Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Pemerintah Provinsi Sulut menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Jumat (14/8/2026).

Kegiatan tahunan yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD tersebut disiarkan secara langsung dari Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta. Agenda ini diselenggarakan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus merangkaikan penyampaian pengantar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027.

Laporan Kinerja dan Lompatan Kebijakan Strategis Presiden Dalam pidato kenegaraannya, Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan evaluasi capaian kinerja eksekutif selama kurang lebih 21 bulan masa kepemimpinannya. Di hadapan pimpinan lembaga negara, Presiden menyoroti pentingnya akselerasi regulasi untuk menuntaskan berbagai persoalan struktural bangsa. Beberapa capaian vital yang menjadi perhatian utama antara lain keberhasilan Indonesia mencapai swasembada solar terhitung sejak 1 Juli 2026 melalui pemanfaatan bahan bakar berbasis campuran B50. Selain menghemat devisa negara, pemerintah juga sukses membukukan swasembada pada delapan komoditas pangan utama, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, serta cabai rawit. Di sektor transformasi ekonomi, pemerintah terus mendorong restrukturisasi BUMN agar lebih efisien dan kompetitif, serta memacu hilirisasi industri seperti konversi batu bara menjadi Dimetil Eter (DME), smelter alumina, hingga pengelolaan garam industri. Di samping itu, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang beroperasi sejak 1 Juni 2026 sukses mengelola devisa hasil ekspor senilai 14 miliar dolar AS dari tiga komoditas unggulan.

Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Utara, Braien R.L. Waworuntu, hadir langsung di lokasi untuk menyimak setiap poin strategis yang disampaikan oleh Kepala Negara.

Menanggapi pemaparan Kepala Negara, Ketua Komisi I DPRD Sulut Braien R.L. Waworuntu menyampaikan apresiasi tinggi dan menyegarkan komitmen lembaga legislatif daerah untuk siap menyelaraskan arah pembangunan di Sulawesi Utara dengan Rencana APBN TA 2027. Politisi muda tersebut menegaskan bahwa keselarasan visi pembangunan antara pusat dan daerah merupakan fondasi utama dalam menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta menyejahterakan rakyat.

“Program pemerintah pusat saya dukung, apalagi bersentuhan dengan kesejahteraan masyarakat di daerah Sulut,” ujar Braien usai mengikuti rapat paripurna.

Braien menegaskan bahwa DPRD Sulut siap membangun kolaborasi lintas sektoral yang solid bersama jajaran eksekutif daerah agar grand design pembangunan nasional dapat diterjemahkan secara konkret di Bumi Nyiur Melambai.

“Kami legislatif Sulut bersama-sama dengan Pemprov dan Gubernur Sulut akan terus bersinergi untuk memajukan daerah Nyiur Melambai,” pungkas Ketua Komisi I DPRD Sulut tersebut.

Diketahui, Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur J. Victor Mailangkay, Ketua DPRD Fransiscus Andi Silangen, unsur Forkopimda, dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti jalannya sidang melalui layar lebar yang disiapkan panitia. (*/SM)

Sulut,GN- Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (14/8/2026) di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD.

Dalam agenda rapat paripurna tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dan DPRD Sulut secara resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Penandatanganan ini menjadi tonggak awal penyusunan anggaran daerah tahun mendatang kebutuhan masyarakat bumi nyiur melambai.

Turut hadir Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, Wakil Gubernur J. Victor Mailangkay, serta Sekretaris Daerah Provinsi Tahlis Galang didampingi jajaran pejabat Eselon II lingkup Pemprov Sulut.

Gubernur Yulius Selvanus memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota legislatif atas kerja sama yang harmonis selama proses pembahasan. Kesepakatan ini mencerminkan komitmen bersama dalam mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

“Anggaran boleh terbatas, tetapi semangat pelayanan tidak boleh terbatas. Ruang fiskal boleh sempit, tetapi inovasi tidak boleh berhenti,” kata Gubernur.

Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS ini merupakan tahap awal yang krusial dan menjadi landasan formal bagi kedua belah pihak dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2027.

Dalam penandatanganan ini Ketua DPRD Fransiscus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua DPRD Michaela Elsiana Paruntu, Royke Anter, dan Stella Runtuwene. (sisco)

Sulut,GN- Kunjungan Kerja rombongan DPRD Papua Barat ke DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (11/8/2026), berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sulut.

