Ziarah ke Makam Pendahulu Partai Golkar Sulut, Cindy Wurangian : Semangat Para Pendahulu Harus Tetap Hidup

Sulut,GN- Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sulawesi Utara(Sulut), Cindy Wurangian, SE., MBA, menyempatkan diri mengikuti kegiatan ziarah. Kegiatan ziarah ini digelar oleh DPD I Partai Golkar Sulut ke makam para pendahulu dan tokoh-tokoh penting Partai Golkar, Selasa (20/10/2026).

Kegiatan berlangsung dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar ke-62 tahun. Momen yang sangat penting ini menjadi istimewa bagi Cindy Wurangian, karena di sana juga terbaring ayah tercintanya, sosok yang pernah mengabdikan diri sebagai anggota DPRD Sulut sekaligus tokoh yang telah mewariskan semangat pengabdian dan kejujuran dalam berpolitik.

Cindy menyampaikan perasaan haru sekaligus bangga, dapat kembali berziarah ke makam ayahnya dan para pendahulu partai.

“Bagi saya pribadi, kehadiran di sini bukan sekadar kewajiban organisasi. Ini adalah momen berterima kasih kepada ayah dan para pendahulu yang telah membangun dan menjaga partai ini dengan penuh ketulusan. Mereka mewariskan semangat bahwa politik adalah sarana pengabdian, bukan kekuasaan semata,” ujar Cindy.

Dia menambahkan, peringatan HUT ke-62 Partai Golkar harus dimaknai sebagai titik balik untuk semakin mendekatkan diri kepada rakyat. Sikap rendah hati, dan konsisten menjaga kepercayaan yang telah diberikan masyarakat selama puluhan tahun.

“Harapan saya di usia ke-62 ini, Partai Golkar tetap menjadi rumah besar yang menaungi semua elemen bangsa. Semangat para pendahulu harus terus hidup di setiap langkah kita. Kami di Fraksi Golkar DPRD Sulut berkomitmen penuh untuk terus menjaga amanah, bekerja keras, dan membawa kebermanfaatan nyata bagi masyarakat Sulawesi Utara,” ucapnya.

Legislator Partai Golkar Dapil Minut- Bitung ini berpesan kepada seluruh kader dan elemen partai untuk menjaga persatuan dan kesolidan, karena kekuatan terbesar Golkar selalu lahir dari kebersamaan dan gotong royong.

Kegiatan ziarah ini ditutup dengan doa bersama dan penaburan bunga di makam para pendahulu partai Golkar Sulut menjadi simbol bahwa perjuangan belum selesai. Sehingga semangat para pendahulu akan terus diwarisi dan diteruskan oleh generasi penerus Partai berlambang pohon beringin ini. (sisco)




Rapat Lanjutan Pembahasan Ranperda Provinsi Sulut Tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha

Sulut, GN – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulawesi Utara kembali melaksanakan rapat lanjutan pembahasan Ranperda provinsi Sulawesi Utara tentang penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan badan usaha, Selasa (20/10/2026).

Rapat pansus yang digelar di ruangan serbaguna lantai tiga DPRD Sulut, di pimpin oleh Ketua Pansus Louis Schramm di hadiri anggota pansus Pricilia Rondo, Eugenia Mantiri dan instansi terkait.

Pantauan media ini, rapat tersebut membahas pasal per pasal. Adapun beberapa pasal yang direvisi kembali dan ada sebagian kata dan kalimat di tambahkan.

Ranperda ini juga memuat beberapa pasal terkait sanksi administrasi jika melakukan pelanggaran.

Ketua pansus menegaskan rapat akan dilanjutkan kembali pada Minggu depan, untuk membahas rapat lanjutan. (sisco)




Cindy Wurangian Soroti Sejumlah Persoalan dan Kondisi Pendidikan

Sulut,GN– Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas  Pendidikan Provinsi Sulut, Senin (19/10/2026).

Cindy Wurangian (foto: Gemparnews)

Rapat tersebut untuk membahas berbagai persoalan  pendidikan, termasuk koordinasi penyampaian informasi kepada sekolah terkait  kebijakan belajar dari rumah.

Ketua Komisi IV Vonny Paat memimpin jalannya RDP yang berlangsung di Ruang Komisi IV DPRD Provinsi Sulut. Sementara dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulut hadir dalam pertemuan itu, Kepala Dinas Pendidikan, Drs Jahja Paulus Rondonuwu, M.Si bersama jajarannya.

