Raski Mokodompit Bacakan Pandangan Fraksi Golkar, Dukung Anggaran Media Dalam Memaksimalkan Informasi

Sulut,GN – Anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Raski Mokodompit dipercayakan Fraksi Golkar untuk membacakan Pemandangan Umum Fraksi Golkar atas Ranperda Perubahan APBD Tahun 2025, Rabu (20/08/2025).

Anggota DPRD Sulut Raski Mokodompit (foto: Gemparnews)

Berikut catatan-catatan penting Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBDP) yang disampaikan oleh juru bicara fraksi Golkar Raski Mokodompit.

pertama Fraksi Golkar prihatin melihat turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp 1 Triliun 515 milliar menjadi Rp1 Triliun 512 milliar turun Rp 2 milliar 168 juta.

Kedua, memasuki musim penghujan apa langkah konkrit yang akan diambil Pemprov Sulut untuk daerah yang rawan bencana di tengah efisiensi anggaran saat ini.

Ketiga, menghentikan maraknya kasus kekerasan menggunakan senjata tajam di Sulut, dengan mengalokasikan anggaran kepada Forkopimda, ormas agama dan kepemudaan untuk melakukan pengamanan.

Keempat, mendukung anggaran untuk media dalam APBDP dalam memaksimalkan informasi.

Kelima, bagaimana upaya dari Pemprov Sulut untuk mensejahterakan masyarkat untuk petani dan nelayan.

Keenam, penyegaran dan pengisian jabatan di lingkup Pemprov Sulut dengan mengedepankan right man in the right job.

Ketujuh, Fraksi Golkar mengapresiasi paskibraka asal Tomohon yang wakili Sulut di Istana Negara.

Delapan, strategi apa yang akan dilaksanakan Pemprov Sulut pada kondisi APBDP tahun 20025 yang menurun pada sektor pendapatan saat ini.

Sembilan, langkah Pemprov terhadap koperasi merah putih dan makanan bergizi.

Sepuluh, alokasi anggaran pembangunan di kawasan Nusa Utara khususnya korban bencana alam gunung ruang.

“Kami berharap catatan-catatan penting ini akan menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, ” tutupnya. (sisco)




Fraksi Golkar Dukung Penuh Pemerintahan Gubernur YSK, MEP : Kita Tetap Memberikan Yang Terbaik

Sulut,GN- Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Michaela E Paruntu (MEP) Rabu (20/08/2025), menegaskan bahwa fraksi Golkar mendukung penuh pemerintahan Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Dr Victor Mailangkay (YSK – Victory).

Michaela E Paruntu (foto: Gemparnews)

Menurut Michaela, dukungan fraksi Golkar di DPRD Sulut menjadi bukti komitmennya untuk memberikan yang terbaik dalam menunjang setiap program pemerintah YSK – Victory dalam mensejahterakan masyarakat di bumi nyiur melambai.

“Puji Tuhan, kita tetap memberikan yang terbaik. Tentu fraksi partai Golkar yang ada di DPRD provinsi Sulawesi Utara, mendukung penuh pemerintahan dari bapak Gubernur Yulius Selvanus,” kata Legislator partai Golkar dapil Minsel – Mitra kepada sejumlah media.

Dia berharap, apa yang menjadi suara rakyat melalui partai Golkar akan diteruskan melalui partai Golkar.

“Kita berharap apa yang menjadi suara masyarakat lewat partai Golkar akan kami teruskan, sehingga apapun yang akan kita putuskan bersama dalam penganggaran kedepan baik itu perubahan ataupun anggaran 2026, itu semuanya untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Diketahui, pada rapat paripurna DPRD Sulut, Gubernur Sulut turut menyampaikan bahwa saat ini partai Golkar yang dikenal dengan lambang pohon beringin semakin “naik daun” artinya menjadi terkenal atau populer. (sisco)




Ancam Keberadaan Wilayah Pertanian, Cindy Wurangian Minta Pansus Menolak Peta Pertambangan

Sulut,GN- Pansus RTRW dan pihak eksekutif Pemprov Sulut kembali melaksanakan rapat pembahasan, terkait peta ketentuan khusus wilayah pertambangan di Sulawesi Utara.

Namun pada rapat kali ini antara pansus RTRW dan eksekutif tak menemui titik temu. Pasalnya, peta yang disodorkan pihak eksekutif itu, semua wilayah Sulawesi Utara masuk wilayah pertambangan.

