Sulut,GN– Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto, Jumat (15/08/2025) disiarkan secara langsung di seluruh Indonesia. Dewan Perwakilan Sulawesi Utara (DPRD) Sulawesi Utara menggelar Sidang Paripurna dalam Rangka Mendengarkan Pidato Presiden RI Ke- 8, dilaksanakan di ruang rapat Paripurna.

Sidang Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, didampingi oleh Wakil Ketua Michaela E Paruntu, Stella Runtuwene dan Royke Anter serta dihadiri oleh Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus.SE dan Wakil Gubernur DR J Viktor Mailangkay.

Ketua MPR RI H Ahmad Muzani, membuka sidang paripurna dilanjutkan dengan Sambutan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Puan mengatakan Permasalahan dan tantangan yang harus kita selesaikan bukanlah pekerjaan rumah yang menyangkut administrasi melainkan pekerjaan rumah yang paling mendasar dalam kehidupan bernegara Keadilan Sosial, Kesejahteraan Rakyat dan Penguatan Kedaulatan Nasional.

Selain itu, Puan juga mengatakan Situasi Bangsa dan Negara telah berubah sehingga pendekatan pembangunan harus menjawab realitas jaman ,satu hal yang tidak berubah adalah Tujuan Akhirnya.Rakyat harus hidup lebih layak, lebih Sejahterah, lebih bermanfaat.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyentil Rancang Bangun yang digagas Presiden Soekarno dan Bung Hatta serta generasi 45 yang masih relevan untuk menghadapi tantangan abad 21 sangat esplisit menjelaskan bagaimana menjalankan ekonomi dan demokrasi kita.

“Saya berkeyakinan apabila kita menjalankan rancang bangun yang sudah dibuat oleh para pendahulu kita, bangsa Indonesia akan menjadi negara yang kuat sebab satu negara akan kuat adalah bagaimana negara itu menguasai dan mengelola kekayaan yang dimiliki,” kata Presiden.

Presiden menyentil keanehan yang terjadi dimana Indonesia dengan produksi kelapa sawit terbesar didunia pernah mengalami kelangkaan Minyak Goreng, dan melakukan Subsidi Pupuk, subsidi alat pertanian, subsidi Pestisida, Subsidi Irigasi Waduk, Subsidi beras tapi kadang kadang harga pakan tidak terjangkau oleh sebagian rakyat, keanehan keanehan ini bisa terjadi karna ada distorsi dan keanehan dalam sistim ekonomi.

“Sistim ekonomi yang diamanatkan oleh UUD 45 pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 adalah benteng pertahanan ekonomi kita,” ungkap Presiden.

Presiden juga memberikan apresiasi kepada TNI dan Polri yang telah bekerja maksimal menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan.

Dalam program nyata saat ini Presiden juga menyentil program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berhasil memberi dampak bagi 82 juta anak di 38 Provinsi. Juga pemerintah sementara mengembangkan laporan soal banyaknya tambang ilegal yang sangat meresahkan masyarakat.

Sidang Paripurna mendengarkan pidato kenegaraan presiden RI Prabowo Subianto dihadiri oleh Anggota DPRD, Sulut, Forkopimda, SKPD, Pejabat Struktural dan Fungsional, Tokoh Masyarakat serta tokoh Agama. (sisco)

Manado,GN- Bertempat di ruang aula lantai tiga kantor administrasi RSUP Prof Dr RD Kandou Manado, Jumat (15/08/2025) Puluhan mahasiswa D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Manado mengikuti kegiatan pelaksanaan orientasi dan pendidikan serta pelatihan.

Kegiatan orientasi dan Diklat dibuka oleh Direktur Utama RSUP Kandou Manado, Prof Dr dr Starry Rampengan, Sp.JP(K), FIHA, MARS, diwakili Manajer Diklat, dr Judy Flora Sengkey, MKes.

Dalam sambutannya, dr Judy menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada RSUP Kandou Manado sebagai rumah belajar sekaligus rumah praktek.

