Wejangan Ketua DPRD Sulut : Pernikahan Adalah Rencana Allah

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD menghadiri acara resepsi pernikahan Crhisly Paransi,SH dan Blessy Pusung,SKM, Jumat (5/9/2025) tadi malam.

Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD saat menyampaikan sambutan (foto: Gemparnews)

Acara resepsi pernikahan di langsungkan di Manado Grand Palace (MGP) Kairagi Manado. Sebelumnya, ibadah pemberkatan nikah Kudus dilaksanakan di GMIM El Manibang Malalayang satu Barat.

Ketua DPRD Sulut dalam sambutannya menyampaikan bahwa kitab suci Alkitab harus di baca dan direnungkan setiap hari. “Seperti yang dikatakan dalam kitab Yosua 1:8, Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung,” kata Silangen

Lebih jauh, Ketua DPRD mengatakan Kasih Kristus adalah dasar dari keluarga kristen seperti di tulis dalam kitab efesus 5:22-33.

Silangen menjelaskan ada tiga hal dalam pernikahan kristen yang ditulis dalam Alkitab.  “Pertama, pernikahan adalah rencana Allah. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah punya agenda untuk membentuk keluarga (kejadian 2:18). Kedua bahwa agenda Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia (Matius 19:6) dan agenda ketiga adalah untuk kemuliaan Tuhan (Roma 11:36),” ujar Silangen.

“Ketiga agenda ini menjadi dasar kehidupan dalam menjalani bahtera rumah tangga ke depannya untuk kedua mempelai yang terkasih,” sambungnya.

“Percayalah yang menjadi centre adalah Tuhan Yesus Kristus, dan waktu pernikahan kalian berdua percayalah juga rencana Tuhan untuk kebahagian. Selamat berbahagia, Tuhan Yesus Kristus memberkati,” tutup ketua DPRD Sulut.

Sementara itu, diakhir acara resepsi pernikahan, Keluarga besar Paransi – Manossoh dan Keluarga besar Pusung – Kumaunang melalui kedua mempelai, keluarga yang baru terbentuk Keluarga Paransi – Pusung ( Crhisly-Blessy ) menyampaikan terimakasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah menghadiri acara resepsi pernikahan malam ini.

Turut hadir dalam resepsi pernikahan ini, yakni Walikota Tomohon Karel Senduk, Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen,S.Sos, M.Si, para dosen fakultas hukum Unsrat Manado, para advokat, kerabat,saudara dan tamu undangan. (sisco)




Sebanyak 45 Anggota DPRD Sulut Turun Reses

Sulut,GN- Sebanyak empat puluh lima (45) anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) kembali turun lapangan melaksanakan reses di daerah pemilihan (dapil)masing-masing.

Plt Sekretaris DPRD Sulut Weliam Niklas Silangen,S.Sos, M.Si (foto : Gemparnews)

Masa reses persidangan ketiga DPRD Sulawesi Utara berlangsung Agustus hingga 6 September nanti.

Sebagian besar anggota DPRD Sulawesi Utara meninggalkan dapil untuk menerima aspirasi mahasiswa dan masyarakat saat aksi unjuk rasa Senin hingga Selasa 1-2 September DPRD Sulut.

Sementara itu, sekretaris DPRD Sulut, Wiliam Niklas Silangen mengatakan bahwa sebagian besar legislator Sulut telah kembali ke dapil masing-masing menyerap aspirasi.

Anggota yang kemarin sempat menerima aspirasi saat demo sudah kembali ke dapil untuk serap aspirasi,” kata Silangen kepada, Rabu (3/9/2025).

lanjut Silangen mengatakan ada beberapa anggota DPRD Sulawesi Utara yang terlanjur berada di dapil dan tak dapat ke Manado untuk menerima aspirasi pendemo.

“Waktu reses masih beberapa hari lagi dan akan dimaksimalkan untuk menyerap aspirasi masyarakat,” sambungnya.

