Kepala Sekretariat Bawaslu Sulut Tutup Kegiatan Rakor Bersama Stakeholder
Sulut,GN–Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut Aldrin Christian, menutup kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara bersama Stakeholder Tahun 2025 di Hotel Grand Puri, Manado, Rabu (5/11/2025).
Dalam sambutannya Aldrin menjelaskan bahwa Bawaslu sedang melakukan persiapan sekaligus sinkronisasi regulasi mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan Pemilu dan Pilkada.
“Tahun depan kita disibukan proses tahapan seleksi penyelenggara Pemilu yakni Bawaslu dan KPU. Kami siapkan dukungan administrasi dan teknis,” kata Aldrin.
Menurut Aldrin, Bawaslu bisa juga dimaknai memiliki sekretariat tetap, atau tidak berpindah-pindah.
“Banyak juga aset negara tak digunakan. Bersyukur Bawaslu Sulut dapat gedung pinjam pakai dari Mahkamah Agung, menggunakan eks kantor PN Manado,” ujarnya.
Dikesempatan itu, kegiatan Rapat Koordinasi Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara bersama Stakeholder Tahun 2025 menghadirkan Nara sumber Arief Wibowo anggota Komisi II DPR RI sekaligus memberikan pemaparannya.
Hadir dalam Rapat koordinasi ini antara lain kalangan media, perwakilan organisasi,tokoh masyarakat dan organisasi lainnya. (sisco)
Direktur SDM dan Diklit Pimpin Serah Terima Area Power House Gedung Kanker
Manado,GN— Kegiatan Join Survey sekaligus serah terima lahan area Power House kepada pelaksana pekerjaan Gedung Kanker, PT Hutama Karya (HK), dilaksanakan pada Rabu (5/11/2025) tadi siang.
Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian, dr. Yune Laukati, MARS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang mewakili pihak manajemen rumah sakit memimpin acara serah terima.
Acara serah terima ini turut dilakukan join survey antara tim teknis RSUP Kandou dan pihak kontraktor PT Hutama Karya untuk memastikan kesiapan serta sinkronisasi terkait hasil kerja yamg dicapai.
Sesuai laporan progres sampai minggu ke-46, pekerjaan telah mencapai 42,531% dengan deviasi positif, menunjukkan capaian yang melampaui target rencana kerja.
Direncanakan untuk target topping off struktur dijadwalkan terlaksana di minggu kedua bulan November. Ini tentu seiring dengan percepatan penyelesaian konstruksi bangunan di beberapa bagian gedung utama.
Dengan kegiatan ini diharapkan memperlancar seluruh tahapan pembangunan Gedung Kanker RSUP Kandou Manado.
Gedung ini akan menjadi pusat layanan unggulan untuk pasien kanker di Sulawesi Utara dan tentunya untuk wilayah Indonesia Timur. (sisco)
RSUP Kandou Manado Teken MoU Bersama Pemkab Boltim, Dirut Prof Starry Dukung Penuh Pelatihan Tenaga Kesehatan
Manado,GN — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Dr RD Kandou Manado.
Perjanjian kerjasama ini, secara resmi dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Rabu (05/11/2025) bertempat diruangan webinar RSUP Kandou Manado.
Penandatanganan MoU tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara fasilitas kesehatan rujukan nasional dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan di Boltim, khususnya tenaga dokter spesialis dan tenaga kesehatan dibidang lainnya.
Direktur Utama RSUP Kandou, Prof Dr dr Starry H Rampengan, Sp.JP(K), FIHA, MARS, mengatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh terkait program pelatihan dan pengembangan tenaga kesehatan di Kabupaten Boltim.
“Kami dari RSUP Kandou siap mendukung seratus persen dengan ilmu dan pengalaman yang kami miliki. Kami bersedia menjadi rumah sakit pengampu dan siap memberikan pelatihan bagi tenaga kesehatan di Boltim,” kata Prof Starry.
Pada kesempatan itu juga, Bupati Bolaang Mongondow Timur, Oskar Manoppo, menyampaikan terimakasih sekaligus memberikan apresiasi kepada RSUP Kandou atas kepercayaan dalam kerja sama.
Bupati Oskar menegaskan bahwa masalah kesehatan di wilayah Boltim menjadi urgensi dan perlu mendapat perhatian serius.
“Kami masih kekurangan tenaga dokter spesialis, dan pelatihan bagi tenaga kesehatan juga sangat penting. Terima kasih kepada Dirut RSUP Kandou dan jajaran yang telah menerima dengan baik kerja sama ini,” sebut Bupati Oskar.
