CEP Dampingi Menteri ESDM Tinjau Program Listrik Desa di Langowan

Sulut,GN- Anggota DPR RI daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Utara Christiany E Paruntu (CEP)  kepada sejumlah media mengatakan dirinya turut mendampingi Bahlil Lahadalia selaku Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM, dalam agenda peninjauan program listrik desa di wilayah Langowan.

Legislator DPR RI Christiany E Paruntu ketika di wawancarai sejumlah media (foto: Gemparnews)

“Beliau datang untuk memastikan pemerataan akses listrik di desa-desa, khususnya di Langowan. Di sana akan dipasang jaringan listrik baru,”kata CEP  didampingi  Cindy Wurangian, Michaela Elsiana Paruntu, dan kader partai Golkar Sulut lainnya

Kata CEP kehadirannya  atas undangan resmi mendampingi Menteri ESDM Bahlil Dahadalia dan juga menyampaikan hal penting kepada seluruh kader partai. “Pesan beliau jelas, kita semua harus tetap solid di daerah,” ucapnya.

Untuk diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Rabu (29/10/2025).

Kunjungan tersebut, Menteri ESDM turut didampingi oleh anggota DPR RI Komisi XII, Christiany Eugenie Paruntu (CEP), bersama jajaran anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi dari Fraksi Golkar. (sisco)




Berawal dari Pelaut Lalu Masuk Parlemen, Kandoli Mengaku Tidak Bisa Tidur Nyenyak

Sulut,GN- Legislator DPRD Sulut Capt Ranly Kandoli,M.Mar mengaku tidak bisa tidur nyenyak sejak masuk jadi anggota legislatif.

Pengakuan secara jujur ini di sampaikan Kandoli, Selasa (28/10/2025) saat komisi III DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama mitra kerja Dinas PUPR Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Suasana Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPRD Sulut Bersama PUPR Sulut (foto: Gemparnews)

” Jujur saja saya sebelum masuk jadi anggota DPRD Sulut, saya dulunya sebagai pelaut. Kalau pelaut habis kerja langsung terima gaji dan langsung tidur enak, namun ketika saya masuk jadi anggota DPRD Sulut, terima gaji tidak bisa tidur enak karena banyak aspirasi masyarakat yang tidak terakomodir saat saya turun reses. Itu yang membuat saya tidak bisa tidur enak,” ungkap Kandoli.

Legislator dapil Minsel – Mitra ini juga menyayangkan kurangnya respon dari kepala dinas PUPR Sulut atas aspirasi yang di sampaikan beberapa tahun lalu.

” Memang ada beberapa aspirasi yang sempat kami sampaikan, hingga hari ini belum ada yang di akomodir. Kalau ibu kadis mengatakan banyak wartawan yang telephone, kalau saya birman sebagai warga masyarakat saya sendiri yang menanyakan langsung aspirasinya,” kata Kandoli.

Lanjut Kandoli mengatakan dirinya menerima beberapa proposal terkait aspirasi masyarakat dan akan di serahkan langsung kepada ibu kadis untuk segera di usulkan, diperjuangkan dan ditindaklanjuti.

” Proposal ini saya akan serahkan langsung kepada ibu kadis, mohon untuk di dokumentasikan agar supaya masyarakat tau, bahwa proposal aspirasi masyarakat telah di sampaikan kepada dinas PUPR Sulut,” ucapnya

“Mohon untuk diperjuangkan dan ditindaklanjuti aspirasi masyarakat ini,” tandasnya.

Sementara itu, semua anggota komisi III DPRD Sulut mendukung apa yang menjadi perjuangan anggota DPRD Sulut dapil Minsel – Mitra ini. ” Jadi apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang di sampaikan oleh pak Ronald Kandoli harus jadi prioritas,” tutup kordinator komisi III dr Fransiscus Silangen yang juga selaku Ketua DPRD Sulut. (sisco)




di Copot dari Ketua Fraksi NasDem, BW : Saya Hormati Keputusan

Sulut,GN- Kabar mengejutkan dari DPW Partai Nasional Demokrat (NasDem) Sulawesi Utara, dimana politisi muda Braien Waworuntu (BW) yang dianggap oleh banyak kalangan, memiliki kontribusi besar dalam pergerakan dan kemajuan partai NasDem di bumi nyiur melambai, kini harus merelakan posisinya sebagai ketua fraksi NasDem di DPRD Sulut dan digantikan oleh sesama kader NasDem Siska Budiman.