Anggota DPRD Sulut, Cindy Wurangian, pada kesempatan itu menyoroti sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kondisi pendidikan saat ini. Dia menegaskan anggaran yang dialokasikan harus mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan, meskipun penyelesaiannya belum dapat dilakukan secara menyeluruh.

“Terkait anggaran yang dianggarkan, harus mampu menyelesaikan persoalan. Meskipun belum tuntas, paling tidak ada langkah untuk memperbaiki atau menjawab kebutuhan riil yang terjadi di lapangan saat ini,” kata Cindy.

Optimismenya terhadap kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Jahja Rondonuwu memimpin sudah dia ketahui termasuk kinerja kepala dinas tersebut sejak masih berada di DPRD Provinsi Sulut. Dia berharap sektor pendidikan di daerah ini dapat semakin baik lagi kedepannya.

Cindy juga mempertanyakan persoalan penyampaian informasi mengenai kebijakan belajar dari rumah menyusul kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi belakangan ini.

Kata Cindy, Pemerintah Provinsi Sulut telah mengeluarkan pemberitahuan atau imbauan agar siswa belajar dari rumah. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut justru menimbulkan kebingungan karena informasi yang diterima masyarakat dan pihak sekolah tidak seragam.

“Saya juga ingin mengomentari kejadian terkini yang baru kita lewati, yaitu kelangkaan BBM. Salah satu cara untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sulut mengeluarkan pemberitahuan atau imbauan agar anak-anak sekolah belajar dari rumah,” ungkapnya.

Cindy menyebutkan pihaknya mendapat telephone dari masyarakat untuk mempertanyakan informasi tersebut.

“Berkaitan dengan hal ini, saya mendapat telepon dari masyarakat yang mempertanyakan apakah informasi tersebut benar atau tidak. Namun, dari masing-masing sekolah, informasi yang beredar masih simpang siur terkait surat edaran yang ada,” terangnya.

Ketidakjelasan informasi tersebut kata Cindy, berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan sekolah, orang tua, dan siswa. Bahkan, menurutnya, terdapat sekolah yang telah terlanjur meliburkan kegiatan belajar mengajar, padahal situasi sudah berubah.

“Ada yang mendapatkan informasi dari sekolah dasar, sebagian menyampaikan bahwa mereka sudah menerima informasi secara langsung. Ini terlihat sangat kacau. Saya melihat ada sekolah-sekolah yang terlanjur diliburkan, padahal situasi sudah berubah,” tukas Cindy.

Dia mengatakan persoalan koordinasi dan penyampaian informasi seperti ini bukan pertama kali terjadi. Hal ini juga pernah muncul ketika terjadi gempa bumi maupun bencana lainnya, saat pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait aktivitas sekolah. Cindy mengusulkan Dinas Pendidikan Provinsi Sulut membangun jalur komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif dengan seluruh sekolah, sehingga setiap kebijakan dapat diterima dan dilaksanakan secara menyeluruh.

“Kejadian seperti ini bukan hanya terjadi sekarang. Hal serupa juga pernah terjadi ketika ada gempa, kemudian pemerintah menyampaikan bahwa sekolah diliburkan, atau saat terjadi bencana. Informasi mengenai hal-hal seperti ini sering kali simpang siur di lapangan,” pungkasnya. (sisco)




RDP Komisi IV DPRD Bersama Dinas Dikda Sulut

Sulut,GN- Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulawesi Utara, Drs. Jahja Paulus Rondonuwu, M.Si., dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Sulut yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV, Kantor DPRD Sulut, Senin (19/10/2026) menjelaskan realisasi anggaran Dikda Sulut hingga Triwulan III tahun 2026 mencapai 65,75 persen (Rp. 696 Miliar dari Pagu 1,058 Triliun ).

Realisasi tersebut mencakup program-program strategis di Dinas Pendidikan Sulut, diantaranya program beasiswa, pelatihan magang, bimbingan kedinasan, pelarihan guru, hingga rehabilitasi perbaikan toilet di sekolah.

“Realisasi Anggaran Dikda Sulut hibgga triwulan III tahun 2026 mencapai 65,75%, atau Rp. 696 Miliar dari Pagu Rp. 1,058 Triliun”, sebut Rondonuwu. (sisco)

 

 

 




BPTD Kelas II Sulut Dukung Pelaksanaan FGD dan Rakerda Pewarna

Sulut,GN- Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) kelas II Sulawesi Utara (Sulut) mendukung penuh kegiatan pelaksanaan Fokus Group Discusion (FGD) dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Persatuan Wartawan Nasrani Sulawesi Utara (Pewarna Sulut) tahun 2026.

