Louis Schramm Soroti Ketidakhadiran CV Revorma Dalam Forum Resmi RDP

Sulut,GN- Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Louis Carl Schramm, memimpin jalannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan Buruh, Pimpinan PT Pesta Pora Abadi, CV Reforma Kurnia dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulut , Rabu (13/08/2025).

Dalam RDP tersebut, Louis sangat menyayangkan ketidakhadiran CV Revorma. Louis menilai ketidakhadiran CV Revorma sebagai bentuk ketidakbertanggungjawaban terhadap persoalan serius yang tengah dihadapi para buruh.

“Dari keterangan pihak PPA, baru sekitar 50 persen pembayaran yang dilakukan ke CV Revorma karena pekerjaan di lapangan tidak dilanjutkan. Artinya ada wanprestasi dari pihak kontraktor,” kata Louis.

Sementara itu,kuasa hukum PT PPA Indra, juga menegaskan bahwa kontrak kerja dengan CV Revorma telah diputus karena adanya pelanggaran kesepakatan atau wanprestasi. Ia menjelaskan bahwa proyek yang tengah dibicarakan adalah pembangunan Mie Gacoan di kawasan Paniki, bukan di Sindulang, yang disebut tidak memiliki masalah serupa.

“Pembayaran untuk proyek di Paniki memang tersendat, sementara untuk di Sindulang tidak ada kendala,” ujar Indra.

Turut hadir Ketua Bapemperda Vionita Kuera, dalam RDP bersama perwakilan Buruh, Pimpinan PT Pesta Pora Abadi, CV Reforma Kurnia dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulut , (sisco)




Ermin Tora Bantah Beras Plastik Beredar di Kalangan Warga Penerima Manfaat

Sulut,GN – Kepala Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo Ermin Tora membantah issue atau pemberitaan beredarnya beras plastik di kalangan warga penerima manfaat.

Kepala Bulog Kanwil SulutGo Ermin Tora (foto: Gemparnews)

Hal itu dikatakannya kepada sejumlah media, saat menggelar pers conference, Rabu (13/8/2025) di Kantor Bulog Kanwil SulutGo.

Ermin menegaskan bahwa pemberitaan tersebut adalah tidak benar. Dia menyebutkan pihaknya telah membuktikan bersama penerima manfaat dan juga membuktikan beras yang ada.

“Saya menyampaikan bahwa berita itu tidak benar,kami sudah membuktikan dengan penerima manfaat, dan kami juga sudah membuktikan dengan beras yang ada, itu tidak benar bahwa itu beras plastik,” tegas Ermin kepada sejumlah media.

“Sekali lagi kami sampaikan, itu tidak benar. Mohon agar ini jelas semua. Ini adalah program pemerintah,” sambungnya.

Ermin mengajak untuk bekerjasama agar tujuan dari pemerintah memberikan manfaat ataupun bantuan dapat di nikmati oleh masyarakat.

“Mari kita sama – sama bekerjasama, agar supaya tujuan dari pemerintah ini untuk memberikan manfaat, bantuan kepada masyarakat, betul – betul dapat di nikmati dengan baik,” tandasnya. (sisco)




Komisi I DPRD Sulut Bersama TNI/Polri, BIN, Kesbangpol Gelar Rakor Bahas Kamtibmas di Kota Manado

Sulut,GN– Ketua Komisi I Braien Waworuntu di dampingi Koordinator komisi I Royke Anter, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan dan Anggota Komisi I Dalam Rangka Tindak Lanjut Arahan Gubernur Terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Bersama Dengan Pemerintah Provinsi Sulut, Jajaran TNI dan POLRI.

Ketua Komisi I DPRD Sulut Braien Waworuntu Ketika di Wawancarai Sejumlah Media (foto: Gemparnews)

Rapat tersebut di laksanakan di ruangan serba guna lantai tiga Kantor DPRD Sulut, Selasa (12/8/2025).

Dalam rapat kordinasi tersebut, Braien Waworuntu menyampaikan permasalahan terjadinya gangguan Kamtibmas di Kota Manado.

“Gangguan Kamtibmas adalah persoalan kita bersama, TNI Polri, Pemerintah dan DPRD juga masyarakat dan pers. Kita akan membentuk Satgas khusus anti premanisme.”ujarnya.

Rakor yang berjalan dinamis dicermati dengan bijak perwakilan TNI Polri dan Badan Intelejen Sulut.

Kabinmas Polda Sulut Kombes Pol Julianto Sirait, mengatakan langkah mengantisipasi tingkat kerawanan dan gangguan Kamtibmas dikota Manado karena itu kepada pemerintah kota manado agar kembali mengaktifkan pos kamling dilingkungan disetiap kelurahan.