Braien Waworuntu Ketika di Wawancarai Media (foto: Gemparnews)

Hal ini terungkap dalam rapat paripurna DPRD Sulut, Senin (27/10/2025) dengan agenda penyampaian/penjelasan Gubernur terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2026.

Dimana Sekretaris DPRD Nilas Silangen membacakan surat masuk dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem dengan nomor 071-SU DPWNasDemSulut/VIII/2025, tertanggal 11 Agustus 2025, mengenai usulan pergantian Ketua Fraksi NasDem.

Usai Rapat Paripurna,ketika di konfirmasi Braien Waworuntu menjelaskan dimana pergantian ini adalah bagian dari sebuah dinamika dalam politik.

“Saya hormati keputusan tersebut,” ujar BW kepada sejumlah media di ruangan kerjanya.

BW menegaskan bahwa dirinya tetap fokus bekerja dan tetap satu komando untuk kemajuan Sulawesi Utara yang lebih maju.

“Saat ini saya fokus bekerja bersama dengan Gubernur Sulut Yulius Selvanus, bukan yang lain dan terus bekerja secara politik di DPRD Sulut. Tetap Satu Komando untuk kemajuan Sulawesi Utara yang lebih maju, sejahtera dan berkelanjutan,” tandasnya. (sisco)




Pewarna Indonesia Sulawesi Utara Sukses Menggelar Tiga Kegiatan

Sulut,GN – Pengurus Daerah Persatuan Wartawan Nasrani (Pewarna) Indonesia Sulawesi Utara melalui panitia pelaksana sukses menggelar tiga agenda yang dikemas dalam waktu satu hari.

Kegiatan tersebut yakni Konferensi Daerah (Konferda) II, Pelantikan struktur Pengurus Daerah Pewarna Sulawesi Utara Periode 2025-2030 oleh sekretaris Jenderal Pewarna Indonesia dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) membahas program kerja tahun 2026.

Kegiatan yang dipusatkan di kantor Bapelkes Dinkes Sulut, Rabu (22/10/2025) di hadiri Kanwil Agama RI Sulawesi Utara yang diwakili Kepala Bidang Urusan agama Kristen, Kaban Kesbangpol Sulut, pengurus pusat Pewarna Indonesia, dan lima pengurus cabang pewarna Kabupaten/Kota serta pengurus daerah pewarna Sulawesi Utara.

Kegiatan di buka oleh Gubernur Sulawesi Utara  Yulius Selvanus di wakili oleh Kepala Badan Kesbangpol Sulut Johnny Suak, SE.M.Si sekaligus membuka kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Kaban Kesbangpol Sulut menekankan bahwa untuk menjadi seorang wartawan Nasrani harus memiliki integritas dan moralitas yang tinggi, karena wartawan Nasrani bukan hanya memberitakan sebuah berita namun juga harus dibarengi dengan sikap yang baik. Artinya apa yang kita lakukan, sikap kita harus sesuai dan tidak berbanding terbalik.

“Sikap kita harus mencerminkan hal yang baik, karena identitas sebagai wartawan Nasrani harus mencerminkan sikap yang baik,” ucapnya.

Dia mendorong wartawan Nasrani harus tampil beda, sama seperti thema dalam kegiatan Konferda II yakni ” Memberitakan Kebenaran, mewartakan Keadilan”. Oleh sebab itu kata Kaban Kesbangpol Sulut, Wartawan Nasrani harus tampil mewartakan kebenaran bukan sebuah berita yang hoaks, tetapi berita yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Sejatinya wartawan Nasrani memberitakan suatu berita yang menyejukkan dan mengedukasi masyarakat dan bahkan menyuarakan berita kebenaran serta mewartakan Keadilan,” pungkasnya.

Peserta pada Konferda pewarna Sulawesi Utara sepakat dan secara aklamasi memilih Sanfransisco Manossoh sebagai ketua, Yusak Poludu,STh sebagai sekretaris dan Wandi Hontong,SE sebagai Bendahara. (red/*)

 

 

 




Hearing Komisi III DPRD Sulut Bersama BPJN Sulut Terungkap Penyelesaian MORR III Tuntas Tiga Tahun Depan

Sulut,GN- Rencana pembangunan Manado Outer Ring Road (MORR) III diperkirakan tuntas tiga tahun ke depan.
Hal ini terungkap pada hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Sulawesi Utara bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah I Sulawesi, Selasa (21/10/2025).

