong pembangunan akses jalan penghubung yang lebih memadai, diantaranya di jalur: – sonder-rambunan-pinaras – tincep-timbukar-tangkuney (penghubung minahasa-minsel) – sawangan-pinaras – tondano-remboken-passo-kakas; dan – kelurahan urungo tepi danau tondano – unima

16. Fraksi berharap dan mendorong ketersediaan bantuan panti asuhan dan panti werdha berupa bahan pokok pangan, kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta fasilitas sarana prasarana pendukung setiap tahunnya.

17. Fraksi berharap dan mendorong ketersediaan air bersih khususnya di desa kolongan atas dan desa mokupa, minahasa.

18. Fraksi berharap dan mendorong gerakan “marijo ba tanam” dengan menanam komoditi pangan lokal sulawesi utara dalam menunjang swasembada kemandirian pangan daerah, serta mendorong ketersediaan jaring pengaman sosial daerah untuk kesehatan dan pangan bagi warga Sulawesi Utara.

19. Fraksi mengharapkan dengan hadirnya peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 yang merupakan acuan pembangunan daerah provinsi sulawesi utara kedepan dapat dijalankan secara optimal sehingga Sulawesi Utara dapat terus bertumbuh dan sejahtera.

20. Fraksi mengharapkan agar pemerintah provinsi sulawesi utara dapat mendorong aspek pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, kemasyarakatan, umkm, pariwisata pertanian dan perkebunan kedepan lebih baik, agar permasalahan kemiskinan dan kurangnya ketersediaan lapangan kerja yang terjadi saat ini dapat di selesaikan.

21. Fraksi juga berharap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan sumber daya yang ada di provinsi sulawesi utara ke depan akan terkelola dan berkembang lebih baik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat daerah nyiur melambai yang kita cintai. (sisco)

 




Sekretariat DPRD Sulut Serahkan Piagam Penghargaan Kepada Staf Administrasi dan Umum Syane Karundeng

Sulut,GN – Penyerahan piagam penghargaan kepada Staf Bagian Administrasi dan Umum, Syane Karundeng yang telah berkarya dan mengabdikan diri kurang lebih 36 Tahun 5 Bulan oleh Plt Sekretaris DPRD Sulut Weliam Niklas Silangen, S.Sos.MSI didampingi para Kabag dan Kasub di lingkungan Sekretariat DPRD Sulut.

Piagam penghargaan ini diserahkan diruang Sekretaris DPRD Sulut, Kamis (07/08/2025). Sekwan Niklas pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih atas jasa dan pengabdian, kesabaran dan ketekunan dalam melaksanakan tugas tugas.

”Hebat juga ibu. Syane dalam melaksanakan tugas berhadapan dengan teman-teman wartawan, dengan kesabaran dan ketekunan. Selamat telah purna tugas, dan menikmati kerja lain,” kata Sekwan.

Sementara itu, Syane Karundeng merasa haru dan menyampaikan terima kasih karena mendapatkan penghargaan dari Sekretariat Dewan. ” Saya merasa bangga dan terharu karena boleh menerima piagam ini. Saya menyampaikan terimakasih,” ucap Syane.

Dalam melaksanakan tugas kuncinya kerjakan sebaik mungkin dan mendengarkan apa yang diarahkan pimpinan serta tanggungjawab.

” Biasa itu ada suka dan duka, namun saya jalani semua sebagian dari tugas dan kerja saya sebagai abdi negara,” tutupnya. (sisco)




Louis Scramm Minta Diskominfo Perhatikan Internet di DPRD Sulut

Sulut,GN- Ketua Pansus RPJMD Provinsi Sulut tahun 2025_2029 Louis Scramm menegaskan agar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sulut memperhatikan Internet di Kantor DPRD Sulut.

Rapat pansus RPJMD tahun 2025_2029 (Foto: Gemparnews)

Louis mengatakan beberapa minggu ini, internet di gedung rakyat mengalami kerusakan. Bukan hanya di kantor DPRD saja, namun di kantor – kantor dinas pun mengalami masalah internet.

Louis mengingatkan agar Diskominfo Sulut memperhatikan masalah internet ini. “Saya cuma mau ingatkan, internet di dewan saat ini tidak ada, ini tanggungjawab Kominfo. Beberapa minggu ini tidak ada internet. Bahkan internet di kantor-kantor dinas juga bermasalah,” sebut Louis saat rapat pansus, Senin (04/08/2025) di DPRD Sulut.