” Keamanan bukan cuma tugas polisi namun menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, dan semua stakeholder terkait dan setiap lingkungan harus dijaga dengan baik tingkat keamanan dan bagi kepala lingkungan harus proaktif dalam menjalankan tugasnya sebagai pemerintahan ditingkat lingkungan, hal ini dimaksud agar permasalahan dapat di minimalisir,” ucapnya.

 

Usai Rakor kepada sejumlah media, Braien menjelaskan Rakor bersama unsur forkopimda adalah urgen untuk dilakukan mengingat tingkat kerawanan di Manado makin memprihatinkan.

” Ini upaya pak Gubernur dan kami komisi 1 melakukan hal ini bersama pihak terkait TNI Polri kepala BIN, dan Pemerintah Daerah guna bersama menjaga ketertiban dan keamanan dan menekan angka Kamtibmas di Kota Manado,” terang Braien.

Turut hadir Wakil Ketua Komisi I, Sekretaris Komisi I, anggota Komisi I Rasky Mokodompit, Feramita Mokodompit, Julia Tuwo, Henry Walukow, Yongky Limen, Reamly Kandoli, TNI/ Polri, Kepala BIN Sulut, kepala Lantamal Sulut, Kabankesbang Sulut. (sisco)




Anter dan Luntungan Terima Rombongan Keluarga Korban Tragedi KM Barcelona Va

Sulut,GN– Rombongan keluarga korban hilangnya penumpang Kapal Motor (KM) Barcelona Va, Selasa (12/8/2025) mendatangi Kantor DPRD Sulawesi Utara. Kedatangan rombangan ini ingin meminta kejelasan nasib dua penumpang korban, yang hingga kini belum ditemukan.

Mereka mendesak PT Surya Pacific Indonesia (SPI) selaku perusahaan pengelola kapal untuk bertanggungjawab atas insiden kehilangan penumpang yang sampai saat ini belum ditemukan

Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter dan Anggota DPRD Sulut Normans Luntungan menerima rombongan keluarga korban di ruang pertemuan gedung DPRD Sulut.

Jimmy Tindi, perwakilan keluarga korban, dengan nada tegas menyampaikan kekecewaannya terhadap pihak perusahaan yang dinilai hanya memberi janji tanpa realisasi.

“Di setiap konferensi pers mereka bilang bertanggung jawab, tapi sampai sekarang tidak ada sikap resmi sebagai penanggung jawab,” kata Tindi.

Tindi menyesalkan pemberitaan sejumlah media yang seolah menggiring opini bahwa KM Barcelona Va adalah penolong. Padahal menurutnya, perusahaan tersebut justru mengambil keuntungan dari aktivitas di Nusa Utara.

Sementara itu, Arfan Takaliuang yang adalah sepupu salah satu korban  menegaskan bahwa perjuangan keluarga ini dilandasi amanat hukum, tepatnya Pasal 41 ayat 1 UU nomor 17 Tahun 2008 yang mewajibkan perusahaan bertanggung jawab kepada keluarga korban.

“Orang tua korban belum pulang dari Talaud karena terus mencari keberadaan saudara kami. Sampai hari ini, tidak ada satu pun perwakilan perusahaan yang datang menemui keluarga,” ucapnya.

Arfan membantah pemberitaan yang menyebutkan keluarga korban tidak mempermasalahkan perusahaan.

“Yang kami minta hanyalah dihargai, dan tanggung jawab perusahaan diselesaikan,” sebutnya.

Pada pertemuan tersebut, keluarga korban dengan tegas meminta agar DPRD Sulut segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak perusahaan, aparat terkait, dan keluarga korban, guna mengungkap fakta sebenarnya di balik tragedi yang merenggut nyawa dan menyisakan misteri. (sisco)




Fraksi Demokrat Setujui Ranperda Kepemudaan di Tetapkan Menjadi Perda

Sulut,GN- Personel Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulut Angelia Regina Wenas, mengatakan setuju dan menerima Ranperda Kepemudaan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).

Personel Fraksi Demokrat Angelia Wenas Menyerahkan Pendapat Akhir Fraksi Ke Ketua Pansus Kepemudaan Aldo Wongkar (foto: Gemparnews)

Namun Fraksi Demokrat memberikan catatan dan harapan setelah ranperda ini ditetapkan jadi perda.

“Fraksi Partai Demokrat sangat mengapresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terhadap Ranperda tentang Kepemudaan dalam rangka pemberdayaan potensi serta peran pemuda guna menumbuhkan patriotisme, kemandirian, tanggung jawab, serta peningkatan citra diri pemuda dalam visi misi pembangunan demi kesejahteraan masyarakat dengan untuk menciptakan generasi muda Sulawesi Utara yang berkualitas serta berkompetensi,” kata Wakil Ketua Pansus Kepemudaan, Senin (11/08/2025).