Rapat paripurna reses masa persidangan ketiga tahun 2025 direncanakan pada Selasa 9 September 2025.

“Dalam rapat ini anggota DPRD akan menyampaikan aspirasi yang mereka terima saat reses,” tandas Silangen. (sisco)

.




Ketua DPRD Sulut Ajak Berdoa Bersama Pendemo

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen (FAS) menemui para pendemo dari berbagai elemen aliansi mahasiswa dan masyarakat di area Kantor DPRD Sulawesi Utara, Kelurahan Kairagi Satu, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulut, Senin (1/9/2025).

Silangen saat menemui pendemo di depan gerbang kantor DPRD Sulut bersama Kapolda Sulut Irjen Pol Roycke Langie dan para anggota DPRD Sulut lintas partai.

Silangen mengatakan, DPRD Sulut siap menerima aspirasi, bahkan mengajak para pendemo untuk berdoa. Silangen langsung memimpin doa bersama ratusan para pendemo.

“Silahkan kalian menyampaikan aspirasi. Kami siap mendengar dan akan mengakomodir,” kata Silangen. (sisco)




Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut Temui Masa Aksi Demo di Depan Kantor

Sulut,GN- Sejumlah organisasi mahasiswa yakni HMI, LMND, PMII, PMKRI, KAMMI, dan masyarakat menggelar aksi demo di halaman kantor DPRD Sulawesi Utara, Senin (1/9/2025).

Massa aksi demo mahasiswa dan masyarakat di temui oleh Ketua DPRD dr Fransiscus Andi Silangen, SpB-KBD bersama Wakil ketua dan para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di depan gerbang kantor DPRD Sulut.

Ketua DPRD Sulut juga mendoakan masa aksi demo agar mendapatkan penyertaan Tuhan dalam menyampaikan aspirasi sehingga proses penyampaian aspirasi dapat berjalan dengan baik.

“Kami pimpinan dan anggota DPRD Sulut menunda kegiatan reses DPRD untuk menerima aspirasi masyarakat ini. Sehingga saya berharap dapat dilakukan dengan tertib, aman, dan damai,” kata Silangen di depan masa aksi, Senin (1/9/2025) tadi.

Silangen menjelaskan terkait dengan hak-hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, diatur dalam undang-undang bahkan dalam aturan di tingkat internasional.

Dia juga meminta kepada masa aksi demo dapat menyampaikan aspirasi masyarakat oleh para perwakilan masa aksi dan akan diterima dalam ruangan rapat bersama pimpinan dan anggota DPRD Sulut.

“Apa yang menjadi aspirasi masyarakat agar dapat disampaikan oleh perwakilan karena anggota DPRD ini hadir semua agar lebih terarah dalam kita berdialog,” ucapnya.

Proses negosiasi terkait perwakilan penyampaian aspirasi masih terus berlangsung hingga berita ini diterbitkan. (sisco)




Pernyataan Sikap Organisasi Kepemudaan (OKP) Lintas Iman Sulawesi Utara

Sulut,GN- Organisasi Kepemudaan Lintas Iman Sulawesi Utara yang terdiri dari elemen pemuda lintas agama dan kepercayaan, menyikapi situasi sosial, politik, dan keamanan nasional, khususnya di Sulut, dengan penuh keprihatinan.