Tentunya ini menuai kritik anggota pansus. Jika merujuk dari peta itu, tak akan ada lagi wilayah pertanian dan perkebunan, sebab sudah diganti dengan wilayah pertambangan.

“Jangan sampai suatu hari nanti tiba-tiba ada perusahaan asing mengklaim rumah kita, kebun kita sebagai wilayah tambang,” kata Sekretaris Pansus RTRW Cindy Wurangian, Selasa (19/8/2025) saat pembahasan.

Lanjut Cindy meminta pansus untuk menolak peta tersebut karena mengancam keberadaan wilayah pertanian sebagai wilayah pangan berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Pansus Henry Walukow juga meminta Dinas ESDM untuk mengubah peta tersebut.

“Kami minta agar peta ini bisa direvisi lagi. Tolong pihak ESDM tak usah berkeras. Revisi saja peta ini,” ujar Henry.

Kadis ESDM Provinsi Sulut Fransiskus Maindoka tetap bersikukuh tak akan mengubah peta tersebut. “Petanya memang sudah seperti ini,” tukasnya.

Dengan tidak adanya titik temu ini, pembahasan terkait peta itu dipending.

“Kita pending dulu pembahasan soal peta ini. Lanjut saja di pembahasan pasal lain,” tambah Henry.

Dalam peta itu, diketahui semua wilayah Sulawesi Utara masuk wilayah pertambangan, kecuali Kota Manado, pesisir pantai kota Manado, kaki Gunung Lokon dan kaki Gunung Dua Saudara. (sisco)

 




Sekprov Sulut Sampaikan Permintaan Maaf, Keterlambatan SKPD Dalam Rapat Pansus RTRW

Sulut,GN-Permintaan Maaf yang disampaikan oleh Pejabat Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara (Sulut) Tahlis Gallang atas keterlambatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saat menghadiri rapat lanjutan pembahasan Ranperda Provinsi Sulut tentang RT/RW 2025-2044 khususnya mengenai wilayah pertambangan rakyat, Selasa (19/08/2025).

Berdasarkan jadwal dari Sekretariat DPRD Sulut Rapat Panitia Khusus (Pansus) dimulai pada Pukul 09.00 WITA di ruang rapat paripurna.

Sekprov mengatakan, melalui kesempatan yang sangat terhormat ini, pihaknya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Ketua Pansus dan seluruh anggota Pansus, karena mungkin kami lalai dalam mengkomunikasikan secara langsung ke Ketua Pansus ataupun ke Ketua DPRD.

“Terus terang memang tadi pagi melaksanakan rapat dan kebetulan yang diundang rapat itu semua SKPD yang diundang juga pada hari ini,” jelas Sekprov.

Lanjut Sekprov mengatakan kemarin sore diperintahkan langsung dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk melaksanakan rapat hari ini, hari sebelumnya di DPRD.

“Kami mencoba mengkomunikasikannya lewat sekretariat DPRD. Kami lalai, kami lupa untuk mengkomunikasikan langsung ke Ketua DPRD maupun Ketua Pansus. Ini kesalahan saya, bukan kesalahan teman-teman SKPD Saya menyampaikan permohonan sebesar-besarnya dan ini menjadi bahan evaluasi, intropeksi bagi saya pribadi,” kata Sekprov.

Proses penundaan ini kata Sekprov, tidak ada kaitannya dengan teman teman SKPD tapi semata-mata karena saya tidak mampu berpikir sampai disitu.

“Saya pikir komunikasinya tuntas pada saat menyampaikan ke Tata Usaha Pimpinan (TUP) di Sekretariat, kemudian TUP ke Sekretaris DPRD Sulut dan lain sebagainya. Sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf,” ujarnya.

Ketua Pansus RTRW DPRD Sulut Henry Walukow merespon baik dan menyampaikan terima kasih kepada Sekprov yang telah meminta maaf.

“Kedepan kiranya tidak terjadi lagi di pembahasan-pembahasan lainnya. Sumbang saran kalau pak Sekprov tidak bisa membalas surat resmi minimal pak Sekprov telepon ke Ketua jangan hanya ke TUP. Kebesaran hati pak Sekprov pasti dapat diterima oleh teman teman,” tandasnya. (sisco)




Peringati HUT Kemerdekaan RI Ke-80, Dirut Prof Starry Bertindak Sebagai Inspektur Upacara

Manado,GN – Bertempat di halaman gedung jantung CVBC, Minggu (17/08/2025) Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Dr RD Kandou Manado menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia Ke-80.

