Sulut,GN- Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Produktivitas dan Tantangan Tanaman Kelapa di Sulawesi Utara”. Kegiatan ini menjadi wadah strategis mempertemukan para pemangku kepentingan dalam sektor perkebunan kelapa.

Acara yang di gelar oleh Badan Riset dan Inovasi Pertanian (BRMP) Tanaman Palma bersama Pewarta Deprov Sulut sukses dilaksanakan, Jumat (25/7/2025).

Kepala BRMP Tanaman Palma, Dr. Steivie Karouw, STP, MSc, mengatakan kesiapan BRMP dan Kementerian Pertanian untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulut. Karouw menegaskan bahwa pentingnya kolaborasi dalam penguatan produktivitas kelapa sebagai komoditas unggulan daerah bumi nyiur melambai.

“Kami siap berkolaborasi. Ini saatnya kerja bersama antara Pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, hingga petani harus berada dalam satu barisan,”tegasnya.

Karouw juga menanggapi pertanyaan salah satu peserta, dimana menyebutkan akan membuat satu program peremajaan tanaman kelapa di wilayah kepulauan.

” Pastinya ada program peremajaan tanaman kelapa. Ini akan kami laksanakan agar di daerah kepulauan Sangihe juga mendapatkan bibit peremajaan kelapa secara gratis tidak di pungut biaya,” ucap Karouw.

Sementara itu, Presiden Direktur LSM Petani Peternak Nelayan Sulut, Julius Jems Tuuk, saat clossing statment
menyuarakan dukungan penuh terhadap pemerintahan YSK-Victory. Dia memastikan bahwa pemerintahan YSK-Victory memiliki perhatian besar terhadap petani.

“Cara berpikir mereka (YSK -Victory red) jelas dan mampu membawa masyarakat Sulawesi utara ke arah yang lebih baik, khususnya petani, bisa lebih sejahtera. Kami dari LSM memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada gubernur dan wakil gubernur atas kontribusi besar mereka, sehingga masyarakat petani di Sulut akan kembali menjadi daerah yang dikenal bumi nyiur melambai ini kembali melambai,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN – Plt Sekretaris DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Wiliam Niklas Silangen, S.Sos, M.Si mengatakan pengucapan sumpah/janji pergantian antar waktu anggota DPRD Sulut dari partai Golkar sisa masa jabatan 2024-2029 akan dilaksanakan Jumat, (25/7/2025) besok sekira pukul 13.00 wita.

Acara pelantikan anggota DPRD Sulut Raski Mokodompit di gelar di ruangan rapat paripurna DPRD Sulut.

” Iya, besok akan dilaksanakan acara pengambilan sumpah/janji pergantian antar waktu anggota DPRD Sulut dari partai Golkar sisa masa jabatan 2024-2029,” kata sekwan Niklas kepada media gemparnews.com ketika di hubungi awak media melalui telephone selularnya, Kamis (24/7/2025) tadi sore.

Diketahui Raski Mokodompit akan menggantikan alm I ketut sukardi dari partai Golkar daerah pemilihan Bolaang Mongondow Raya (BMR). (sisco)

Sulut,GN- Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2025-2044 terus di genjot.

Ada hal menarik saat tim pansus RTRW melakukan kunjungan kerja untuk konsultasi terkait pansus RTRW di Kantor Kementerian BPN-ATR di Jakarta.

Adapun poin yang menjadi catatan penting dalam penyusunan Ranperda RTRW seperti kawasan hutan lindung.

Sekretaris Pansus Berty Kapojos kepada sejumlah media menjelaskan, terkait kawasan hutan lindung yang sudah di tempati warga masyarakat.

“Pansus baru pulang untuk melakukan konsultasi ke Kementerian BPN-ATR. Banyak hal yang di sampaikan permohonan harus di muat dalam RTRW, salah satu contoh kawasan hutan lindung yang sudah ditempati masyarakat,” kata Kapojos kepada media Kamis (17/07/2025) di lobi kantor DPRD Sulut.

“Masyarakat yang sudah tinggal di lokasi tersebut dan mereka sudah mengantongi sertipikat,nantinya kita akan sampaikan ke Bupati atau Walikota, kemudian Bupati dan Walikota menyurat ke Gubernur dan Gubernur menyurat ke Kementerian kehutanan dan kita muat dalam RTRW,” jelasnya.

“Jadi kalau ada masyarakat yang menduduki kawasan hutan lindung, dan memiliki sertipikat, maka akan di hapus dan di jadikan lahan pemukiman. Itu akan kami muat dalam RTRW,” terang Kapojos.