Ringgo Radetyo selaku Kepala Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Sulawesi Utara, mengatakan, pembangunan lanjutan MORR III atau Ring Road III Manado terkendala pembebasan lahan.

Radetyo menjelaskan masih ada 17 bidang lahan untuk Ring Road III tahap ke lima belum dibebaskan. Sedangkan Ring Road III tahap 4 masih ada sembilan bidang yang belum dibebaskan.

“Sehingga total masih 26 bidang yang belum dibebaskan. Meskipun demikian, kami tetap bekerja, pembangunan di lahan yang sudah clear,” kata Radetyo.

Pembangunan tahap 4 dan 5 Ring Road III jelas Radetyo, menyisakan 6,3 km jalan. MORR III berawal di Kalasey, tepat di bibir Teluk Manado dan akan berakhir di Winangun, bertemu dengan Ring Road I.

“Biaya pembangunan sesuai DIPA, total Rp 94 miliar untuk multiyears, tiga tahun hingga 2027,” ujarnya.

Rinciannya, tahun 2025 Rp 24 miliar; tahun 2026 Rp 26 miliar dan sisanya Rp 31 miliar dianggarkan untuk tahun 2027.

Kepala Satker P2JN Sulawesi Utara, Bayu Idiajir mengungkapkan, titik pertemuan antara Ring Road I dan III di Winangun, Manado.

“Nantinya titik ini akan dibangun Simpang Winangun yang mempertemukan arus kendaraan dari empat arah, yakni dari Ring Road I, Manado, Tomohon dan Kalasey. Nantinya akan ada underpass dari arah Ring Road I dan III,” ungkapnya.

Selain itu, akan ada juga dua jembatan, yakni Pineleng I dan Pineleng II di Ring Road III ini. Satu di antaranya panjangnya hingga 50 meter karena besarnya cekungan daratan yang dilalui.
Dirinya memastikan, pembangunan tahun ini belum maksimal, dan akan dilanjutkan tahun depan lagi. (sisco)




Stella Runtuwene Katakan Ini Saat RDP Komisi IV Bersama Dinas Kebudayaan Daerah Sulut

Sulut,GN- Komisi IV DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kebudayaan Daerah Sulawesi Utara (Sulut), Senin (20/10/2025).

Komisi IV yang hadir antara lain, Wakil Ketua DPRD Sulut Stella Runtuwene, Ketua Komisi IV Vonny Paat, wakil ketua Komisi IV Louis Schramm dan anggota Komisi IV, Paula Runtuwene.

“Kami melakukan kunjungan kerja di kementrian kebudayaan. Sebenarnya mereka tidak setuju tata letak atau layout revitalisasi museum karena tidak sesuai standart,”ujar beberapa anggota komisi IV saat RDP.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulut
Stella Runtuwene menegaskan dengan anggaran Rp 15 miliar harusnya sudah bisa ada taman budaya.

“Dasar apa dinas kebudayaan anggarkan Rp 15 Miliar untuk revitalisasi museum. Harusnya sudah dengan taman budaya,”tegas Stella.

Ketua Komisi IV, Vonny Paat mengatakan saat pembahasan hasil konsultasi APBD-Perubahan 2025, ada catatan terkait revitalisasi museum. Anehnya kadis kebudayaan Jani Lukas justru tidak mengetahui adanya rekomendasi tersebut.

“Kami belum tahu apakah ada rekomendasi,”ucap Jany Lukas.

Kadis kebudayaan mengatakan secara tegas dokumen yang disusun sudah melalui tahap resmi penganggaran sampai penetapan di TAPD.

Bahkan, dirinya membantah kalau pihak kementrian tidak menyetujui dan tidak sesuai standart untuk revitalisasi museum daerah. (sisco/*)

 




Terkait Keluhan Warga Saat RDP, Limen Sebut Jadi Preseden Buruk Bagi Nama Citraland

Sulut,GN- Anggota komisi III Yongkie Limen mengaku heran mendapati keluhan salah satu warga yang lahannya masih kosong tetapi harus membayar IPL dan air Rp.1.150.00 dalam jangka waktu 11 bulan.

