Sulut,GN – Sebanyak 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) akan melakukan kegiatan reses kedua tahun 2025. Sesuai hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sulut, kegiatan reses dimulai 30 Agustus sampai 6 September 2025 selama delapan (8) hari.

Ini dikatakan oleh Plt Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen, S.Sos,M.Si ketika di wawancarai media Gemparnews.com diruangan kerjanya, Kamis (28/08/2025).

“Sesuai dengan hasil Badan Musyawarah mulai 30 Agustus sampai 6 September 2025, Pimpinan dan anggota DPRD Sulut akan turun melakukan reses ke daerah pemilihan masing – masing,” kata Sekwan .

Lanjut Sekwan menjelaskan, sekretariat juga menugaskan staf untuk mendampingi pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka memfasilitasi kegiatan reses tersebut.

“Kami dari sekretariat juga menugaskan staf untuk mendampingi, dalam rangka memfasilitasi kegiatan reses pimpinan maupun anggota DPRD Sulut saat menyerap aspirasi warga masyarakat di dapil masing – masing,” jelas Sekwan.

Terkait besaran anggaran untuk menunjang kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD, Sekwan mengatakan setiap anggota mendapatkan 42 juta rupiah.

“Jadi anggaran reses untuk anggota DPRD Sulut per orang sebanyak 42 juta rupiah, dengan rincian 36 juta rupiah untuk biaya makan minum dan 6 juta rupiah untuk sewa tempat, kursi, tenda dan sound sistem,” ujarnya.

“Untuk biaya makan minum anggarannya langsung di transfer ke pihak penyedia dan begitu juga biaya sewa tempat dan lainnya,” sambung Sekwan.

Sementara, pimpinan dan anggota DPRD kata Sekwan menerima uang perjalanan dinas selama melaksanakan kegiatan reses.

“Untuk perjalan dinas langsung di terima oleh pimpinan dan anggota DPRD selama kegiatan reses. Begitu juga staf pendamping, mereka juga mendapatkan anggaran perjalanan dinas karena ada pimpinan dan anggota DPRD yang akan melakukan kegiatan reses di daerah Bolmong Raya dan Kepulauan Nusa Utara,” tutupnya. (sisco)

Sulut, GN- Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Royke Anter memimpin jalannya rapat finalisasi APBD Perubahan tahun 2025 bersama tim TAPD Provinsi Sulut.

Rapat tersebut dilaksanakan di ruangan paripurna DPRD Sulut dihadiri ketua TAPD Sulut Thalis Galang bersama jajarannya.

Usai rapat finalisasi, Wakil Ketua DPRD Sulut mengatakan bahwa dirinya mewakili ketua DPRD Sulut karena berhalangan dan langsung memimpin rapat finalisasi.

“Hari ini kami sudah menyelesaikan rapat banggar dan TAPD yang membahas tentang perubahan APBD tahun 2025. Dan dua hari sudah di berikan kesempatan kepada komisi – komisi untuk melihat penambahan maupun pengurangan di tiap – tiap SKPD baik anggaran dan juga program,” kata Anter kepada sejumlah media ketika di wawancarai usai rapat finalisasi.

Anter menyebutkan apa yang menjadi laporan dan masukan dari tiap – tiap komisi di sampaikan pada rapat finalisasi hari ini.

“Dan ini tinggal finalisasi saja apa yang menjadi laporan dan masukan dari komisi – komisi yang sudah membahas dengan mitra kerja masing – masing” jelas Anter.

Terkait dengan besarnya anggaran yang di plot untuk Dinas Kebudayaan khususnya museum dan anggaran Kolintang, ditanggapi dengan santai oleh Wakil ketua DPRD Sulut.

” Museum itu kita melihat agar kebudayaan di Sulawesi Utara dapat diangkat agar diketahui, bukan hanya Nasional, namun oleh Internasional. Jadi Sangat bagus juga museum dapat memperkenalkan kebudayaan di Sulawesi Utara agar supaya diketahui oleh wisatawan lokal maupun turis manca negara tentang budaya dan kearifan lokal,” tutup Anter. (sisco)

Sulut,GN– Anggota DPRD Sulut Pierre Makisanti mewakili ketua Fraksi PDIP menyerahkan pendapat akhir fraksi kepada Pimpinan DPRD Sulut.

Pada kesempatan itu, Fraksi PDIP DPRD Sulawesi Utara mendorong agar APBD Perubahan Provinsi Sulut tahun anggaran 2025 segera diparipurnakan.