Kapojos memberi contoh lahan hutan lindung yang sudah banyak di tempati oleh masyarakat. ” Misalnya di Bitung dan Minut, banyak disana masyarakat sudah menempati kawasan hutan lindung. Atau juga lahan pertanian, masyarakat petani penggarap dan sudah lama mengelola lahan tersebut, boleh mendirikan rumah asal petani penggarap,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Wiliam Niklas Silangen,S.Sos, M.Si menerima Kunjungan kerja (Kunker) komisi II DPRD Kabupaten Minahasa, Kamis (17/7/2025).

Kepada media Gemparnews.com Sekwan menjelaskan kunjungan kerja komisi II DPRD Kabupaten Minahasa dalam rangka konsultasi mengenai kegiatan agenda di DPRD Sulut.

“Jadi kunjungan tersebut dalam rangka Konsultasi mengenai agenda – agenda di kantor DPRD Sulut,” jelas Sekwan ketika ditemui diruangan kerjanya.

Sekwan mengatakan bahwa saat ini DPRD Sulut sementara melaksanakan beberapa agenda kegiatan.

“Tadi sudah disampaikan bahwa DPRD Sulut sementara melaksanakan kegiatan pansus RTRW, Pansus Kepemudaan dan pansus Penanggulangan Bencana Alam. Sekali lagi itu yang kami sampaikan tadi ke Komisi II Kabupaten Minahasa,” tutupnya.

Adapun anggota komisi II DPRD Kabupaten Minahasa yang melakukan kunjungan kerja antara lain Sherly Tamuntuan, Melina Onibala dan lainnya. (sisco)

Sulut,GN- Anjloknya harga Nilam di pasaran dan maraknya alih fungsi lahan pertanian mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Sulut, Senin (14/7/2025).

RDP ini di laksanakan bersama SKPD Sulut terkait dan Bulog, di ruang rapat Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Wakil Ketua DPRD Sulut, Michaela E Paruntu, yang juga Koordinator Komisi II, menyoroti permasalahan ini yang semakin membebani masyarakat petani.

“Kita harus terbuka soal data dan fakta di lapangan. Harga Nilam yang turun drastis memukul petani, sementara mereka sudah banyak yang mengalihfungsikan lahan sawah demi Nilam. Ini tidak boleh dibiarkan tanpa solusi,” kata Michaela.

Menurutnya, OPD terkait harus hadir dengan langkah konkret, bukan sekadar imbauan. Ia mengingatkan bahwa kebijakan harus berpihak kepada kepentingan jangka panjang masyarakat dan menjaga keberlanjutan ketahanan pangan di daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulut menuturkan total lahan pertanian saat ini tercatat 43.542 hektar, meskipun idealnya dalam RTRW mencapai 53.426 hektar. Ia juga menegaskan bahwa menanam Nilam di area persawahan tidak diperbolehkan karena mengancam ketahanan pangan.

“Kami tidak melarang petani Nilam. Tapi untuk lahan sawah, apalagi yang masuk kawasan pangan, tidak boleh ditanami Nilam. Sosialisasi sudah kami lakukan, namun tetap perlu pengawasan dan pendampingan,” ujarnya.

Michaela meminta instansi terkait bersama Bulog untuk segera merespons keluhan petani, agar mereka tidak terus menjadi korban fluktuasi harga pasar tanpa perlindungan.

“Petani kita butuh kepastian. Jangan biarkan mereka terus dirugikan. Kita minta pemerintah hadir dengan solusi jangka pendek dan panjang, baik itu soal pemasaran, bibit unggul, hingga subsidi,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Jeane Laluyan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut),kembali menyoroti masalah pangan (beras red) yang belum terselesaikan. Sorotan ini disampaikan Laluyan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pertanian, Dinas Pangan, dan Bulog, Senin (14/7/2025).

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulut yang cepat merespon keluhan masyarakat melalui Dinas Pangan dan Bulog,” ujar Laluyan.

Namun, Dia menegaskan bahwa semua yang disampaikan masih sebatas rencana di atas kertas. Menurutnya, PR besar justru ada di Dinas Pertanian.

“Saya minta tolong, kalau bisa dijelaskan berapa total luas sawah yang ditanami padi di Sulut? Ini penting, agar tidak menunggu terlalu lama dan supaya pembahasan lebih fokus,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, perwakilan Dinas Pertanian Provinsi Sulut, Patris Saroinsong, Carol E. Sumilat, dan Nova Hisamraini menyampaikan bahwa berdasarkan LBS (Lahan Baku Sawah)  nasional tahun 2024, luas lahan sawah yang ditanami di Sulut mencapai 39.768 hektar.