“Jadi orientasi ini bertujuan untuk mengenalkan lingkungan kerja rumah sakit, pendidikan utama, dan bagaimana memahami standar operasional yang berlaku dirumah sakit, aturan – aturan atau kebijakan, budaya keselamatan pasien dan tentunya bagaimana membangun sikap profesionalitas sesuai dengan nilai – nilai yang dianut di dalam rumah sakit Kandou ini,” kata dr Judy.

Manager Diklat menegaskan bahwa rumah sakit Kandou berkomitmen melaksanakan pendidikan yang bebas dari perundungan.

“Pada kesempatan ini saya menegaskan bahwa rumah sakit ini berkomitmen untuk melaksanakan pendidikan sebagai suatu proses pendidikan yang bebas dari perundungan atau bullying, sehingga saya katakan tidak ada tempat bagi intimidasi, pelecehan atau diskriminasi di bidang pembelajaran. Dan kami memastikan bahwa kita semua menciptakan suasana belajar yang aman dan inklusif saling menghargai sehingga semua peserta dapat berkembang secara optimal,” ujar dr Judy.

“demikian juga para pembimbing serta tenaga pendidik diharapkan dapat menjadi teladan dan membimbing dengan empati dan memberikan umpan balik yang membangun,” sambungnya.

Pada akhir sambutannya, dr Judy mengucapkan selamat kepada peserta untuk dapat mengikuti orientasi dengan baik.

” Akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti orientasi dan memulai masa praktek kerja lapangan di rumah sakit Kandou dan jadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran, setiap pasien sebagai sumber ilmu dan setiap tantangan sebagai peluang untuk menjadi perawat profesional, yang unggul, berintegritas dan berhati melayani,” tandasnya.

Untuk diketahui, peserta mengikuti orientasi dan Diklat ini kurang lebih lima bulan ke depan. (sisco)

Sulut,GN- Pembahasan lanjutan Pansus Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sulawesi Utara Kamis (14/08/2025) di gelar di lantai tiga ruangan serba guna DPRD Sulut.

Pansus yang dipimpin politisi Partai Demokrat, Henry Walukow secara marathon melakukan pembahasan dengan Kabupaten/Kota.

Mirisnya, empat daerah Kabupaten/Kota absen atau tidak mengirimkan wakil dalam pembahasan tersebut. Ke empat daerah itu, yakni Kabupaten Kepulauan Talaud, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolmut.

Henry Walukow yang didampingi Sekretaris Cindy Wurangian menyatakan pihaknya telah memberi kesempatan dua hari terakhir kepada Kabupaten/Kota yang belum sempat hadir.

“Karena mereka tidak hadir, artinya mereka menyetujui substansi pola ruang dan struktur yang diatur di RTRW,” tegas Henry usai pembahasan.

Untuk agenda selanjutnya, pembahasan RTRW dilaksanakan pekan depan.

Pasalnya, DPRD Sulut akan melaksanakan paripurna mendengar pidato Presiden RI dalam rangka HUT ke-80 Republik Indonesia pada Jumat 15 Agustus 2025.

“Setelah pembahasan, kita akan fokus ke indikasi khusus, termasuk mengenai WPR,” ujar Henry.

Turut hadir dalam pembahasan pansus RTRW ini, antara lain Roy Roring, Berty Kapojos, Cindy Wurangian, Vonny Paat dan Louis Schramm.(sisco)

Sulut,GN- Dalam.pembahasan lanjutan Panitia Khusus (Pansus) pembahas RT RW Sulut Tahun 2025-2044 Rabu, (13/08/2025) menghadirkan Pemerintah Kabupaten /Kota.

Kehadiran mereka untuk melakukan sinkronisasi struktur dan pola ruang bersama sembilan (9) Kabupaten/kota yakni Manado, Bitung, Minsel, Bolmong, Boltim, Bolsel , Minut, Minahasa dan Sitaro.