Dengan ditandatanganinya kerjasama ini, maka diharapkan semakin meningkatkan pelayanan kesehatan secara merata di daerah pelosok yang terpencil. (sisco)
Sekretariat DPRD Sulut Pacu Sejumlah Agenda
Sulut,GN- Memasuki bulan November tahun 2025 ini, sejumlah agenda DPRD Sulawesi Utara (Sulut) yang masih berproses. Seperti Agenda penetapan APBD induk tahun 2026, yang saat ini sementara menyelesaikan tahap pembahasan.
Ini dikatakan Sekretaris DPRD Sulut Wiliam Niklas Silangen,S.Sos, M.Si di dampingi Kasub Analis Kebijakan Muda Justman Etjaurau, ST,MAP kepada sejumlah media saat ditemui diruangan kerjanya, Selasa (4/11/2025) sore tadi.
“Kemarin penyampaian sudah dilaksanakan, masih ada agenda penandatanganan kesepakatan kemudian pembahasan banggar dan TAPD lalu penetapan. Yang jelas ini dilaksanakan sebelum 30 November,” kata Sekwan Niklas Silangen.
Lanjut, kata Sekwan walaupun ini masih akan di bahas dan dijadwalkan dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) ada agenda Reses anggota DPRD Sulut.
“Kemungkinan agenda Reses ini dilaksanakan pada Minggu pertama awal bulan Desember,” jelas Sekwan.
Selain itu, ada beberapa agenda perda – perda yang sementara dibahas seperti penanggulangan bencana, perumda, RTRW juga yang sementara berproses.
“Perda Pemuda masih menunggu dari kementerian. Dan juga di Bapemperda sudah dijadwalkan kemarin, Ranperda retribusi daerah, kemudian perubahan nama membangun Sulut hebat menjadi membangun Sulut maju. Jadi itu yang akan di pacu untuk selesai tahun ini,” tandasnya. (sisco)
Sebanyak 645 Siswa SMAN 1 Manado Ikut Tes Kemampuan Akademik
Sulut,GN- Sebanyak 645 siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Manado, Rabu (5/11/2025) besok, akan mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA).
Kepala SMAN 1 Manado Jemmy Jeremias,MPd (foto: Gemparnews)
Hal ini disampaikan oleh Kepala SMAN 1 Manado Jemmy Jeremias,MPd kepada media Gemparnews.com ketika ditemui di ruangan kerjanya.
Jemmy menjelaskan Tes Kemampuan Akademik ini merupakan program dari Kementerian pendidikan untuk melaksanakan tes bagi siswa yang akan masuk ke perguruan tinggi melalui jalur prestasi.
” Dulunya hanya melihat dari nilai raport saja. Tetapi sekarang sudah ada Tes Kemampuan Akademik. TKA ini tidak dipaksakan bagi siswa untuk ikut tes. Jika siswa ingin masuk perguruan tinggi dan tidak ikut TKA, boleh juga mendaftar lewat jalur mandiri atau jalur lainnya. Tes Kemampuan Akademik ini, masuk ke perguruan tinggi hanya untuk jalur prestasi,” kata Jemmy.
Jemmy menambahkan jadwal tes kemampuan akademik untuk SMAN 1 Manado pada gelombang kedua dan laksanakan selama 2 hari.
” Pelaksanaannya tes kemampuan akademik pada Rabu 6 November sampai Kamis 7 November 2025. Siswa yang akan mengikuti tes ini sebanyak 645 siswa,” jelas Jemmy.
Jemmy berharap siswa yang ikut tes kemampuan akademik untuk masuk ke perguruan tinggi jalur prestasi, tentunya dapat menjawab setiap soal dan pertanyaan yang di siapkan. ” Karena data hasil tes ini akan di input ke pangkalan data perguruan tinggi sehingga menentukan apakah siswa ini diterima masuk perguruan tinggi jalur prestasi atau tidak,” tandasnya. (sisco)
Dispar Minta Support Komisi IV DPRD Sulut Genjot Pariwisata di Sulut
Sulut,GN– Kepala Dinas Pariwisata Sulut, Kartika Devi Tanos, menyampaikan harapannya agar DPRD Sulut dapat memberikan perhatian serius terkait alokasi dana pariwisata.
”Kami memang dihadapkan pada keterbatasan akibat efisiensi anggaran. Namun, kami optimis potensi pariwisata Sulut tetap bisa digenjot asalkan program-program vital ini mendapat dukungan pendanaan yang memadai,” kata Kartika saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sulut, Jumat (31/10)2025).