Lanjut kata Louis, Internet juga bermasalah di rumah sakit daerah. “Mereka butuh untuk melakukan operasi melalui teleconfrence tapi tidak bisa,” ujar Louis.

” Internet yang tidak bermasalah cuma hanya ada di ruangan kantor Gubernur, Wakil Gubernur dan rumah dinas. Diluar itu internet semua mati namun anggaran sudah berjalan,” tambahnya.

Louis berpesan agar permasalahan internet ini disampaikan kepada Plt Diskominfo Sulut. “Tolong disampaikan ke Asisten 1 selaku Plt Diskominfo Sulut, kalau tidak akan mau viral ini,” tandasnya. (sisco)




Henry Walukow Minta Pemprov Berikan Reward ke Instansi Penghasil PAD

Sulut,GN- Anggota Pansus Pembahasan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2025_2029 Henry Walukow menegaskan kepada Pemerintah Provinsi untuk memberikan reward dari sisi anggaran kepada instansi yang menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Henry Walukow (Foto: Gemparnews)

Pemberian reward dari sisi anggaran ini menurut Henry merupakan bagian dari instansi tersebut untuk membackup Visi dan Misi Gubernur.

“Kita harus fair instansi yang terkait dengan pendapatan daerah harus diberikan reward dari sisi penganggaran. Masa hanya di suruh mencari tidak dikasih anggaran. Saya berkunjung ke dinas pertambangan secara pribadi, ini pak kadis tidak berpesan kepada saya. Mata saya sendiri melihat untuk maintenence ruangan saja tidak ada anggaran bahkan anggaran untuk pengecatan juga tidak ada,” kata Henry, Jumat (01/08/2025) diruangan sidang paripurna.

“Bagaimana mau beck up visi dan misi pak gubernur kalau tidak ada anggaran,” tambah Henry. (sisco)




Nick Lomban Pertanyakan Pengelolaan Sampah di Sulut

Sulut,GN- Anggota Pansus Pembahasan RPJMD tahun 2025_2029 Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Nick A Lomban mempertanyakan pengelolaan sampah di provinsi Sulut bahkan sampai ke Kabupaten dan Kota.

Nick mengatakan pihaknya ingin mendengarkan dari dinas terkait untuk dapat menjelaskan pengelolaan sampah. ” Tolong dijelaskan sampai sejauh mana pengelolaan sampah,” tanya Nick saat rapat pembahasan, Jumat (01/08/2025).

Menanggapi pertanyaan anggota pansus tersebut, Plt Kepala DLH Sulut Feybe Rondonuwu mengatakan pelaporan pengelolaan sampah dilaporkan melalui aplikasi secara Nasional.

“Untuk kolaborasi dalam pengelolaan sampah Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten dan Kota, selalu kami lakukan,” kata Rondonuwu.

“Bahkan pengelolaan sampah pelaporannya sekarang harus di input melalui aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Seluruh Provinsi dan Kabupaten dan Kota secara Nasional harus melaporkan pengelolaan sampah pada aplikasi SISPN,” tandasnya. (sisco)




RSUP Kandou Tuai Pujian, Liembertus Apresiasi Peran Dirut Prof Starry dan Tim Medis

Manado,GN- Apresiasi dan terimakasih disematkan kepada Direktur Utama Rumah Sakit Prof Dr RD Kandou Manado, Prof,Dr,dr. Starry Rampengan, Sp.JP(K), FIHA, MARS, dimana telah berhasil dalam penyelamatan nyawa istri Meksi Liembertus saat melakukan operasi pengangkatan rahim, Selasa (29/7/2025).

Melalui pesan WA yang kirim langsung ke Direktur Medik dan Keperawatan, dr Wega Sukanto, Sp,B. TKV (K) menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan tim medis dalam melakukan suatu tindakan operasi.

‎Istri Liembertus menjalani operasi pengangkatan rahim yang membutuhkan sokongan darah dalam jumlah signifikan sebelum melakukan tindakan operasi.

Liembertus dalam pesannya menuliskan secara khusus peran penting Direktur Utama Prof Starry Rampengan dalam memastikan ketersediaan pasokan darah dan bahkan tim medis bekerja secara profesional.

Bantuan ini kata Liembertus sangat berarti bagi keluarganya, yang telah memberikan harapan dan kekuatan dimasa sulit.