Hal itu dikatakannya saat Hearing lintas komisi (III dan IV) DPRD Sulut bersama pimpinan Citraland, Senin (20/10/2025).

“Ini namanya membodohi masyarakat bahkan bisa dikatakan pemerasan dan ini menjadi preseden buruk bagi nama Citraland, orang nanti akan takut beli rumah, ” kata Limen.

Diketahui RDP tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Royke Anter, Ketua Komisi III Berty Kapojos, Ketua Komisi IV Vonny Paat, anggota komisi Amir Liputo, Nick Lomban, Remly Kandoli, Yongkie Limen, Frangky Roger Mamesah, Ronald Sampel serta Haslinda Rotinsulu.

Perwakilan Komunitas Peduli Bersatu Citraland Winangun Manado Careig Runtu meminta pihak pengelola membatalkan surat pemberitahuan yang dikeluarkan tanggal 28 Februari 2025 terkait perihal rencana kenaikan IPL dan Air Bersih per April 2025. (sisco)




RDP Lintas Komisi DPRD Sulut, Bahas Keluhan Warga Citraland Terkait Kenaikan IPL dan Air Bersih

Sulut,GN– Rapat Dengar Pendapat Lintas Komisi (III dan IV) Rabu (20/10/25) dihadiri Wakil Ketua DPRD Royke Anter, Ketua Komisi III Berty Kapojos, Ketua Komisi IV Vonny Paat, anggota komisi Amir Liputo, Nick Lomban, Remly Kandoli, Yongkie Liemen, Frangky Roger Mamesah, Ronald Sampel serta Haslinda Rotinsulu.

Perwakilan Komunitas Peduli Bersatu Citraland Winangun Manado Careig Runtu meminta pihak pengelola membatalkan surat pemberitahuan yang dikeluarkan tanggal 28 Februari 2025 terkait perihal rencana kenaikan IPL dan Air Bersih per April 2025.

Menurutnya dalam kontrak awal tidak ada perjanjian bahwa setiap tahun ada kenaikan IPL dan UMP bahkan dalam kontrak tidak ada menyebutkan bahwa pembayaran IPL dan pembayaran air digabung secara bersama-sama

“Yang kami terima justru surat ancaman dari pihak management, kami menolak membayar IPL sepihak terhitung sejak 1 Juni 2025 tetapi air bayar pak, pengelola Citraland mengancam akan memutus air ketika IPL tidak dibayar, mereka sengaja meretorika bahwa IPL dan air dibayar sekaligus kalau tidak air akan diputus secara sepihak,” kata Careig.

Mantan anggota DPRD Sulut ini menyesalkan sikap arogansi pihak pengelola yang disampaikan melalui edaran kepada warga dimana akan dilakukan pencabutan meter dan akan dipasang kembali dengan syarat harus membayar sebesar Rp 2 juta sebagai biaya penyambungan.

Menanggapi hal tersebut anggota komisi III H.Amir Liputo SH mengingatkan manajemen Citraland agar melihat kembali perjanjian awal yang disepakati antara penghuni maupun pihak management.

Liputo, mengatakan sepanjang itu tidak dibicarakan antara kedua belah pihak (pengelola dan warga) secara hukum kebijakan tersebut tidak sah berlaku.

“Kalaupun ada perubahan kenaikan tarif maka harus ada perikatan baru dengan penghuni melalui musyawarah bersama karena dasarnya adalah ketentuan peraturan hukum perikatan atau hukum kontrak antara kedua belah pihak yang sah menurut hukum negara ketika kedua belah pihak sepakat dan menandatangani kesepakatan tersebut,” ujarnya

Sementara anggota komisi III Roy Octavianus Roring melihat kebijakan pengelola Citraland Winangun sebagai bentuk arogansi manajemen yang menggunakan cara-cara Debt Collector.

“Yang mengagetkan, pihak pengelola menggunakan management gaya Debt Collector. Bagaimana mungkin sekelas Citraland dimana hampir seluruh Indonesia ada perumahan tetapi masih menggunakan pola-pola seperti Debt Collector,” ungkapnya

General Manager perumahan Citra Land Winangun Dewi menyampaikan dalam perjanjian jual beli tanah dan bangunan salah satu pasal didalamnya tercantum bahwa untuk pelaksanaan serah terima tanah dan bangunan pihak kedua (konsumen) wajib membayar IPL atas tanah dan bangunan kepada pihak pertama atau pengelola sejak serah terima tanah dan bangunan.

