Komisi I Perjuangkan Nasib Wartawan Pos Liputan DPRD Sulut

Sulut,GN- Bertempat di ruangan rapat komisi 1, Selasa (14/10/2025) Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Sekretariat DPRD Sulut.

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi I, Braien Reiner Leonard Waworuntu dan dihadiri oleh para anggota komisi serta puluhan jurnalis yang meliput jalannya rapat.

Braien menyoroti dan mempertanyakan kontrak kerja sama media yang selama ini menjalin kemitraan dengan Sekretariat DPRD Sulut. Ia menegaskan agar masa kontrak media tetap berlaku hingga Desember 2025, bukan hanya sampai Oktober seperti yang beredar.

“Biasanya kontrak kerja sama media disepakati sampai akhir tahun, yaitu Desember 2025. Itu harus tuntas. Media berperan penting dalam menyampaikan informasi kegiatan DPRD setiap hari, jadi layak mendapat apresiasi,” tegas BW sapaan akrabnya.

Menanggapi hal tersebut, sejumlah anggota Komisi I turut menyampaikan usul dan pendapat terkait kesejahteraan wartawan yang rutin meliput kegiatan DPRD.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter, mengusulkan agar kerja sama dengan media perlu mendapat perhatian khusus, terutama bagi wartawan yang konsisten hadir dan memberitakan kegiatan dewan.

“Media yang rajin meliput kegiatan DPRD patut mendapat apresiasi. Kerja sama ini harus diperhatikan dengan baik,” ujarnya.

Anggota Komisi I, Rasky Mokodompit, menilai perlunya peningkatan dukungan terhadap wartawan dengan menambah jumlah advertorial.

“Kesejahteraan wartawan yang meliput di Sekretariat DPRD harus diperhatikan. Jika sebelumnya satu advertorial per bulan, sebaiknya ditambah menjadi dua kali. Media yang rajin hadir dan aktif memberitakan kegiatan DPRD perlu diprioritaskan,” ucap Raski.

Usulan serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I Rheza Woworuntu, serta anggota Mulyadi Paputungan dan Feramita Mokodompit, yang menyatakan dukungan penuh terhadap langkah memperjuangkan kesejahteraan jurnalis yang aktif meliput di DPRD Sulut.

Plt Sekretaris DPRD Sulut, William Niklas Silangen, menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan para pimpinan dan anggota dewan. Ia menegaskan bahwa aspirasi tersebut akan menjadi perhatian serius pihak Sekretariat DPRD.

“Kami akan memberikan prioritas kepada wartawan yang rajin hadir dan aktif memuat berita. Ke depan, kerja sama media akan ditinjau ulang dengan memperhatikan kehadiran fisik dan pemberitaan terkait aktivitas pimpinan serta anggota DPRD Sulut,”tandasnya. (sisco)




Louis Schramm Minta APH Ikut Awasi Anggaran Revitalisasi Satuan Pendidikan di Sulut

Sulut,GN – Louis Scramm selaku wakil ketua komisi IV DPRD Sulut meminta pengelolaan anggaran revitalisasi satuan pendidikan di Sulawesi Utara yang bersumber dari APBN dilaksanakan secara transparan.

Louis Scramm (foto: ist)

Legislator dapil Manado ini juga berharap adanya pengawasan secara ketat oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

” Saya meminta pengawasan ketat aparat penegak hukum ikut membantu memantau dana revitalisasi bagi satuan pendidikan di Sulawesi Utara karena anggaran ini lumayan besar rata-rata 1 smpai 3 milyar per satuan pendidikan, ” tegas politisi Gerindra itu.

Louis mengatakan, dana revitalisasi dalam bentuk swakelola tersebut merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo bagi Sulawesi Utara yang harus dilaksanakan tepat sasaran sehingga bisa berdampak positif bagi kemajuan pendidikan di daerah ini.

” Jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari. Contohnya kita di Sulawesi Utara, jangan sampai ada kepala sekolah atau bendahara ditangkap dan semacamnya akibat miss management swakelola karena dana tersebut langsung masuk ke rekening sekolah,” ujarnya.

Sebagai mitra kerja Dinas Pendidikan,kata Louis Komisi IV akan turut melakukan pengawasan sekaligus memastikan program kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai aturan.

” Memang anggaran revitalisasi ini dibiayai APBN tetapi sekali – sekali kami akan turun mengawasi untuk memastikan pelaksanaan revitalisasi ini berjalan dengan baik,” pungkasnya. (sisco)




RDP Komisi I DPRD Sulut Terkait Isu Paskibraka

Sulut,GN- Komisi I DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Senin, (13/10/2025),terkait isu yang sempat mencuat ke publik.