Hal itu dikatakan Anggota DPRD Sulut Fraksi PDIP, Pierre Makisanti usai mengikuti rapat pembahasan Ranperda tentang perubahan APBD Sulut TA 2025 bersama TAPD, Selasa (26/08/2025) diruang paripurna DPRD Sulut.

“Ranperda APBD Perubahan ini harus cepat diparipurnakan agar supaya program-program dari Gubernur dan Wagub cepat terealisasi,” Ucap Makisanti saat diwawancarai awak media.

“Dengan ditetapkannya APBD Perubahan ini, masyarakat cepat merasakan dampak positifnya,” tambahnya.

Pierre juga mendorong terkait beberapa desa yang belum merasakan aliran listrik agar hal itu dapat menjadi prioritas dalam penganggaran.

“Memang hal itu butuh anggaran yang besar, maka dari itu kami mendorong agar dapat dianggarkan dalam APBD Induk tahun 2026,” ungkapnya.

Pierre menegaskan pada prinsipnya Fraksi PDIP menyetujui Ranperda APBD Perubahan sulut TA 2025 ini untuk ditetapkan.

Turut hadir pada rapat finalisasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, Stella Runtuwene, Anggota Henry Walukow, Nick Lomban dan Inggried Sondakh. (sisco)

Sulut,GN- Dukungan fraksi Golkar di DPRD Sulawesi Utara (Sulut) terhadap anggaran Media perlu mendapat apresiasi. Pasalnya, melalui juru bicara fraksi Golkar Raski Mokodompit saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi Golkar atas Ranperda Perubahan APBD Tahun 2025, Rabu (20/08/2025) mendukung penuh anggaran media.

Terkait dukungan fraksi Golkar ini, Wakil Ketua DPRD Sulut Michaela E Paruntu (MEP) menyampaikan bahwa media telah banyak mendukung dan membantu menyuarakan aspirasi dan keluhan – keluhan dari masyarakat, sehingga menurut MEP, perlu mendapat support dalam penganggaran media.

MEP mengatakan pihaknya banyak bersosialisasi lewat media, dan butuh media membantu menyampaikan aspirasi warga masyarakat.

“Karena kita bersosialisasi lewat media, dan butuh media membantu untuk menyuarakan aspirasi yang telah kita laksanakan dan media membantu kami disaat ada keluhan – keluhan dari masyarakat,” kata MEP saat di wawancarai sejumlah media Rabu, (20/08/2025) diruangan kerjanya.

“Jadi kita harus bantu dong, dan kami berharap kerjasama tetap berjalan dengan baik bersama dengan partai Golkar,” pungkasnya. (sisco)

Sulut,GN – Anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Raski Mokodompit dipercayakan Fraksi Golkar untuk membacakan Pemandangan Umum Fraksi Golkar atas Ranperda Perubahan APBD Tahun 2025, Rabu (20/08/2025).

Berikut catatan-catatan penting Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBDP) yang disampaikan oleh juru bicara fraksi Golkar Raski Mokodompit.

pertama Fraksi Golkar prihatin melihat turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp 1 Triliun 515 milliar menjadi Rp1 Triliun 512 milliar turun Rp 2 milliar 168 juta.

Kedua, memasuki musim penghujan apa langkah konkrit yang akan diambil Pemprov Sulut untuk daerah yang rawan bencana di tengah efisiensi anggaran saat ini.

Ketiga, menghentikan maraknya kasus kekerasan menggunakan senjata tajam di Sulut, dengan mengalokasikan anggaran kepada Forkopimda, ormas agama dan kepemudaan untuk melakukan pengamanan.

Keempat, mendukung anggaran untuk media dalam APBDP dalam memaksimalkan informasi.

Kelima, bagaimana upaya dari Pemprov Sulut untuk mensejahterakan masyarkat untuk petani dan nelayan.

Keenam, penyegaran dan pengisian jabatan di lingkup Pemprov Sulut dengan mengedepankan right man in the right job.

Ketujuh, Fraksi Golkar mengapresiasi paskibraka asal Tomohon yang wakili Sulut di Istana Negara.

Delapan, strategi apa yang akan dilaksanakan Pemprov Sulut pada kondisi APBDP tahun 20025 yang menurun pada sektor pendapatan saat ini.

Sembilan, langkah Pemprov terhadap koperasi merah putih dan makanan bergizi.

Sepuluh, alokasi anggaran pembangunan di kawasan Nusa Utara khususnya korban bencana alam gunung ruang.