Bumi Nyiur Melambai adalah daerah toleran yang sudah dikenal secara nasional, meskipun demikian,
situasi yang terjadi di tingkat nasional, turut berdampak di Sulawesi Utara.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:
1. Kami menyampaikan doa, simpati, dan dukacita mendalam kepada korban luka maupun jiwa akibat aksi demonstrasi yang terjadi di beberapa daerah. Setiap nyawa adalah berharga, dan tidak ada satu pun yang seharusnya hilang dalam proses demokrasi.
2. Kami mendukung penuh kebebasan masyarakat Sulawesi Utara untuk menyampaikan aspirasi sesuai konstitusi, namun mengajak seluruh elemen agar mengutamakan
kedamaian, ketertiban, dan menjauhkan diri dari provokasi serta tindakan anarkis yang merugikan masyarakat sendiri.
3. Kami mendesak Pemerintah Daerah maupun DPRD di Sulawesi Utara untuk sungguh – sungguh mendengar, menampung, berdialog dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Kebijakan publik harus berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar memenuhi kepentingan politik sesaat.
4. Kami menghimbau Polri dan TNI di Sulawesi Utara untuk mengedepankan pendekatan humanis, terukur, dan tidak represif dalam mengawal aksi masyarakat, serta menindak tegas pihak-pihak yang memprovokasi kerusuhan, perusakan, dan penjarahan. Ingat kendati berbeda namun kita tetap saudara dalam kemanusiaan.
5. Kami menginstruksikan seluruh kader OKP lintas iman di Sulawesi Utara untuk aktif menjadi penyejuk, membangun ruang dialog, menjaga fasilitas umum, serta membantu masyarakat agar tetap kuat dan kompak dalam menghadapi situasi krusial.
6. Kami berkomitmen untuk terus menjaga Sulawesi Utara tetap kondusif, menjadi garda terdepan dalam membangun persaudaraan sejati, serta mengawal demokrasi yang sehat
demi persatuan Indonesia.
7. Menghimbau masyarakat Sulawesi Utara untuk lebih bijaksana dalam menerima dan menyebarkan informasi diruang digital. Mari jaga ruang digital secara bertanggung jawab tanpa menyebarkan kebencian serta menjaga Sulawesi Utara agar tetap menjadi tanah yang damai, harmonis, dan sejahtera bagi semua, tanpa memandang latar belakang agama maupun keyakinan.

Lintas Iman Sulawesi Utara:
• Ketum PW GP Ansor Sulawesi Utara, Muliadi Paputungan.
• Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Utara, Syamparudin.
• Ketua Pemuda Agama Khonghucu Indonesia, Sulawesi Utara, Ferenshia
• Ketua Pemuda Katolik Komda Sulawesi Utara, A. Koba Kalengkongan
• Ketua DPD GAMKI Sulawesi Utara, Fransiskus Enoch
• Ketua DPP PERADAHSulawesi Utara, Ever Jayadi
• Ketua Gemabudhi Provinsi Sulawesi Utara, Ghea
• Ketua Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, Sulut, Suryanto Muari

(red)




Recky Langie : Arah Pembangunan Sulawesi Utara Tertuang Dalam Buku Pintar RTRW

Sulut,GN-  Staf Khusus Gubernur yang membidangi Investasi Recky Harry Langie mengatakan arah pembangunan Sulawesi Utara ini akan tertuang dan buku pintarnya dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Staf Khusus Gubernur Membidangi Investasi Recky H Langie (foto : Gemparnews)

RTRW yaitu dokumen perencanaan yang mengatur pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah untuk menciptakan tata ruang yang teratur, serasi, dan seimbang antara aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya, serta untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dokumen ini menjadi acuan penting bagi pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam mengelola ruang untuk pembangunan jangka panjang dan untuk mengatur berbagai aspek penggunaan lahan.

Lanjut Recky Langie mengatakan Pola, saran bahkan buah pemikiran dari lintas sektor sudah tertuang dalam RTRW. “lebih jelasnya ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” jelasnya, kepada sejumlah media, Jumat (29/08/2025) usai menghadiri rapat paripurna DPRD Sulut.

Untuk diketahui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yaitu dokumen perencanaan strategis yang disusun oleh pemerintah daerah untuk periode lima tahun, yang merinci visi, misi, program, dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan program kepala daerah terpilih.

Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman untuk mengarahkan pembangunan, mengkoordinasikan kebijakan dan anggaran, serta memantau pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing. (sisco)




Start 30 Agustus, 45 Anggota DPRD Sulut Turun Reses

Sulut,GN – Sebanyak 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) akan melakukan kegiatan reses kedua tahun 2025. Sesuai hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sulut, kegiatan reses dimulai 30 Agustus sampai 6 September 2025 selama delapan (8) hari.

Plt Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen, S.Sos,M.Si (foto : Gemparnews)

Ini dikatakan oleh Plt Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen, S.Sos,M.Si ketika di wawancarai media Gemparnews.com diruangan kerjanya, Kamis (28/08/2025).

“Sesuai dengan hasil Badan Musyawarah mulai 30 Agustus sampai 6 September 2025, Pimpinan dan anggota DPRD Sulut akan turun melakukan reses ke daerah pemilihan masing – masing,” kata Sekwan .

Lanjut Sekwan menjelaskan, sekretariat juga menugaskan staf untuk mendampingi pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka memfasilitasi kegiatan reses tersebut.

“Kami dari sekretariat juga menugaskan staf untuk mendampingi, dalam rangka memfasilitasi kegiatan reses pimpinan maupun anggota DPRD Sulut saat menyerap aspirasi warga masyarakat di dapil masing – masing,” jelas Sekwan.

Terkait besaran anggaran untuk menunjang kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD, Sekwan mengatakan setiap anggota mendapatkan 42 juta rupiah.

“Jadi anggaran reses untuk anggota DPRD Sulut per orang sebanyak 42 juta rupiah, dengan rincian 36 juta rupiah untuk biaya makan minum dan 6 juta rupiah untuk sewa tempat, kursi, tenda dan sound sistem,” ujarnya.

“Untuk biaya makan minum anggarannya langsung di transfer ke pihak penyedia dan begitu juga biaya sewa tempat dan lainnya,” sambung Sekwan.

Sementara, pimpinan dan anggota DPRD kata Sekwan menerima uang perjalanan dinas selama melaksanakan kegiatan reses.

“Untuk perjalan dinas langsung di terima oleh pimpinan dan anggota DPRD selama kegiatan reses. Begitu juga staf pendamping, mereka juga mendapatkan anggaran perjalanan dinas karena ada pimpinan dan anggota DPRD yang akan melakukan kegiatan reses di daerah Bolmong Raya dan Kepulauan Nusa Utara,” tutupnya. (sisco)




Royke Anter Pimpin Rapat Finalisasi APBD Perubahan Tahun 2025

Sulut, GN- Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Royke Anter memimpin jalannya rapat finalisasi APBD Perubahan tahun 2025 bersama tim TAPD Provinsi Sulut.

Rapat tersebut dilaksanakan di ruangan paripurna DPRD Sulut dihadiri ketua TAPD Sulut Thalis Galang bersama jajarannya.

Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter (foto: Gemparnews)

Usai rapat finalisasi, Wakil Ketua DPRD Sulut mengatakan bahwa dirinya mewakili ketua DPRD Sulut karena berhalangan dan langsung memimpin rapat finalisasi.

“Hari ini kami sudah menyelesaikan rapat banggar dan TAPD yang membahas tentang perubahan APBD tahun 2025. Dan dua hari sudah di berikan kesempatan kepada komisi – komisi untuk melihat penambahan maupun pengurangan di tiap – tiap SKPD baik anggaran dan juga program,” kata Anter kepada sejumlah media ketika di wawancarai usai rapat finalisasi.

Anter menyebutkan apa yang menjadi laporan dan masukan dari tiap – tiap komisi di sampaikan pada rapat finalisasi hari ini.

“Dan ini tinggal finalisasi saja apa yang menjadi laporan dan masukan dari komisi – komisi yang sudah membahas dengan mitra kerja masing – masing” jelas Anter.

Terkait dengan besarnya anggaran yang di plot untuk Dinas Kebudayaan khususnya museum dan anggaran Kolintang, ditanggapi dengan santai oleh Wakil ketua DPRD Sulut.