Pantauan media ini, upacara bendera memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-80 diikuti oleh seluruh civitas hospitalia RSUP Kandou Manado. ‎Bertindak sebagai inspektur upacara, Direktur Utama RSUP Kandou, Prof Dr dr Starry Rampengan, Sp.JP(K), FIHA, MARS.

‎Turut dihadir jajaran direksi, yakni Direktur Medik dan Keperawatan dr Wega Sukanto, Sp.B-TKV(K), Direktur Layanan Operasional Dr Erwin Sondang Siagian, SSTP.M.Si, Direktur Perencanaan dan Keuangan Ekwanto, SE.AK.MM serta Direktur SDM, Pendidikan dan Diklit dr Yune Laukati, MARS.

Pada kesempatan itu, Direktur Utama juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah ASN yang sudah pensiun.

Usai upacara bendera, kegiatan dilanjutkan dengan berbagai lomba untuk memeriahkan HUT RI ke-80. Lomba dilaksanakan sederhana dengan suasana penuh kebersamaan dan keceriaan mewarnai seluruh peserta yang ikut lomba yakni pegawai maupun tenaga kesehatan.

Dalam momentum memperingati HUT Kemerdekaan RI ini pentingnya menjaga semangat persatuan, gotong royong, dan pengabdian demi Indonesia maju dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RSUP Kandou Manado sebagai rumah sakit rujukan di Indonesia timur. (sisco)




Sekretariat DPRD Sulut Sukses Gelar Pelaksanaan Paripurna Mendengarkan Pidato Presiden RI

Sulut,GN- Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang digelar, Jumat (15/8/2025) sukses dilaksanakan.

Rapat Paripurna mendengarkan pidato kenegaraan presiden RI Prabowo Subianto serta pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta nota keuangan berlangsung tertib dan khidmat.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD didampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu dan Stella Runtuwene serta dihadiri Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay.

Pantauan media ini, peran Sekretariat DPRD Sulut turut menjadi sorotan. Dimana persiapan telah dilakukan jauh sebelum agenda dilaksanakan.

Plt Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen,S.Sos,M.Si bersama seluruh jajaran sekretariat dinilai berhasil mempersiapkan berbagai kebutuhan teknis sehingga sidang dapat berjalan sesuai dengan rencana agenda.

Dari penataan ruangan paripurna yang dihiasi nuansa peringatan HUT RI ke-80, penyediaan konsumsi bagi peserta sidang, hingga kesiapan fasilitas pendukung, seluruhnya ditangani dengan segala baik.

Demi memastikan semua persiapan rampung tepat waktu, jajaran sekretariat bekerja hingga larut malam.

“Persiapan memang cukup padat, tetapi komitmen kami adalah memastikan paripurna ini berjalan sukses. Syukur, semua bisa terlaksana dengan baik,” kata sekwan Niklas Silangen usai pelaksanaan paripurna.

Kerja keras tersebut membuahkan hasil. Rangkaian paripurna DPRD Sulut berjalan tertib, tanpa kendala teknis berarti, dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak.

Rapat Paripurna ini di hadiri oleh anggota DPRD Sulut, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta insan pers.(sisco)




DPRD Sulut Gelar Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto

Sulut,GN– Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto, Jumat (15/08/2025) disiarkan secara langsung di seluruh Indonesia. Dewan Perwakilan Sulawesi Utara (DPRD) Sulawesi Utara menggelar Sidang Paripurna dalam Rangka Mendengarkan Pidato Presiden RI Ke- 8, dilaksanakan di ruang rapat Paripurna.

Sidang Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, didampingi oleh Wakil Ketua Michaela E Paruntu, Stella Runtuwene dan Royke Anter serta dihadiri oleh Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus.SE dan Wakil Gubernur DR J Viktor Mailangkay.

Ketua MPR RI H Ahmad Muzani, membuka sidang paripurna dilanjutkan dengan Sambutan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Puan mengatakan Permasalahan dan tantangan yang harus kita selesaikan bukanlah pekerjaan rumah yang menyangkut administrasi melainkan pekerjaan rumah yang paling mendasar dalam kehidupan bernegara Keadilan Sosial, Kesejahteraan Rakyat dan Penguatan Kedaulatan Nasional.