Keberhasilan tim medis dalam menjalankan tugasnya, mencerminkan rasa hormat dan kepercayaan publik dan komitmen RSUP Kandou dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik. ‎Keberhasilan ini sekaligus membuktikan kesigapan tim medis RSUP Kandou dalam menghadapi dan menjalankan tugas pada saat situasi darurat medis. (sisco/*)




Clossing Statment Jems Tuuk: YSK – Victory Mampu, Dr Steivie Karouw Pastikan Peremajaan Kelapa Gratis di Daerah Kepulauan

Sulut,GN- Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Produktivitas dan Tantangan Tanaman Kelapa di Sulawesi Utara”. Kegiatan ini menjadi wadah strategis mempertemukan para pemangku kepentingan dalam sektor perkebunan kelapa.

Suasana Kegiatan FGD (foto: Gemparnews)

Acara yang di gelar oleh Badan Riset dan Inovasi Pertanian (BRMP) Tanaman Palma bersama Pewarta Deprov Sulut sukses dilaksanakan, Jumat (25/7/2025).

Kepala BRMP Tanaman Palma, Dr. Steivie Karouw, STP, MSc, mengatakan kesiapan BRMP dan Kementerian Pertanian untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulut. Karouw menegaskan bahwa pentingnya kolaborasi dalam penguatan produktivitas kelapa sebagai komoditas unggulan daerah bumi nyiur melambai.

“Kami siap berkolaborasi. Ini saatnya kerja bersama antara Pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, hingga petani harus berada dalam satu barisan,”tegasnya.

Karouw juga menanggapi pertanyaan salah satu peserta, dimana menyebutkan akan membuat satu program peremajaan tanaman kelapa di wilayah kepulauan.

” Pastinya ada program peremajaan tanaman kelapa. Ini akan kami laksanakan agar di daerah kepulauan Sangihe juga mendapatkan bibit peremajaan kelapa secara gratis tidak di pungut biaya,” ucap Karouw.

Sementara itu, Presiden Direktur LSM Petani Peternak Nelayan Sulut, Julius Jems Tuuk, saat clossing statment
menyuarakan dukungan penuh terhadap pemerintahan YSK-Victory. Dia memastikan bahwa pemerintahan YSK-Victory memiliki perhatian besar terhadap petani.

“Cara berpikir mereka (YSK -Victory red) jelas dan mampu membawa masyarakat Sulawesi utara ke arah yang lebih baik, khususnya petani, bisa lebih sejahtera. Kami dari LSM memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada gubernur dan wakil gubernur atas kontribusi besar mereka, sehingga masyarakat petani di Sulut akan kembali menjadi daerah yang dikenal bumi nyiur melambai ini kembali melambai,” tandasnya. (sisco)




Legislator BMR Raski Mokodompit di Lantik Besok

Sulut,GN – Plt Sekretaris DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Wiliam Niklas Silangen, S.Sos, M.Si mengatakan pengucapan sumpah/janji pergantian antar waktu anggota DPRD Sulut dari partai Golkar sisa masa jabatan 2024-2029 akan dilaksanakan Jumat, (25/7/2025) besok sekira pukul 13.00 wita.

Raski Mokodompit,SH akan dilantik menggantikan alm I Ketut Sukardi (foto: ist)

Acara pelantikan anggota DPRD Sulut Raski Mokodompit di gelar di ruangan rapat paripurna DPRD Sulut.

” Iya, besok akan dilaksanakan acara pengambilan sumpah/janji pergantian antar waktu anggota DPRD Sulut dari partai Golkar sisa masa jabatan 2024-2029,” kata sekwan Niklas kepada media gemparnews.com ketika di hubungi awak media melalui telephone selularnya, Kamis (24/7/2025) tadi sore.

Diketahui Raski Mokodompit akan menggantikan alm I ketut sukardi dari partai Golkar daerah pemilihan Bolaang Mongondow Raya (BMR). (sisco)




Saat Paripurna DPRD Sulut, Amir Liputo Suarakan Aspirasi Warga Nelayan Pulau Gangga dan Talise Selamatkan Penumpang Kapal Barcelona VA

Sulut,GN- Anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Amor Liputo menyampaikan  interupsi dalam agenda Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang membahas penjelasan Gubernur terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Legislator DPRD Sulut Amir Liputo (foto: Gemparnews)

Liputo mengatakan terkait kondisi di lapangan insiden kapal laut Barcelona VA yang terjadi di laut talise minahasa utara.

Amir menyoroti kunjungannya bersama Wakil Gubernur Sulut, Victory Mailangkay, ke lokasi musibah kebakaran kapal KM Barcelona V di wilayah Munte. Ia mengungkapkan bahwa mereka datang menggunakan kendaraan dinas untuk mengevaluasi dampak insiden tersebut serta meninjau pelayanan di sejumlah puskesmas.