Hadir Ketua Komisi IV dan Ketua Komisi II DPRD Papua Barat beserta anggota dan staf sekretariat, serta anggota DPRD dari Kabupaten Sitaro sebagai mitra studi.

Kunjungan bertujuan melihat lebih dekat sejumlah aspek pembangunan di Sulawesi Utara, meliputi potensi pariwisata, perkembangan infrastruktur jalan tol, layanan angkutan laut, serta proses usaha pengalengan ikan di PT Sinar Pure Foods Bitung.

Delegasi mendapat paparan bahwa Sulut aktif menyediakan akses transportasi publik, termasuk kapal feri yang menghubungkan pulau-pulau dan melayani wilayah kepulauan provinsi, sebagai bagian upaya meningkatkan konektivitas dan mendukung pariwisata serta distribusi hasil laut.

Weliam Niklas Silangen selaku Sekretaris DPRD Sulut menyambut baik kunjungan tersebut. Dia menyampaikan kondisi internal DPRD Sulut saat ini, antara lain pekerjaan legislatif yang masih berjalan, termasuk pembahasan Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi, serta rencana pelaksanaan rapat paripurna pada 14 Agustus 2026 mendatang.

Meski demikian, pertemuan tetap berlangsung hangat dan produktif dengan pertukaran pengalaman antardaerah. Perwakilan DPRD Sitaro turut berbagi informasi tentang regulasi daerah lain. Mereka menyebutkan bahwa di Papua Barat sudah ada peraturan daerah terkait tanaman pala—komoditas yang umumnya dikembangkan di kabupaten penghasil seperti Fakfak yang mengatur pembinaan, pengawasan, rencana aksi daerah perkebunan serta retribusi.

Wakil dari Sitaro menyatakan ketertarikan mempelajari produk hukum daerah tersebut sebagai bahan adaptasi untuk daerah mereka sendiri, khususnya dalam konteks pengembangan komoditas unggulan lokal.

Rombongan DPRD Papua Barat dijadwalkan melanjutkan kunjungan studi ke Dinas Pariwisata Provinsi Sulut, Dinas Kelautan Provinsi Sulawesi Utara, serta PT Sinar Pure Foods di Bitung untuk melihat langsung praktik industri pengalengan ikan dan jaringan distribusinya.

Sekretaris DPRD Sulut, menutup pertemuan dengan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan serta harapan agar interaksi antardaerah ini memperkuat transfer pengetahuan dan kolaborasi pembangunan. (*/sisco)

Sulut,GN- Rapat lanjutan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali digelar secara marathon di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin (10/8/2026).

Ketua DPRD Sulawesi Utara dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD, memimpin rapat yang nantinya akan menentukan hajat hidup warga Sulut lewat pengejawantahan pokok pikiran untuk setahun kedepan.

Silangen menegaskan usulan yang diperjuangkan oleh anggota dewan adalah murni serapan aspirasi rakyat.

“Usulan yang diperjuangkan murni merupakan Pokok pikiran serapan aspirasi rakyat,” kata Silangen.

Silangen menjamin Pokok pikiran (Pokir) tersebut murni demi kepentingan pembangunan publik, bukan untuk kepentingan proyek pribadi legislator. (sisco)

Sulut,GN- Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, Weliam Niklas Silangen S.Sos., M.Si., menghadiri apel pencanangan rangkaian peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI dan HUT Ke-62 Provinsi Sulut tahun 2026.Kegiatan tersebut dipusatkan dilapangan Kantor Gubernur Sulut, Jumat (7/8/2026).

Sekwan Niklas bersama dengan Pejabat teras eselon II, dan Keasistenan dilingkungan Pemprov Sulut nampak satu tim dengan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay bertanding melawan Tim Kodam XIII Merdeka.

Adapun hasil pertandingan Fun Game Mini Soccer tersebut Tim Gubernur YSK bermain imbang dengan Tim Kodam XIII Merdeka, dengan skore satu sama (1-1).

Untuk diketahui apel pencanangan ini menandai dimulainya berbagai kegiatan dan perlombaan resmi antar Instansi tingkat Provinsi Sulut.