Selain itu, Puan juga mengatakan Situasi Bangsa dan Negara telah berubah sehingga pendekatan pembangunan harus menjawab realitas jaman ,satu hal yang tidak berubah adalah Tujuan Akhirnya.Rakyat harus hidup lebih layak, lebih Sejahterah, lebih bermanfaat.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyentil Rancang Bangun yang digagas Presiden Soekarno dan Bung Hatta serta generasi 45 yang masih relevan untuk menghadapi tantangan abad 21 sangat esplisit menjelaskan bagaimana menjalankan ekonomi dan demokrasi kita.

“Saya berkeyakinan apabila kita menjalankan rancang bangun yang sudah dibuat oleh para pendahulu kita, bangsa Indonesia akan menjadi negara yang kuat sebab satu negara akan kuat adalah bagaimana negara itu menguasai dan mengelola kekayaan yang dimiliki,” kata Presiden.

Presiden menyentil keanehan yang terjadi dimana Indonesia dengan produksi kelapa sawit terbesar didunia pernah mengalami kelangkaan Minyak Goreng, dan melakukan Subsidi Pupuk, subsidi alat pertanian, subsidi Pestisida, Subsidi Irigasi Waduk, Subsidi beras tapi kadang kadang harga pakan tidak terjangkau oleh sebagian rakyat, keanehan keanehan ini bisa terjadi karna ada distorsi dan keanehan dalam sistim ekonomi.

“Sistim ekonomi yang diamanatkan oleh UUD 45 pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 adalah benteng pertahanan ekonomi kita,” ungkap Presiden.

Presiden juga memberikan apresiasi kepada TNI dan Polri yang telah bekerja maksimal menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan.

Dalam program nyata saat ini Presiden juga menyentil program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berhasil memberi dampak bagi 82 juta anak di 38 Provinsi. Juga pemerintah sementara mengembangkan laporan soal banyaknya tambang ilegal yang sangat meresahkan masyarakat.

Sidang Paripurna mendengarkan pidato kenegaraan presiden RI Prabowo Subianto dihadiri oleh Anggota DPRD, Sulut, Forkopimda, SKPD, Pejabat Struktural dan Fungsional, Tokoh Masyarakat serta tokoh Agama. (sisco)

 




Wakili Dirut RSUP Kandou Manado, Manager Diklat Buka Kegiatan Orientasi Mahasiswa D3 Keperawatan Poltekes Manado

Manado,GN- Bertempat di ruang aula lantai tiga kantor administrasi RSUP Prof Dr RD Kandou Manado, Jumat (15/08/2025) Puluhan mahasiswa D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Manado mengikuti kegiatan pelaksanaan orientasi dan pendidikan serta pelatihan.

Kegiatan orientasi dan Diklat dibuka oleh Direktur Utama RSUP Kandou Manado, Prof Dr dr Starry Rampengan, Sp.JP(K), FIHA, MARS, diwakili Manajer Diklat, dr Judy Flora Sengkey, MKes.

Dalam sambutannya, dr Judy menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada RSUP Kandou Manado sebagai rumah belajar sekaligus rumah praktek.

“Jadi orientasi ini bertujuan untuk mengenalkan lingkungan kerja rumah sakit, pendidikan utama, dan bagaimana memahami standar operasional yang berlaku dirumah sakit, aturan – aturan atau kebijakan, budaya keselamatan pasien dan tentunya bagaimana membangun sikap profesionalitas sesuai dengan nilai – nilai yang dianut di dalam rumah sakit Kandou ini,” kata dr Judy.

Manager Diklat menegaskan bahwa rumah sakit Kandou berkomitmen melaksanakan pendidikan yang bebas dari perundungan.

“Pada kesempatan ini saya menegaskan bahwa rumah sakit ini berkomitmen untuk melaksanakan pendidikan sebagai suatu proses pendidikan yang bebas dari perundungan atau bullying, sehingga saya katakan tidak ada tempat bagi intimidasi, pelecehan atau diskriminasi di bidang pembelajaran. Dan kami memastikan bahwa kita semua menciptakan suasana belajar yang aman dan inklusif saling menghargai sehingga semua peserta dapat berkembang secara optimal,” ujar dr Judy.

“demikian juga para pembimbing serta tenaga pendidik diharapkan dapat menjadi teladan dan membimbing dengan empati dan memberikan umpan balik yang membangun,” sambungnya.