“Secara terbuka, Bapak Wakil Gubernur menyaksikan bahwa kami hadir di Munte untuk mengevaluasi korban KM Barcelona V. Kendaraan kami diperintahkan langsung oleh Bapak Wagub untuk mengunjungi beberapa puskesmas,” kata Liputo Selasa (22/07/2025).

Pertemuannya dengan para nelayan dari Pulau Gangga, Talise, dan Mantehage—yang secara sukarela membantu proses evakuasi korban. Menurutnya, mereka tidak menuntut imbalan, namun menyampaikan satu harapan besar: penerangan listrik 24 jam.

“Di tempat mereka, listrik belum menyala penuh. Saat ini hanya hidup antara 8 sampai 12 jam sehari. Karena PLN adalah lembaga vertikal, sulit dijangkau oleh kami. Maka kami mohon melalui tangan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, agar mereka bisa menikmati listrik sebagaimana masyarakat di daratan,” ucap Liputo.

Bentuk penghargaan atas aksi cepat dan tanpa pamrih dari para nelayan tersebut, Liputo berharap pemerintah bisa memberikan kado terbaik berupa layanan listrik penuh di tiga pulau tersebut.

“Mereka sampaikan langsung kepada kami, ‘tolong suarakan di paripurna bahwa kami mendambakan listrik menyala seperti di daratan’. Ini usulan kami, dan kami percaya ini bisa diwujudkan, terlebih melihat banyaknya kunjungan menteri ke Manado belakangan ini. Semoga harapan ini bisa terwujud di masa pemerintahan Bapak YSK dan Victor Mailangkay,” sebut Liputo.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen, menyampaikan apresiasi dan menegaskan bahwa masukan itu akan dijawab secara tertulis oleh Gubernur.

Sementara itu, Gubernur Sulut Yulius Selvanus Karel (YSK) saat diwawancarai menyatakan bahwa pihaknya telah memiliki rencana besar terkait perluasan layanan listrik.

“Dalam waktu dekat, saya bercita-cita listrik menyala penuh di tiga kabupaten kepulauan: Talaud, Sangihe, dan Sitaro. Untuk tiga pulau di Minahasa Utara, saya sudah perintahkan bantuan genset agar minimal menyala 12 jam per hari,” tandas Gubernur. (sisco)




Kapojos : Kawasan Hutan Lindung di Duduki Masyarakat, Akan di Hapus dan Ganti Jadi Lahan Pemukiman

Sulut,GN- Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2025-2044 terus di genjot.

Sekretaris Pansus Berty Kapojos (foto: Gemparnews)

Ada hal menarik saat tim pansus RTRW melakukan kunjungan kerja untuk konsultasi terkait pansus RTRW di Kantor Kementerian BPN-ATR di Jakarta.

Adapun poin yang menjadi catatan penting dalam penyusunan Ranperda RTRW seperti kawasan hutan lindung.

Sekretaris Pansus Berty Kapojos kepada sejumlah media menjelaskan, terkait kawasan hutan lindung yang sudah di tempati warga masyarakat.

“Pansus baru pulang untuk melakukan konsultasi ke Kementerian BPN-ATR. Banyak hal yang di sampaikan permohonan harus di muat dalam RTRW, salah satu contoh kawasan hutan lindung yang sudah ditempati masyarakat,” kata Kapojos kepada media Kamis (17/07/2025) di lobi kantor DPRD Sulut.

“Masyarakat yang sudah tinggal di lokasi tersebut dan mereka sudah mengantongi sertipikat,nantinya kita akan sampaikan ke Bupati atau Walikota, kemudian Bupati dan Walikota menyurat ke Gubernur dan Gubernur menyurat ke Kementerian kehutanan dan kita muat dalam RTRW,” jelasnya.

“Jadi kalau ada masyarakat yang menduduki kawasan hutan lindung, dan memiliki sertipikat, maka akan di hapus dan di jadikan lahan pemukiman. Itu akan kami muat dalam RTRW,” terang Kapojos.

Kapojos memberi contoh lahan hutan lindung yang sudah banyak di tempati oleh masyarakat. ” Misalnya di Bitung dan Minut, banyak disana masyarakat sudah menempati kawasan hutan lindung. Atau juga lahan pertanian, masyarakat petani penggarap dan sudah lama mengelola lahan tersebut, boleh mendirikan rumah asal petani penggarap,” tandasnya. (sisco)