RDP ini menghadirkan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol) Sulut, Jhony Suak, dan pemerhati Paskibraka.

RDP ini membahas Polemik mengenai calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) untuk tingkat nasional.

​Kaban Kesbangpol Jhoni Suak menjelaskan bahwa isu yang beredar bukanlah pemalsuan data, melainkan adanya perbedaan data yang dikirimkan oleh admin Sangihe dengan kenyataan yang sebenarnya.

“Sesuai keputusan yang kami konsultasikan dengan BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), sesuai syarat, umur 16 tahun tidak bisa diikutsertakan pada Paskibraka tingkat Nasional,” jelas Suak usai RDP kepada sejumlah media. (sisco)




Hasmun Hamzah Pastikan Serapan Anggaran Mencapai 99 Persen Pada Desember Mendatang

Sulut,GN – Meskipun di tengah – tengah Pemerintah diperhadapkan dengan efesiensi anggaran, namun Pengelola Transportasi Darat ( BPTD) kelas II Sulawesi Utara (Sulut) terus membenahi dan melaksanakan pembenahan pengerjaan sarana prasarana untuk kenyamanan bagi masyarkat.

Hasmun Hamzah (foto : Gemparnews)

Kepala BPTD kelas II Sulut melalui Kepala Tata Usaha Hasmun Hamzah menjelaskan terkait serapan anggaran hingga Oktober tahun 2025 ini.

Dia mengatakan serapan anggaran sudah mencapai tujuh puluhan persen.

” Termasuk pengerjaan yang ada di lokasi kantor ini,” kata Hasmun kepada media ini ketika ditemui diruangan kerjanya, Kamis (09/10/2025).

Lebih jauh Hasmun mengatakan, dari sekian program kerja yang dilaksanakan diperkirakan selesai Desember mendatang.

” Yah, dipastikan serapan anggaran sudah sekitar sembilan puluh sembilan persen pada Desember mendatang,” ujarnya.

Hasmun berharap, kedepannya tidak ada lagi kendala yang akan dihadapi dalam penyelesaian pekerjaan yang telah dikerjakan.

” Intinya kami berharap pekerjaan selesai tepat waktu, artinya sampai masa waktu yang di tentukan tidak mengalami hambatan dalam melaksanakan pekerjaan proyek yang ada,” tandasnya. (sisco)




Mari Bersama – sama Menjaga Situasi Kamtibmas di Sulut Aman dan Kondusif

Sulut, GN- Brigade Nusa Utara Indonesia, merupakan Organisasi Masyarakat Adat yang berperan penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lebih khusus kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara atau daerah perbatasan.

Ormas Adat Brigade Nusa Utara Indonesia dibawah pimpinan Ketua Stanly Daniel Sendouw, S.H aktif dalam menyuarakan tuntutan hukum terkait kasus Mafia Tanah, Mafia BBM dan lain-lain

Ormas Adat Brigade Nusa Utara Indonesia mengajak para pengurus serta para anggota untuk menjaga stabilitas keamanan dan bahu-membahu bersama kepolisian dalam menciptakan Provinsi Sulut aman dan nyaman

“Dengan maraknya kasus Mafia Tanah, dan Mafia BBM di Bumi Nyiur melambai kami mendukung Polda Sulut untuk memberantas Kasus Mafia Tanah dan Mafia BBM”

Kami Ormas Adat Brigade Nusa Utara Indonesia terus membantu Polri khususnya Polda Sulut dalam memberantas kasus-kasus seperti Mafia Tanah dan Mafia BBM di Sulawesi Utara

“Mari kita jaga Slogan Sulawesi Utara TORANG SAMUA BASUDARA dan kita jaga Keamanan dan ketertiban di Bumi Nyiur melambai aman dan nyaman,” tandasnya. (sisco)




Wakil Direktur PT Futai Erwin Irawan: Mengikuti Semua Arahan dari DPRD, Tetap Tunduk dan Taat Kepada Aturan

Sulut,GN- Wakil direktur PT. Futai Erwin Irawan menegaskan, pihaknya akan selalu tunduk pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

Sikap tersebut diungkapkan Erwin usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama masyarakat Tanjung Merah Kota Bitung.

Saat Hearing Bersama DPRD Sulut, Selasa 7 Oktober 2025 di Ruangan Serba Guna Lantai Tiga (foto : Gemparnews)

“Pertemuan hari ini sangat baik buat kami karena ini menjadi satu atensi khusus terutama tentang kawasan ekonomi khusus,” ungkap Erwin Selasa, (7/10/2025) kepada awak media usai rapat dengar pendapat bersama DPRD Sulut.