Pada akhir sambutannya, dr Judy mengucapkan selamat kepada peserta untuk dapat mengikuti orientasi dengan baik.

” Akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti orientasi dan memulai masa praktek kerja lapangan di rumah sakit Kandou dan jadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran, setiap pasien sebagai sumber ilmu dan setiap tantangan sebagai peluang untuk menjadi perawat profesional, yang unggul, berintegritas dan berhati melayani,” tandasnya.

Untuk diketahui, peserta mengikuti orientasi dan Diklat ini kurang lebih lima bulan ke depan. (sisco)




Henry Walukow Pimpin Rapat Pansus RTRW, Empat Daerah Absen

Sulut,GN- Pembahasan lanjutan Pansus Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sulawesi Utara Kamis (14/08/2025) di gelar di lantai tiga ruangan serba guna DPRD Sulut.

Pansus yang dipimpin politisi Partai Demokrat, Henry Walukow secara marathon melakukan pembahasan dengan Kabupaten/Kota.

Rapat Pansus RTRW (foto: Gemparnews)

Mirisnya, empat daerah Kabupaten/Kota absen atau tidak mengirimkan wakil dalam pembahasan tersebut. Ke empat daerah itu, yakni Kabupaten Kepulauan Talaud, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolmut.

Henry Walukow yang didampingi Sekretaris Cindy Wurangian menyatakan pihaknya telah memberi kesempatan dua hari terakhir kepada Kabupaten/Kota yang belum sempat hadir.

“Karena mereka tidak hadir, artinya mereka menyetujui substansi pola ruang dan struktur yang diatur di RTRW,” tegas Henry usai pembahasan.

Untuk agenda selanjutnya, pembahasan RTRW dilaksanakan pekan depan.

Pasalnya, DPRD Sulut akan melaksanakan paripurna mendengar pidato Presiden RI dalam rangka HUT ke-80 Republik Indonesia pada Jumat 15 Agustus 2025.

“Setelah pembahasan, kita akan fokus ke indikasi khusus, termasuk mengenai WPR,” ujar Henry.

Turut hadir dalam pembahasan pansus RTRW ini, antara lain Roy Roring, Berty Kapojos, Cindy Wurangian, Vonny Paat dan Louis Schramm.(sisco)

 




Henry Walukow Pimpin Rapat Pansus RTRW, Sembilan Kabupaten/Kota Selesai Sinkronisasi

Sulut,GN- Dalam.pembahasan lanjutan Panitia Khusus (Pansus) pembahas RT RW Sulut Tahun 2025-2044 Rabu, (13/08/2025) menghadirkan Pemerintah Kabupaten /Kota.

Ketua Pansus Henry Walukow, Wakil Ketua Pansus Cindy Wurangian dan Sekretaris Pansus Berty Kapojos (foto: Gemparnews)

Kehadiran mereka untuk melakukan sinkronisasi struktur dan pola ruang bersama sembilan (9) Kabupaten/kota yakni Manado, Bitung, Minsel, Bolmong, Boltim, Bolsel , Minut, Minahasa dan Sitaro.

Ketua Pansus Henry Walukow didampingi Wakil Ketua Cindy Wurangian dan Sekretaris, Berty Kapojos menjelaskan sinkronisasi tersebut dilakukan mendengarkan pemaparan dan penjelasan dari masing masing Kabupaten/Kota terhadap struktur dan pola ruang untuk selanjutnya dimasukan pada rencana induk RTRW.

”Program yang tidak terakomodir akan dimasukkan dalam indikasi Program. Sementara yang mencakup semua tapal batas dan sudah tidak bermasalah,” ujar Henry usai rapat pansus.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua Pansus RTRW Priscilla Cindy Wurangian mengatakan rapat pembahasan lanjutan pada besok hari akan hadir enam (6) Kabupaten/Kota. Mereka akan diundang dalam pembahasan yakni Tomohon, Mitra, Bolmut, Kotamobagu, Sangihe dan Talaud.

“Besok hari akan diberikan ruang bagi Kabupaten dan Kota untuk memaparkan Struktur dan Pola Ruang masing masing supaya didapatkan kesesuaian.Kalau pun tidak hadir mereka dianggap menerima,” jelas Cindy

Untuk diketahui rapat lanjutan pembahasan bersama Kabupaten/Kota akan dilaksanakan besok Kamis (14/8/2025) sekira pukul 10 pagi. (sisco)