Anter Apresiasi Langkah Cepat Menkes RI Lantik Direksi RSUP Kandou Manado

Sulut,GN – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Royke Anter memberikan apresiasi atas langkah cepat Menteri Kesehatan (Menkes) RI melantik Direksi Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Dr RD Kandou Manado.

Anter menilai, ini merupakan langkah cepat yang sudah diambil oleh kementerian Kesehatan RI untuk memajukan pelayanan kesehatan di rumah sakit bumi nyiur melambai.

“Tentu saya mengapresiasi langkah cepat Menkes untuk memajukan pelayanan kesehatan di Sulawesi Utara,” kata Anter, Senin (23/06/2025) diruangan kerjanya.

“Saya berharap untuk Direksi yang sudah dilantik, kedepannya dapat menjalankan tugas dengan baik,” ungkap Koordinator Komisi I DPRD Sulut itu. (sisco/*)

Pergantian Kadis Kominfo, Hillary Tuwo Dukung Penuh Langkah Pemprov Sulut

Sulut,GN – Rotasi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara didukung Anggota Komisi I DPRD Sulut, Hillary Julia Tuwo.

Diketahui, Senin (23/06/2025) pagi tadi, Gubernur Provinsi Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE lewat Sekretaris Daerah Sulut Tahlis Gallang secara resmi menggantikan Steven Liow dan menunjuk Denny Mangala sebagai Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pemprov Sulut.

Hillary mengatakan bahwa langkah ini adalah baik. “Kami mendukung penuh keputusan Gubernur Yulius Selvanus untuk soal pergantian kadiskominfo Sulut,” ujarnya.

Lebih lanjut, legislator dapil Minut – Bitung mengatakan pergantian ini semua untuk kemajuan bersama dibidang informasi dan teknologi.

“Memang ada beberapa aspek yang harus ditingkatkan dan dibenahi, salah satunya penyediaan layanan akses internet di lingkup pemprov Sulut. Contohnya saja Wifi di kantor DPRD Sulut,” Ungkap Personil Komisi I DPRD Sulut.

Dia berharap Plt Kadiskominfo Sulut, Danny Mangala yang akan bertugas selanjutnya bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga pelayanan publik bisa maksimal.

“Sebagai Mitra kerja Komisi I DPRD Sulut, tentunya kami akan mengawal kerja Kominfo untuk bisa lebih baik lagi,” pungkasnya. (sisco/*)

Ini Penjelasan Kabid GTK Terkait Potongan 1% BPJS Kesehatan dari Tunjangan Profesi Guru

Sulut,GN – Kepala bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) berperan penting dalam memastikan ketersediaan, kualitas, dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, yang merupakan faktor kunci dalam peningkatan mutu pendidikan.

Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulut (foto: ist)

Oleh sebab itu, peran Kepala bidang GTK sangat strategis, sehingga setiap permasalahan atau persoalan yang berhubungan dengan kesejahteraan tenaga guru menjadi perhatian serius.

Menyangkut pemotongan 1% dari tunjungan profesi untuk BPJS Kesehatan dari guru atau tenaga kependidikan di Sulawesi Utara (Sulut), Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulut melalui Kepala bidang (Kabid) GTK Provinsi Sulut Debbie Mamangkey angkat bicara.

Kepada media Gemparnews.com Kabid GTK mengatakan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) terbaru tentang BPJS Kesehatan adalah Perpres Nomor 59 tahun 2024 yang merupakan perubahan ketiga atau perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Perpres ini di sahkan pada tanggal 8 Mei 2024.

“Hal itu juga telah diatur berdasarkan Permendikdasmen No 4 tahun 2025, dimana pembayaran tunjangan profesi guru langsung di transfer di rekening guru,” kata Kabid Debbie.