Kadis mengatakan guna mewujudkan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur, Kartika menyebutkan beberapa hal yang paling mendesak untuk dibahas di tingkat legislatif diantaranya anggaran revitalisasi di lima destinasi milik Pemprov (termasuk Bukit Kasih dan Sumaru Endo) melalui Dinas PUPR.
”Kami berharap agar DPRD Sulut melalui lintas komisi diingatkan agar dianggarkan kembali terkait revitalisasi tahap kedua di tahun 2026,” sebutnya.
Kata Kartika, revitalisasi ini penting demi menjamin kesiapan lima daerah hub utama turis (Manado, Tomohon, Minahasa, Minahasa Utara, dan Bitung) agar layanan yang diberikan tidak menimbulkan komplain dari wisatawan mancanegara
Selain itu,Kadis menyebutkan anggaran untuk sertifikasi SDM dan Promosi. Dikatakannya salah satunya juga terkait keterbatasan anggaran sangat terasa pada sektor SDM dan promosi.
“Karena di tahun ini, Dinas Pariwisata hanya mampu mensertifikasi 30 orang Pramusaji (Waiters). Padahal, sektor lain seperti Tour Guide dan Chef juga sangat membutuhkan pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan standar layanan,” ungkapnya. (sisco)
Cindy Wurangian Ingatkan SKPD Mitra Komisi IV Bicara Apa Adanya
Sulut,GN – Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Utara Cindy Wurangian mengingatkan semua SKPD mitra komisi IV agar bicara apa adanya.
Hal itu, dikatakan Cindy, ketika melakukan rapat dengar pendapat, Kamis (30/10/2025) di ruangan rapat komisi IV DPRD Sulut.
Foto bersama usai rapat dengar pendapat bersama mitra kerja komisi IV (foto : Gemparnews)
Cindy mengatakan ketika pihaknya saat melakukan pertemuan dengan gubernur Sulut, ada beberapa informasi kepada gubernur dari salah satu SKPD menyampaikan terkait salah satu ranperda,di tolak oleh DPRD.
“Ketika Gubernur mengkonfirmasi, dan kami menyampaikan bahwa hal itu tidak benar, sehingga Gubernur memanggil salah satu SKPD tersebut untuk memberikan penjelasannya dan ternyata tidak ada drafnya, bukan DPRD menolak,” kata Cindy
Lanjut Cindy menegaskan agar semua SKPD mitra komisi IV untuk memperhatikan.
“Hal seperti itu menjadi atensi dan perhatian kita bersama ketika melaporkan sesuatu kepada pak Gubernur baik dari sisi perangkat daerah maupun dari sisi kami legislatif ketika kami melakukan rapat – rapat koordinasi, kita sampaikanlah apa adanya. Jangan untuk membela diri, mengkambinghitamkan orang lain pada hal tidak demikian ceritanya,” tegas Cindy.
“Jadi ini saya memberikan informasi supaya kedepan, semakin baik hubungan eksekutif Dan legislatif. Dengan demikian seharusnya kemitraan kita untuk kerjasama lebih baik,” sambungnya.
Cindy menjelaskan komunikasi yang baik dan transparan perlu dilakukan agar pihaknya dapat membantu menyampaikan kepada Gubernur untuk kepentingan dan keperluan perangkat daerah.
“Karena komunikasinya kita baik, transparan apa yang diperlukan oleh perangkat daerah ketika di komunikasikan kepada kami, dan kami akan bisa membantu menyampaikan kepada pak Gubernur sehingga bisa menjadi perhatian,” tandasnya.
Turut hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut Ketua Komisi IV Vonny Paat, Wakil Ketua Komisi IV Louis Cramm dan SKPD mitra komisi IV DPRD Sulut. (sisco)
Komisi III DPRD Sulut Terima Aspirasi DPRD Bolmut
Sulut,GN- Komisi III DPRD Sulawesi Utara (Sulut) menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut),Kamis (30/10/2025).
Kedatangan DPRD Bolmut komisi III di sambut oleh personil komisi III DPRD Sulut yakni Berty Kapojos, Amir Liputo, Yongkie Limen, Tonny Supit, Haslinda Rotinsulu, Nick A Lomban, Capt Remly Kandoli.
Sementara DPRD Bolmut di pimpin oleh Ketua Komisi III Zamad Lauma,SIP bersama anggota lainnya.
Pertemuan dilakukan di ruang rapat komisi III DPRD Sulut. Pada kesempatan tersebut, sebelum menyampaikan aspirasi dan keluhan warga masyarakat Bolmut, Ketua komisi III DPRD Bolmut memperkenalkan personilnya satu persatu.