Ini disampaikan oleh Kepala BPTD Kelas II Sulut Alexander Hilmi Perdana, Melalui Kasubag TU Hasmun Hamzah kepada media Gemparnews.com, Jumat (16/10/2026).

” Kami mendukung pelaksanaan kegiatan FGD dan Rakerda Pewarna Sulut tahun 2026 ini,” kata Hasmun.

Menurut Hasmun, kegiatan ini sangat penting mengingat maksud dan tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai krisis atau perubahan sosial.

Dia berharap, kegiatan ini dapat terlaksana dengan sukses dan menjadi landasan untuk menghasilkan sebuah rekomendasi yang menjadi penguatan ketahanan sosial di tengah masyarakat untuk memicu inovasi sosial yang inklusif.

” Selamat melaksanakan kegiatan FGD dan Rakerda Pewarna Sulut tahun 2026. Kiranya kegiatan ini dapat terlaksana dengan sukses,” ucap Hasmun.

Diketahui, pelaksanaan kegiatan FGD dan Rakerda Pewarna Sulawesi Utara akan dilaksanakan, Senin (19/10/2026) bertempat di aula lantai dua kantor pemerintah kota Manado. (sisco)




Komisi III DPRD Sulut Fasilitasi BWS Bersama Perwakilan Warga Kelurahan Malendeng Bahas Penyelesaian Ganti Rugi Tanah

Sulut,GN– Komisi III DPRD Sulut, BWS Wilayah Satu bersama Perwakilan warga Kelurahan Malendeng, Kota Manado, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Senin, (12/10/2026).

Masyarakat mendatangi Kantor DPRD Sulawesi Utara (Sulut) untuk meminta kepastian penyelesaian administrasi pertanahan serta realisasi pembayaran ganti rugi bagi masyarakat terdampak.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi III, Kantor DPRD Sulut, Kairagi, Manado, dipimpin langsung Ketua Komisi III, Berti Kapojos.

Dalam kesempatan itu, warga menyampaikan tuntutan agar persoalan pertanahan yang mereka hadapi mendapatkan kejelasan. Mereka juga mendesak adanya kepastian dan percepatan realisasi pembayaran ganti rugi bagi masyarakat yang terdampak.

Kejelasan proses administrasi dan kepastian pembayaran menjadi hal penting untuk warga, agar persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut tanpa penyelesaian yang konkret.

Komisi III DPRD Sulut memfasilitasi pertemuan antara warga dan pihak terkait untuk membahas persoalan yang disampaikan sekaligus mendorong adanya tindak lanjut.

Rapat tersebut diharapkan menjadi momentum bagi instansi terkait, khususnya pihak yang berwenang dalam proses penyelesaian, untuk memberikan penjelasan secara terbuka serta memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan. (*/sisco)




Toni Supit Pimpin Rapat Pembahasan Lanjutan Ranperda Penyelengaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Sulut,GN- DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui Panitia Khusus (Pansus) Selasa (13/10/2026) yang dipimpin oleh Ketua Toni Supit melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Ir Hermina Korompis beserta jajaran terkait turut hadir dalam rapat pansus tersebut.

Pembahasan ini bertujuan untuk mematangkan draf sebelum dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM serta DPRD untuk evaluasi akhir.

Dalam rapat pansus, terjadi sejumlah perubahan signifikan dalam draf Raperda. Perubahan tersebut mengacu pada masukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), hasil studi banding ke sejumlah provinsi, serta regulasi nasional, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.

Adapun salah satu poin penting yaitu penambahan definisi “perizinan non-berusaha”. Draf juga mengatur kewajiban pemerintah daerah menyediakan layanan berbantuan dan layanan mobile bagi wilayah kepulauan atau terpencil yang menghadapi kendala akses internet.

Dalam Raperda ini juga mengatur layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Ketentuan ini diharapkan memastikan proses perizinan lebih inklusif dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

Selain itu ada perubahan mencakup penggantian istilah “investor” menjadi “pelaku usaha” untuk memperluas cakupan penerima manfaat. Draf juga mengatur mekanisme pemberian insentif dan kemudahan investasi yang akan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Pada saat itu dalam rapat pansus juga menyepakati pemindahan sejumlah pasal teknis terkait pembatasan tenaga kerja asing ke bagian penjelasan. Langkah ini dilakukan agar ketentuan dalam Raperda tidak bertentangan dengan regulasi pusat.