Pada apel pencanangan tersebut Gubernur menekankan agar perayaan tidak sekedar seremonial, tetapi membawa manfaat langsung bagi masyarakat. (sisco/*)

Sulut,GN- Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dapil Kota Manado, Yongkie Limen, melaksanakan Reses II Tahun 2026 di Taas Lingkungan VI, Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Senin (3/8/2026) malam.

Kegiatan berlangsung pukul 18.30–21.00 WITA dan dihadiri sekitar 200 orang, meliputi perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, agama, pemuda, perempuan, pelaku UMKM, serta warga dari berbagai lingkungan.

Dalam dialog terbuka, warga menyampaikan sejumlah usulan prioritas:

– Lingkungan: Peningkatan program kebersihan melalui lomba kebersihan lingkungan, serta penataan lahan pekuburan dengan konsep yang lebih efisien mengingat ketersediaan lahan semakin terbatas.

​- Pendidikan: Peninjauan dan penyederhanaan persyaratan Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar lebih banyak siswa dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh manfaat program.

​-Infrastruktur: Perbaikan saluran drainase di Lingkungan VI untuk mengatasi genangan air dan menata kualitas lingkungan permukiman.

Yongkie mengatakan reses bukan sekadar agenda formal, melainkan sarana komunikasi langsung dengan masyarakat. Seluruh usulan akan dihimpun, dikaji sesuai kewenangan, dan diperjuangkan melalui fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan DPRD Provinsi Sulut.

“Aspirasi yang disampaikan menjadi komitmen untuk diperjuangkan demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kota Manado,” kata Yongkie.

Kegiatan ini diharapkan memperkuat sinergi antara masyarakat dan pemerintah, sehingga kebutuhan pembangunan dapat diwujudkan secara bertahap, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata. (*/sisco)

Sulut,GN- Pierre Makisanti selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan Minahasa–Tomohon, menggelar kegiatan Reses II Tahun 2026 di Kelurahan Roong, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa. Reses ini menjadi wadah bagi wakil rakyat untuk menyerap langsung berbagai kebutuhan dan harapan masyarakat yang ada di dapilnya.

Turut dihadir Lurah Roong, warga setempat, serta pengurus PDI Perjuangan dari tingkat Cabang, PAC hingga Ranting. Makisanti menegaskan bahwa pelaksanaan reses merupakan kewajiban wakil rakyat untuk hadir di tengah masyarakat.

“Kita turun bukan hanya mendengar, melainkan membawa aspirasi ini ke DPRD dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah untuk diperjuangkan sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Makisanti menjelaskan kondisi keuangan daerah serta penyesuaian struktur APBD Tahun Anggaran 2026 yang berdampak pada alokasi pembangunan. Pembahasan APBD 2027 pun sedang berlangsung, sehingga aspirasi yang masuk akan diselaraskan dengan prioritas dan kemampuan fiskal daerah.

Sejumlah usulan masyarakat diantaranya perbaikan jalan Tataaran 2, akses jalan menuju gereja, Jalan Perburuan di Watulambot, akses Talete ke SD GMIM 3 Tondano, jalan penghubung Marawas–Tumaluntung, peningkatan jalan Tataaran–Tondano–Tomohon, pembangunan jembatan di sekitar SDN 1 dan SDN 6, serta perbaikan jalan di wilayah Ranting Roong.

Sementara Lurah Roong menyampaikan perlunya perbaikan saluran air di kawasan perikanan yang rawan banjir, sekaligus memberikan apresiasi atas pemasangan lima titik lampu penerangan yang meningkatkan keamanan lingkungan.

Makisanti menegaskan seluruh aspirasi akan dicatat dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa serta instansi terkait sesuai kewenangan. Dia mengingatkan bahwa pelaksanaan pembangunan perlu memperhatikan status lahan, kelengkapan administrasi, serta kemampuan keuangan daerah.

“Reses adalah jembatan penghubung antara masyarakat dan wakil rakyat. Semua masukan akan kita kawal melalui mekanisme DPRD agar masuk dalam perencanaan pembangunan yang tepat sasaran,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Pricilia Cindy Wurangian memberikan apresiasi kepada Bank SulutGo atas prestasi dan kinerja yang sudah di capai sampai hari ini.