Lebih lanjut, Kabid Debbie menjelaskan dalam komponen tunjungan profesi guru tersebut terdapat 1% iuran BPJS kesehatan bagi Peserta Penerima Upah (PPU) dan instansi pemerintah wajib di tanggung oleh peserta penerima upah. Sedangkan besaran iuran BPJS Kesehatan kata Kabid Debbie, bagi peserta bagi PPU dari instansi pemerintah adalah 5% dari penghasilan bulanan dengan ketentuan 4% di bayar oleh pemerintah atau pemberi upah.

” Komponen penghasilan yang menjadi dasar perhitungan iuran salah satunya adalah tunjangan profesi termasuk Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru dan Tunjangan Khusus Guru,” kata Kabid Debbie, Kamis (19/06/2025) di dampingi staf GTK Rico Seke.

Untuk pemotongan 1% tersebut, kata Kabid Debbie bukan melalui Dinas, tetapi langsung pendebetan iuran BPJS Kesehatan kepada Bank SulutGo dari satu triwulan tunjangan profesi guru.

“Jadi Iuran tersebut bukan di potong oleh Dinas, tetapi harus ada surat kuasa pendebetan iuran BPJS kesehatan 1% kepada Bank SulutGo yang di buat oleh para guru di satuan pendidikan dan itu langsung di potong oleh pihak Bank SulutGo dan di transfer ke rekening BPJS kesehatan,” tandasnya. (sisco)

Legislator DPRD Sulut Stella Runtuwene Apresiasi Pemerintah Pusat Lantik Dirut RSUP Kandou

Sulut,GN- Wakil Ketua DPRD Sulut Stella Marlina Runtuwene mengucapkan selamat kepada jajaran direksi terutama Direktur Utama RSUP Kandou yang baru STARRY RAMPENGAN.

Wakil Ketua DPRD Sulut Stella Runtuwene (foto: Gemparnews)

“Saya sangat apresiasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait cepat tanggap dalam menyikapi persoalan yang dihadapi RS Prof Kandou yang sering kali dihadapkan dengan persoalan – persoalan yang dalam penanganan pasien kurang sigap. Juga persediaan alat medis yang tidak sistematik sehingga membuat persoalan dalam pelayanan pasien kurang maksimal,” kata adik dari Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, Kamis (19/06/2025).

Koordinator Komisi IV DPRD Sulut, Stella Runtuwene berharap untuk Direktur Utama RSUP Kandou yang baru dilantik agar manajemen bisa dikelola dengan baik sehingga bisa ada harapan baru untuk Masyarakat Sulawesi Utara dalam penanganan dan pelayanan kesehatan.

“Harus ada terobosan baru agar pelayanan semakin baik, agar supaya RS Kandou bukan saja hanya dikenal di Sulut tapi bisa di kenal lebih luas lagi dalam pelayanan,” Tutur Politisi Partai NasDem itu.

“Intinya bekerjalah dengan ketulusan hati dalam melayani masyarakat. Perlu dibenahi SDM sampai kebawah dan SOP yang jelas agar RS Kandou dikenal baik dalam pelayanan kesehatan,” Sambung Legislator Dapil Minsel-Mitra.

Diketahui, Menteri Kesegatan RI melantik Direksi RSUP Kandou Manado, Rabu (18/06/2025) bertempat di Kantor Kementerian Kesehatan RI. (sisco)

Cindy Wurangian: Pergantian Direksi RSUP Kandou, Momentum Penting Kembalikan Kepercayaan Masyarakat

Sulut,GN- Setelah dilantik Direksi RSUP Prof Dr RD Kandou Manado Rabu, (18/06/2025) kemarin, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Cindy Priscilia Wurangian angkat bicara.

Menurut Cindy, pelantikan Direksi baru di RSUP Kandou Manado menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan menyeluruh demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional, dan berintegritas.

“Pergantian ini menjadi momentum penting. Kami menyambut dengan penuh harapan kehadiran direksi baru di RUSP Prof Dr RD Kandou Manado,” ucap Cindy kepada media Gemparnews.com Kamis (19/06/2025).