Ketua Pansus Henry Walukow didampingi Wakil Ketua Cindy Wurangian dan Sekretaris, Berty Kapojos menjelaskan sinkronisasi tersebut dilakukan mendengarkan pemaparan dan penjelasan dari masing masing Kabupaten/Kota terhadap struktur dan pola ruang untuk selanjutnya dimasukan pada rencana induk RTRW.

”Program yang tidak terakomodir akan dimasukkan dalam indikasi Program. Sementara yang mencakup semua tapal batas dan sudah tidak bermasalah,” ujar Henry usai rapat pansus.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua Pansus RTRW Priscilla Cindy Wurangian mengatakan rapat pembahasan lanjutan pada besok hari akan hadir enam (6) Kabupaten/Kota. Mereka akan diundang dalam pembahasan yakni Tomohon, Mitra, Bolmut, Kotamobagu, Sangihe dan Talaud.

“Besok hari akan diberikan ruang bagi Kabupaten dan Kota untuk memaparkan Struktur dan Pola Ruang masing masing supaya didapatkan kesesuaian.Kalau pun tidak hadir mereka dianggap menerima,” jelas Cindy

Untuk diketahui rapat lanjutan pembahasan bersama Kabupaten/Kota akan dilaksanakan besok Kamis (14/8/2025) sekira pukul 10 pagi. (sisco)

Sulut,GN- Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Louis Carl Schramm, memimpin jalannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan Buruh, Pimpinan PT Pesta Pora Abadi, CV Reforma Kurnia dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulut , Rabu (13/08/2025).

Dalam RDP tersebut, Louis sangat menyayangkan ketidakhadiran CV Revorma. Louis menilai ketidakhadiran CV Revorma sebagai bentuk ketidakbertanggungjawaban terhadap persoalan serius yang tengah dihadapi para buruh.

“Dari keterangan pihak PPA, baru sekitar 50 persen pembayaran yang dilakukan ke CV Revorma karena pekerjaan di lapangan tidak dilanjutkan. Artinya ada wanprestasi dari pihak kontraktor,” kata Louis.

Sementara itu,kuasa hukum PT PPA Indra, juga menegaskan bahwa kontrak kerja dengan CV Revorma telah diputus karena adanya pelanggaran kesepakatan atau wanprestasi. Ia menjelaskan bahwa proyek yang tengah dibicarakan adalah pembangunan Mie Gacoan di kawasan Paniki, bukan di Sindulang, yang disebut tidak memiliki masalah serupa.

“Pembayaran untuk proyek di Paniki memang tersendat, sementara untuk di Sindulang tidak ada kendala,” ujar Indra.

Turut hadir Ketua Bapemperda Vionita Kuera, dalam RDP bersama perwakilan Buruh, Pimpinan PT Pesta Pora Abadi, CV Reforma Kurnia dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulut , (sisco)

Sulut,GN – Kepala Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo Ermin Tora membantah issue atau pemberitaan beredarnya beras plastik di kalangan warga penerima manfaat.

Hal itu dikatakannya kepada sejumlah media, saat menggelar pers conference, Rabu (13/8/2025) di Kantor Bulog Kanwil SulutGo.

Ermin menegaskan bahwa pemberitaan tersebut adalah tidak benar. Dia menyebutkan pihaknya telah membuktikan bersama penerima manfaat dan juga membuktikan beras yang ada.

“Saya menyampaikan bahwa berita itu tidak benar,kami sudah membuktikan dengan penerima manfaat, dan kami juga sudah membuktikan dengan beras yang ada, itu tidak benar bahwa itu beras plastik,” tegas Ermin kepada sejumlah media.

“Sekali lagi kami sampaikan, itu tidak benar. Mohon agar ini jelas semua. Ini adalah program pemerintah,” sambungnya.

Ermin mengajak untuk bekerjasama agar tujuan dari pemerintah memberikan manfaat ataupun bantuan dapat di nikmati oleh masyarakat.