“Dengan mengikuti semua arahan dari DPRD, kami tetap tunduk dan taat kepada aturan,” terang Erwin.

Lanjut Erwin, semua arahan dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh DPRD Provinsi Sulut telah diterima dan pihaknya akan patuh dan melaksanakannya.

“Tentu semua kami terima, dan mau gak mau harus kami terima, sebab sebagai perusahaan asing yang berdomisili dan berinvestasi di Kota Bitung, di Indonesia, itu sudah menjadi kewajiban kami,” jelasnya lagi.

Meski demikian, Erwin sebagai Wakil direktur PT. Futai berharap adanya perhatian pemerintah terhadap perusahaan yang sedang berinvestasi di Kota Bitung.

“Harapan kami ada perhatian khusus pemerintah bagi kami karena kami sudah berjuang sendiri selama lima tahun,” tutur Erwin.

Sementara, terkait adanya perlakuan kekerasan terhadap dirinya oleh warga yang tersulut emosi usai rapat dengar pendapat, Erwin memakluminya.

“Itu bentuk luapan amarah warga ya, karena warga menganggap saya wakil direktur yang bertanggung jawab, saya terima aja,” ucap Erwin dengan rendah hati.

Di samping itu, Legal Advisor PT. Futai Ridwan Mapahena menambahkan bahwa, PT. Futai sangat menghargai aspirasi masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan.

“Saya Ridwan Mapahena selaku legal Advisor pada prinsipnya PT Futai tetap menghargai aspirasi masyarakat terkait dugaan pencemaran namun kami berharap agar aspirasi tetap mengikuti mekanisme hukum yang ada dan PT Futai pasti tetap punya itikad baik menerima aspirasi yang konstruktif,” tutur Ridwan. (*/sisco)




Braien : Dirgahayu TNI ke 80 Tahun

Sulut,GN– Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Braien Waworuntu, menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ke-80 tahun.

Braien Waworuntu (foto : ist)

Perayaan ini menjadi momen penting untuk menghargai dedikasi dan pengabdian TNI dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Braien menekankan peran vital TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara. “Selamat HUT ke-80 TNI. Semoga di usia yang semakin matang ini, TNI semakin profesional, modern, dan selalu dekat dengan rakyat,” ujarnya.

Sinergi antara TNI dan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah kata Braien adalah kunci untuk menciptakan stabilitas dan kemajuan di berbagai sektor.

Komisi I DPRD Sulut sering kali berkoordinasi dengan instansi militer di daerah untuk memastikan kebutuhan operasional dan kesejahteraan prajurit dapat terpenuhi.

“Kami di DPRD Sulut, khususnya Komisi I, siap mendukung program-program TNI yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban. Kemitraan yang baik antara legislatif dan TNI sangat penting untuk menjaga kondusivitas wilayah,” kata Braien.

Braien Waworuntu juga menyoroti tema HUT TNI tahun ini yang berfokus pada profesionalisme dan kedekatan dengan rakyat.

Braien berharap TNI terus menjadi institusi yang dicintai masyarakat, tidak hanya dalam urusan pertahanan, tetapi juga dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan.

“Banyak kegiatan TNI yang langsung menyentuh masyarakat, seperti bakti sosial, penanggulangan bencana, hingga membantu pembangunan infrastruktur di daerah terpencil. Ini menunjukkan bahwa TNI adalah milik rakyat dan selalu hadir untuk rakyat,” tutupnya. (sisco/*)




BW : Hari Kesaktian Pancasila Jadi Momentum Generasi Muda Perkuat Nilai Kebangsaan

Sulut,GN – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Braien Waworuntu (BW) menyampaikan selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2025.

Kata BW, Pancasila tidak hanya sekadar dasar negara, melainkan juga pedoman hidup dalam menjaga persatuan, menghargai pengorbanan para pahlawan, sekaligus menjadi arah dalam membangun Sulawesi Utara yang lebih maju.

Di momentum Hari Kesaktian Pancasila ini penting untuk kembali mengingat kembali jasa para pahlawan bangsa yang telah berjuang mempertahankan ideologi negara.

“Pancasila adalah tiang penyangga bangsa sekaligus bagaimana bagaimana kita menjadikan momentum ini untuk memperkuat nilai kebangsaan.
Tanpa itu, kita tidak akan kuat menghadapi tantangan zaman. Karena itu, generasi hari ini wajib melanjutkan perjuangan mereka dalam bentuk kerja nyata,” kata BW.