Selain itu kata Cindy, RSUP Kandou Manado kini saatnya kembali menjadi rumah sakit rujukan kebanggaan Sulawesi Utara yang benar-benar melayani dengan hati.

“Kami berharap direksi yang baru dapat membawa semangat transparansi, memperbaiki sistem manajerial yang selama ini dinilai bermasalah, serta membangun budaya kerja yang berfokus pada keselamatan dan kenyamanan pasien. Untuk itu, kami menyampaikan banyak Selamat kepada jajaran Direksi yang baru di lantik,” tandasnya.

Berikut ini Direksi RSUP Prof Dr RD Kandou Manado yang di lantik Menteri Kesehatan RI.
1.STARRY H RAMPENGAN sebagai Direktur Utama RSUP Prof Dr RD Kandou Manado;
2.WEGA SUKANTO sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Prof Dr RD Kandou Manado;
3.YUNE LAUKATI sebagai Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian RSUP Prof Dr RD Kandou Manado;
4.EKWANTO sebagai Direktur Perencanaan dan Keuangan RSUP Prof Dr RD Kandou Manado;
5.ERWIN SONDANG S sebagai Direktur Layanan Operasional RSUP Prof Dr RD Kandou Manado.
(sisco)

Menkes RI Lantik Direksi RSUP Kandou Manado, dr Sterry Rampengan Jabat Direktur Utama

Manado,GN- Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Rabu, (18 Juni 2025) hari ini, RSUP Prof Dr RD Kandou Manado mempunyai Direktur Utama secara definitif.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Sadikin, secara resmi melantik jajaran direksi rumah sakit kebanggaan Sulawesi Utara bertempat di Kantor Kementerian Kesehatan RI.

Menkes RI Lantik Direksi RSUP Prof Dr RD Kandou Manado (Foto: ist)

Dengan adanya era kepemimpinan baru di jajaran RSUP Prof Dr RD Kandou Manado menandai langkah maju dalam upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan di Bumi Nyiur Melambai.

Dibawah ini Daftar nama Direksi yang Dilantik ke dalam jabatan dengan tugas tambahan sebagai Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2025 yang dilantik oleh Menteri Kesehatan RI.

1.STARRY H. RAMPENGAN sebagai Direktur Utama RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado;
2.WEGA SUKANTO sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado;
3.YUNE LAUKATI sebagai Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado;
4.EKWANTO sebagai Direktur Perencanaan dan Keuangan RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado;
5.ERWIN SONDANG S sebagai Direktur Layanan Operasional RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado.

Dengan adanya rotasi di jajaran direksi RSUP Prof Dr RD Kandou Manado diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di bumi Nyiur Melambai. (sisco)

Usai Mendapat Kritikan Anggota Komisi IV, BPJS Kesehatan Sambangi DPRD Sulut

Sulut,GN – Setelah mendapat kritikan pedas dari DPRD Sulut akhirnya, BPJS Kesehatan Cabang Utama Manado, Selasa (17/6/2025) mendatangi kantor DPRD Sulut.

Kedatangan BPJS kesehatan Manado ke DPRD untuk membicarakan Perihal ketidakhadiran mereka di rapat dengar pendapat DPRD Sulut bersama RSUP Kandou, keluarga almarhum Gabriel dan Dinkes Sulut pada kemarin hari.

Kedatangan BPJS Kesehatan Manado dipimpin oleh Kepala Cabang Betsy M.O Roeroe dan jajaran, diterima oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut Louis Schramm dan Sekretaris Cindy Wurangian.

Dalam kesempatan itu, DPRD memberikan kesempatan kepada pihak BPJS Kesehatan memberikan penjelasan terkait ketidakhadiran saat RDP.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Manado Betsy M.O Roeroe menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran di RDP.