“Kami berharap catatan-catatan penting ini akan menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, ” tutupnya. (sisco)

Sulut,GN- Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Michaela E Paruntu (MEP) Rabu (20/08/2025), menegaskan bahwa fraksi Golkar mendukung penuh pemerintahan Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Dr Victor Mailangkay (YSK – Victory).

Menurut Michaela, dukungan fraksi Golkar di DPRD Sulut menjadi bukti komitmennya untuk memberikan yang terbaik dalam menunjang setiap program pemerintah YSK – Victory dalam mensejahterakan masyarakat di bumi nyiur melambai.

“Puji Tuhan, kita tetap memberikan yang terbaik. Tentu fraksi partai Golkar yang ada di DPRD provinsi Sulawesi Utara, mendukung penuh pemerintahan dari bapak Gubernur Yulius Selvanus,” kata Legislator partai Golkar dapil Minsel – Mitra kepada sejumlah media.

Dia berharap, apa yang menjadi suara rakyat melalui partai Golkar akan diteruskan melalui partai Golkar.

“Kita berharap apa yang menjadi suara masyarakat lewat partai Golkar akan kami teruskan, sehingga apapun yang akan kita putuskan bersama dalam penganggaran kedepan baik itu perubahan ataupun anggaran 2026, itu semuanya untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Diketahui, pada rapat paripurna DPRD Sulut, Gubernur Sulut turut menyampaikan bahwa saat ini partai Golkar yang dikenal dengan lambang pohon beringin semakin “naik daun” artinya menjadi terkenal atau populer. (sisco)

Sulut,GN- Pansus RTRW dan pihak eksekutif Pemprov Sulut kembali melaksanakan rapat pembahasan, terkait peta ketentuan khusus wilayah pertambangan di Sulawesi Utara.

Namun pada rapat kali ini antara pansus RTRW dan eksekutif tak menemui titik temu. Pasalnya, peta yang disodorkan pihak eksekutif itu, semua wilayah Sulawesi Utara masuk wilayah pertambangan.

Tentunya ini menuai kritik anggota pansus. Jika merujuk dari peta itu, tak akan ada lagi wilayah pertanian dan perkebunan, sebab sudah diganti dengan wilayah pertambangan.

“Jangan sampai suatu hari nanti tiba-tiba ada perusahaan asing mengklaim rumah kita, kebun kita sebagai wilayah tambang,” kata Sekretaris Pansus RTRW Cindy Wurangian, Selasa (19/8/2025) saat pembahasan.

Lanjut Cindy meminta pansus untuk menolak peta tersebut karena mengancam keberadaan wilayah pertanian sebagai wilayah pangan berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Pansus Henry Walukow juga meminta Dinas ESDM untuk mengubah peta tersebut.

“Kami minta agar peta ini bisa direvisi lagi. Tolong pihak ESDM tak usah berkeras. Revisi saja peta ini,” ujar Henry.

Kadis ESDM Provinsi Sulut Fransiskus Maindoka tetap bersikukuh tak akan mengubah peta tersebut. “Petanya memang sudah seperti ini,” tukasnya.

Dengan tidak adanya titik temu ini, pembahasan terkait peta itu dipending.

“Kita pending dulu pembahasan soal peta ini. Lanjut saja di pembahasan pasal lain,” tambah Henry.

Dalam peta itu, diketahui semua wilayah Sulawesi Utara masuk wilayah pertambangan, kecuali Kota Manado, pesisir pantai kota Manado, kaki Gunung Lokon dan kaki Gunung Dua Saudara. (sisco)

Sulut,GN-Permintaan Maaf yang disampaikan oleh Pejabat Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara (Sulut) Tahlis Gallang atas keterlambatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saat menghadiri rapat lanjutan pembahasan Ranperda Provinsi Sulut tentang RT/RW 2025-2044 khususnya mengenai wilayah pertambangan rakyat, Selasa (19/08/2025).

Berdasarkan jadwal dari Sekretariat DPRD Sulut Rapat Panitia Khusus (Pansus) dimulai pada Pukul 09.00 WITA di ruang rapat paripurna.

Sekprov mengatakan, melalui kesempatan yang sangat terhormat ini, pihaknya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Ketua Pansus dan seluruh anggota Pansus, karena mungkin kami lalai dalam mengkomunikasikan secara langsung ke Ketua Pansus ataupun ke Ketua DPRD.

“Terus terang memang tadi pagi melaksanakan rapat dan kebetulan yang diundang rapat itu semua SKPD yang diundang juga pada hari ini,” jelas Sekprov.

Lanjut Sekprov mengatakan kemarin sore diperintahkan langsung dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk melaksanakan rapat hari ini, hari sebelumnya di DPRD.