Apresiasi ini disampaikan oleh Cindy pada saat Rapat Banggar DPRD Sulut bersama Bank SulutGo pada Rabu, (05/08/2026) di ruangan rapat paripurna.

” Saya memberikan apresiasi kepada manajemen Bank SulutGo atas prestasi selama ini. Mereka terus bekerja meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara,” kata Cindy.

Selanjutnya Cindy juga memberikan pertanyaan menyangkut insentive pegawai Bank SulutGo.

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) Bank SulutGo Revino Pepah, menyampaikan terimakasih atas apresiasi yang di berikan oleh anggota DPRD Sulut.

Revino menjelaskan, terkait dengan dana remonerasi bagi pegawai itu tetap berlaku. Namun menurut Dirut, insentive itu berlaku bagi pegawai yang mencapai target kinerja. “Aturan ini kami berlakukan untuk memberikan sebagai motivasi kerja yang lebih baik. Aturan yang sudah lama tidak berlaku lagi,” ucapnya Revino. (sisco)

Sulut,GN– Pricilia Cindy Wurangian selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dari daerah pemilihan Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung, kembali turun ke tengah masyarakat untuk menyerap berbagai aspirasi warga. Agenda reses yang dilaksanakan pada 1-4 Agustus 2026 ini menjangkau sejumlah wilayah strategis di dua daerah tersebut.

Cindy Wurangian dalam rangkaian kunjungan kerjanya menyambangi lima kecamatan, yakni Kecamatan Madidir, Kecamatan Watudambo, Kecamatan Tanjung Merah, Kecamatan Dimembe, dan Kecamatan Maesa.

Kehadiran legislator Sulut ini disambut antusias oleh warga setempat yang memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan ragam persoalan serta kebutuhan mendesak di lingkungan mereka.

Berdasarkan hasil tatap muka dan dialog interaktif, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi yang meliputi sektor infrastruktur, kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi. Di bidang infrastruktur, warga mengeluhkan kondisi jalan berlubang, minimnya penerangan jalan atau lampu jalan, kebutuhan pembangunan drainase, serta perbaikan jalan pemukiman dan pembuatan jalan paving di Kelurahan Girian.

Selain itu, warga juga mendesak adanya pembangunan tanggul penahan longsor di area pemukiman Girian guna mengantisipasi bencana saat cuaca ekstrem, serta perbaikan fasilitas di SMK Pelita Bahari.

Sektor perekonomian dan nelayan turut menjadi sorotan utama dalam reses kali ini. Warga meminta adanya dukungan bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mencakup bidang tata boga, katering, pertukangan, menjahit, hingga sewa tenda. Permintaan serupa juga diajukan untuk bantuan usaha perorangan berupa peralatan sesuai jenis usaha, mesin pangkas rumput, serta bantuan bibit ternak. Khusus bagi masyarakat pesisir, nelayan mengharapkan bantuan berupa mesin tempel, perahu, katinting, coolbox, dan bagan tangkap.

Di bidang kesejahteraan sosial dan keagamaan, aspirasi yang diterima meliputi permohonan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bantuan untuk rumah ibadah dan kegiatan keagamaan, bantuan kursi roda, serta bantuan kacamata. Sementara di sektor pendidikan, warga mengajukan permohonan bantuan beasiswa studi strata satu (S1) dan strata dua (S2), serta bantuan perlengkapan bagi anak usia sekolah tingkat SMP dan SMA. Tidak ketinggalan, usulan terkait bantuan kepemudaan, olahraga, dan berbagai program pelatihan kerja turut disuarakan agar generasi muda memiliki keterampilan yang memadai.

Persoalan krusial lainnya yang mendapat perhatian serius adalah terkait pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Masyarakat mengeluhkan kendala penggunaan BPJS Kesehatan, di mana warga kerap diminta pulang setelah menginap selama lima hari untuk kemudian harus kembali lagi, serta keluhan terkait ketersediaan obat yang tidak dijamin secara penuh oleh layanan tersebut.

Warga juga mempertanyakan kejelasan program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung serta meminta adanya sosialisasi yang lebih masif dan transparan kepada masyarakat mengenai zona Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Priscilla Cindy Wurangian menyatakan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan setiap usulan dan keluhan masyarakat tersebut ke tingkat DPRD Sulawesi Utara agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah maupun instansi terkait. (*/sisco)