“Memohon maaf atas kelalaian kami. Kami sangat berharap bisa hadir secara langsung tapi kami mendapatkan duka teman sejawat kami yang meninggal dan disemayamkan di kantor Kabupaten Minahasa Utara,” kata Betsy.

Betsy mengungkapkan, pihaknya sempat datang ke DPRD untuk hadir dalam kegiatan tapi sudah selesai.

“Itu menjadi catatan kami sehingga tidak terjadi ke depan,” ungkap Betsy.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi IV Louis Carl Schramm mengatakan DPRD tidak menganggap superior.

“Kami sudah layangkan surat undangan jauh sebelumnya. Kami di sini tidak merasa superior, tapi karena kami melihat ada kejadian yang sangat perlu perhatian khusus. Maka RDP itu kami anggap sangat penting sehingga jauh hari kami sudah mengundang,” ujar Louis.

“Kita berharap kerja sama lebih baik lagi ke depan dengan BPJS Kesehatan,” harap Ketua Fraksi Partai Gerindra itu.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV Cindy Wurangian mengatakan, dirinya hadir saat ini sudah lebih dulu melakukan koordinasi dengan Ketua Komisi IV Vonny Paat.

“Karena beliau kemarin kesal atas ketidak hadiran. Nanti penjelasan ibu juga akan kami sampaikan ke ketua Komisi IV dan teman-teman lain,” kata Cindy.

Ketua Fraksi Partai Golkar itu menuturkan bahwa ia sependapat dengan Wakil Ketua Komisi IV Louis Carl Schramm.

“Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV Pak Louis. Ke depannya koordinasi ini terus ada,” tutup Cindy. (*/sisco)

BPJS Kesehatan Manado Tidak Hadir, Stella Runtuwene : Undangan Sudah di Sampaikan Minggu Lalu

Sulut,GN- Ketidakhadiran BPJS Kesehatan Cabang Utama Manado membuat Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Berang.

DPRD Sulut mengaku kesal dengan sikap dari pihak BPJS Kesehatan Cabang Utama Manado.

Wakil Ketua DPRD Sulut Stella Runtuwene mengatakan undangan rapat dengar pendapat sudah di berikan dari minggu lalu. Namun pada saat rapat dengar pendapat hari ini, Senin (16/6/225) mereka mangkir dan tidak hadir dalam rapat tersebut.

” Undangan sudah kami berikan, untuk lebihnya nanti teman – teman wartawan tanyakan ke pihak BPJS atas ketidak hadiran,” kata Stella.

Sementara itu, Ketua Komisi IV FPRD Sulut Vonny Paat menyesalkan ketidakhadiran BPJS Kesehatan Manado. “Kami DPRD Sulut menyesal BPJS kesehatan tidak hadir, fadahal rapat ini sangat penting untuk kita semua,” Ucapnya Vonny saat rapat dengan lintas Komisi DPRD Sulut. (sisco)

Kolaborasi BP3MI Sulut dan LPSK Tangkal TPPO ke Luar Negeri

Manado,GN- Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Utara (Sulut) Syachrul Afriyadi, SKom, MAP mengatakan saat ini kondisi di Sulut sedang darurat wabah sosial tenaga kerja ilegal bekerja di luar negeri.

Kepala BP3MI Sulut Syachrul Afriyadi, SKom, MAP, Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin dan Sekretaris LPSK (foto: Gemparnews)

Hal itu disampaikan Kepala BP3MI Sulut kepada sejumlah awak media, Jumat (13/06/2025) di ruangan kerjanya.

“Kondisi di Sulut saat ini sedang darurat, wabah sosial masyarakat senang kerja ke Kamboja,” kata Syachrul.

Dia menyebutkan langkah dan upaya untuk menangkal pekerja ilegal dari bumi nyiur melambai, saat ini pihaknya gencar melakukan sosialisasi kepada elemen masyarakat diberbagai tempat.