“Mari kita sama – sama bekerjasama, agar supaya tujuan dari pemerintah ini untuk memberikan manfaat, bantuan kepada masyarakat, betul – betul dapat di nikmati dengan baik,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN– Ketua Komisi I Braien Waworuntu di dampingi Koordinator komisi I Royke Anter, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan dan Anggota Komisi I Dalam Rangka Tindak Lanjut Arahan Gubernur Terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Bersama Dengan Pemerintah Provinsi Sulut, Jajaran TNI dan POLRI.

Rapat tersebut di laksanakan di ruangan serba guna lantai tiga Kantor DPRD Sulut, Selasa (12/8/2025).

Dalam rapat kordinasi tersebut, Braien Waworuntu menyampaikan permasalahan terjadinya gangguan Kamtibmas di Kota Manado.

“Gangguan Kamtibmas adalah persoalan kita bersama, TNI Polri, Pemerintah dan DPRD juga masyarakat dan pers. Kita akan membentuk Satgas khusus anti premanisme.”ujarnya.

Rakor yang berjalan dinamis dicermati dengan bijak perwakilan TNI Polri dan Badan Intelejen Sulut.

Kabinmas Polda Sulut Kombes Pol Julianto Sirait, mengatakan langkah mengantisipasi tingkat kerawanan dan gangguan Kamtibmas dikota Manado karena itu kepada pemerintah kota manado agar kembali mengaktifkan pos kamling dilingkungan disetiap kelurahan.

” Keamanan bukan cuma tugas polisi namun menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, dan semua stakeholder terkait dan setiap lingkungan harus dijaga dengan baik tingkat keamanan dan bagi kepala lingkungan harus proaktif dalam menjalankan tugasnya sebagai pemerintahan ditingkat lingkungan, hal ini dimaksud agar permasalahan dapat di minimalisir,” ucapnya.

Usai Rakor kepada sejumlah media, Braien menjelaskan Rakor bersama unsur forkopimda adalah urgen untuk dilakukan mengingat tingkat kerawanan di Manado makin memprihatinkan.

” Ini upaya pak Gubernur dan kami komisi 1 melakukan hal ini bersama pihak terkait TNI Polri kepala BIN, dan Pemerintah Daerah guna bersama menjaga ketertiban dan keamanan dan menekan angka Kamtibmas di Kota Manado,” terang Braien.

Turut hadir Wakil Ketua Komisi I, Sekretaris Komisi I, anggota Komisi I Rasky Mokodompit, Feramita Mokodompit, Julia Tuwo, Henry Walukow, Yongky Limen, Reamly Kandoli, TNI/ Polri, Kepala BIN Sulut, kepala Lantamal Sulut, Kabankesbang Sulut. (sisco)

Sulut,GN- Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM), adalah organisasi otonom di bawah naungan Muhammadiyah yang berperan penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pengurus Organisasi KOKAM Sulut dan tokoh pemuda Kurniawan Lawendatu, mengatakan menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-80, mengajak para pengurus dan Anggota KOKAM dan Organisasi Mahasiswa serta para pemuda untuk menjaga stabilitas keamanan serta bahu-membahu bersama kepolisian dalam menciptakan Provinsi Sulut aman dan nyaman.

“Dengan adanya Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Saya mengajak para anggota dan Organisasi Mahasiswa serta para Tokoh Pemuda untuk membantu aparat keamanan dalam hal ini Polda Sulut untuk menjaga situasi keamanan di Sulawesi Utara,” kata Lawendatu.

Lanjut Lawendatu mengatakan, kita terus meningkatkan rasa nasionalis dan mengajak kepada teman-teman Organisasi Mahasiswa, kepemudaan dan masyarakat untuk mengadakan kegiatan yang positif sehingga menciptakan keamanan yang kondusif di wilayah Sulut

“Mari kita jaga Slogan Sulawesi Utara Torang Samua Basudara dan mari kita jaga Keamanan dan ketertiban di Bumi Nyiur melambai yang lebih aman dan nyaman,” tutupnya. (*/sisco