Berbagai penyempurnaan Raperda dalam rapat tersebut, tentu diharapkan segera dibawa ke rapat paripurna dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Tujuannya adalah memperkuat iklim investasi, mempermudah pelayanan perizinan, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di bumi nyiur melambai ini. (sisco)




Lintas Komisi di DPRD Sulut Turun Lapangan Tinjau Lokasi Talud

Sulut,GN- Tinjauan lapangan lintas komisi di DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Dinas Kebudayaan, termasuk UPTD Museum, Dinas Aset Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta pemerintah kecamatan hingga kelurahan, turun langsung meninjau lokasi talud Museum Sulut, Senin (12/10/2026).

Kunjungan lapangan ini merupakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat (RDP) yang sebelumnya telah dilaksanakan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Peninjauan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Sulut, Berty Kapojos, bersama Ketua Komisi IV, Vonny Paat.

Dalam kunjungan ini, terpantau pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak hadir bersama dilapangan.

Ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos, menjelaskan ketidakhadiran pihak BPN disebabkan adanya agenda rapat bersama kementerian yang turut dihadiri Komisi II DPR RI.

“Dalam rapat BPN bersama kementerian, ada juga Komisi II DPR RI yang hadir. Jadi, ketidakhadiran BPN karena mereka ada pertemuan,”ucap Berty. (sisco)

 




Silangen Pimpin Rapat Paripurna DPRD Sulut, Tetapkan RKT 2027

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2027. Penetapan ini dilakukan saat rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin (12/10/2026).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiskus Andi Silangen,SpB-KBD didampingi Wakil Ketua dr Michaela Paruntu, MARS dan Royke Anter, SE,MAP serta dihadiri anggota DPRD.

Ketua DPRD Sulut menjelaskan, penyusunan RKT ini dilakukan berdasarkan usulan masing-masing alat kelengkapan DPRD yang kemudian diselaraskan oleh Sekretariat DPRD sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna.

“Rencana kerja DPRD merupakan bentuk program dan daftar kegiatan. Pimpinan DPRD menyampaikannya kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan,” kata Ketua DPRD Sulut.

Setelah melalui proses penyelarasan, DPRD Sulut menetapkan 11 kegiatan dan 40 sub kegiatan sebagai RKT Tahun 2027. Ketua DPRD berharap program dan kegiatan tersebut mampu mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kinerja lembaga, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di bumi nyiur melambai.

Ketua DPRD menekankan Sekretariat DPRD memperkuat kinerja administrasi dalam mendukung seluruh proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Ia menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antara Sekretariat DPRD dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

“Kami menekankan pentingnya peningkatan koordinasi dan sinergi antara Sekretariat DPRD dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD, serta memastikan kelancaran dan optimalisasi kinerja lembaga. Kami juga berharap kinerja administrasi dan pengelolaan keuangan semakin ditingkatkan di bawah koordinasi Sekretaris DPRD,” ucapnya.

Dia mengingatkan kepada seluruh jajaran, sekretariat DPRD maupun pimpinan dan anggota dewan, untuk menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara optimal, disiplin, serta taat terhadap ketentuan dan kewenangan yang berlaku.

Dengan penetapan RKT 2027 tersebut, DPRD Sulut berharap pelaksanaan program tahun depan berjalan efektif dan terarah, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat yang ada diSulawesi Utara. (sisco)

 




Sekwan Niklas Silangen Hadiri Ibadah Pembukaan HUT Ke- 64 P/KB GMIM

Sulut,GN- Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, Weliam Niklas Silangen S.Sos M.Si turut menghadiri Perayaan Ibadah Agung dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-64 Pria/Kaum Bapa (P/KB) Sinode GMIM yang diselenggarakan di Lapangan Samratulangi, Kelurahan Tounkuramber , Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, Jumat (9/10/2026).

Pembukaan ibadah Agung dan rangkaian HUT ke-64 P/KB Sinode GMIM, dipimpin oleh Pendeta Janny Rende. Ratusan jemaat dan Pria Kaum Bapa GMIM memadati ibadah pembukaan tersebut.

Bupati Minahasa Robby Dondokambey yang juga selaku Ketua Panitia HUT Ke-64 PKB Sinode GMIM, dan beberapa Kepala daerah diantaranya Bupati Minsel Franky Wongkar, dan Walikota Tomohon Caroll Senduk hadir dalam ibadah tersebut. (sisco)