“Belum lama ini kami melakukan silaturahmi ke Sinode GMIM. Kami lakukan sosialisasi dan memohon beri pemahaman ke jemaat soal bahayanya kerja ke luar negeri yang belum memiliki perjanjian kerja sama,” ucapnya.

Indonesia tidak memiliki hubungan kerjasama tenaga kerja ke negara luar yakni Kamboja, Vietnam, Myanmar, Laos dan Kamboja. Kepala BP3MI Sulut mengajak masyarakat yang ingin kerja di luar negeri untuk waspada.

“Bekerjalah ke negara yang memiliki hubungan perjanjian kerja sama dengan Indonesia,” terangnya.

“Kita bisa kolaborasi dengan LPSK, untuk ke depannya tentunya bagaimana kita melayani masyarakat terutama kasus perdagangan orang,” tukas pria yang ramah dengan awak media.

Sementara, di tempat yang sama Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Republik Indonesia Wawan Fahrudin merespon positif berkolaborasi dengan BP3MI.

Dengan penuh keyakinan, Wakil Ketua LPSK ini kerjasama dan kolaborasi dapat membantu korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Kuncinya memang kolaborasi, hak warga bisa kerja di manapun tapi kalau sudah jadi korban kita upayakan memberikan perlindungan,” tegas Fahrudin.

“Kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri, harus bekerja sama. Kita berbagi peran dengan teman-teman BP3MI. Mereka didorong untuk bagaimana suatu proses penempatan prosedural sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ketika ada korban tindak pidana perdagangan orang, kemudian kami bisa lakukan penanganan, LPSK bisa masuk di situ,” ungkapnya saat bertandang di bumi nyiur melambai.(sisco)

RDP Komisi I Bersama ABPK, Royke Anter: DPRD Tidak Dapat Membatalkan Putusan MA

Sulut,GN – Komisi I DPRD Sulawesi Utara bersama Aliansi Bersatu Pondol Keraton (ABPK) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait putusan Mahkamah Agung (MA) atas eksekusi lahan tanah di lorong pondol Bolivard Manado pekan lalu.

Pimpinan Rapat Komisi 1 DPRD Sulut (foto: Gemparnews)

Rapat tersebut di Pimpin oleh Wakil Ketua Komisi 1 Rhesa Waworuntu, dan di hadiri Koordinator Komisi 1 Royke Anter bersama anggota komisi 1 dan Aliansi Bersatu Pondol Keraton. RDP di laksanakan di ruangan rapat Komisi 1 DPRD Sulut, Rabu (10/06/2025).

Setelah mendengarkan penyampaian masyarakat Aliansi Bersatu Pondol Keraton, koordinator komisi I Royke Anter angkat bicara.

Anter mengatakan bahwa DPRD tidak dapat membatalkan hasil keputusan Mahkamah Agung. Menurut Anter, hasil keputusan MA sudah Inkrah. ” Jadi kami tidak dapat membatalkan keputusan itu, karena keputusan MA sudah Inkrah,” kata Anter.

Anter menjelaskan apabila punya bukti – bukti yang baru temukan, masyarakat boleh memasukan laporan lagi untuk sidang kembali.

“Kalau ada bukti – bukti yang baru, silahkan bapak,ibu boleh memasukan laporan baru lagi, untuk sidang kembali. Tetapi hasil putusan MA yang sudah di keluarkan ini, kami tidak bisa membatalkannya, sebab putusan MA ini sudah Inkrah,” ucapnya.

Anter sangat menyayangkan ketidak hadiran pihak BPN Manado dalam rapat dengar pendapat.

“Sangat disayangkan, BPN tidak hadir hari ini, pada hal kami ingin menanyakan kenapa BPN dapat mengeluarkan SHM tersebut,” terang Anter.

Selanjutnya pimpinan rapat menutup RDP, dan akan di agendakan kembali lanjutan RDP dengan menghadirkan pihak BPN Manado. (sisco)