Sementara terkait kebijakan kenaikan tarif IPL yang menjadi keberatan warga, Divisi Legal dan Perizinan Ciputra Sub Holding 2 Surabaya Hammamudin menjelaskan pihak Manegemen Citraland Winangun Manado bertindak sesuai arahan Direksi.

“Kebijakan semua terkoordinasi dari Direktur, sistemnya pun sama pak di seluruh Indonesia. Ibu Dewi disini hanya melaksanakan perintah dari direktur apapun itu. Mau mengenai kebijakan atau apapun, semua terkoordinasi dari direktur,” pungkasnya. (sisco)




Thungari Hadiri Rakor Percepatan Perampungan GroundChecking Dtsen

SANGIHE,GN – Bertempat di ruang rapat Kodim 1301 Sangihe (15/10/2025), Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Perampungan GroundChecking Dtsen Bersama SDM PKH, Pendamping Rehsos Dan TKSK SE Kabupaten Sangihe.

Turut hadir kadis sosial,Pimpinan cabang BRI,Kepala BPJS,Narasumber dari Badan Pusat Statistik,para pendamping sosial SDM PKH,Pendamping Rehsos,dan TKSD SE Kabupaten Sangihe.

Bupati menyampaikan bahwa kegiatan Rakor Percepatan GroundChecking ini merupakan hal yang penting karena menjadi titik krusial dalam memastikan kebenaran dan keakuratan data kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di sebuah daerah.

” Hasil evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sulut, Data BPS tahun 2024 menunjukan bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe mencatat angka kemiskinan sebesar 10,84 persen atau sekitar 14.380 jiwa , sementara data P3KE menunjukan 11,01 persen. U tuk kemiskinan ekstrim, hasil verifikasi dan validasi tahun 2024 menunjukan 645 jiwa atau 0,46 persen yang terdiri dari 4.093 KK dengan 18.541 jiwa sebelum pemurnian dan terjadi penurunan 117 KK atau 163 jiwa setelah pemurnian jiwa.” Kata Thungari.

Thungari menambahkan,data yang akurat dan terverifikasi menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah. Data bukan sekedar angka, tetapi fondasi dalam merumuskan kebijakan dan memastikan setiap program benar-benar menyentuh sasaran. Dengan adanya data yang akurat, kita dapat melakukan beberapa hal penting berikut:
* Menentukan locus intervensi pada setiap kecamatan
* Memperkuat perencanaan program lintas sektor
* Menghindari kesalahan penyaluran bantuan sosial
* Serta memastikan kebenaran data agar tidak lagi muncul stigma negatif bahwa Sangihe selamanya adalah daerah termiskin di Sulut.(RB)




Braien Ingatkan BKD Pengisian Jabatan OPD Perhatikan Latarbelakang Akademik

Sulut,GN- Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I bersama BKD Sulut, Selasa (14/10/2025) Ketua komisi I DPRD Sulut Braien Waworuntu (BW) mengingatkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar dalam melaksanakan pengisian jabatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintahan Provinsi dilakukan secara tepat serta memperhatikan latar belakang akademik.

Hal itu di ingatkan BW terkait adanya rencana pengisian jabatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintahan Provinsi Sulut yang saat ini sebagian besar masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt).

“Bapak Gubernur Yulius Selvanus juga berpesan agar BKD berkerja lebih profesional lagi terutama pengisian pos-pos jabatan eselon II, III dan IV sekaligus memperhatikan latar belakang kompetensi misalnya pejabat tersebut kompetensinya di ekonomi, teknik, dan lain sebagainya,” ujar BW.

Legislator Dapil Minahasa Tomohon ini memberikan apresiasi kinerja Plt Kepala BKD Sulut Olivia Theodore yang dinilai mampu melaksanakan kebijakan daerah di bidang kepegawaian serta memberikan dukungan teknis dan pembinaan bagi aparatur sipil negara.

“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran BKD Sulut dibawah kepemimpinan ibu Olivia dalam kinerjanya terasa lebih baik dan maju lagi, apalagi kemarin telah melaksanakan uji kompetensi bagi pejabat, dan kami komisi I meminta dan memberikan rekomendasi Plt Kaban BKD ibu Olive segera didefinitifkan,” tandasnya. (sisco/*)