” Museum itu kita melihat agar kebudayaan di Sulawesi Utara dapat diangkat agar diketahui, bukan hanya Nasional, namun oleh Internasional. Jadi Sangat bagus juga museum dapat memperkenalkan kebudayaan di Sulawesi Utara agar supaya diketahui oleh wisatawan lokal maupun turis manca negara tentang budaya dan kearifan lokal,” tutup Anter. (sisco)




Wakili Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Pierre Makisanti Serahkan Pendapat Akhir Fraksi

Sulut,GN– Anggota DPRD Sulut Pierre Makisanti mewakili ketua Fraksi PDIP menyerahkan pendapat akhir fraksi kepada Pimpinan DPRD Sulut.

Pada kesempatan itu, Fraksi PDIP DPRD Sulawesi Utara mendorong agar APBD Perubahan Provinsi Sulut tahun anggaran 2025 segera diparipurnakan.

Anggota DPRD Sulut Pierre Makisanti Menyerahkan Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan (foto: ist)

Hal itu dikatakan Anggota DPRD Sulut Fraksi PDIP, Pierre Makisanti usai mengikuti rapat pembahasan Ranperda tentang perubahan APBD Sulut TA 2025 bersama TAPD, Selasa (26/08/2025) diruang paripurna DPRD Sulut.

“Ranperda APBD Perubahan ini harus cepat diparipurnakan agar supaya program-program dari Gubernur dan Wagub cepat terealisasi,” Ucap Makisanti saat diwawancarai awak media.

“Dengan ditetapkannya APBD Perubahan ini, masyarakat cepat merasakan dampak positifnya,” tambahnya.

Pierre juga mendorong terkait beberapa desa yang belum merasakan aliran listrik agar hal itu dapat menjadi prioritas dalam penganggaran.

“Memang hal itu butuh anggaran yang besar, maka dari itu kami mendorong agar dapat dianggarkan dalam APBD Induk tahun 2026,” ungkapnya.

Pierre menegaskan pada prinsipnya Fraksi PDIP menyetujui Ranperda APBD Perubahan sulut TA 2025 ini untuk ditetapkan.

Turut hadir pada rapat finalisasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, Stella Runtuwene, Anggota Henry Walukow, Nick Lomban dan Inggried Sondakh. (sisco)




Anggaran Media Dapat Support Fraksi Golkar, MEP : Media Membantu Menyuarakan Aspirasi

Sulut,GN- Dukungan fraksi Golkar di DPRD Sulawesi Utara (Sulut) terhadap anggaran Media perlu mendapat apresiasi. Pasalnya, melalui juru bicara fraksi Golkar Raski Mokodompit saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi Golkar atas Ranperda Perubahan APBD Tahun 2025, Rabu (20/08/2025) mendukung penuh anggaran media.

Wakil Ketua DPRD Sulut Michaela E Paruntu (foto: Gemparnews)

Terkait dukungan fraksi Golkar ini, Wakil Ketua DPRD Sulut Michaela E Paruntu (MEP) menyampaikan bahwa media telah banyak mendukung dan membantu menyuarakan aspirasi dan keluhan – keluhan dari masyarakat, sehingga menurut MEP, perlu mendapat support dalam penganggaran media.

MEP mengatakan pihaknya banyak bersosialisasi lewat media, dan butuh media membantu menyampaikan aspirasi warga masyarakat.

“Karena kita bersosialisasi lewat media, dan butuh media membantu untuk menyuarakan aspirasi yang telah kita laksanakan dan media membantu kami disaat ada keluhan – keluhan dari masyarakat,” kata MEP saat di wawancarai sejumlah media Rabu, (20/08/2025) diruangan kerjanya.

“Jadi kita harus bantu dong, dan kami berharap kerjasama tetap berjalan dengan baik bersama dengan partai Golkar,” pungkasnya. (sisco)