Lanjut kata Wenas, Fraksi Partai Demokrat mengharapkan kepada pemerintah Sulut dalam rangka pemberdayaan potensi serta peran pemuda di tengah kehidupan sosial masyarakat untuk dapat mendukung dan memfasilitasi program kegiatan kepemudaan.

“Dengan mengalokasikan dan menyediakan dana dalam anggaran belanja daerah secara memadai,” ucap legislator dapil Bolmong Raya itu.

“Berdasarkan uraian di atas maka Fraksi Partai Demokrat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Kepemudaan untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah,” tutupnya. (sisco)




Jelang Hari Kemerdekaan RI Ke-80, Kurniawan Lawendatu Ajak Jaga Kamtibmas di Bumi Nyiur Melambai

Sulut,GN- Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM), adalah organisasi otonom di bawah naungan Muhammadiyah yang berperan penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pengurus Organisasi KOKAM Sulut dan tokoh pemuda Kurniawan Lawendatu, mengatakan menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-80, mengajak para pengurus dan Anggota KOKAM dan Organisasi Mahasiswa serta para pemuda untuk menjaga stabilitas keamanan serta bahu-membahu bersama kepolisian dalam menciptakan Provinsi Sulut aman dan nyaman.

“Dengan adanya Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Saya mengajak para anggota dan Organisasi Mahasiswa serta para Tokoh Pemuda untuk membantu aparat keamanan dalam hal ini Polda Sulut untuk menjaga situasi keamanan di Sulawesi Utara,” kata Lawendatu.

Lanjut Lawendatu mengatakan, kita terus meningkatkan rasa nasionalis dan mengajak kepada teman-teman Organisasi Mahasiswa, kepemudaan dan masyarakat untuk mengadakan kegiatan yang positif sehingga menciptakan keamanan yang kondusif di wilayah Sulut

“Mari kita jaga Slogan Sulawesi Utara Torang Samua Basudara dan mari kita jaga Keamanan dan ketertiban di Bumi Nyiur melambai yang lebih aman dan nyaman,” tutupnya. (*/sisco




Rapat Paripurna DPRD Sulut, KUA PPAS di Sepakati APBD Perubahan Tahun 2025 Mengalami Penambahan

Sulut,GN- Bertempat di ruangan Rapat Paripurna Senin (11/08/2025), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025.

Rapat Paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS dihadiri langsung Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD Sulut, Jajaran SKPD dan Undangan lainnya.

Diketahui, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun anggaran 2025 mengalami penambahan sebesar Rp17.500.000.000.

Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangan mengatakan, berdasarkan hasil rapat pembahasan Badan anggaran DPRD bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Utara antara lain disepakati.

Untuk pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp3.772.280.953.160 setelah perubahan menjadi Rp 3.789.780.953.160. Mengalami penambahan sebesar Rp17.500.000.000

Untuk anggaran belanja daerah lanjut Silangen mengatakan dianggarkan sebesar Rp3.618.482.939.686.
“Setelah perubahan menjadi Rp3.635.982.939.686. Mengalami penambahan sebesar Rp17.500.000.000,” kata Ketua DPRD Sulut.

Sementara Gubernur Sulut menyampaikan terimakasih sekaligus apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulut atas dedikasi dan komitmen yang telah ditunjukan selama ini, khususnya dalam membahas dan mendukung setiap tahapan KUA dan PPAS perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2025.

“Sinergi dan kerjasama yang terjalin dengan baik ini tentunya merupakan cerminan komitmen bersama untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara,” ucap Gubernur.

Gubernur berharap kolaborasi yang harmonis ini dapat terus berlanjut dalam setiap agenda pembangunan daerah di waktu dan kesempatan selanjutnya. (sisco)




Royke Anter Minta Terminal AKAP Liwas di Fungsikan Kembali

Sulut,GN- Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, dalam rapat Banggar DPRD bersama TAPD Pemprov Sulut membahas KUA-PPAS Perubahan 2025 di ruang rapat paripurna, Jumat (8/8/2025) mengingatkan keberadaan fungsi terminal AKAP Liwas.

Merujuk Terminal AKAP Liwas di Kelurahan Perkamil, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, hingga kini tak difungsikan sebagai terminal sehingga dirinya selaku wakil rakyat yang duduk di DPRD Sulut terus menggaungkan hal itu untuk menjadi perhatian Pemprov Sulut.

“Saya melihat ada beberapa yang harus dilanjutkan. Yang pertama, kita semua tahu ada terminal tipe A di Liwas, sampai saat ini belum digunakan. Kita tahu itu sudah lama dan sudah sangat penting, sudah sangat urgen untuk boleh difungsikan,” kata Anter.

“Ada beberapa yang harus dilanjutkan, pertama kita semua tahu ada terminal tipe A di Liwas, sampai saat ini belum digunakan. Kita tahu itu sudah lama dan sudah sangat penting, sudah sangat urgen untuk boleh difungsikan,” ujar Anter.