Setelah mendengar penjelasan dari Dinas Pertanian, Laluyan kembali menanggapi data tersebut. Dirinya mempertanyakan apakah Dinas Pertanian juga memiliki angka panen terbaru. “Karena menurut informasi, panen berikutnya baru akan berlangsung pada November 2025,” ujarnya. (sisco)

Manado,GN – Gerak cepat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Dr RD Kandou Manado di bawah kepemimpinan Direktur Utama Prof Dr dr Sterry Rampengan,Sp.JP (K), FIHA,MARS terus menuai pujian dan  mendapat apresiasi serta pengakuan secara luar biasa kerja para staf, perawat maupun dokter dari keluarga pasien.

Apresiasi ini datang dari Ibu Lia Bawole asal Kotamobagu adalah istri pasien bernama Novri Maleke (40) yang dirawat selama 10 hari di ruangan Edelweis 1 khusus penyakit saraf RSUP Prof Dr RD Kandou Manado.

Ibu Lia menuturkan dimana gerak cepat para staf, perawat dan dokter menangani pasien bahkan sampai pada pelayanan obat pun di akuinya secara pelayanan luar biasa.

” Awal pelayanan kesehatan dari UGD dan disini sungguh luar biasa para staf, Perawat dan dokter sangat ramah terhadap kami, boleh dikata sangat gercep (gerak cepat red) menangani pasien. Kami pasien rujukan dari Kotamobagu mulai dari dokter sampai perawat langsung mengambil tindakan,” kata Ibu Lia, Senin (14/7/2025) kepada media Gemparnews.com di kantor RSUP Kandou Manado, ruangan Edelweis 1.

Ibu Lia mengakui pelayanan di RSUP Kandou Manado, selama pasien di rawat tidak ada pembiaran sedikit pun dalam pelayanan kesehatan.

“Tidak ada pembiaran. Dokter dan perawat masuk dan keluar tak henti – hentinya mengecek pasien dan menanyakan kondisi pasien,” ucapnya.

” Jadi mulai dari UGD sampai masuk di ruangan ini luar biasa pelayanan kesehatan sejak kami masuk kedua kalinya sampai hari ini,” terang ibu Lia.

” Yang intinya kami disini diberikan pelayanan terbaik, ketika kami membutuhkan dan menanyakan sesuatu terkait pelayanan kesehatan, mereka menjawab dengan baik dan tegas, misalnya kami menyampaikan bahwa infus sudah hampir habis, mereka langsung bergerak tepat waktu,” sambungnya.

Ibu Lia berharap, tetap di jaga dan di pertahankan pelayanan kesehatan di rumah sakit kebanggaan masyarakat bumi nyiur melambai ini, sehingga nama rumah sakit ini menjadi rumah sakit yang mengedepankan pelayanan kesehatan secara baik.

“Kami berharap pelayanan kesehatan tetap di pertahankan sehingga ketika kami pulang dari ruangan ini, ada pasien lain yang masuk pelayanan juga sama seperti pelayanan kesehatan kepada kami,” tutup ibu lia dengan hati gembira di dampingi kepala Ruangan Edelweis 1 Ns Angelein Kosegeran.

Untuk di ketahui, pasien bapak Novry Maleke oleh dokter, hari ini sudah di nyatakan membaik dan di izinkan pulang ke Kotamobagu untuk selanjutnya pekan depan pasien di ingatkan melakukan kontrol kembali. (sisco)

Sulut,GN- Permasalahan yang kini menjadi sorotan masyarakat Sulawesi Utara dimana harga bahan pokok khususnya beras yang terus merangkak naik hingga hampir menyentuh angka Rp 20 ribu per kilogram.

Para ibu rumah tangga yang pendapatan keluarga hanya pas – pasan  semakin dibuat resah dengan kondisi harga beras. Padahal, harga normal beras biasanya berada di kisaran Rp 12 ribu hingga Rp 15 ribu per kilogram.

Terkait permasalahan itu, menjadi perhatian serius dari DPRD Provinsi Sulut merupakan perpanjangan masyarakat menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi.

Wakil Ketua DPRD Sulut, dr Michaela Elsiana Paruntu Mars, menyatakan Komisi II DPRD akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) Senin (15/7/2025) pekan depan bersama pihak terkait, termasuk instansi pemerintah yang menangani urusan pangan dan perdagangan.