Lanjut, ketua komisi III DPRD Bolmut menjelaskan kehadiran dan kedatangan mereka di di DPRD Sulut dalam rangka menyampaikan beberapa aspirasi dan keluhan masyarakat Bolmut.
” Kami berharap DPRD Sulut melalui komisi III dan meneruskan dan memperjuangkan ke pemerintah, agar supaya keluhan dan aspirasi masyarakat Bolmut mendapat perhatian,” kata Zamad.
Mendengar aspirasi dan keluhan masyarakat Bolmut yang disampaikan oleh komisi III, salah satu anggota DPRD Sulut selaku sekretaris komisi III Hj Amir Liputo merespon dengan baik.
“Kami akan tindaklanjuti dan menjadwalkan untuk turun ke lapangan,” ucap Liputo ditimpali semua anggota komisi III DPRD Sulut yang turut hadir.
Usai pertemuan, Zamad Lauma menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas dukungan DPRD Sulut.
” Komisi III DPRD Sulut merespon baik aspirasi kami. Sehingga kami sangat puas dan merasa senang mendengar dukungan yang disampaikan oleh DPRD Sulut,” tandas Zamad kepada sejumlah media saat di wawancarai. (sisco)
Disambut Baik DPRD Sulut, Ketua Komisi III DPRD Bolmut Zamad Lauma Sampaikan Aspirasi
Sulut,GN – Berbagai keluhan warga masyarakat BolaangMongondow Utara (BolMut) telah disampaikan kepada DPRD Sulawesi Utara khususnya Komisi III.
Ketua Komisi III Bolmong Utara Farid Lauma ketika di wawancarai sejumlah media (foto: Gemparnews)
Dalam tetap muka komisi III DPRD Bolmut di pimpin oleh Ketua Komisi, Sayyid Gusti Abd Zamad Lauma,Sip. bersama Komisi III DPRD Sulawesi Utara, Kamis (30/10/2025) di ruangan rapat, keluhan tersebut di terima dan disambut dengan baik.
Usai pertemuan, Ketua Komisi Zamad Lauma kepada sejumlah media mengatakan bahwa aspirasi warga di sambut baik oleh DPRD Sulut khususnya komisi III.
” Keluhan kami warga Bolmut disambut dengan baik, Mereka akan ikut menyampaikan keluhan ini kepada pemerintah Sulawesi Utara. Bahkan akan melakukan peninjauan atau turun langsung kelapangan menindaklanjuti keluhan warga masyarakat Bolmut,” kata Zamad.
Zamad menegaskan hal ini penting sekali karena Bolmut merupakan wilayah perbatasan antara provinsi Sulut dengan provinsi Gorontalo.
” Sehingga ini penting sekali karena merupakan wilayah perbatasan. Harapan kami, pemerintah Sulawesi Utara tidak melihat sebelah mata, bahwa kami ini bagian dari Sulawesi Utara, anak kandung dari Sulawesi Utara,” ucapnya.
“Jadi respon Komisi III DPRD Sulut sangat baik sekali dan kami merasa senang dan puas. Kami terus berjuang sampai ke pemerintah Gubernur agar supaya Bolmut ini tidak dipandang sebelah mata,” tegasnya.
Saat menyampaikan aspirasi masyarakat, Ketua Komisi III DPRD Bolmut, Sayid Gusti Abdul Zamat Lauma mengungkapkan masalah infrastruktur terkait penanganan Sungai Andagile di perbatasan antara Provinsi Sulawesi Sulut dan Provinsi Gorontalo yang butuh perhatian serius pemerintah Provinsi.
“Separuh Sungai Andagile telah dibangun Bronjong oleh Pemerintah Gorontalo. Sehingga jika sungai meluap, airnya masuk ke wilayah Bolmut,” ungkapnya.
“Ini harus menjadi perhatian pemerintah provinsi karena berdampak pada masyarakat Bolmut yang tinggal di sekitar aliran sungai sering mengalami banjir,” imbuhnya.
Selain itu, Politisi PDI-P ini meminta untuk segera dilakukan perbaikan akses jalan provinsi yang menghubungkan Pangkusa-Sidodadi-Sangkub yang rusak parah.
“Selain menghambat aktivitas pertanian, kasihan anak-anak yang pergi ke sekolah, warga dan petani,” ujarnya.