“Banyak kendaraan atau angkutan umum yang tak mau parkir lagi di terminal tersebut (Terminal Paal Dua). Tentu ini sangat berpengaruh pada lalu lintas di seputaran terminal,” tambah Anter.

Sementara itu, Pemprov Sulut melalui Pj Sekprov Tahlis Gallang, mengungkapkan pemerintah melalui Direktorat Perhubungan Darat menginginkan Terminal Liwas bisa tembus ke Ringroad Manado, serta Tol Manado-Bitung.

“Tapi, memang terkendala di pembebasan lahan. Masih sementara dikomunikasikan dengan Pemerintah Kota Manado dan Kabupaten Minut. Nanti kami akan berusaha memfasilitasi,” tukasnya. (sisco)




Henry Walukow Apresiasi Gubernur Perjuangkan 30 Blok Daerah

Sulut,GN- Anggota DPRD Sulut dari Fraksi Partai Demokrat Henry Walukow di akhir rapat paripurna pengambilan keputusan Ranperda RPJD 2025-2029 di ruangan paripurna Kantor DPRD Sulut, Jumat (08/08/2025) angkat bicara terkait 30 blok daerah pertambangan rakyat di Sulut.

Henry Walukow (foto : Gemparnews)

“Sesuai dengan visi misi dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur tentang pembinaan pertambangan rakyat yang ada di Sulawesi Utara, pada kesempatan ini saya memberikan informasi sekaligus apresiasi yang tinggi kepada Pak Gubernur karena berkat perjuangan Pak Gubernur pada beberapa hari yang lalu pemerintah pusat lewat Kementerian ESDM telah merestui 30 blok daerah pertambangan rakyat untuk masuk di dalam wilayah pertambangan rakyat Republik Indonesia,” kata Henry.

Henry yang merupakan legislator dapil Minut-Bitung itu menambahkan, ini adalah yang terbanyak se-provinsi yang ada di Indonesia.

“Ini luar biasa perjuangan Pak Gubernur, walaupun di dalamnya masih ada 100-an blok yang masih akan diperjuangkan. Mudah-mudahan ini jadi berkat bagi kita semua warga masyarakat Provinsi Sulawesi Utara,” ujar Henry.

Untuk di ketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah merestui 30 blok daerah pertambangan rakyat di Sulut masuk dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) Republik Indonesia (RI). (sisco)




Ketua DPRD Sulut dan Ketua Fraksi Gerindra Kawal Insiden Pencabutan Izin Berlayar KM Barcelona

Sulut,GN- Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD angkat Suara terkait pencabutan ijin pelayaran KM Barcelona.

Hal itu, dikatakannya sebelum mengakhiri rapat Paripurna pembahasan RPJMD Tahun 2025 – 2029, Jumat (08/08/2025) Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut.

”Sebelum mengakhiri rapat pada hari ini, masyarakat kepulauan, 3 kepulauan Sitaro, Sangihe dan Talaud menghadapi pergumulan karena KSOP mencabut ijin pelayaran dari Barcelona, karena ada 5 kapal berlayar,” kata ketua DPRD Sulut.

Atas insiden pencabutan ijin pelayaran kapal tersebut, kata Silangen sangat mempengaruhi masyarakat yang ada di kepulauan.

”Dan saya kira ini menjadi perhatian, dan tolong teman-teman di komisi III untuk memanggil pihak terkait,” ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD Sulut Louis Carl Scramm juga memberikan tanggapannya perihal pencabutan ijin berlayar tersebut.

Menurut Louis, kebijakan tersebut dinilai berlebihan dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat Nusa Utara yang sangat bergantung pada transportasi laut.

“Jangan bikin susah masyarakat Nusa Utara. Sebagian besar kebutuhan mereka tergantung kapal. Sekarang semua izin dibekukan, hanya karena satu kapal terbakar. Ada apa ini? Dan anehnya, hanya satu perusahaan yang terdampak,”ucap ketua fraksi Gerindra DPRD Sulut itu.

Jika memang ada kesalahan atau pelanggaran sambung Louis, seharusnya KSOP melakukan pembinaan sambil tetap mengizinkan operasional kapal berjalan, bukan menghentikan seluruh aktivitas pelayaran.

“Kalau ada kekurangan, bina sambil berjalan. Jangan korbankan masyarakat. KSOP sebaiknya segera kembalikan semua ijin yang dibekukan,” tegas Louis.

Louis  menegaskan, pihaknya akan mengawal persoalan ini hingga tuntas. “Melihat kebijakan sepihak ini dapat memicu krisis distribusi logistik, layanan, hingga aktivitas ekonomi di Nusa Utara,” tandasnya. (sisco)