Politisi muda ini juga menekankan komitmen DPRD Sulut dalam mendukung kinerja eksekutif, khususnya pemerintahan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay.

BW menilai sinergi legislatif dan eksekutif menjadi kunci agar program pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.

“Sebagai wakil rakyat, tugas kami bukan hanya mengawasi, tapi juga memastikan setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah provinsi benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Kami di DPRD siap menjadi mitra kritis sekaligus mitra strategis bagi Pemprov Sulut,” ujarnya.

BW menegaskan bahwa fokus kerja DPRD Sulut ke depan adalah memperkuat pembangunan daerah di berbagai sektor—mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan agar Sulawesi Utara bisa maju tanpa meninggalkan generasi mendatang.

“Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini harus menjadi refleksi bersama, bagaimana kita membangun Sulut yang lebih baik, maju, sejahtera, dan berkelanjutan. DPRD akan terus bekerja keras memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi dalam setiap program pembangunan,” tandasnya. (*/sisco)




RDP Lintas Komisi di DPRD Sulut, Bahas Kelangkaan BBM Jenis Solar

Sulut,GN- DPRD Sulawesi Utara menindaklanjuti aksi demonstrasi terkait krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi yang digelar di kantor DPRD Sulut, Selasa (30/9/2025) akar masalah utama yakni sistem QR Code pengisian BBM bersubsidi yang dinilai amburadul dan rentan disalahgunakan.

Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter memimpin rapat RDP tersebut yang dihadiri perwakilan Perkumpulan Pengemudi Dumptruck yang dipimpin William Luntungan.

Sementara dari Polda Sulut diwakili Dirkrimsus Kombes Winardi Prabowo, perwakilan Pertamina Agung, serta Kadis Sumber Daya dan Energi.

​Tudingan QR Code Jadi ‘Barang Curian’
​Kekesalan para sopir dumptruck memuncak saat orasi pada Senin lalu, yang kemudian direspons DPRD dengan permintaan RDP ini.

Para sopir menyoroti tidak maksimalnya penerapan QR Code untuk pengisian solar. ​”Menurut mereka, QR Code pengisian BBM tidak maksimal, sehingga terjadi salah penggunaan oleh orang lain,” ujar salah satu anggota DPRD.

Kode pengisian milik sopir yang berhak justru diambil atau digunakan oleh pihak lain. Inilah yang menjadi pemicu kelangkaan solar subsidi di lapangan.

​RDP Lintas Komisi ini menghasilkan tujuh rekomendasi mendesak yang disampaikan oleh Anggota DPRD Inggrid Sondakh, diharapkan menjadi solusi permanen ke depannya.

​Pihak penegak hukum pun memberikan respons tegas. Dirkrimsus Polda Sulut, Kombes Winardi Prabowo, memastikan Polri akan menindaklanjuti secara serius terhadap segala bentuk pelanggaran, termasuk pergerakan mafia solar di Sulut.

Pertamina dan pihak terkait juga diberi peringatan keras. Industri jangan mengisi BBM bersubsidi pemerintah.

​Diharapkan dengan sinergi antara DPRD, Polda, dan Pertamina, krisis dan penyelewengan solar yang merugikan masyarakat luas ini dapat segera teratasi. (*/sisco)




Persoalan Pembayaran Pembebasan Lahan Warga Sea, Gracia Oroh Minta Dinas Perkimtan Carikan Solusi

Sulut,GN- Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi III DPRD Sulut bersama Dinas Perkimtan mengundang pertanyaan anggota DPRD Sulut Gracia Oroh terkait aspirasi pembebasan lahan di Sea. Selasa (30/9/2025).

Gracia mengatakan salah satu warga Sea ibu Riany Rantung menyampaikan aspirasi di mana mereka menanyakan soal pembayaran pembebasan lahan ring road 3 tersebut.

“kami minta hal ini jangan di sepelekan,” ujar legislator dapil Minahasa-Tomohon ini.

Lanjut kata Gracia, untuk tahap 1 ini warga desa Sea belum sama sekali menerima dana pembayaran tersebut, ketika yang bersangkutan menanyakan ke dinas Perkimtan jawaban mereka sudah terbayar, Ada apa ini. Sedangkan kami belum menerima uang Ganti rugi.

“Kami meminta dinas terkait segera carikan solusi, sebab ini menyangkut tugas kami sebagai wakil rakyat,” tegasnya.

“Jadi sekali lagi, jika mereka menanyakan kembali sementara belum adanya realisasi seperti ini, apa yang kami sampaikan kepada mereka, pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah provinsi Sulawesi Utara secepatnya menjawab hal ini,”pungkasnya. (sisco).