Tak hanya itu, Abdul Samat juga menyampaikan keprihatinannya terhadap Pulau Bongkil yang belum memiliki fasilitas pendukung sebagai salah satu destinasi wisata di Bolmut. Ia juga meminta ditempatkan Polisi Perairan yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan di wilayah tersebut karena sering terjadi pemboman ikan yang dilakukan masyarakat dari Gorontalo Utara.
“Nasib nelayan kami terkesan terintimidasi dengan proses pemboman ikan di pantai kami. Padahal sangat jelas itu adalah wilayah kami,” ungkapnya.
Ia menegaskan, hal ini penting sekali karena Bolmut merupakan wilayah perbatasan antara Provinsi Sulut dengan Provinsi Gorontalo.
”Sehingga ini penting sekali karena merupakan wilayah perbatasan. Harapan kami, pemerintah Sulawesi Utara tidak melihat sebelah mata, bahwa kami ini bagian dari Sulawesi Utara, anak kandung dari Sulawesi Utara,” tandasnya. (sisco)
RDP Bersama Dinas PMD, Henry Walukow Singgung Soal Penanganan Ketimpangan Sosial di Sulut
Sulut,GN- Henry Walukow selaku anggota DPRD Sulut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Utara menyinggung soal penanganan Ketimpangan sosial yang ada di Sulut.
Walukow terlebih dahulu memberikan Apresiasi atas pencapaian yang telah di paparkan oleh Kadis Darwin terkait kinerja PMD Sulut.
“Di tengah-tengah Prestasi yang di sampaikan tadi, walaupun dengan dana yang serba terbatas. Apalagi melihat dana 2026 ini Miris sebenarnya. Karena ada banyak program yang perlu di genjot, termasuk program dalam rangka menangani ketimpangan sosial yang ada di Sulawesi utara.” kata Walukow, Selasa (28/10/2025).
Dia mengingatkan kepada kadis bersama jajarannya bahwa dirinya adalah salah satu Anggota Dewan yang sangat kritis dalam pembahasan RKPD dan selalu memberikan masukan kepada Dinas PMD.
“Yang pertama mengenai Sulut masih mengoleksi desa Kumuh, ini kurang lebih masih ada satu koma sekian persen di Sulut. Kemudian, bagaimana menekan ketimpangan-ketimpangan sosial seperti Gelandangan, para pekerja seks komersial termasuk beberapa ketimpangan yang lain,”ujarnya.
“Apakah ada program skala prioritas yang mungkin belum tercover, atau belum terbudged dengan anggaran yang memadai. Tolong sampaikan kepada kami,” sambung Walukow memperjelas pertanyaan.
Walukow menegaskan, saat ini badan anggaran sedang berproses dalam penyusunan KUA PPAS. Termasuk, Salah satunya agenda RDP yang sedang berlangsung itu yang bertujuan untuk mencari persoalan-persoalan yang ada dalam dinas terkait yang menjadi mitra kerja Komisi. Untuk di tuangkan dalam rekomendasi Komisi dan di bawah dalam Badan Anggaran.
Menanggapi hal itu, Kadis PMD Sulut Darwin Muksin mengatakan bahwa sebenarnya dirinya malu untuk bicarakan hal itu dengan Komisi I DPRD Sulut.
“Jadi, saya malu mau ngomong disini sebenarnya pak. Dari hasil reses sebenarnya sudah tergambar kalau satu desa bangkitnya satu ekonomi yang saya contohkan tadi, itu penuh dengan peralatan dengan bimbingan teknis. Sehingga asta cita poin 6 dan visi misi poin 8 itu bisa di capai.”ucapnya.
Darwin menjelaskan program rumah kumuh tidak ada anggaran, tetapi kita bisa survei bersama, disini adalah titik lemah untuk bagaimana rumah kumuh jadi rumah sederhana.
“Itu kami sudah bahas di tingkat, kan ketua Posyandu itu adalah ibu ketua PKK yang juga merangkap ibu Gubernur. Jadi ada 6 SPM (Standard Penilaian Minimal) salah satu itu adalah ada dinas perkim, PU, dinas kesehatan, dinas sosial, pendidikan dan pol PP untuk Kamtibmas.” sebutnya.
Kadis juga menjelaskan, karena untuk penanganan seperti rumah kumuh perlu ada koordinasi bersama ketua PKK termasuk dinas yang masuk 6 SPM itu.
“Insya allah pak Henry, untuk rumah kumuh tersebut kami akan catat dan menjadi rekomendasi untuk Praskim tangani. karena itu ada gambaran dari satu aturan posyandu 6 SPM termasuk Praskim yang harus menindaklanjuti.” pungkasnya. (sisco)