“Kami mencoba mengkomunikasikannya lewat sekretariat DPRD. Kami lalai, kami lupa untuk mengkomunikasikan langsung ke Ketua DPRD maupun Ketua Pansus. Ini kesalahan saya, bukan kesalahan teman-teman SKPD Saya menyampaikan permohonan sebesar-besarnya dan ini menjadi bahan evaluasi, intropeksi bagi saya pribadi,” kata Sekprov.

Proses penundaan ini kata Sekprov, tidak ada kaitannya dengan teman teman SKPD tapi semata-mata karena saya tidak mampu berpikir sampai disitu.

“Saya pikir komunikasinya tuntas pada saat menyampaikan ke Tata Usaha Pimpinan (TUP) di Sekretariat, kemudian TUP ke Sekretaris DPRD Sulut dan lain sebagainya. Sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf,” ujarnya.

Ketua Pansus RTRW DPRD Sulut Henry Walukow merespon baik dan menyampaikan terima kasih kepada Sekprov yang telah meminta maaf.

“Kedepan kiranya tidak terjadi lagi di pembahasan-pembahasan lainnya. Sumbang saran kalau pak Sekprov tidak bisa membalas surat resmi minimal pak Sekprov telepon ke Ketua jangan hanya ke TUP. Kebesaran hati pak Sekprov pasti dapat diterima oleh teman teman,” tandasnya. (sisco)

Manado,GN – Bertempat di halaman gedung jantung CVBC, Minggu (17/08/2025) Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Dr RD Kandou Manado menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia Ke-80.

Pantauan media ini, upacara bendera memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-80 diikuti oleh seluruh civitas hospitalia RSUP Kandou Manado. ‎Bertindak sebagai inspektur upacara, Direktur Utama RSUP Kandou, Prof Dr dr Starry Rampengan, Sp.JP(K), FIHA, MARS.

‎Turut dihadir jajaran direksi, yakni Direktur Medik dan Keperawatan dr Wega Sukanto, Sp.B-TKV(K), Direktur Layanan Operasional Dr Erwin Sondang Siagian, SSTP.M.Si, Direktur Perencanaan dan Keuangan Ekwanto, SE.AK.MM serta Direktur SDM, Pendidikan dan Diklit dr Yune Laukati, MARS.

Pada kesempatan itu, Direktur Utama juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah ASN yang sudah pensiun.

Usai upacara bendera, kegiatan dilanjutkan dengan berbagai lomba untuk memeriahkan HUT RI ke-80. Lomba dilaksanakan sederhana dengan suasana penuh kebersamaan dan keceriaan mewarnai seluruh peserta yang ikut lomba yakni pegawai maupun tenaga kesehatan.

Dalam momentum memperingati HUT Kemerdekaan RI ini pentingnya menjaga semangat persatuan, gotong royong, dan pengabdian demi Indonesia maju dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RSUP Kandou Manado sebagai rumah sakit rujukan di Indonesia timur. (sisco)

Sulut,GN- Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang digelar, Jumat (15/8/2025) sukses dilaksanakan.

Rapat Paripurna mendengarkan pidato kenegaraan presiden RI Prabowo Subianto serta pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta nota keuangan berlangsung tertib dan khidmat.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD didampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu dan Stella Runtuwene serta dihadiri Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay.

Pantauan media ini, peran Sekretariat DPRD Sulut turut menjadi sorotan. Dimana persiapan telah dilakukan jauh sebelum agenda dilaksanakan.

Plt Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen,S.Sos,M.Si bersama seluruh jajaran sekretariat dinilai berhasil mempersiapkan berbagai kebutuhan teknis sehingga sidang dapat berjalan sesuai dengan rencana agenda.

Dari penataan ruangan paripurna yang dihiasi nuansa peringatan HUT RI ke-80, penyediaan konsumsi bagi peserta sidang, hingga kesiapan fasilitas pendukung, seluruhnya ditangani dengan segala baik.

Demi memastikan semua persiapan rampung tepat waktu, jajaran sekretariat bekerja hingga larut malam.

“Persiapan memang cukup padat, tetapi komitmen kami adalah memastikan paripurna ini berjalan sukses. Syukur, semua bisa terlaksana dengan baik,” kata sekwan Niklas Silangen usai pelaksanaan paripurna.

Kerja keras tersebut membuahkan hasil. Rangkaian paripurna DPRD Sulut berjalan tertib, tanpa kendala teknis berarti, dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak.

Rapat Paripurna ini di hadiri oleh anggota DPRD Sulut, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta insan pers.(sisco)